Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anakhanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagiAnak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luarlembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaandalam lembaga; dan e. penjara.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anakdilarang melanggar harkat dan martabat Anak.~ Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada Penuntut Umummengenai alasan diajukannya perkara atas nama Terdakwa RizkyRamadhan alias Rizky Codet bin Iskandar dengan Acara Pemeriksaan Biasamengingat usia Terdakwa masih 17 tahun yang dijawab oleh Kami PenuntutUmum bahwa Terdakwa berstatus telah menikah/kawin hal ini dibuktikandengan dilampirkannya Buku Akta Nikah Terdakwa di dalam berkas perkaradan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA

Sebagai ilustrasi apabila seseorang yang sudahkawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dariperkawinannya ia memiliki anak kemudian ia melakukan kekerasan terhadapanaknya, bagaimana mungkin terhadap orang tuanya tersebut diprosesdengan hukum acara peradilan pidana anak, sementara sekalipun ia masihberusia anak menurut UU SPPA adalah orang tua dari anaknya yangmenjadi korban dari tindak pidana itu sendiri.

JessyChrestella, M.Ked (PA), SpPA, yang telah bermeterai cukup dandinazagelen kepala Kantor Pos, setelah diteliti oleh MajelisHalaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Kbjternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelisdiparaf dan diberi tanda P.2;ll.

Jessy Chrestella, M.Ked (PA), SpPA (P.2) serta 3(tiga) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuatoleh Pegawai Pencatat Nikah, dan untuk membuktikan perkawinanPenggugat dengan Tergugat, Penggugat telah telah mengajukan FotokopiBuku Kutipan Akta Nikah (P) yang merupakan Akta Otentik berdasarkanPasal 285 R.Bg, dan selanjutnya akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Buku Kutipan

Jessy Chrestella, M.Ked (PA), SpPA, telahmemenuhi syarat formil alat bukti, namun secara materil alat bukti tersebuttidak membuktikan apapun yang berkaitan dengan pokok perkara, olehkarena alat bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara,maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tentang perselisihandan pertengkaran tidak dibantah oleh Tergugat, namun menurut Pasal 76ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana

, berdasarkanljazah Sekolah Dasar Negri Kapringan II Indramayu tanggal 8 Juni 2013atas nama WIRANTO lahir tanggal 19 Agustus 2001 di Indramayu yangditerbitkan oleh Dinas Pendidikan Indramayu, serta berdasarkanketerangan para saksi maupun keterangan Anak sendiri, pada saatkejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulansehingga Anak masih tergolong anak sebagaimana ditentukan dalampasal 1 angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA

Ijazah Sekolah Dasar Negri Kapringan II Indramayu tanggal 8 Juni 2013 atasnama WIRANTO lahir tanggal 19 Agustus 2001 di Indramayu yang diterbitkanoleh Dinas Pendidikan Indramayu, keterangan para saksi maupun keteranganAnak sendiri, ternyata pada saat terjadinya perbuatan yang didakwakanHalaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2019/PN Idmkepadanya, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan,sehingga Anak masih tergolong anak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1angka (3) UU SPPA

karenanya Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan yang dilakukan Anak harus Anak pertanggung jawabkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaAnak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapdiri Anak, oleh karena itu seorang anak yang dinyatakan bersalah dapat dijatuhipidana atau dikenai tindakan ;Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak belum berumur 18 (delapanbelas) tahun tepatnya berumur 16 (enam belas) tahun 10 (Sepuluh) bulan, makasesuai dengan UU SPPA

memperbaiki perilakunya agar di masamendatang Anak tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga Anak tidak lagimelanggar hukum dan selanjutnya menjadi manusia yang baik sebagaimanaharapan semua pihak ;Menimbang, bahwa dengan demikian pengenaan pidana penjara diLPKA kepada Anak serta pelatihan kerja di pandang adil dan memenuhi rasaHalaman 19 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2019/PN Idmkeadilan baik bagi Anak maupun masyarakat serta telah memperhatikan aturanhukum yang terkait pemidanaan anak dalam UU SPPA

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.ae Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatihnan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.annem Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (satu) tahun.Sones Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satuasas dari Peradilan Pidana Anak adalah bahwa Sistem Peradilan Pidana Anakwajib mengutamakan pendekatan keadilan artinya penyelesaian perkara tindakpidana yang dilakukan oleh seorang Anak diupayakan dengan melibatkanpelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untukbersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihankembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undangundang SPPA

jugamengamanatkan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau AnakHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PT PALSaksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan TenagaKesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat ataupemberi bantuan hukum lainnya wajid memperhatikan kepentingan terbaik bagiAnak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;Menimbang, bahwa UU SPPA juga menganut asas dalam menjatuhkansanksi atas tindak pidana yang

dilakukan Anak diutamakan untuk menjatuhkantindakan atau pidana yang paling ringan secara berjenjang ke pidana yang lebihberat dan pidana penjara hanya dapat dijatunkan sebagai pilihan terakhir (u/timumremidium) sebagaimana diurutkan dalam ketentuan pasal 71 UU SPPA;Menimbang, bahwa dalam kasus ini telah ada kesepakatan antara Anakdan Anak Korban untuk menikah yang didukung oleh orangtua masingmasingsesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 1 Oktober 2020, dan isikesepakatan itu telah ditindak

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. wocnnnnonenn= Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2016/PN Kgnpembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.nt Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.aoRenaeenSaeH Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

jalannya sidang, di samping itu Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpemaaf dan atau alasan pembenar, maka Anak haruslahmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakimakan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yangtepat untuk dijatunkan kepada Anak;Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA

),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokokbagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.

Pidana yang dijatunkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak;Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa;d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutanSurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (Satu) tahun;Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajid mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariHalaman 21 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.SusAnak/2021/PN SdwPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalamhal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusanHakim, putusan batal demi hukum;Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas namaANAK, No.

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Hakim tidakmenemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasanyang dapat menghapus kesalahan Anak sehingga dalam hal ini Anak dianggapmampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Anakharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak atau biasa dikenal dengan istilah UU SPPA

menegaskanbahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkanUndangUndang tentang Sistem Peradilan Anak, dan UndangUndang tersebutmenegaskan pula bahwa Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapatdikenai tindakan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuanPasal 70 UU SPPA yang menegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaanpribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadikemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak

menjatuhkanpidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilandan kemanusiaan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuanPasal 71 UU SPPA yang menegaskan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiriatas:a. pidana peringatan,b. pidana dengan syarat :1.

18 April 2020 merekomendasikan apabila Anakdinyatakan terbukti bersalah maka Anak direkomendasikan dijatuhi pidanapokok dengan syarat Pengawasan selama 1 (Satu) tahun dengan syarat umumAnak tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan syarat khusus yaitu Anakwajib lapor ke Kejaksaan Negeri Tubei, Anak dalam pengawasan pihakKejaksaan Negeri Tubei, dan Anak akan mengikuti program pembimbingan daripihak Bapas Bengkulu;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim pun merujuk pula padaketentuan Pasal 81 UU SPPA

bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelakuperbuatan pidana tentunya Hakim mengharapkan bahwa pemidanaan terhadapAnak dapat merubah Anak tersebut menjadi lebih baik lagi sebagai generasimuda, maka tentunya pemidanaan tersebut harus bersifat edukatif, konstruktifdan tidak destruktif, sehingga, pemidanaan tersebut diharapkan dapat merubahperilaku Anak menjadi baik tanpa harus dijatuhi pidana penjara kepada Anak;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan memperhatikanpula ketentuan Pasal 70 UU SPPA

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anakhanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagiAnak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luarlembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaandalam lembaga; dan e. penjara.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anakdilarang melanggar harkat dan martabat Anak.wonnnnnnnna= Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

tandatanda kehamlian dan tidak ditemukantandatanda kekerasaan lainnya;Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, menjadi UndangUndang yang sebelumnya diaturdalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak joPasal 1 Angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

kehamlian dan tidak ditemukantandatanda kekerasaan lainnya;Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun2016 tentang Penetapan Perpu Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2002 += tentang Perlindungan Anak, menjadi UndangUndang yangsebelumnya diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentangperubahan atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo Pasal 1 Angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 Tentang SPPA

Pasal 1 Angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang SPPA dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:l. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak danPenuntut Umum tersebut;Il. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor99/Pid.SusAnak/2020/PN Plg tanggal 29 Desember 2020 yanghalaman 13 dari 15 Hal.

Menyatakan Anak MENKO Als NGKU BIN HAMBALI ( ALM )terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasansebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 Ayat (1),(2) Ke1, ke 2KUHP Jo Pasal 1 Ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA .2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MENKO Als NGKU BINHAMBALI ( ALM ) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangiselama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak tetapditahan.3.

kejadiantersebuit, lalu motor tersebut dibawa lari oleh saksi saksi AGUSPIAN ADIDHARMA als ANGKUT BIN TOMMI dan temantemannya.Akibat perbuatan Anak MENKO Als NGKU BIN HAMBALI ( ALM) ,Saksi MUHAMMAD IDRUS BIN MARLISON mengalami kerugian kurang lebihRp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) rupiah atau setidaktidaknya lebihdari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal365 Ayat (1),(2) Ke1, ke 2 KUHP Jo Pasal 1 Ayat 3 UU No.11 Tahun 2012tentang SPPA

merupakan satu kesatuandengan putusan ini yang tidak terpisahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan kumulatif, maka Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaankesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1),(2) ke 2 KUHP JoPasal 1 Ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA

Supriadi dan Penggugat I.Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 328/Pdt/2018/PT MDNserta juga surat permintaan penutupan asuransi (SPPA) yang telahdiketahui, disetujui dan ditandangani oleh alm.

Supriadi bahwa perihalkewajiban Penggugat untuk mengasuransikan agunannya denganauransi kebakaran;Untuk selanjutnya Penggugat sebelum pembuatan perjanjian kredittelah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Penggugat bahkan tidak perlu dibicarakan kembalimengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK, danmenandatangani pula SPPA;Dengan kata lain Penggugat sudah mengetahui ataupun menyetujuiseluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK dan SPPA terkaitasuransi

Gatot SLawrence, Msc, SpPA(K), DFM., yaitu Ringkasan : Mayat perempuan yangmenurut Polisi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, ToliToli 6 Juli1979, berumur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sultan Abdullah No. 25,Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Telah dilakukan penggalian jenazah danbedah mayat atas mayat tersebut pada tanggal 24 Nopember 2007 mulai jam10.00 sampai jam 13.50 WITA di kebun tempat korban dikuburkan.

Gatot SLawrence, Msc, SpPA(K), DFM., yaitu Ringkasan : Mayat perempuan yangmenurut Polisi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir ToliToli 6 Juli1979, berumur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sultan Abdullah No. 25,Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Telah dilakukan penggalian jenazah danbedah mayat atas mayat tersebut pada tanggal 24 Nopember 2007, mulaijam 10.00 sampai jam 13.50 WITA dikebun tempat korban dikuburkan.

Gatot SLawrence, Msc, SpPA(K), DFM., yaitu Ringkasan : Mayat perempuan yangmenurut Polisi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir ToliToli 6 Juli1979, berumur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sultan Abdullah No. 25,Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Telah dilakukan penggalian jenazah danbedah mayat atas mayat tersebut pada tanggal 24 Nopember 2007, mulaijam 10.00 sampai jam 13.50 WITA dikebun tempat koroban dikuburkan.

Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa sajasetiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkanke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindakpidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebutadalah Anak yang diajukan ke muka persidangan berdasarkan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(selanjutnya disebut UU SPPA);Menimbang, bahwa

untuk dapat diajukan kemuka persidangan berdasarkanUU SPPA, maka usia Anak terduga pelaku tindak pidana adalah telah berumur 12(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai denganPasal 1 ayat 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,ternyata umur Anak Insan Sosiawan adalah 17 (tujuh belas) tahun sehinggadengan demikian telah memenuhi criteria untuk diperiksa

dan diadili berdasarkanketentuan dalam UU SPPA;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadapunsure Ssetiap orang yang disandarkan kepada Anak untuk sekedar memenuhikapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis materiilbenarbenar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung daripembuktian terhadap unsureunsur pidana selanjutnya, sehingga oleh karenanyaunsure ini telah terbukti dan terpenuhi; Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3 /Pid.

karena itu haruslah dijatuhi hukuman pidana yangsetimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannyasebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai denganrasa kemanusiaan, rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastianhukum ;Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dinyatakansecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,maka kepada Anak Pelaku haruslah dijatuhi pidana sesuai dengankesalahannya dam dengan memperhatikan Pasal 71 UU RI No 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata carapelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan PemerintahDemikian juga memperhatikan ketentuan dari pasal 81 ayat(2) UU RI No 11 tahun 2012 tentang SPPA yang berbunyi pidanapenjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama % (satuper dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orangdewasa, disamping pertimbangan tersebut' diatas, demipertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukanpembedaan

HukumAcara Pidana, yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukansesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidanabagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undangundang HukumPidana yang penjatuhannya ditentukan % dari maksimumancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkanpenjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidakdiberlakukan terhadap anak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku masih berusiakurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan UU No.11 tahun 2012 SPPA

Unyil Bin Sasi, bila memang telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana pasal yang disangkakan oleh penyidik dan pasal yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka kami selakuPembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dikenai sanksi : Pidana DenganSyarat yaitu Pidana Pengawas , sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 jopasal 77 UndangUndang RI Nomor II Tahun 2012 , tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut: Untuk memberikan

pembinaan terhadap Anak agar kepadasi pelaku Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagiperbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, Hakimakan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaterhadap diri Anak berdasarkan sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 jopasal 77 UndangUndang RI Nomor II Tahun 2012 , tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA

sedangkan prevensiumum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang samaseperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;Menimbang, bahwa undangundang sistem peradilan pidana anak padahakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjaminperlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukumsebagaimana asasasas dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah ditahan dan penahananterhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, mengingat ketentuan yang ada padasesuail dengan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 jo pasal 77 UndangUndang RINomor Il Tahun 2012 , tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Nomor : 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta memperhatikan pula LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kotabaru, makademi kepentingan Anak dan untuk melindungi serta menghargai hakhak Anak,sehingga kedepannya diharapkan Anak yang sedang menjalani masa pidana akandapat menjadi generasi yang selalu optimis untuk menggapai dan menapaki masadepannya yang lebih baik, maka pidana yang akan dijalani pidana di LembagaPemasyarakatan Kotabaru selama

Ipan Bin Syahruddin, bila memang telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan oleh penyidik danpasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka kamiselaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dikenai sanksi :Pidana Pelatihan Kerja di BLK Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan pasal 71 ayat(1) huruf c Jo pasal 78 UndangUndang RI Nomor II Tahun 2012 , tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut: Untuk

yang bertujuan untuk pembinaanterhadap Anak agar kepada si pelaku Anak dapat menimbulkan efek jera, sehinggatidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana kepada para Anaksebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaterhadap diri Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor :11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru ataumelakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku danketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;Menimbang, bahwa undangundang sistem peradilan pidana anak padahakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjaminperlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukumsebagaimana asasasas dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sertamemperhatikan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan Kotabaru, maka demi kepentingan Anak dan untuk melindungiserta menghargai hakhak Anak, sehingga kedepannya diharapkan Anak yangsedang menjalani masa pidana akan dapat menjadi generasi yang selalu optimisuntuk menggapai dan menapaki masa depannya yang lebih baik, maka pidanayang akan dijalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru selama5

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Hakim tidakmenemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasanyang dapat menghapus kesalahan Anak sehingga dalam hal ini Anak dianggapmampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Anakharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak atau biasa dikenal dengan istilah UU SPPA

menegaskanbahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkanUndangUndang tentang Sistem Peradilan Anak, dan UndangUndang tersebutmenegaskan pula bahwa Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapatdikenai tindakan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuanPasal 70 UU SPPA yang menegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaanpribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadikemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak

Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan BalaiPemasyarakatan Kelas II Bengkulu) dalam Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan tanggal 26 Juli 2021 merekomendasikan apabila Anakdinyatakan terbukti bersalah maka Anak direkomendasikan dijatuhi pidanaPembinaan dalam Lembaga di Yayasan IPWL DWIN FUNDATION KaruniaInsani Kabupaten Rejang Lebong Jalan SGO Nomor 01 Kelurahan Dwi TunggalCurup;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim pun merujuk pula padaketentuan Pasal 81 UU SPPA

sematamatauntuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalampenjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (ataupenjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuanpemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihatsifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan memperhatikanpula ketentuan Pasal 70 UU SPPA

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anakhanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagiAnak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luarlembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaandalam lembaga; dan e. penjara.

Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang dapatdikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b.penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS;e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g.perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan ini dikenakan paling lama (satu) tahun. wocnaan2 Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitiankemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demihukum.