Ditemukan 1021591 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Slw Tanggal 28 Juli 2015 — KHAERUDIN alias KATENG BIN TARIP
153 — 62
153 — 62
SUDARTO yang telah memilikijin Usaha Penambangan nomor 545/375/2011 tanggal 4 Juli 2011 denganlokasi pertambangan di wilayah Desa Dukuhjati Kidul Kecamatan PangkahKabupaten Tegal hingga habis masa ijinnya tanggal 04 Juli 2013.> Bahwa kemudian Terdakwa dengan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan(IUP) terus melakukan usaha penambangan dan dikomersilkan yaitudengan cara Terdakwa menyewa alat berat berupa 2 buah BEG HOE padaCV KUSUMA INDAH di Cilacap dengan operatornya yaitu saksi ARYANTOsetelah itu
penambangan tanpa memiliki ijin usaha penambangan;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya ada informasiadanya usaha penambangan yang tidak mempunyai ijin, selanjutnya padahari Jumat tanggal 11 Juli 2014, saksi mengklarifikasi ke Kantor DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal dan oleh petugasditunjukan Surat No 545/06/2777.1/2014 tanggal 16 April 2014 perihalPenghentian Kegiatan Usaha Penambangan yang ditujukan kepadaKhaerudin alias Kateng;Bahwaselanjutnya saksi bersama Sihombing
Pangkah Kab.Tegal atasnama PT Tri Manunggal Abadi;Bahwa IUP ( ljin Usaha Pertambangan ) untuk usaha penambangan miliksaksi tersebut berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan Juli 2013,sehingga habis masa berlakunya sejak tanggal 04 Juli 2013;Bahwa sejak mempunyai IUP ( jin Usaha Pertambangan ), PT TriManunggal Abadi belum pernah melakukan usaha penambangan, namunTerdakwa Khaerudin alias Kateng yang melakukan usaha penambangan,karena Terdakwa Khaerudin alias Kateng memerlukan biaya hidup untukkesehariannya
Surat No: 545/545/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang penghentiansementara kegiatan usaha pertambangan PT Tri Manunggal Abadi,b. Surat No: 545/06/277/2014, tanggal 16 April 2014 tentangpenghentian kegiatan usaha pertambangan.Bahwa saksi menghentikan kegiatan usaha pertambangan di Ds DukuhjatiKidul Kec.
wilayah dan investasi terbatas, sedangkan IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diWiayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap. dipersidangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 sebagaipengelola penambangan CV.
Register : 30-07-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 23-08-2013
Putusan PN DEMAK Nomor 189/Pid.B/2012/PN.Dmk Tanggal 16 Oktober 2012 — - SUPARMIN Bin SUWARDI
- BAYU MUSTOFA Bin MUSTAJAB
57 — 11
57 — 11
Menyatakan terdakwa I Suparmin bin Suwardi dan terdakwa II Bayu Mustofa bin Mustajab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga;---------------------------------2.
Jumlah maksimal yang boleh dilakukan tertulis650 (enam ratus lima puluh) liter per minggu, bidang usaha / kegiatan yaitupertanian ;Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tersebut rencananya oleh terdakwa ISUPARMIN Bin SUWARDI akan diangkut / dibawa menuju gudang penggilinganpadi miliknya di Trengguli RT 004 RW 005 Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab.Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I.
Raya DemakKudus depan pasarJebor Demak atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan atau turut serta melakukanPengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentangMinyak dan dan gas bumi tanpa ijin Usaha Pengangkutan yang dilakukan dengan cara :e Bahwa berawal di Jl.
Raya DemakKudus depan pasarJebor Demak atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan atau turut serta melakukanpenyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha Penyimpanan yang dilakukan dengan cara :e Bahwa berawal di Jl.
Raya DemakKudus depan pasarJebor Demak atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan atau turut serta melakukan Niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi tanpa ijin usaha niaga yang dilakukan dengan cara :Bahwa berawal di JI.
Barangsiapa; Melakukan niaga minyak bumi; Tanpa izin usaha niaga; =~ eeSebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan; Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa akan dibuktikan sebagai berikutyaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam halini para terdakwa I. SUPARMIN Bin SUWARDI dan terdakwa Il.
Putus : 28-11-2006 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/TUN/2002 Tanggal 28 Nopember 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK ; A. K A R I M, SH.
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-02-2012 — Upload : 29-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) melawan 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), dkk
2435 — 4435 — Berkekuatan Hukum Tetap
2435 — 4435 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) melawan 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), dkk
PUTUSANNo. 613 K/PDT.SUS/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :KOMIS! PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA (KPPU RI), beralamat di Jalan Ir. H.
Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelakuusaha terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukanhukum usaha Pelaku Usaha tersebut.2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3/2005:Hal. 7 dari 225 hal. Put.
Olehkarenanya penetapan formula fuel surcharge diserahkan kepada masingmasing maskapai penerbangan domestik.Garuda/Pemohon Keberatan Merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)Garuda/Pemohon Keberatan merupakan Badan Usaha Milik Negara("BUMN) berbentuk Persero berdasarkan Undangundang No. 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN?)
Untuk melakukan perhitungan kompensasi gantirugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut wajib membuktikanbesar kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukanperhitungan mengenai kebenaran (validitas) perhitungan tersebutberdasar asas kesesuaian, keadilan dan kepatutan.
No. 613 K/PDT.SUS/201 160.bertentangan dengan usaha penegakan hukum persaingan usaha, dansangat merugikan pihak Terlapor yang kooperatif selama PemeriksaanPendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan maupun Sidang Majelis Komisi,termasuk Garuda/Pemohon Keberatan.Kewenangan dimaksud diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No.5/1999 yang berbunyi:(1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajibmenyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan danatau pemeriksaan.(2) Pelaku usaha dilarang menolak
Putus : 13-03-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50PK/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2007 — PT. PERSADA JATI LANCAR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
232 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
jelaspertimbangan Tergugat tidak benar sehingga harus dibatalkan ;Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan bertindak diluar batas kewenangannya atau tidak menggunakankewenangan yang diberikan oleh UndangUndang untuk tujuan lain dari diberinyawewenang tersebut yang mengakibatkan atas putusan yang diterbitkan menjaditidak sah, keliru serta yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang tidak adilBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon agarPengadilan Tinggi Tata Usaha
Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan putusan Tata Usaha Negarayang baru yang berisi sebagai berikut : Menyatakan hubungan kerja antara PT. Persada Jati Lancar denganpekerja Sdr.
PERSADA JATILANCAR tersebut ; Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini ditetapbkan sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatanggal 29 Januari 2001 No. 130/G/2000/PT.TUN JKT. amarnya berbunyisebagai berikut Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan syah Surat Keputusan Tergugat tanggal 12 April 2000Nomor : 466/148/322/X/PHK/2000 ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
No. 50 PK/TUN/2005permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 April 2005 sebagaimana dari aktepermohonan peninjauankembali tanggal No. 02/PK/2005/PT.TUN.JKT kemudiandisusul dengan memori/alasanalasannya yang diterima di lKepaniteraanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 April2005 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2005Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2005
Putus : 15-07-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/TUN/2008 Tanggal 15 Juli 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ; KEPALA BULOG DIVISI REGIONAL KALIMANTAN BARAT ; SAIFULLAH EFFENDI
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64K/TUN/2000 Tanggal 4 April 2007 — H. ABD. MUGENI ; CAMAT SAMARINDA ULU ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
102 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-02-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390K/TUN/2008 Tanggal 6 Februari 2009 — KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MEDAN PETISAH ; Drs. H. SUGANDI
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-06-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2122 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 28 Juni 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA ; Ir. BUDI HARTOYO als BUDI bin SUNARDI (Alm)
353 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanjung Alam Jaya dan berdasarkan laporankegiatan pertambangan dari Perusahaan Pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahwa titik yang diambil termasuk di dalam arealtambang Pit 4 Desa Batang Sanyu, Kecamatan Sambung, KabupatenBanjar. Berdasarkan keterangan saksi GUSTI JUNIZAR bahwa PT. TanjungAlam Jaya selaku pemilik wilayah konsesi PKP2B hanya melakukan kontrakkerjasama dengan PT. Kalimantan Prima sebagai kontraktor pelaksana,sehingga PT.
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, maka menurut hemat kamiselaku Penuntut Umum yang menjadi unsur pembuktiannya adalahperbuatan Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan usahapenambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sedangkan yangdimaksud Usaha Pertambangan sebagaimana Pasal 1 angka 6 adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan
, serta pasca tambang ;Kemudian apabila dihubungkan dengan faktafakta dalam persidanganbahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan batu bara tanpaIUP (Ijin Usaha Pertambangan) tersebut yang masih dalam lingkuppengertian usaha pertambangan yaitu berdasarkan faktafakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutanbatu bara yang sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Erry tetahmenyepakati usaha batu bara lalu saksi Erry memberikan uang sebesarRp. 25,000.00, (dua
Sufrianto, MP dari DinasPertambangan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa dalam melakukankegiatan penambangan atau kegiatan pengangkutan batu bara harusmemiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (ILJP) atau pun kontrakkerjasama dengan pemilik IUP (PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya), sehinggapenerapan Pasal 158 UndangUndang RI No. 4 Tahun 2009 TentangHal. 17 dari 20 hal. Put.
Register : 27-06-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 92/Pid.B/2012/PN.MR Tanggal 15 Agustus 2012 — MUZAR YM PGL. MUZAR
30 — 2
30 — 2
MUZAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana
) PPno. 36 Tahun 2004.= BerdasarkanPasal 23 ayat 1UU RI No.22Tahun 2001tentang Minyakdan Gas Bumimenyebutkanbahwa kegiatanUsaha HilirMigas dapatdilaksanakanoleh BadanUsaha setelahmendapat = IzinUsaha dariPemerintah,yaitu :e Izin Usaha Pengolahane Izin Usaha Pengangkutane Izin Usaha Penyimpanane Izin Usaha NiagaIzin Usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah (cq.DirekturJenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber DayaMineral).e Bahwa ahlimenjelaskanbahwa bahanHalaman
Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1 Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gasbumi.
bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :a Izin Usaha Pengolahanb Izin Usaha Pengangkutanc Izin Usaha Penyimpanand Izin Usaha NiagaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa dan Joni Anwar Pgl.jon ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 April 2012sekira jam 00.30 WIB bertempat di jalan Lintas Sumatera didepan Pos Pol Lantas KiliranJao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung karena mengangkut minyak tanahtanpa
hilir yang mencakup pengangkutan, yang mana kegiatan usaha tersebuthanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha (badan usaha milik Negara, badan usaha milikdaerah, koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta) setelah mendapat Izin Usaha dariPemerintah, sedangkan ijin yang diperlukan untuk itu adalah Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil laboratorium berupa TestReportLaboratorium dari PT.
gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatanusaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan, dalam pasal ini telah terpenuhi ;36Ad.3.
Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pid.Sus-LH/2019 Tanggal 6 Mei 2019 — FERDYANTO TAMMU alias FARDY
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa FERDYANTO TAMMU alias FARDY bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pengangkutan dan NiagaGas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga GasBumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan huruf d junctoPasal 23 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi sesuai dalam dakwaan Alternatif Pertama;.
Register : 22-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 22 Maret 2016 — Syaifudin Bin (alm) Musni
79 — 25
79 — 25
ABDUL ROZAK(keduanya anggota Polres Kediri) mendapatkan informasi dari masyarakatbahwa ada usaha pertambangan di sekitar Desa Puncu Kecamatan Puncu,selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengecekan ke lapangan.Setelah memastikan bahwa lokasi usaha pertambangan ada di wilayahperkebunan Mangli, lantas kedua orang saksi segera bergerak ke lokasi dansesampainya di lokasi ternyata benar ada usaha pertambangan denganmenggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator warna kuning merkCaterpillar
Selanjutnya dilakukan pengembangan,dan didapatkan nama terdakwa sebagai pemilik usaha pertambangan tersebut.Terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut dengan caramulanya terdakwa menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi JONO bin(alm) WAGIRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku AdministraturPerkebunan/Sinder Kepala Perkebunan.
pengangkutan dan penjualan serta pascaPRAIA i nana ere Bahwa izin usaha pertambagan adalah berupa IUP,IPR,IUPK semuanyauntuk melaksanakan izin untuk usaha pertambangan ;e Bahwa dasar dari izin izin tersebut adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan meneral danBatubara 5 222222 nnn nnn nnn nnn nnn cn enne Bahwa berdasarkan pasal 34 UU Nomor 4 tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2)Peraturan Pmerintah Nomor 23 tahun 2010 kegiatan usaha pertambanganmineral dan batubara, bahwa
pertambangan tanpa ijin di tanah yangberada di Wilayah Perkebunan PT Mangli Dian Perkasa, Dusun MangliDesa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;e Bahwa usaha pertambangan tersebut memperkerjakan 3 (tiga) orangpekerja yaitu saksi Yulianto bin Muhaimin adalah sebagai checkersedangkan saksi Suhariono dan saksi Pujianto adalah sebagai operator ;e Bahwa dari usaha pertambangan tersebut dihasilkan adalah pasir, grosokdan tanah urug kemudian dijual dengan harga yaitu pasir dijual denganharga Rp.160.000
Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa usaha pertambangan tersebut memperkerjakan 3(tiga) orang pekerja yaitu saksi Yulianto bin Muhaimin adalah sebagai checkersedangkan saksi Suhariono dan saksi Pujianto adalah sebagai operator;Menimbang, bahwa dari usaha pertambangan tersebut dihasilkan adalahpasir, grosok dan tanah urug kemudian dijual dengan harga yaitu pasir dijualdengan harga Rp.160.000, per rit /truck, sedangkan untuk tanah urug dijualdengan harga Rp.100.000, 220 noon nn
Register : 20-01-2015 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor 200/Pid.B/2014//PN.Tjg Tanggal 13 Januari 2015 —
55 — 17
55 — 17
Menyatakan Terdakwa AGUS MADIAN Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Dari Pemerintah;2.
seluruhlam pirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa AGUS MEDIAN Als AGUS Bin AMAN, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan niagaBahan Bakar Minyak tanpa memiliki izin usaha
PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa AGUS MEDIAN Bin AMAN pada hari Jumat tanggal 06 bulan Juni tahun2014 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun2014 bertempat di PT CHINA MACHINERY INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CORPINC di Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, melakukan kegiatan niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa memiliki izin usaha
per liternya dandijual saksi ALI RAHMAN kepada terdakwa dengan harga Rp 13.150 per liter.Bahwa PT KARYA JADI PERDANA MANDIRI bukan sebagai agen/ penyalur dariPertamina dan hanya sebagai pelanggan / konsumen dan terdakwa selaku direktur PTADIT PUTRA BORNEO telah menjual sebanyak 5000 liter solar dengan harga Rp13.450 per liter kepada PT CHINA MARCHINERY INDUSTRY FIFTHCONSTRUCTION CORP INC dimana terdakwa dalam melakukan penjualan / niagaBahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin usaha
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/TUN/2019 Tanggal 9 April 2019 — GUBERNUR ACEH VS USAHA DAGANG (UD) SAWMILL HAKIM MERIAH;
136 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR ACEH VS USAHA DAGANG (UD) SAWMILL HAKIM MERIAH;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur AcehNomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 Tentang PengenaanSanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer HasilHutan Kayu (IUIPHHK) AN. Usaha Sawmill Hakim Meriah diKabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurAceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 TentangPengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
Usaha Sawmill HakimMeriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;4.
Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh, dengan Putusan Nomor3/G/2018/PTUN.BNA., tanggal 5 Juli 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, dengan Putusan Nomor 183/B/2018/PTTUNMDN., tanggal 8November 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Gubernur AcehNomor 522/19/2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang PengenaanSanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil HutanKayu (IUIPHHK) An. Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten BenerMeriah Provinsi Aceh;4.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2019ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2019
Putus : 16-03-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/TUN/2005 Tanggal 16 Maret 2006 — Ir. SURIADI HARDJA ; vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional ; Ny. H. Ucu Sumiati alias Ny. H. Dulkapi ;
216 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-01-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2114 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 12 Januari 2011 — RUSWANDI alias WANDI bin JARKASIH
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Edi,Hamdi bin Umar Hilabi, Gamariana alias Umi dan Muhammad Ali Hilabi aliasHilabi (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) pada hari Kamistanggal 25 Juni 2009 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009,bertempat di area Terminal Il D Bandar Udara Soekarno Hatta Tangerang atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, telah turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkanTKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan
Abas dan Terdakwa Il Ruswandi aliasWandi menempatkan TKI tersebut tidak melalui Mitra Usaha di negara tujuan,yakni Negara Arab Saudi;Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 104 ayat (1) a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTangerang tanggal 22 Desember 2009 sebagai berikut:1.
Ruswandi alias Wandi bin Jarkasih bersalahmelakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan perbuatan pidanamenempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sesuai surat dakwaan JaksaPenuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM706/08/2009, tanggal 24 Agustus2009, dakwaan lebih subsidair;2. Menjatuhnkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;3.
ABAS (alm.) alias JEFRI aliasBIBIR dan Terdakwa II RUSWANDI alias WANDI bin JARKASH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan TKI tidakmelalui Mitra Usaha;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;Menetapkan barang
Putus : 05-07-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474K/TUN/2003 Tanggal 5 Juli 2006 — NY. D.G. IROOTH SAKUL ; vs. KEPALA DINASPERUMAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; FAUZY ALDJUFRI
192 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 95/Pid.B/2014/PN Bky Tanggal 10 Desember 2014 — Pidana
- TJHUNG DJUN TJIN Anak CUNG SAK KHOI
104 — 34
104 — 34
Menyatakan Terdakwa TJHUNG DJUN TJIN Anak CUNG SAK KHOI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN ; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 5.
Milik Negara (BUMN) ;b Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;c Koperasi Usaha Kecil (KUK) ;d Badan Usaha Swasta (BUS) ;Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP No.36 Tahun 2004 Tentang Usaha Hilir Migas, syaratsyarat yang harus dipenuhiadalah :e Akta pendirian perusahaan / perubahannya yang ad mendapatpengesahan dari instansi berwenang ;e Profil perusahaan ;e NPWP;e TDP;e Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;e Surat Informasi Sumber Pendanaan ;e Surat Pernyataan Tertulis kesanggupan
mikro, usaha pertanian, usahaperikanan, transportasi dan pelayanan umum ;Bahwa ahli menerangkan bahwa khusus untuk BBMbersubsidi, PT.
yangdikategorikan sebagai bahan bakar minyak tertentu (BBMbersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolahdari minyak bumi dengan jenis standard dan mutu(spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu ;Mengenai titik penyerahan dan kepada siapa disalurkan / konsumen BBMnya(subsidi) dan tentang pengajuan harga jual eceran bahan bakar minyak jenisminyak tanah (kerosene), bensin premium dan minyak solar untuk keperluanrumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi
Minyak Tanah 2.500 Terminal Rumah Tangga danTransit / Usaha MikroInstalasi /Depot02. Bensin Premium 6.500 SPBBM, Usaha Mikro, UsahaBunker / Agen Pertanian, UsahaBunker Perikanan, TransportasiTerminal dan Pelayanan Umum Transit / 16 Instalasi /Depot 03.
telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengumpulkan dan menampung solarmaupun bensin/ premium tidak memiliki izin usaha penyimpanan.
Putus : 20-02-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1694K/PDT/2008 Tanggal 20 Februari 2009 — AHMAD KURNIA, dk ; H. TEUKU MOHAMMAD HASAN ; GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Cq. WALI KOTA PANGKALPINANG Cq. CAMAT
KECAMATAN RANGKUI Cq. LURAH KELURAHAN MASJID JAMIK ; MUHAMMAD ISKANDAR
78 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-04-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 30/G/2013/PHI.MDN Tanggal 4 Juni 2013 — * PERDATA KHUSUS-PHI
- RUKIAH
MELAWAN
- PIMPINAN USAHA TOKO PELITA
51 — 8
51 — 8
* PERDATA KHUSUS-PHI- RUKIAHMELAWAN- PIMPINAN USAHA TOKO PELITA
memeriksaPerkara Perdata No. 30/G/2013/PHI.Mdn. antara:RUKIAH ; Tempat / tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1965, Pekerjaan :Wiraswasta, Perempuan, Kebangsaan :Indonesia, Alamat : Jl.MesjidNo.108C Kel.Kesawan, Kec.Medan Barat, Kota Medan;memberikan Kuasa kepada MARWAN,SH & REKAN ; berkantor diJl.Karya Komplek Graha Karya Minimallis Blok C No.8 Kel.KarangBerombak, Kec.Medan Barat , Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 25 Maret 2013;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LAWANPIMPINAN USAHA