kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan memutuskan sengketa a quo;Bahwa oleh karena sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yangtimbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang diterangkan di atas, maka tindakan Majelis HakimJudex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalamperkara a quo yang mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

Putusan Nomor 297 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari penerbitan kedua sertipikat hakmilik a quo saat ini sedang bersengketa di Pengadilan NegriBangkinang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telahmengaburkan faktafakta yang sebelumnya telah disampaikan dalampersidangan di mana berdasarkan Pasal 100 jo Pasal 107

wajib dilakukan oleh Majelis Hakim selama buktibukti tertulis,keterangan saksisaksi dalam persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim untuk memutus sengketa a quo;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dalam perkara a quo yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakan:diperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

Bahwa mendasari jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada intpokoknya Termohon telah membenarkan/mengakui adanya pertengkaranyang teruSs menetmus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimanapermohonan Pemohon;3.

Gondangwetan Kabupaten Pasuran padatanggal 13 Januari 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13Januari 2017 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 2053/Pdt.G/2018/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : XXXXtanggal 18Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila MajelisHakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonis lagi,maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Terdakwa.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UndangundangNo.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakanPerkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalamKitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah, tetapi tidak hadir di sidangtanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputustanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa dengan mendasari

Surat Nomor : B/71/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.yang menyatakan bahwa Terdakwa Agus Nurcahyo , KoptuNRP 31000545460879,Tayanrat Ramil O09 Gundhi Kodim0717/PWD Korem 073 /MKT yang sampai saat ini belumdiketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yangbersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 02 Mei2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksadan diputus tanpa hadirnya Terdakwa

perbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam : Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secarasah dalam perkara ini atas nama Serda Supriyanto (Saksi1),Pelda Sutikno (Saksi2) dan Serka Puryaji (Saksi3) telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari

menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon danTermohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyainilai pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan aktaotentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohontelah terikat oleh pernikahan yang sah;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:ctliell its le pris as Liat aArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 aN a) od) J a GeaArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari

No. 1406/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon tidak patuh, tidak menghargai Pemohon akibatnya terjadipisah tempat tinggal selama 1 minggu;Menimbang, bahwa terhadap

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ijin poligami dariPemohon tersebut adalah : Pemohon berselingkuh dengan wanitalain yang bernama CALON ISTERI KEDUA sejak bulan Januari 2010dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak yang lahirpada bulan Agustus2010; ++ 222 eee eee eee eee eee8.

pernikahan dan setelah pernikahantersebut Pemohon dengan Termohon hingga sekarang bertempattinggal di rumah kediaman bersama orang tuaPemohon ; c errr eeeBahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DANTERMOHON umur 5tahun; Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (polygami) denganseorang perempuan Nama CALON ISTERI KEDUA yang berstatusJanda cerai; een en eeeeBahwa benar alasan yang mendasari

Bahwa selanjutnya menurut Penggugat telah dilakukan mediasi diKantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota AdminitrasiJakarta Pusat, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan telah terbitanjuran agar Tergugat memberikan uang pesangon upah dan tunjangantransport kepada Penggugat dengan mendasari ketentuan Pasal 164ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenanyaPenggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang padapokoknya menghukum Tergugat membayarkan hakhak Penggugatberupa

bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidaktertentu, Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sebagai hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja untuk Waktu tidaktertentu atau hubungan kerja dengan status tetap;Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat dinyatakan berstatus tetap maka dalam hal terjadiPemutusan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harustetap mendasari

DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.Bahwa yang mendasari pembentukan TimPengumpulan dan Penjualan Limbah Produksi adalah adanyaPeraturan Perusahaan (PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN 1!)yang mengatakan limbah besi scrap dan limbah lainnya darihasil perbaikan kapal adalah milik perusahaan, sehingga Timtersebut dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadaplimbah tersebut bertujuan agar tidak berdampak padalingkungan.

DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.Bahwa yang mendasari pembentukan Tim Pengumpulan danPenjualan Limbah Produksi adalah adanya PeraturanPerusahaan (PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I) yangmengatakan limbah besi scrap dan limbah lainnya dari hasilperbaikan kapal adalah milik perusahaan, sehingga Timtersebut dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadaplimbah tersebut bertujuan agar tidak berdampak padalingkungan.

Triwinarsa bukanSHM No. 53 dan No. 957 ; Di samping itu, dalam perlawanan aquo, Pelawan Eksekusi juga sama sekali tidakmenguraikan dasar hukum dan atau dasar peristiwa yang mendasari keberatannyaterhadap Eksekusi Pengosongan obyek sengketa yang dimohonkan Terlawan Eksekusi I,tetapi Pelawan Eksekusi justru hanya menguraikan alasan yang mendasari keberatannyaterhadap Eksekusi Lelang obyek sengketa yang telah dilaksanakan Terlawan Eksekusi 12 Ketidakjelasan Perlawanan Pelawan eksekusi aquo juga ditunjukkan

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanwanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar denganiktikad baik;b. Bahwa mengingat dalam perjanjian yang telah diperbuat antara Penggugat(PT.

yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara10 persidangan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan putusan in danuntuk mempersingkat penulisan, maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konvensi :Dalanm eksepsi :Menimbang, bahwa dalam Jawabannya selain menjawab tentang pokokperkara juga menyampaikan eksepsi pada pokoknya ;Penggugat tidak mendasari

,mendasari atas gugatan Penggugat dalam substansi isi gugatan, maupun dalampokok perkara yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriHalaman 07 dari 30halaman Putusan Nomor 107/PDT/2020/PT PTKMempawah tidak terdapat alasan yang kuat untuk menolak atau mengabaikanalasan alasan Pembanding dalam eksepsi untuk dinyatakan bahwa seluruheksepsi Pembanding. semula Tergugat untuk ditolak, maupun dalampertimbangan pokok perkaranya dalam menilai ada atau tidaknya faktapersidangan sebagai suatu

gugatan, tidak memformulasikan merupakansengketa mengenai waris objek tersebut, atau menyangkut permasalahanHalaman 08 dari 30halaman Putusan Nomor 107/PDT/2020/PT PTKsoal dan tidak sahnya 8 ( delapan Nazir tersebut, dengan demikianterdapat ketidak Sesuaian antara isi gugatan dengan tuntutan yangmenunjukkan tidak jelasnya gugatan gugatan Terbanding semulaPenggugat, yang mana Majleis Hakim Pengadilan Negeri Mempawahtelah mempertimbangkanya secara tidak benar secara hukum, atausetidak tidaknya haruas mendasari

/semula Penggugat sehingga tidak bisa dijadikandasar pertimbangan untuk menentukan mengenai batas tanah dan luastanah didasari atas surat w'agaf, dengan demikian Petitum 4 (empat)Terbanding. semula Penggugat yang menempatkan batas batas tanahHalaman 09 dari 30halaman Putusan Nomor 107/PDT/2020/PT PTKberdasarkan surat waqaf, padahal sedianya dalam surat wagaftersebut tidak tercantum batas batas tanah yang disengketakan, yangselanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Mempawah mendasari bahwabatas batas

(prurium litisconsortium)Bahwa atas jurisprudensi tersebut Pemohon Banding/Tergugat.I,mendasari atas dasar tersebut untuk tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, dan atasitem item dalam ulasan Pemohon Banding/Tergugat.!

Posita/lundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan (feitelijkeground).Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan tidakjelas (obscuur libel), yaitu bahwa Posita/fundamentum petendi tidak memuatatau. menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadian yangmendasari gugatan (feitelij/ke ground).1.

Posita/lundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan (feitelijkeground).Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan tidakjelas (obscuur libel), yaitu bahwa Posita/flundamentum petendi tidakmemuat atau menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadianyang mendasari gugatan (feitelijke ground).1.

Bahwa gugatan Penggugat hanya menjelaskan mengenai kejadianyang mendasari gugatan (feitelijke ground) dan sama sekali tidakmenjelaskan dasar hukum yang berupa ketentuan pasal undangundang yang menjadi dasar gugatan (rechtsground). Padahalkeduanya harus terpenuhi secara komulatif.3.

Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(feiteliike ground).Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatantidak jelas (obscuur libel), yaitu bahwa Posita/tundamentum petenditidak memuat atau menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dankejadian yang mendasari gugatan (feitelijke ground).1.

Bahwa gugatan Penggugat hanya menjelaskan mengenai kejadianyang mendasari gugatan (feiteliike ground) dan sama sekali tidakmenjelaskan dasar hukum yang berupa ketentuan pasal undangundang yang menjadi dasar gugatan (rechtsground). Padahalkeduanya harus terpenuhi secara komulatif.3.

Bahwa selaku Tergugat pada prinsipnya kami keberatan dengan gugatanyang diajukan Penggugat, karena menurut Tergugat semua dalildalilyang mendasari gugatan Penggugat dibangun jauh dari fakta yangsebenarnya. lbarat cerita fiksi, dalildalil yang diajukan Penggugat penuhdengan cerita fiksi atau khayalan semata, penuh dengan karangankarangan yang tidak didasarkan pada fakta sebenarnya.

Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumahorang tuanya sehingga menyebabkan antara Penggugat danTergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama terjadipisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugattidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tanggaldipersidangan pada pokoknya:Bahwa selaku Tergugat pada prinsipnya kami keberatan dengangugatan yang diajukan Penggugat, karena menurut Tergugatsemua dalildalil yang mendasari

(seratus empat puluh meter persegi), yakni kurang lebih bagianSiti Farida, S.E. adalah 15,5 m (lima belas koma lima meter persegi);4.Bahwa mendasari posita nomor 2 dan 3 di atas, maka dapat disimpulkanbahwa yang melekat dari objek yang akan dilakukan eksekusi yang berupatanah seluas 140 m (seratus empat puluh meter persegi) atas nama Ny.Kamsinah, adalah berupa barangbarang milik Para Pelawan yang wujudnyaadalah sebuah bangunan rumah permanen dan sebidang tanah milikPelawan , Siti Farida, S.E. yang

Bahwa demikian pula jika mendasari posita nomor 2 dan 3 di atas, yangdikaitkan dengan petitum nomor 5 dari Putusan Pengadilan AgamaYogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014 yangakan dilakukan dengan cara penjualan lelang jika tidak bisa dilaksanakandengan cara in natura, adalah sangat bertentangan dengan hukum karena diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah milik Para Pelawan, sehinggatidak bisa dilaksanakan eksekusi riil dengan cara penjualan melalui lelangyang dilakukan

Sebab tidak ada dasardasar hukumyang konkrit yang mendasari gugatan penggugat.

berpendapat bahwa antaraPenggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri dimana perkawinantersebut telah dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan dan telah tercatatdalam akta Perkawinan Nomor 1214KW291020120003 namun didalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan terus menerus yang tidakdapat didamaikan kembali serta Tergugat sejak tahun 2014 sampai saat ini telahmeninggalkan rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa mendasari

yaitu siapa saja sebagai subyekhukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebutHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN KIkmampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahulbahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalahTerdakwa ALIANSYAH Als ALI KAPANG Bin M.KURNAIN (Alm);Menimbang, bahwa mendasari

seperti dalam Pasal 114 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak pernahdibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan orang tersebut menjadiSaksi dalam persidangan, oleh karenanya kurang tepat apabila Terdakwadikenakan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu dari unsur ini, makacukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidakterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa mendasari

artinya apabila salahsatu Komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendakidalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslahditujukan terhadap perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari

Sulawesi Kepatinan Wetan Jebres Surakarta, dekat rumahnyaIvan sering ada transaksi jual beli narkoba setiap larut malam (dini hari),mendasari informasi tersebut lalu saksi Sri Joko, saksi Hendro DwinantoHariadi, saksi Kusmantara, saksi FX Dian Liyanda bersama teammengawasi tempat dimaksud, hingga pada hari Rabu tanggal 13 januari2016 sekira jam 02.30 wib team melihat ada sebuah mobil Luxio warnaputih bernomor Polisi luar kota (AB) kemudian ada seorang penumpang(saksi CAHYO KURNIAWAN) yang turun dari

Sulawesi Kepatinan Wetan Jebres Surakarta, dekat rumahnyaIvan sering ada transaksi jual beli narkoba setiap larut malam (dini hari),mendasari informasi tersebut lalu saksi Sri Joko, saksi Hendro DwinantoHariadi, saksi Kusmantara, saksi FX Dian Liyanda bersama teammengawasi tempat dimaksud, hingga pada hari Rabu tanggal 13 januari2016 sekira jam 02.30 wib team melihat ada sebuah mobil Luxio warnaputih bernomor Polisi luar kota (AB) kemudian ada seorang penumpangHalaman 9 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus

Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam gugatannyaawal mula kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya laporan danadanya penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara serta tidakmenjelaskan alasan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat berdasarkanpada peristiwa apa;3.

Bahwa penjelasan adanya peristiwa yang mendasari adanya LaporanPidana, Penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara dan atasperistiwa apa Penggugat mengalami kerugian diperlukan supaya menjadijelas dan terang dalam menyusun formulasi gugatan;4.

Bahwa apabila dalam posita atau fundamentum petendi tidak dijelaskankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut maka dalilgugatan yang seperti itu. tidak memenuhi syarat formil sehinggamengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke enbepaalde conclusie) sehingga patut dan layak dikatagorikan sebagaigugatan yang obscuur libel, sebagai referensi dalam argumentasi ini adalahPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984Halaman 8 dari 27 hal. Put.

dan memberhentikan Dukuh sebagimanatelah diatur dalam Pasal 35 tentang Lurah Desa mempunyaikewenangan untuk memberhentikan Dukuh berdasarkanpersyaratan tertentu;Bahwa tidak benar Penggugat selaku Dukuh telah menjalankantugas dan kewajiban dalam urusan pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan dengan baik, sebagai unsur pembantuKepala Desa di wilayah Pedukuhan Jangkang, DesaWidodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, yangterjadi justru Penggugat selaku Dukuh tidak mengindahkanataupun mendasari

disampaikan secara tertulisoleh Tergugat (Kepala Desa) kepada Penggugat (Dukuh),bahkan dengan sudah dikeluarkannya Surat Keputusan dariKepala Desa Widodomartani tentang pemberhentian tetapPenggugat selaku Dukuh, pada kenyataannya tanah sawahplungguh Dukuh tersebut masih dikuasai, dikelola dandimanfaatkan oleh Penggugat sampai sekarang, bahkan dalamfakta dilapangan Penggugat menyewakan sebagian dari tanahplungguh Dukuh dari bulan Maret 2007 sampai dengan April2010 ;Bahwa Tergugat dalam keputusannya sudah mendasari

Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor : 5 Tahuni986 jo.Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dikarenakan apa yangmenjadi keputusan Tergugat selaku Kepala Desa12.Widodomartani sudah melalui mekanisme dan mendasarkan padaPeraturan Daerah Kabupaten Sleman serta keputusan bersamadari warga masyarakat di Dusun Jangkang, Widodomartani,Ngemplak, Sleman ;Bahwa tidak benar keputusan Tergugat selaku Kepala DesaWidodomartani tidak mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telahmemenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diHal. 3 dari 29 hal.

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi dan 3 (tiga) lembar surat DaftarPencarian Orang (DPO) tersebut merupakan surat resmiyang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan' serta adaHal. 11 dari 29 hal.