MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut Hukum Adat Bali dan tata cara Agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1999 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 September 1999, di Kabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/WNI/B11.2000, tanggal 11 Mei 2000 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; ----------------------------------------------3.

sebagaimana uraianuraian di atas, maka tujuan perkawianan untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat terwujud,sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan; Berdasarakan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2 Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakansecara Hukum

Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 September 1999, diKabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 68/WNI/BLL.2000,tanggal 11 Mei 2000 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya; 3 Menyatakan hukum anakanak yang lahir dari perkawinan Penggugat denganTergugatyaitu: 1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar padatanggal 13 Mei 2000; 2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lakilaki

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 2 Februari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16122015-0018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

VII Lipun adalahsah hak milik Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Desa Bangkalan Dayak yaknimerupakan warisan secara turun temurun karena Goa Temuluang tersebut telah dimiliki,dikuasai, dikelola secara turun temurun sejak adanya Persekutuan Masyarakat HukumAdat Desa Bangkalan Dayak dan hasil penjualan dari panen sarang burung walet yangada di dalam Goa Temuluang tersebut merupakan sumber penghasilan dan kehidupanbagi seluruh masyarakat Hukum Adat Desa Bangkalan Dayak.

/ Kepala BPN No.5 tahun 1999 menyebutkan Pasal 1ayat (1) menyebutkan "Hak Ulayat dan serupa itu dari masyarakat hukum adat(untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurutHukum Adat dipunyai oleh masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayahtertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambilmanfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagikelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secaralahiriah dan batiniah turun

temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukumadat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan", sedangkan ayat (2)menyebutkan "Tanah dari suatu masyarakat hukum adat tertentu" kemudian ayat(3) menyebutkan "masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikatoleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumkarena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan".

No. 1566 K/Pdt/2011ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurutketentuan hukum adat setempat" sedangkan ayat (2) menyebutkan Hak Ulayatmasyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :a Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukumadatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yangmengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalamkehidupan sehariharinya;b Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup

Adat Desa Bangkalan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu,Kabupaten Kotabaru itu tidak sah secara Hukum Karena tidak disertai adanya suratKuasa khusus dari masyarakat Persekutuan Hukum Adat Desa Bangkalan Dayakyang diwakilinya akan tetapi kendali tidak adanya surat Kuasa khusus darimasyarakat Persekutuan Hukum Adat yang diwakilinya oleh Pengadilan NegeriKotabaru Perlawanan Dariatman dkk terhadap eksekusi Putusan Verstek No. 11/Pdt.G/2007/PNKtb tgl 3 Oktober 2007 tersebut tetap dikabulkannya dan berartiPengadilan

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agama Hindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena perceraian ;------------------------------------4. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :----1.

Bahwa disamping surat keputusan Bupati Badung diatas, Kelianadat juga telah mengeluarkan surat keterangan nomor : 02/BAP/11/2014 isinya menerangkan bahwa berdasarkan awig adat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudahlama meninggalkan rumah + 2,5 tahun, maka perkawinanPenggugat dengan Tergugat secara adat sudah bisa dikatakanputus / ceraimekurenan 5 2220222 nnn ence cece ncn nncecce cen e necesBahwa menurut Hukum Adat Bali seorang anak, baik lakilakiataupun perempuan adalah merupakan

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agamaHindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkanpada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor :267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinanyang sah dan Putus Karena perceraian ;3. Bahwa anakanak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahirtanggal 02 Mei 1992 ;2.

Badung jugatelah mengeluarkan surat keterangan nomor : 02/BAP/III/2014isinya menerangkan bahwa berdasarkan awig adat di tempattinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah lamameninggalkan rumah + 2,5 tahun, maka perkawinan Penggugatdengan Tergugat secara adat sudah bisa dikatakan putus / ceraimekurenan j 22220 o nen en nnn n nec ce cnn cence ccs eeee Bahwa menurut Hukum Adat Bali seorang anak, baik lakilakiataupun perempuan adalah merupakan tanggung jawabPurusa ( lakilaki ), sedangkan anak

, Pasal 40 ayat 1Undangundang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ,Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau UndangUndang lainyang bersangkutan j=e0 nena eine cinemas1.MENGADILI:Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengansepatutnya untuk menghadap dipersidangan TIDAK HADIR ;Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan VERSTEK 52222 22222 2n nnn nn nnn nnn cece ence nn cenceMenyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilakukan menurut Hukum

Adat dan agama Hindudiruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinan yangsah dan Putus Karena perceraian ;4.

hukum adat Dayak Agabag telahmembicarakan mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentangmasyarakat hukum adat, namun Saksi tidak mengetahui dengan pastibagaimana perkembangannya;Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, masyarakat hukumadat Dayak Agabag biasanya bekerja dengan berkebun, berladang danjuga berburu hewan dengan menggunakan sarana anjing, jerat atausumpit;Bahwa Desa Sajau dan Desa Bebanas merupakan desa yang berbeda,selain itu Desa Sajau dan Desa Bebanas juga tidak berbatasan

hukum adat dalam wilayahnya masingHalaman 24 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.masing, oleh karena itu jika ada masyarakat hukum adat yang menguasaitanah maka dasar hukumnya adalah hukum adat, sehingga tanah tersebuttidak diberikan oleh negara;Bahwa kedua, khusus bagi masyarakat hukum adat yang sudahmempunyai urusan penyelenggaraan masyarakat secara publik, yangdikenal sebagai hak ulayat, yang mana hak ulayat diatur dalam Pasal 3UUPA;Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (

Oleh karena itu dalam konteks hukumagraria, masyarakat hukum adat diverifikasi ketika anggota masyarakathukum adat berurusan dengan administrasi pertanahan.

Berbeda dengankonteks hukum kehutanan, keharusan adanya perda mungkin bisadianggap secara spesifik untuk kawasan hutan;Bahwa meskipun hukum agraria tidak mensyaratkan dibentuknya perda,namun dengan adanya perda maka semakin menguatkan keberadaanmasyarakat hukum adat karena tanpa adanya perda pun, Pasal 3 UUPAtetap mengakui keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat;Bahwa penjelasan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat makaharus terdapat Ketua Adat dan Lembaga Adat, kemudian wilayah adat atautanah ulayat, lalu terdapat pranata adat;Bahwa bentuk jaminan negara terhadap masyarakat hukum adat ada duakonteks, pertama adalah dalam hal tanahnya dipakai sendiri oleh anggotaHalaman 26 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.masyarakat hukum adat, yaitu jika anggota masyarakat adat memerlukantanah maka ia dapat meminta izin kepada lembaga adat untuk memintabagian

.56.000.000,(lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana diuraikan di atas;Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang telahmenghamili Penggugat dan tidak bertanggung jawab adalahperbuatan yang sifatnya melawan hukum adat yang berlaku;Bahwa tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yangmengingkari janji sehingga tidak menikahkan Tergugat denganPenggugat merupakan tindakan atau perbuatan yang sifatnyamelawan hukum adat yang berlaku yang patut dijunjung tinggioleh masyarakat.

adat yang berlaku;.

Berarti lakilakiyang enghamili perempuan itu dan tidak bertanggungjawab terhadap kehamilannya maka harus dituntut seperti11istilah kalimat Hukum Adat tersebut pada poin atersebut di atas;.

Oleh karena itu tuntutan ParaPenggugat tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut Hukum Adat aupun Hukum yangberlaku;. Bahwa guagatn Para Penggugat halaman 1s/d 5 yang mana Para Penggugatmendalilkannya sebagai istilan adatperkawinan orang di Timor, AmanubanTimur dikarangkarang dan dicaricari olehPara Penggugat sebaba dalam berbagaireferensi Hukum Adat tidak pernahditemukan istilah tersebut dalam tuntutandan sanksi adat karena :131. AN HALAN NAFAIN BUHU HAU NO2. KOAS NAFANI BUNU HAU NO3.

Bahwa oleh karena perkawinan adat yang dilakukan Tergugat bersama keluarga BUNU HAU NO dan PUA MAKUKE MAUNMAKUKE berarti perkawinan adat yang sah sudah tidak15melekat lagi dengan Penggugat maka Tergugat bersamakeluarga menuntut agar Penggugat bersama keluargabertanggung jawab mengawinkan kembali Tergugat menurut Hukum Adat MUFE MAFANI ATONI berupa tuntutanadat menuut Hukum Adat di Aanuban Timur berupa sapibetina besar 5 ekor dengan nilai uang sebesar Rp.17.500.000untuk diserahkan kepada Tergugat

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Balidan Agama Hindupada tanggal 15 juni 2021di Kabupaten Jembranasebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor5101-KW-07092021-0004, tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan Kantor DinasKependudukan

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-23102014-0009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Sgr.Negeri Singaraja pada tanggal 09 Januari 2017 dalam Register Nomor19/PDT.G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013,yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;Bahwa pada

Sor.sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng,pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng, diputus karena perceraian ;Bahwa oleh karena kenyataan

Bapak KetuaPengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untukdatang menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yangtelah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

sahmenurut hukum adat setempat dan tidak boleh diputuskan oleh salah satupihak, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seoranganak perempuan;Pada tanggal 24 November 2009, Tergugat memutuskan hubungan denganPenggugat dengan cara lari meninggalkan Penggugat dan anaknya yangwaktu itu baru berumur + 4 tahun;Buktibukti lain bahwa Tergugat telah memutuskan Penggugat yaitu: Tidak mau menghadiri acara syukuran yang dibuat olen Para Penggugat dirumah Para Penggugat; Acara syukuran tersebut ada

Pedo adalahsah menurut ketentuan hukum adat;Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang hidup bersama sebagai suamiisteri dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum adat "Lain NairMet Lee";Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Il, Ill, dan IV yang mendukungperbuatan Tergugat dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum;Menghukum Para Tergugat baik secara bersamasama maupun sendirisendirimembayar belis yang diterima dari Para Penggugat yang diperhitungkansebesar Rp86.562.000,00 (delapan

adat di wilayahKabupaten Sikka, sebab Hukum Adat mengenal perkawinan adat denganberbagai tahapan;Didalam buku masalahmasalah Hukum Perdata Adat yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum DepartemenKehakiman Tahun 1981, halaman 16, 17 dan 18, mengatur hal tentangperkawinan menurut hukum adat tersebut (bukti terlampir);Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang, yang melakukan penelitian dan penulisanHukum Adat di Kabupaten Sikka, namun mengabaikan dan tidakmemperhatikan dan menggunakan

aturanaturan Hukum Adat yang telahditeliti tersebut;Terbukti didalam pertimbangan hukum putusannya, tidak mengakuiperkawinan menurut tata cara hukum adat Kabupaten Sikka;Oleh karena Majelis Hakim Banding, tidak mempertimbangkan atau kurangcukup mempertimbangkan ketentuan hukum adat Kabupaten Sikka, makapertimbangan hukumnya patut dibatalkan;Majelis Hakim Banding, membatalkan begitu saja atau menyatakan tidaksependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanNegeri Maumere, pada halnya

Adat setempat; Hal yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan yaitu Penggugat LexGoris M.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2012 yang dilangsungkan dirumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sesuai kutipan Akta Perkawinan dengan , adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, putus karena perceraian;4.

Pengadilan Negeri Tabanan,sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan jawaban tertanggal 9 Maret 2017 pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Tab1.Benar, perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti hukum

adat Balidimana saya Tergugat bertindak selaku purusa dan Penggugatsebagai predana dengan bentuk perkawinan biasa dimana wanitaselaku predana menjadi keluarga suami selaku purusa;Kehidupan rumah tangga tidak rukun sepenuhnya karena dari awalperkawinan selalu didikte oleh Penggugat dan orang tuanyamengenai seluruh rentetan upacara perkawinan hingga kehidupanrumah tangga selanjutnya.

Anak saya yang bernama ANAK yang merupakan hasil perkawinan11.saya berdasarkan hukum adat agama Hindu adalah hak purusadimana yang manumadi ke dunia ini merupakan leluhur dari purusabukan dari predana, untuk itu hak asuh dan perwalian anak sudahmenjadi hak dan tanggung jawab saya sebagai purusa;Dan saya tidak berani memberikan leluhur saya yang manumadi kemerca prada ini kepada orang lain karena tugas dan kewajiban sayauntuk mendididik dan membesarkan dengan segenap kemampuansaya;Mengenai usia anak

karena telah diakui atau setidaktidaknyatidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhalsebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yangtelah melaksanakan perkawinan secara Hukum adat dan agama Hindupada tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakan dirumah Tergugat diTabanan dipuput oleh Ida Ayu Sumertik dimana Penggugat berstatussebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa sesuaidengan kutipan Akta Perkawinan , yang telah tercatat di KantorCatatan

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 28Desember 2012 yang dilangsungkan dirumah Tergugat di KabupatenTabanan, dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkanTergugat berstatus sebagai Purusa, sesuai kutipan Akta Perkawinandengan , adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, putuskarena perceraian;4.

Adat Rumpun Bangsa Melayu ;Menetapkan seluruh lahan kosong yang masih dapat dijadikan lahan pertanian danlahan untuk jenis perkebunan dengan tanaman tua dapat diserahkan kepadamasyarakat Hukum Adat berdomisili dan masyarakat ADAT Rumpun BangsaINDONESIA yang membutuhkan perolehan lahan.

ADAT khususnyamasyarakat HUKUM ADAT dan BUDAYA Rumpun Bangsa MELAYU SIAKsebagai HAK ASAL USUL NEGERI, dimaksud Desa Harapan Baru KecamatanMandau Kabupaten Bengkalis Propensi Riau dan dapat digunakan seperlunya, danseterusnya.Menetapkan dan menjujung tinggi normanorma hukum dimasud IDENTITASADAT DAN BUDAYA TRADISIONAL dalam kehidupan seharihari dan HAKULAYAT sebagai HAK ASAL USUL Rumpun Bangsa Melayu yang berdomisili diDESA HARAPAN BARU KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALISsebagai HUKUM ADAT MASYARAKAT

Mandau Kabupaten bengkalis yangdiserahkannya kepada Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Botuah danmasyarakat Hukum adat lainnya yang bermukim/berdomisili di Desa harapan Baruseluas kurang lebih 2.100 Hektare. Sesuai dengan Hukum Adat yang berazaskanPancasila dan UUD 1945 JO. UUPA No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara 104, JO.PP10 tahun 1961 JO. PP 224 tahun 1964 JO.

Adat atasHak Hutan Adat dan Tanah milik ADAT yang menyampaikan Suratkeputusan masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Botuah yangdisebut Hukum Adat adalah Hukum tetap atau telah berkekuatan HUKUMTETAP, yang disebut juga Hukum Indonesia.

UURI No.41tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 69 Masyarakat Hukum Adat berhakmengambil hasil Hutan untuk kebutuhan hidup seharihari dari HutanAdat, JO .

hukumadat atas tanah ;b Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atauhak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dimaksudpada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian ;e Pasal 3a Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atauhak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanahdidasarkan atas hasil penelitian di Kabupaten / KotaDaerah;b Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hakulayatmasyarakat hukum adat dan atau hak perorangan wargamasyarakat hukum

adat atas tanah dalam wilayah kabupaten/Kotadilakukan oleh suatu Panitia peneliti yang tediri dari :Hal 12 Putusan No. 17/PDT/2014/PT.Jpre Para pakar hukum adat ;e Lembaga adat/tetua adat atau pengusaha adat yangbrwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan wargadari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;e Lembaga swadaya masyarakat ;e Pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiae Pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati /Walikota ;e Pejabat dari instansi terkait lainnya ;e Pasal

5Panitian Peneliti melaporkan hasil penelitian kepada Bupati/Walikota danatau Gubernur disertai dengan kesimpulan hasil penelitian yang menyatakankeberadaaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak peroranganwarga masyarakat hukum adat atas tanah ;e Pasal 6a Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)Bupati/Walikota dan Gubernur menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayatmasyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukumadat atas tanah dengan

Nomor 23Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danPerorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanahe Pasal 9Kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat danHal 14 Putusan No. 17/PDT/2014/PT.Jpratau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidangbidang tanah yangpada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai olehperorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai denganperaturan

perundangundangan ;e Pasal 10a Dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakathukum adat dan atau hak perorangaan warga masyarakathukum adat atas tanah dilepaskan oleh masyarakat hukumadat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adatsebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a, makatanah itu dilepaskan kepada Negara sehingga menjadi tanahyang langsung dikuasai oleh Negara ;b Hak Ulayat masyarakat hukum adat dan atau hakperorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yangdilepaskan

Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Pustaka BaliPost, Denpasar, 2003, halaman 147;Hukum adat di Bali menentukan syarat sahnya pewarisan itu bila:1.

Bahwa menurut Hukum Adat Hindu Bali dan tentunya berlaku untuk seluruhwilayah Republik Indonesia, bahwa anak perempuan tidak mempunyai hakmewaris, apalagi bilamana dia sudah kawin keluar dari keluarga besarnya;31. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet,banding atau kasasi dari Para Tergugat:32.

Apabila usaha Ketua Adat tidakmendatangkan hasil, maka perselisihan pembagian harta warisan dapatdimusyawarahkan dengan Kepala Desa untuk dapat dimintakan petuahpetuah sesuai dengan aturanaturan atau hukum adat yang berlaku.

Adat Bali tidak dikenal /egitime portie sebagaimanaPasal 913 KUHPerdata Indonesia, namun di Hukum Waris Adat Bali untukbagian mutlak pewaris diatur dalam untuk hukum adat yang baru yaitudengan Keputusan Adat Bali Nomor 01/KEP/PSM3/MDP/MDP Bali/X/2010,tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasilhasil Pasamuhan Agung III MajelisUtama Desa Pakraman (MUDP) Bali;Halaman 18 dari 22 hal.

;Bahwa disini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanyuwangi dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan hukumdengan benar dan salah menerapkan melanggar Hukum Adat Bali yangbaru dengan Keputusan Adat Bali Nomor 01/KEP/PSM3/MDP/MDPBali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasilhasil PasamuhanAgung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali:Bahwa perbuatan Hakim menghilangkan hak waris seseorang adat Balladalah melanggar hukum (Adat Bali), yaitu melanggar nilainilai hukum

---------------------------------- - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 April 2004 ;----------------------------------------------- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 Juni 2009 ; ------------------------------------------------Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dan dalam penguasaan anak-anak tersebut nantinya tetap harus memperhatikan status purusa sesuai dengan hukum

adat Bali ;-----------4.

perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yaitu :e ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar,pada tanggal 27 Maret 2002; e ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Denpasar, padatanggal 30 April 2004 ; e ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, padatanggal 9 Juni 2009 ; Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara danmendidiknya dan dalam penguasaan anakanak tersebut nantinya tetap harusmemperhatikan status purusa sesuai dengan hukum

adat Bali ;4 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap dalam tengang waktu 60 (enam puluh) hari pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yang disediakanuntuk itu ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara iniyang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribuDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar pada

hukumpada lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit antara masyarakatmasyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya.

wilayah Hukum Adat Batak Angkola yaitusekarang disebut wilayah Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas (Pasal85 s.d Pasal 88 Bagian 3 dan Bab VII UUPA).Bahwa suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sepanjangmenurut kenyataannya masih ada (Pasal 67 UndangUndang 41 Tahun1999 tentang Kehutanan) sehingga masyarakat hukum adat berhak :a.

Panitia Masyarakat Hukum Adat denganKeputusan Kepala Daerah.b.

pengakuandan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkanrekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat denganKeputusan Kepala DaerahOleh karena itu, Penggugat dalam hal ini tidak dapat menunjukkanpengakuan dari Negara atas keberadaan Masyarakat Hukum AdatLuhat Janji Lobi.

Bahwa dalam menjawab BAB III Gugatan Penggugat, Tergugat IImenguraikan halhal sebagai berikut :1) Bahwa pada halaman 36, Penggugat mendalilkantanahmasyarakat hukum adat yang secara fisik sejak dahulu kala digarap,dikuasai dimiliki secara turuntemurun oleh Penggugat danmasyarakat hukum adat.

yang berjumlah 200 (dua ratus) orang membersihkan lahandengan cara membabat/memotong tanaman tebu menggunakan sebilah parangpanjang 50 (lima puluh) cm, dan sekira pukul 11.00 Wib petugas polisi dari PolresBinjai datang kelokasi untuk melarang terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa IIIdan anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat untuk menebang tanamantebu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa IIIHalaman 3 dari 24Putusan 136/Pid.B/2014/PNBJ4bersama anggota

kelompok hukum adat melayu binjailangkat kembali membabat/memotong tanaman tebu tersebut, lalu sekitar pukul 15.30 wib terdakwa bersama 200(dua ratus) orang anggota terdakwa disuruh untuk meninggalkan lokasi oleh pihakKepolisian, namun terdakwa tidak mau meninggalkan lokasi tersebut sehinggapetugas Polisi dari Polres Binjai menangkap dan membawa terdakwa bersama denganHasan Basri, Zainal Sapri, Sofian Ahyar, Dermawan, Agus Junaidi, Sabran Als Uncu,Mustafa, Muhammad Nazri dan Muhammad Arifin (dalam

11.00 Wib petugas polisi dari Polres Binjai datang kelokasi untukmelarang terdakwa serta temanteman anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat untuk menebang tanaman tebu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa sertatemanteman anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat kembalimembabat/memotong tanaman tebu tersebut lalu sekitar pukul 15.30 wib terdakwaserta temanteman anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat disuruhuntuk meninggalkan lokasi oleh pihak Kepolisian, namun terdakwa

tanaman tebu menggunakan sebilah parangpanjang 50 (lima puluh) cm, dan sekira pukul 11.00 Wib petugas polisi dari PolresBinjai datang kelokasi untuk melarang terdakwa bersama anggota kelompok hukumadat melayu binjailangkat untuk menebang tanaman tebu tersebut, tidak lamakemudian terdakwa bersama anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkatkembali membabat/memotong tanaman tebu tersebut, lalu sekitar pukul 15.30 wibterdakwa bersama 200 (dua ratus) orang anggota terdakwa disuruh untukmeninggalkan

Nazri dan papanpamlet yang bertuliskan Kelompok Masyarakat Hukum Adat Melayu Binjai Langkatdengan menggunakan mobil berjenis truk menuju lokasi areal perkebunan PTPN IISei Semayam selanjutnya setelah sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan temantemannya atas perintah Muhammad Nazri memasuki areal Kebun Sei SemayangRayon C Kapel G Blok 33 Jl.

adat yang dilakukan oleh PT.

hukum adat DayakHalaman 21 dari 41 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN NnkAgabag tersebut tidak hanya berlaku di wilayah Desa Bebanas, namunmasih berlaku pula di seluruh wilayah Kecamatan Sebuku;Bahwa secara teritorial, masyarakat hukum adat Dayak Agabag tersebardi seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sebuku;Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa merupakan bagian dari masyarakathukum adat Dayak Agabag;Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan danpara pembesar dari masyarakat hukum adat Dayak

hukum adat dalam wilayahnyamasingmasing, oleh karena itu jika ada masyarakat hukum adat yangmenguasai tanah maka dasar hukumnya adalah hukum adat, sehinggatanah tersebut tidak diberikan oleh negara; Bahwa kedua, khusus bagi masyarakat hukum adat yang sudahmempunyai urusan penyelenggaraan masyarakat secara publik, yangdikenal sebagai hak ulayat, yang mana hak ulayat diatur dalam Pasal 3UUPA; Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD dan Pasal 2 UUPAyang menyatakan negara mempunyai posisi sebagai

OlehHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Nnkkarena itu dalam konteks hukum agraria, masyarakat hukum adatdiverifikasi ketika anggota masyarakat hukum adat berurusan denganadministrasi pertanahan.

Agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat makaharus terdapat Ketua Adat dan Lembaga Adat, kemudian wilayah adatatau tanah ulayat, lalu terdapat pranata adat;Bahwa bentuk jaminan negara terhadap masyarakat hukum adat adadua konteks, pertama adalah dalam hal tanahnya dipakai sendiri olehanggota masyarakat hukum adat, yaitu jika anggota masyarakat adatmemerlukan tanah maka ia dapat meminta izin kepada lembaga adatuntuk meminta bagian tanah ulayat yang masih tersedia, sehinggakemudian hukum agraria

hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang serupaitu dengan menyatakan bahwa Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adatatau yang serupa dengan itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yangbersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, sertamelestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yangbelaku;Halaman 32 dari 41 halaman Putusan NOMOR 20/PDT/2021/PT KDIMenimbang, bahwa kesatuan masyarakat hukum adat sendiri adalahsekelompok orang yang memiliki

/KBPN No. 5 Tahun 1999 menentukanbahwa:Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:a.

Masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan.Menimbang, bahwa untuk menetapkan komunitas hukum adat dan hakatas tanah ulayatnya kini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat;Menimbang, bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adatdilakukan melalui tahapan:a. Identifikasi masyarakat hukum adat;b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan;C.

Penetapan masyarakat hukum adat;Halaman 34 dari 41 halaman Putusan NOMOR 20/PDT/2021/PT KDIPasal 5 Permendagri Nomor 52 tahun 2014 menyatakan:1. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukanidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a denganmelibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat;2. Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan denganmencermati:a. Sejarah masyarakat hukum adat;b. Wilayah hukum adat;c. Hukum adat;d.

Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3)diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu1(satu) bulan;Panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota yang dibentuk untukmelakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/walikota berdasarkan hasil verifikasidan validasi;Bupati/walikota melakukan Penetapan pengakuan dan perlindunganmasyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukumadat dengan Keputusan

Maka Para Penggugat dan masyarakat hukum adat Dayak Iban SemunyingJaya menolaknya.

hanya menanam kelapa sawit di areal tanah adat milikmasyarakat hukum adat Iban Semunying Jaya seluas + 1420 Ha, tapi juga ke arealtanah sawah milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya seluas + 30Ha.

Adat.

melalui suatu peraturan daerah, kenapakalau dilihat dari hasil penelitian yang sering ahli lakukan, bahwa ini untuk menjagajangan sampai ada masyarakatmasyarakat Hukum Adat yang tibatiba munculmengakui dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat atau yang sudah tidak ada lagimenjadi hidup kembali, maka perlu ada ketentuan yang mengatur keberadaan batasbatas Hukum Adat yang harus dikukuhkan dan hal ini juga semakin diperjelas denganamademen UUD 1945 yang ke2 (dua) yang terdapat di dalam Pasal 18 b huruf

Hukum Adat;Bahwa adat masyarakat hukum adat adalah berdasar pada peraturan perundangundangan yang dapat mewakili pimpinan atau pranata Adat masyarakat Adat itu atauanggota dari lembaga Adatnya misalnya kalau sekarang dengan adanya undangundangdesa masyarakat Hukum Adat wajib menjadi Desa Adat, jadi didalam Desa Adat tentusaja yang dapat mewakili yaitu Ketua Desa Adat tersebut atau perwakilan darilembaganya, yang biasanya disebut Temenggung itulah yang menjadi perwakilan darimasyarakat Hukum Adat