belas jutarupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo.Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal76 dan Pasal 77 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakanbahwa seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisaterkena pasal penelantaran anak, dengan ancaman hukuman dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyakRp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkarapidana penelantaran

dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal16 Juni 2015;Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yanglayak seperti Sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah(alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetapberlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelan perkawinantersebut putus karena perceraian.

belas jutarupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo.Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga danPasal 76 dan Pasal 77 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 yangmenyatakan bahwa seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hakanak bisa terkena pasal penelantaran anak, dengan ancaman hukumandipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dendapaling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARIdalam perkara pidana penelantaran

dalam rumah tangga Nomor 579K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yanglayak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakannafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah)tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelahperkawinan tersebut putus karena perceraian. lbu tetap punya peran dalampengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetapbertanggung jawab secara moral sebagai orang tua

belas jutarupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo.Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal76 dan Pasal 77 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakanbahwa seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisaterkena pasal penelantaran anak, dengan ancaman hukuman dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyakRp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkarapidana penelantaran

dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal16 Juni 2015;Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yanglayak seperti Sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah(alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetapberlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinantersebut putus karena perceraian.

facebookyang telah mengumbar aib Pemohon dengan maksud untuk diketahui orangbanyak dan membuat Pemohon menjadi malu dan hilang kehormatan sertaharga dirinya, bahwa tindakan Termohon tersebut adalah jelas tindakan yangtidak menjaga kehormatan dan nama baik Pemohon, demikian juga bahwaTermohon sebagaimana bukti PK/TR3, mengenai bukti Surat PernyataanPendapat Agama TNIAD, di mana jelas menyebutkan alasanalasanpermohonan cerai Pemohon dikarenakan oleh Termohon pernah melaporkanPemohon dengan tuduhan penelantaran

dalam rumah tangga, sehinggaPemohon dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) bulan lamanya, dan kemudianakibat yang paling berat yang telah diterima olen Pemohon di manaPemohon telah dipecat secara tidak hormat sebagai anggota TNI AD aktifberdasarkan Surat Perintah No.

RumahTangga adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatanterhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa bentukbentuk kekerasan dalam rumah tanggabukan hanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasanseksual dan penelantaran

dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa salah satu tujuaan penghapusan kekerasan dalamrumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonisdan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tanggaMenimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudahmaksimal dilaksanakan dimana dalam

Penelantaran dalam Rumah Tangga ;Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf adiatas adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat(pasal6 ) UU RI No. 23 Tahun 2004 ) ;Menimbang, bahwa pengertian lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 UndangUndang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasandalam rumah tangga meliputi :a. Suami, istridan anak ;b.

seoranganaknya di rumah orang tuanya Irwandi (Terdakwa) sejak Bulan April 2015sampai dengan Awal Bulan November 2015;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Rika Sari Wahyuni BintiSatuman pada tanggal 26 Maret 2014 di Deli Serdang dengan AktaNikah Nomor 188/21/IV/2014;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomo 31/Pid.Sus/20 15/PN.Ttne Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini karenakasus penelantaran

dalam rumah tangga terhadap istri ( saksi korbanRika Sari Wahyuni);e Bahwa penelantaran tersebut dilakukan Terdakwa antara bulan April2015 sampai dengan bulan November 2015;e Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran terhadap isterinya saatterdakwa bersama isterinya tinggal dirumah orangtua terdakwa diGampong Blang Kuala, Kec.

Menyatakan terdakwa BRIGADIR RUSTAM RAMLL, terbukti bersalah melakukantindak Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Primair melanggar Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;2. Menjatuhkan.. .2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BRIGADIR RUSTAM RAMLIdengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan perintah agar terdakwaditahan;3.

Kemudian daripada itu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal padabulan Juni 2013, sampai sekarang yang merupakan akibat dari perselisahan danpertengkaran yang terus menerus,Tergugat telah membiarkan Penggugat tinggal sendiritanpa adanya jaminan nafkah lahir maupun batin dan tanpa adanya perlindungan kepadaTergugat dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan jiwa dan raganya adalahmerupakan betuk penelantaran dalam rumah tangga, (vide Pasal 9, Undangundang Nomor23 Tahun 2004), oleh karena

RumahTangga adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatanterhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga:Menimbang, bahwa bentukbentuk kekerasan dalam rumah tanggabukan hanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasanseksual dan penelantaran

dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalamrumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonisdan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut kemudianmenimbulkan kebencian Penggugat

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi1tersebut, Saksi1 selaku isteri sah dari Terdakwa merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa keDenpom Jaya/1 karena melakukan penelantaran dalam rumah tangga sesuai Laporan Polisi Nomor LP07/A07/11/2015/Jaya/1 tanggal 5 Februari 2015.Sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2004.Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa

Bahwa akibat dari penelantaran dalam rumah tangga tersebut Saksi merasa tidak nyaman karenasudah tidak harmonis lagi dan Saksi sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Terdakwa.Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnyaHal 4 daril7 hal Put Nomor : 260K/PM IT08/AD/X/2015Saksi2 :Nama lengkap : Eko Budi Prasetyo ; Pekerjaan : Mahasiswa ; Tempat dan tanggal lahir : Payakumbuh, 27Januari 1993 ; Jenis kelamin : Lakilaki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka kepada Terdakwa perlu. diterapbkan pidana percobaansebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undangundang HukumPidana;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalammengatasi permasalahan penelantaran

dalam rumah tangga ;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya ;e Terdakwa dengan saksi Epi Dayani telah melakukan perdamaian dansaksi Epi Dayani juga telah memaafkan terdakwa ;e Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkanpermohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara,maka biaya perkara dibebankan kepada negara

Anasrullah yang dalam putusanterdapat pada halaman 19 alinea 2 yang pada pokoknyamenerangkan: Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tanggaadalah setiap kekerasan yang berakibat timbulnya penderitaan fisik,phisikis dan penelantaran dalam rumah tangga berdasarkanUndangUndang KDRT Pasal 9 yang berisikan atas persetujuan danjanji menurut secara agama Islam dalam membacakan taqlikbertuliskan 3 (tiga) bulan berturutturut tidak memberikan nafkahlahir dan bathin dapat dituntut; Bahwa ahli kenal

Nikah Nomor : 170/13/IV/2011, Langgapayung 07 April 2011yang dikeluarkan oleh KUA yang telah disita dari Saksi Romayantika, maka MajelisHakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada TerdakwaMuhammad Indra Saputra Harahap ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengatasipermasalahan penelantaran

dalam rumah tangga ;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya ;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya tersebut ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 TentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal76 dan Pasal 77 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakanbahwa seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisaterkena pasal penelantaran anak, dengan ancaman hukuman dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyakRp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkarapidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/

SAHARUDDIN YUNUS dalam hal ini dapat dikategorikan sebagaipenelantaran dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis,Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi AdeCharge) ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telahmemberikan keterangan, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraPersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan adalah sehubunganmasalah penelantaran

dalam Rumah Tangga yang dialami oleh perempuan DWIAUGUSTININGRUM yang dilakukan oleh terdakwa ; Bahwa terdakwa menikah dengan perempuan DWI AUGUSTININGRUM padatanggal 22 Pebruari 2012 bertempat di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan PasarwajoKabupaten Buton; Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara sah dan mempunyai bukunikah ; Bahwa terdakwa sudah tidak hidup serumah lagi dengan saksi korban; Bahwa terdakwa sudah tidak hidup serumah lagi dengan saksi korban DWIAUGUSTININGRUM sejak bulan tanggal

belas jutarupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo.Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal76 dan Pasal 77 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakanbahwa seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisaterkena pasal penelantaran anak, dengan ancaman hukuman dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyakRp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkarapidana penelantaran

dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal16 Juni 2015;Hal. 11 dari 15 Hal.

perbuatan terhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumahHal.11 dari 15 hal.putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Unatangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atauperampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga;Menimbang, bahwa bentukbentuk kekerasan dalam rumah tanggabukan hanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasanseksual dan penelantaran

dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalamrumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonisdan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tanggaMenimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebagaimana

Menyatakan terdakwa OPEN MAKMUR GINTING alias OPENGINTING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OPEN MAKMURGINTING alias OPEN GINTING oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun;3.

penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengatasipermasalahan penelantaran

dalam rumah tangga ;e Terdakwa sudah pernah dihukum ;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya ;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya tersebut ;e Terdakwa dengan saksi Yulianti telah melakukan perdamaianMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 TentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan