;Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka perlu dilakukan penyitaanterlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana, tercantumdalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 00066, Surat Ukur tanggal11122007, No.02360/Tamanan/2007, seluas 121 M2 ( seratus dua puluh satumeter persegi ) atas nama Toto Sudiyatno yang terletak di Desa Tamanan,Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

(empat ratusdelapan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluhrupiah).4 Menghukum Tergugat II dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah besertabangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor :00066, Surat Ukur tanggal 11122007, No. 02360/Tamanan/2007, seluas 121M?

Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Bengle, setempat dikenal sebagai Perumahan Citra Kebun Mas Blok R.14 nomor 03;

1. Mengambil dokumen-dokumen kepemilikan rumah dan tanah aquo di Bank BTN Cabang Bekasi (Turut Tergugat) baik berupa Sertifikat

   hak atas tanah maupun dokumen pendukung lainnya tercatat atas nama Tergugat (BASUKI SUYOSO);

2. Bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku Pemberi Hibah dan untuk diri sendiri selaku Penerima Hibah, melakukan transaksi Hibah dan menanada tangani Akte Hibah dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang di Kabupaten Karawang sesuai ketentuan yang berlaku;

strong>8(delapan) bulandan Terdakwa II Ewien Fatma Undjila alias Ewienoleh karena itudengan pidana penjara selama4 (empat) bulan;

No. 794 K/Pdt/2011penerbitan sertifikat hak atas tanah empang sesuai posita gugatan Penggugatsekira benar terbit sertifikatnya oleh karena :e Menurut Logemen "jabatan adalah sebuah pribadi" in casu subyek hukumyang tentu saja tidak dapat dicampuradukan dengan pejabat sebagai oknumyang juga sebagai subyek hukum tersendiri, juga lebihlebih tidak dapatdicampuradukkan pengertiannya sebagai penanggung jawab sebuah hukumpublik yang juga merupakan suatu subyek hukum tersendiri.e Bahwa sekiranya benar telah

terbit sertifikat hak atas tanah a quo tidaklahdilakukan secara tersendiri karena juga ada keterlibatan Kasubsi Pengukurandan Pendaftaran tanah dan Kasi Hak atas Tanah pada Kantor PertanahanKabupaten Luwu yang harus ikut bertanggung jawab atas penerbitan sertifikathak atas tanah a quo sekiranya benar ada sertifikatnya.e Lagi pula sekiranya benar terbit sertifikat a quo adalah perbuatan administrasinegara terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah a quo dan apabilamenimbulkan kerugian yang diatur

Menyatakan bahwa Terbanding III telah melakukan perbuatan melawanhukum karenatelah menerbitkan sertifikat hak atas tanah obyek sengketa a quodengan tidakmengindahkan asas ketelitian dan kecermatan;7. Menyatakan bahwa Terbanding III telan melakukan perbuatan melawanhukum karenatelah menerbitkan Sertifikat hak atas tanah terhadap tanah obyeksengketa a quo kepada orang lain, tanpa izin dan sepengetahuan paraPenggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa a quo;8.

meter persegi), berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Utara, Desa Karang Satria, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Alamanda Blok B.3 nomor 4;

Koniyo sebagai Tergugat dan Sertifikat HGB No.26 atasNama Wajir Mustafa sebagai Tergugat III yang secara Sah diterbitkanoleh Tergugat IV Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenGorontalo;> Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah adalah termasuk suatu penetapantertulis (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negaraberdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yang bersifatKonkrit, Individual dan Final artinya sudah Definitif,

Sertifikat Hak Atas Tanah Merupakan Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara ;Penerbitan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah, bila ada, adalahmerupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifatkonkret, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1angka 3 UU PTUN ;1.3.

Tuntutan Pembatalan Suatu Sertifikat Hak Atas Tanah Masuk KeDalam Ruang Lingkup Sengketa Tata Usaha Negara ;Terlepas dari benar atau tidaknya dalildalil tuntutan yangdiajukan oleh Penggugat tersebut, namun suatu hal yang pastiadalah bahwasanya secara formil dan berdasarkan hukum acaramaka tuntutan pembatalan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah secarahukum merupakan tuntutan terhadap Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 butir 4 jo.

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukumperdata dengan bad an atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku ;1.4.Sengketa Tata Usaha Negara Merupakan Kewenangan AbsolutPengadilan Tata Usaha Negara ;Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 50 UU PTUN, maka tuntutanpembatalan suatu Sertifikat

Hak Atas Tanah adalah merupakankewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara , terlepas daribenar atau tidaknya dalildalil Gugatan Penggugat yang melatarbelakangi perkara tersebut:Selangkapnya Pasal 4 UU PTUN berbunyi sebagai berikut:Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pat.G/2018/PN LboPeradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadapsengketa Tata Usaha Negara ;Selanjutnya Pasal 50 UU PTUN berbunyi sebagai berikut

menurut hukum;

Hak Atas Tanah No. 14/Desa Wagom, luas 255 M2 yang selama ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;

Menyatakan sertifikat hak atas tanah No: 14/Desa Wagom, luas 255 M2 yangselama ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah menurut hukum.6.

Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah No. 14/Desa Wagom, luas 255 M2 yangselama ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;7.

hak atas tanah, oleh karena padaPengadilan Negeri seperti diketahui secara umum bahwa terdapat 2 (dua)jenis gugatan apabila terdapat sengketa keperdataan yaitu wanprestasi danperbuatan melawan hukum (PMH).

Dalam sengketa perdata di PengadilanNegeri, objeknya tidak langsung pada sertifikatnya, melainkan padaperbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan munculnyasertifikat tersebut, artinya yang menjadi fokus adalah perbuatan pihak yangmelawan hukum yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat, sedangkan untukmenyatakan sertifikat hak atas tanah tidak sah hal tersebut merupakankewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengandemikian sudah jelas dan berdasarkan hukum Pengadilan

Nomor 1291 K/Pdt/2017Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan JudexFacti pada paragraf 4 (empat) halaman 41 putusan tingkat pertama yangpada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi semula Penggugat tidakberhak atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo hanya denganpertimbangan terdapat sertifikat hak atas tanah atas nama Ardiani MuhamadHardigaluh (orang tua Termohon Kasasi/Tergugat):Bahwa berdasarkan bukti P1, Wiratma bin Mudaen (orang tua PemohonKasasi/Penggugat) terbukti merupakan

hak atas tanah atas nama Ardiani Muhamad Hardigaluhdimaksud:Halaman 18 dari 26 hal.

Nomor 1291 K/Pdt/2017Bahwa sesuai dengan warkah penerbitan sertifikat hak atas tanahdimaksud, sebagai alas hak atau dasar kepemilikannya dalam mengajukanpermohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah, Ardiani MuhamadHardigaluh hanya menggunakan Surat Keterangan Djual Beli Lepas Mutlak,tanggal 1 Maret 1977 (bukti T1);Bahwa pada paragraf 2 (dua) halaman 40 putusan tingkat pertama, padapokoknya Judex Facti menyatakan bahwa Ardiani Muhamad Hardigaluh(orang tua Tergugat) membeli sebidang tanah dari Rasam

Kantor Cabang Syariah Surabayatentang kepastian akan terbitnya sertifikat hak atas tanah dan bangunanruko, tidak ada yang bisa memberikan kepastian, sehingga adalah layakbagi Pelawan untuk menangguhkan pembayaran kekurangan maupunangsurannya ;10.Bahwa, Terlawan sebagai penjual ruko seharusnya beretikat baik dantidak menjual barang dengan terdapat cacat tersembunyi, melainkanseharusnya Terlawan memberi rasa aman tenteram kepada Pelawansebagai pembeli yang beretikat baik ;Dengan tidak adanya kepastian

Kantor Cabang SyariahSurabaya tentang terbitnya sertifikat hak atas tanah dan bangunan atasnama Pelawan, maka sudah bisa dipastikan bahwa Terlawan sebagaipenjual ruko adalah tidak mempunyai etikat baik ; dan oleh karananyaharus dihukum untuk menerima penangguhan pembayaran maupunangsuran sasmpai adanya jaminan kepastian hak atas tanah danbangunan ruko yang nantinya menjadi atas nama Pelawan ;11.Bahwa, dengan adaya fakta yang Pelawan jelaskan sebagaimanatersebut di atas, maka Pertimbangan hukum pada

Bank Tabungan Negara (Persero) Tok KantorCabang Syari'ah Surabaya melainkan instansi yang berwenang yangdapat memastikan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan bangunanruko tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya, sehinggaalasan Pelawan tersebut diatas adalah alasan yang dicaricari dan tidakberdasarkan hukum, karenanya patut di tolak seluruhnya;Bahwa terlalu premature alasan Pelawan mempertanyakan tentangkepastian akan terbitnya Sertipikat hak atas tanah dan bangunan rukotersebut, karena

atas nama Syamsuddinadalah tidak sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan NegeriWatansoppeng karena sertifikat hak atas tanah merupakan penetapantertulis (beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negaraberdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkrit, individual dan final dan berdasarkan Undang UndangHalaman 4 dari 9 hal. Put.

Nomor 2666 K/Pdt/2019Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 maka Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai objekgugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara;Bahwa gugatan yang diajukan kepada Terggugat III adalah tidak relevandengan kewenangan Tergugat III Karena klausul baku dalam perjanjiankredit dalam rangka pembebanan hak tanggungan tidak ada kaitan samasekali dengan Tergugat IV sehingga ditariknya Kepala KantorPertanahan Kabupaten Soppeng

Bangunan (PBB) sampaidengan tahun 2018;akan tetapi Sampai dengan saat ini belum bisa diproses oleh Turut Tergugat dengan alasan terlebih dahulu harus melampirkan surat keputusan dan ataupenetapan dari Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa, dengan demikian jelaslan Penggugat adalah pemohon yang beritikadbaik sebagai pemilik atas tanah dan bangunan tersebut dan berhak ataspengajuan permohonan sertifikat

hak atas tanah tersebut, yang dibellberdasarkan Pengikatan Jual Beli No.92, tanggal 20 Juni 1994 denganTergugat Il, yang dibuat oleh Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta selakuTurut Tergugat II;Oleh karena itu mohon sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PengadilanNegeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya dapatmemberikan Putusan sebagai berikut :1;seMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Pemilik SAH atas satusatunya

terbukti seluas seluas 306 M2 ( Tiga Ratus EnamMeter Persegi Panjang ) yang merupakan Tanah dan Bangunan dari sebagianluas tanah 900 m2 ( Sembilan Ratus Meter Persegi Panjang ) pada Sertifikat HakMilik No.128/ Palmerah merupakan sebagai milik Penggugat, maka menuruthemat majelis Hakim Penggugat berhak untuk mengurus penerbitan sertifikatHak atas seluas 306 ( Tiga Ratus Enam Meter Persegi Panjang ) ke kantor TurutTergugat I, dan oleh karena itu memberikan ijin kepada Turut Tergugat untukmenerbitkan sertifikat

Hak atas Tanah ke atas nama Penggugat atas pemecahansertifikat Hak Milik No. 128/ Palmerah yang saat ini masih atas nama Tergugat ,dan oleh karena itu Petitum ke5 surat gugatan Penggugat patut dikabulkandengan redaksi : menyatakan memberikan ijin kepada Turut Tergugat untukmenerbitkan sertifikat Hak atas Tanah ke atas nama Penggugat atas pemecahansertifikat Hak Milik No. 128/ Palmerah yang saat ini masih atas nama Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin ke6tentang

) dan tergugat membuatkan surat pernyataaanbahwa tergugat telah menyerahkan sepenuhnya rumah tersebut kepada penggugat untukdibalik nama kepada nama penggugat, maka dengan demikian rumah tersebut telahmenjadi milik dari penggugat sepenuhnya, sehingga petitum penggugat nomor 2 dan 3dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa sekarang keberadaan tergugat tidak diketahui lagi olehpenggugat maka penggugat dapat malaksanakan jual beli ini dalam daftar yang tersediadan pihak yang berwenang dapat menerbitkan sertifikat

hak atas tanah dan bangunanrumah tempet tinngal dimaksud menjadi atas nama penggugat, berdasarkan pertimbangantersebut maka petitum nomor 4 dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2,3, dan 4 dikabulkan makapetitum nomor dikabulkan;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harusdihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya ditentukan sepertitermuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut diluar hadirnya Tergugat

Memerintahkan kepada pihak yang berwenang untuk mencatat Jual Beli rumah inidalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Sertifikat hak atas tanah danbangunan Rumah tempat tinggal dimaksud menjadi atas nama penggugat yaituOKTOVIANUS;6.

Bahwa walaupun terdapat Putusan Pengadilan lataUsaha Negara yang menyatakan pembatalan atas suatu SertifikatHak Atas Tanah, akan tetapi tidak serta merta Sertifikat tersebutdinyatakan tidak berlaku akan tetapi apabila ada Putusan PTUNhanya sebagai salah satu dasar yang dijadikan dasar pertimbanganoleh BPN selaku Institusi Negara yang berwenang secaraPeraturan PerundangUndangan untuk menerbitkan KeputusanPembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah.

Berlakunya suatuKeputusan Pernbatalan Sertifikat Hak Atas Tanah APABIIABELUM DITERBITKAN KEPUTUSAN OLEH BPN = ATASPEMBATALAN SERTIFIKAT, MAKA PEMEGANG SERTIFIKATHAK ATAS TANAH MASIH SEBAGAI PEMEGANGSERTIPIKAT YANG SAH SECARA HUKUM".

Bahwa yang dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (3) tersebut yaitu: Apabilaada pembatalan sertifikat hak atas tanah artinya tidak menghilang hakatas tanah pemegang sertifikatnya dan juga tidak serta mertamenimbulkan hak milik bagi pihak yang memohonkan pembatalanseperti halnya Para Penggugat;Pasal 27Keputusan penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan;Pasal 281) Dalam hal Keputusan berupa Pembatalan Hak Atas Tanah,Pembatalan

Sertifikat atau Perubahan Data sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c,Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yangberwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agarmenyerahkan sertifikat hak atas tanah dan/atau pihak lain yangterkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja;2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berakhir dan para pihak tidak menyerahkan sertifikat, KepalaKantor Pertanahan melaksanakan Pengumuman mengenaipembatalan

hak atas tanah ada BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU.

Bahwa dalam pertimbangan halaman 5 alinea 3 yang pada intinyamenyatakan Fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memenuhi asaspublisitas, sehingga data fisik dan data yuridis tentang tanah yangtercantum dalam Buku Tanah di Kantor Pertanahan dipandang mengikatsecara yuridis bagi pihak ketiga, sehingga dalam hal seseorang inginmelakukan transaksi jadi dilakukan, cukup ia melihat data fisik dan datayuridis dalam Buku Tanah di Kantor Pertanahan atau sertifikat hak atastanah yang bersangkutan (sertifikat

hak atas tanah berisi salinan BukuHal. 7 dari 10 hal.

No. 1168 K/Pdt/2011Tanah), sehingga bila ia kemudian jadi melakukan transaksi denganpemegang hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Buku Tanahatau sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, maka haknya akanmendapat perlindungan hukum adalah salah dalam menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku, karena dalam penerbitan sertifikat,negara menganut sistem publikasi negatif, artinya negara tidak menjaminkebenaran data yang disajikan.

diajukanPenggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas olehTRIQUIQEL j~~n nnn nn nn nnn rnin tmnt imineBahwa Tergugat mohon agar segala yang telah diuraikan dalam Eksepsijuga masuk dalam bagian Pokok Perkara ;Bahwa Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan pasal 33 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahkarena baik dalam Peta Bidang Tanah, Surat Ukur, Risalah PemeriksaanPanitia A, Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Buku Tanahdan/atau Sertifikat

Hak Atas Tanah dan/atau Sertifikat Hak Milik AtasTanah sebagai wujud dari penyajian data fisik dan data yuridis dalampenyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah telah mencantumkannama para pemohon hak atau penerima hak atau pemegang hak atasnama Wiwik Rahartiningsih, Wiwin Susanti dan Fitriana Subekti dan/atauMarzuki selaku kuasanya sebagaimana dibuktikan dalam : Surat Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 01 Oktober Surat Ukur Tanah tanggal 27 November 2012, Nomor: 0032/2012 ; Peta Bidang

ketentuan tersebut tetap mengacu padaketentuan Pasal 66 PP No. 24/1997.Berdasar pada ketentuan Pasal 66 PP 24/1997 dapat dipahami/dimaknai bahwa setiapSertifikat yang terbit setelah tanggal 8 September 1997, (tiga bulan sejak diundangkanPP No. 24/1997) maka sertifikat (pemegang hak atas tanah baik perorangan maupunbadan hukum tersebut) akan dilindungi oleh Pasal 32 PP No. 24/1997, artinya bahwaruang untuk mengajukan gugatan perdata kepada pemegang hak atas tanah yang sudahtercatat namanya dalam suatu sertifikat

hak atas tanah selama 5 (lima) tahun sejaktanggal 8 September 1997 sudah tertutup.

diberikan ruang atau hak untukmengajukan gugatan perdata yang mana tidak dibatasi oleh ketentuan daluarsasebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 PP No. 24/1997.Bahwapenerapan atau diberlakukan secara surut Pasal 32 PP 24/1997, TentangPendaftaran Tanah dalam perkara a quo, telah menimbulkan ketidakadilan bagiPemohon PK dan apabila diberlakukan secara terusmenerus akan menimbulkanketidakadilan dimasyarakat karena sebagian besar pencari keadilan yang belum sempatmenggunakan haknya menuntut keberadaan Sertifikat

hak atas tanah karena alasantertentu harus menjadi korban ketidakadilan dalam penerapan ketentuan Pasal 32 PP24/1997.Sejalan dengan hal itu Prof.

;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 10 Tahun 1993 Tentang Tata CaraPenggantian Sertifikat Hak Atas Tanah, Pasal 3 Dalam melaksanakanpenggantian sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan wajib memeriksa sertifikatlama yang bersangkutan , dengan mencocokkannya terhadap buku tanah,surat ukur/ gambar situasi, petapeta, warkah dan daftardaftar isian lainyang bersangkutan dengan sertifikat tersebut yang ada pada KantorPertanahan yang bersangkutan, dan

Putusan Nomor 143 K/TUN/201615.16.17.18.hasil pemeriksaan ternyata sertifikat lama tersebut tidak sesuai denganarsip sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3, maka permohonanpenggantian sertifikat tersebut ditolak;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 10 Tahun 1993 Tentang Tata CaraPenggantian Sertifikat Hak Atas Tanah Bab II Pasal 3 tersebut diatas, jelasbahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 496 An.

Muhammad Djafar Desa LepoLepo Cacat hukum atau tidak sah karena tidak ada DokumenDokumenpendukung yang terseimpan dalam arsip Warkah di Badan Pertanahan KotaKendari serta batasbatasnya tidak jelas ;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 10 Tahun 1993 Tentang Tata CaraPenggantian Sertifikat Hak Atas Tanah Bab II Pasal 4 ayat (1) diatas jelasbahwa Permohonan Pengajuan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak MilikNomor : 954 An.

Andi Asri Desa LepoLepo cacat hukum atautidak sah ;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 10 Tahun 1993 Tentang Tata CaraPenggantian Sertifikat Hak Atas Tanah Bab II Tata Cara Penggantian Pasal2 yaitu Penggantian sertifikat dilakukan;a.

Sebagaimana ketentuandalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah,Pasal 8 yaitu Penggantian sertifikat yang masih dibebani hak tanggungan(hipotik/crediet verband), ada catatan sita atau ada pemberitahuan tertulis daripengadilan bahwa tanah tersebut berada dalam sengketa , dilakukan setelahpembebanan hak tanggungan atau catatan sitanya dihapus atau tanahnya tidakberada dalam sengketa;Bahwa berdasarkan

tahun 2018, Penggugat juga membangung rumah gantung berukurankurang lebih 10M X 20M tapi belum selesai.Bahwa semenjak penggugat menebang pohonpohon cengkeh dan coklat sertamembangung beberapa rumah dan tinggal di obyek sengketa tidak ada oranglain yang merasa keberatan termasuk Tergugat Sampai di ajukan gugatan ini kePengadilan Negeri Fakfak.Bahwa berhubung Penggugat sibuk dengan urusan pekerjaan di Fakfak dan diluar daerah Fakfak dan urusanurusan keluarga sehingga lupa untuk mengurusbalik nama sertifikat

hak atas tanah (obyek sengketa) dari nama tergugat kenama penggugat.Bahwa pada tahun 2003, penggugat ke kantor Badan Pertanahan Nasionalkabupaten Fakfak dan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fakfakhendak mengurus balik nama atas obyek sengketa namun terhambat, karenaharus di lengkapi dengan surat persetujuan balik nama/kuasa balik nama daritergugat.Bahwa menurut pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak danNotaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di Fakfak, setiappemorsesan

hak atas tanah (obyek sengketa) dari nama Tergugat kenama Penggugat.Bahwa pada tahun 2003, Penggugat ke kantor Badan Pertanahan Nasionalkabupaten Fakfak dan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fakfakhendak mengurus balik nama atas obyek sengketa namun terhambat, karenaharus di lengkapi dengan surat persetujuan balik nama/kuasa balik nama dariTergugat.Bahwa menurut pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak danNotaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di Fakfak, setiappemrosesan

Bahwa berhubung Penggugat sibuk dengan urusan pekerjaan di Fakfak dandi luar daerah Fakfak dan urusanurusan keluarga sehingga lupa untukmengurus balik nama sertifikat hak atas tanah (obyek sengketa) dari namaTergugat ke nama Penggugat.8.

hak atas tanah (obyek sengketa) dari namaTergugat ke nama Penggugat.Bahwa pada tahun 2003, Penggugat ke kantor Badan Pertanahan Nasionalkabupaten Fakfak dan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fakfakhendak mengurus balik nama atas obyek sengketa namun terhambat,karena harus di lengkapi dengan surat persetujuan balik nama/kuasa baliknama dari Tergugat.Bahwa menurut pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak danNotaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di Fakfak, setiappemrosesan

Permohonan Hak ; Permohonan Sertifikat hak atas tanah dibagi menjadi 4 (empat)golongan dan masingmasing diharuskan memenuhi persyaratan 1)Penerima Hak, yaitu para penerima hak atas tanah Negaraberdasarkan Surat Keputusan pemberian hak yangdikelurakan pemerintah Cq. Direktur Jenderal Agraria atauPejabat yang ditunjuk.

hak atas tanah yangtelah rusak tersebut kepada BPN setempat;Pada pokoknya semua keterangan diatas diperlukanuntuk mengklarisifikasi data guna kepastian hukumatas subjek yang menjadi pemegang hak dari objekhaknya.

Berdasarkan ketentuan proses pengajuan hak terhadap perubahanSertifikat Hak Milik Nomor : 4001 / Crp / RL / 83 tertanggal 26 Juli 1983dengan Surat Ukur Nomor : 239 / Crp / RL / 83 atas nama GUSTINALINDA, maka Persyaratan Ganti Nama.adalah sebagai berikut :a) Permohonan; nnn nn nnn nnn ne nen cn nennnnb) Kuasa etentik, jika permohannanya dikuasakan; Photo copy Identitas Diri Pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisiroleh pejabat yang berwenand;02 22 nono nn nn nn Sertifikat Hak Atas Tanah; ldentitas

nama dari yang bersangkutandiketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat;Halaman22dari55halaman Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUNBKL Photo copy keputusan pejabat yang berwenang untuk instansipemerintah j 2222 2o nnn nnn nnn nnn nen nnn nen ne nnn n eneSelanjutnya Persyaratan Pemisahan Sertifikat Perorangan adalahsebagai berikut : 2222222222 0e nen ee ene Permohonan yang disertai alasan pemisahan; Photo copy identitas dari Pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisiroleh pejabat yang berwenang; Sertifikat

Hak atas tanah; Jika perubahan penggunaan tanah apabila terjadi perubahanpenggunaan tanal)j 2mm nnn nnn nn nnn nn enn sence ncnnnBahwa peralinan hak dan perubahan kepemilikan oleh TERGUGATKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong pada Sertifikat HakMilik Nomor : 4001 / Crp / RL / 83 tertanggal 26 Juli 1983 atas namaGUSTINA LINDA dengan Surat Ukur Nomor : 239 / Crp / RL / 83terhadap 1 buah bangunan rumah semi permanen di atas tanah seluas825 M2 (delapan ratus dua puluh lima meter persegi)