Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima;3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.316.000,( satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan PermohonanBanding tanggal 1 Nopember 2013. No. 93/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuatoleh BUKAERI, SH.MM.

Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 041/2010 Eks., tertanggal 11Mei 2010, Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa perlawanan hanyaterhadap sitaan;Demikian pula posita dan petitum bantahannya tidak secara tegas melakukanbantahan/perlawanan terhadap sitaan, karena itu bantahan Para Pembantahtidak memiliki objek sasaran yang jelas dan tidak memiliki dasar alasan hukum;Demikian juga title bantahan dengan posita dan petitum perlawanan/bantahantidak ada kesesuaian sehingga bantahan/perlawanan Para Pembantah

itumenjadi tidak jelas arahnya;Oleh karena bantahan Pembantah hanya untuk menunda eksekusi atasPenetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan bukan bantahan / perlawanan terhadap sitaan, sedangkanperlawanan / bantahan sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (6) HIR, adalahperlawanan / bantahan terhadap sitaan oleh pihak ke tiga maka alasanbantahan Pembantah menjadi tidak jelas arahnya dan kabur (obscure libel);Dalam pencantuman nama para Terbantah seharusnya Pembantah

Upaya hukum gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatSalah Alamat:1. Bahwa dalam gugatan bantahan Pembantah yang diajukan sebagai dasargugatan adalah putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Desember 2008Nomor 196 K/TUN/2005 (Putusan MA) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tertanggal 13 Mei 2004 Nomor 149/G/2003/PT.TUN.JKT.

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 167/Pdt.Bth/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 24November 2011 yang amarnya sebagai berikut:Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1239 K/ Pdt/ 2014Dalam Provisi:Menolak tuntutan Provisionil Pembantah;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi para Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2.

., yang dimohonkan pemeriksaan dalamtingkat banding tersebutMENGADILI SENDIRIDalam Provisi:Menolak tuntutan Provisionil Terbanding semul Pembantah;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah sebagai bantahan yangtidak benar;Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah tidak dapat diterima;Hal. 7 dari 15 hal. Put.

Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;Menerima gugatan bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya;3.

Nomor 14 PK/Pdt/2019Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik danbenar;Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;Menyatakan Sita Eksekusi Nomor 15/Pdt.Eks.G/2012/PN BB tanggal 7Mei 2012 dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2010/PN BB adalah tidaksah dan berharga atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yangterletak di:Komplek Taman Kopo Indah Ill Blok B Nomor 1, Desa Rahayu,Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 2772/Desa Rahayu, diuraikan dalamSurat

Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiBandung dengan putusan Nomor 273/Padt/2013/PT.Bdg. tanggal 28 Agustus2013, yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semulaTerbantah; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung NomorHalaman 6 dari 15 hal. Put.

Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;3. Menyatakan Sita Eksekusi Nomor 15/Pdt.Eks.G/2012/PN BB tanggal7 Mei 2012 dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2010/PN BB adalahtidak sah dan berharga atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunanyang terletak di: Komplek Taman Kopo Indah III Blok B Nomor 1, Desa Rahayu,Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 2772/Desa Rahayu, diuraikan dalamSurat Ukur tanggal 6 September 2005, Nomor 00125/2005,seluas 136 m?

Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.

Nomor 2268 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu) Pembantah/Pembanding I/Terbanding telahmengajukan bantahan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahuluTerbantah dan Il/Terbanding dan Il dan Turut Termohon Kasasi dahuluTerbantah Ill/Pembanding Il juga Terbanding Ill di muka persidanganPengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil:1.

;Menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berharga surat panggilanaanmaning dan juga Penetapan Nomor 42/Eks/2003/355/Pdt.G/1996/PNMdn., terhadap Pembantah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan;Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah dan Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Tentang bantahan Pembantah tidak sempurna;Bahwa request bantahan Pembantah harus ditolak atau

setidaktidaknyaharus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pembantah dengan TerbantahIll adalah subjek hukum yang sama, sebab Pembantah dengan TerbantahIll pada tanggal 12 November 2001 telah melakukan merger dan berlakuaktif pada tanggal 2 Januari 2002;Bahwa oleh karena Pembantah dengan Terbantah Ill adalah subjek yangsama yang dapat dilihat dari alamat Pembantah dan Terbantah Ill yangsama, maka berarti Pembantah mengajukan bantahan terhadap dirinyasendiri.

Dengan demikian bantahan Pembantah tidak sempurna;Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2268 K/Pdt/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmemberikan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2005/PN Mdn. tanggal 8 November2006 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Terbantah dan Terbantah II tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2.

Mengabulkan bantahan Pemohon Kasasi/Pembantah;2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembantah sebagai Pembantah yangbenar;3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembantah bukan pihak dalam perkara diPengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN Mdn., junctoperkara di Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT Mdn.,juncto perkara kasasi Nomor 3445 K/Pdt/1998 juncto perkara peninjauankembali Nomor 93 PK/Pdt/2002:4.

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;5. Menghukum Pembanding semula Pembantah , untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

;Bahwa BANTAHAN ini diajukan berdasarkan buktibukti yang otentik, oleh.karenanya Pembantah mohon agar Putusan perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Terbantah mengajukan upayahukum verzet, banding maupun Kasasi (U/tvoerbaar Bij Voorraad);Berdasarkan hal hal tersebut di atas, PEMBANTAH memohon agar MajelisHakim perkara aquo memutuskan hal hal sebagai berikut :. Mengabulkan Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya ;.

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima denganVerstek.;4. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 6.931.000, (enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;Menimbang, bahwa berdasarkan AKTA PERMOHONAN BANDING,Halaman 9 dari 16 Hal. Put.

No. 121/PDT/2018/PT.DKIkuasanya telah menyatakan permohonan banding Nomor, 324/Pdt.G.Bth/2017/PN.JKT.SEL, pada tanggal 26 Oktober 2017;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut ternyata telahdiajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara serta persyaratan yangditentukan oleh undangundang maka permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Pembandingsemula Pembantah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa sesuai

No.121/PDT/2018/PT.DKImengabulkan bantahan Pembanding semula Pembantah ;Menimbang, bahwa perkara diputus secara Verstek karena paraTerbanding Semula Para Terbantah tidak hadir walaupun telah dipanggil secarapatut;Menimbang, bahwa walaupun telah diberitahukan isi putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor. 324/Pdt.G/Bth/2017/PN.JKTSEL, tanggal 19Oktober 2017, secara patut tetapi Para Terbanding semula Para Terbantahtidak mengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;Halaman 14 dari 16 Hal. Put. No.121/PDT/2018/PT.DKI5. Menghukum Pembanding semula Pembantah , untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta hari Selasa , tanggal 03 April 2018 , olehkami : ABID SALEH MENDROFA.

Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, maka gugatanperlawanan/Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH ini telah sesuai denganketentuan hukum acara perdata. B. OBJEK PERLAWANAN /BANTAHAN ;Bahwa yang menjadi objek Perlawanan/Bantahan adalah Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 65/Eks.Pdt/2014 Jo. No: 776 /Pdt.G /2006/PN.JktSel tertanggal 11 Desember 2014. C.

Putusan No. 301/PDT/2016/PT.DKIpermohonan ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukberkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 7.Menerima Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH /TERMOHON EKSEKUSI untuk seluruhnya ; Menyatakan PEMBANTAH sebagai PEMBANTAH yang beritikad baik; 3.

Bahwa pengajuan gugatan bantahan oleh Pembantah didasarkan atasadanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 65/Eks.Pdt/2014/PN.Jkt.Sel, Jo No. : 776/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 11Desember 2014 terhadap Objek Sengketa berupa sebidang tanah bekasHak Ertpacht No. 610 seluas + 300 m?

Demikian pula dasar hukum pengajuan gugatanperlawanan/bantahan oleh Pembantah terhadap Penetapan Eksekusi No.: 65/Eks.Pdt/2014 Jo.

Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan yang tidak benar ;2 Menolak Gugatan Perlawanan / Bantahan Pembantah untukSBIUFURN YA feeses+eecesesese eee eeeensneeeeeeeenere ee nemeanererenerenaRee TEE3. Menyatakan Penetapan No. 65/ Eks.Pdt / 2014 Jo. No . 776 / Pdt.G /2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Desember 2014, telah tepat dan benar ;4.

KANTORPERTANAHAN JAKARTA PUSAT (dahulu KANTOR AGRARIAJAKARTA) yang datang ke lokasi tanah sengketa ini untuk mengadakanPengukuran luas, batas batas tanah sengketaDengan demikian Bantahan Pembantah ini menurut hukum tidaklah nebis in idemdengan Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor: 101/Pdt.G/2003/PN.JKT Pst;Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2239/Menteng atas namaPemegang Hak Terbantah I yang diperpanjang masa berlakunya berdasarkanSertifikat

;DALAMKONPENSI :nn nnn nnnDalam Eksepsi ;0n ene nnn nn nn nn nn nn enon nnnennnnnnnanncesenenas1 Bahwa demi hukum Terbantah menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Pembantah, kecuali halhal yang telah dengan tegas diakui kebenarantermasuk dan tidak terbatas kepada halhal yang tidak secara tegas diakuikebenaranya. ;2 Judicata atau Exceptie van Gewijsde zaak ) sebagaimana yang ditentukan olehPasal 1917 ayat 2 KUH Perdata, bahwa apa yang menjadi Pokok Bantahan sudahpernah diperkarakan sebelumnya

;Bahwa adapun bantahan yang diajukan oleh Pembantah, hanyalah melulubersifat mengulang tentang status barang objek perkara yang telahdikemukakannya pada tingkat pertama sampai dengan Kasasi, dan olehkarenanya demi hukum tidak dapat dipertimbangkan lagi sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1915.K/SIP/1984 juntoPutusan Mahkamah Agung RI No.3557.K/SIP/1984 junto Putusan MahkamahAgung RI No.2439.K/SIP/1984, termasuk pada keberatan keberatan dariPembantah yang hanya melulu

;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana yang telah Terbantah kemukakan diatas, makamohon dan sudi kiranya Majelis hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara inimemberikan Putusan :Dalam Eksepsi ;20nn nn nner nn nnn nnn enon nn nnnnnnnncnnnnnnanMenerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Terbantah dan atau setidak tidaknyamenyatakan bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak dapatditerima.

;Dalam Pokok Perkara ;1 Menerima dan Mengabulkan Bantahan dari Terbantah Untukkeseluruhannya. ;2 Menolak Bantahan yang diajukan oleh Pembantah untuk keseluruhnya, Dan atausetidaktidaknya menyatakan Bantahan yang diajukan oleh Pembantahdinyatakan tidak dapat diterima,; 3 Menyatakan dan Menetapkan bahwa Pembantah adalah Pembantah yangbertikad tidak baik atau tidak jujur.;4 Membebankan semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam Bantahan inikepada Pembantah; Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan

EKSEPSI OBSCUUR LIBELSURAT BANTAHAN PEMBANTAH TIDAK JELAS DAN KABUR24. Bahwa Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantah pada perkara a quo, sangat membingungkan, tidak jelas substansinyadan objek yang dipermasalahkan.

Oleh karenanya, angka 5 petitum primer SuratBantahan harus dinyatakan cacat formal sehingga mengakibatkanSurat Bantahan tidak dapat diterima.28.

Menyatakan Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak dapatditerima.DALAM PROVISIMenolak seluruh permohonan provisi dan putusan serta merta yangdiajukan Pembantah.DALAM POKOK PERKARAMenolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya.DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARAMenghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya pada perkara aquoAtauApabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quomempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).Menimbang, bahwa atas Bantahan

Dengan demikian sangat jelas, bahwa terdapat CACAT FORMILYANG FATAL terhadap bantahan Pembantah yang telah salahmengajukan surat bantahan karena yang mengaitkan Terbantah Illyang tidak ada kaitan apapun terhadap permasalahan yangdibantah. Untuk itu Terbantah III tidak tepat untuk digugat/dibantahdalam perkara ini.f.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan demikiansangat beralasan bahwa dailil/alasan yang diajukan olehPembantah dalam gugatan/bantahan a quo sudah sepatutnyaDITOLAK oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.4. Eksepsi Persona Standi in Yudicio:a. Bahwa adanya kesalahan formil Surat Bantahan Pembantah yaitutidak MENUJUKAN Bantahan kepada Terbantah Ill dengan carayang jelas, tegas, benar, dan tepat.

Bantahan Pembantah Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Jelas: Bahwa sebagaimana posita bantahan Pembantah pada intinyamenyatakan bahwa keberatan atas eksekusi hak tanggungan melaluilelang yang dilakukan oleh Turut Terbantah;Bahwa upaya lelang yang dilakukan Terbantah a quo merupakan salahsatu bentuk pelaksanaan hak eksekutorial sebagai pihak pemegang haktanggungan yang di depan hukum mempunyai hak istimewa (privilege)yaitu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pembantah, Terbantah dapatmelakukan penjualan

Nomor 1250 K/Pdt/2017tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah; Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah sesuaidengan ketentuan normatif yang berlaku dimana teknis pelaksanaannyatelah disesuai dengan mekanisme dan prosedural yang diatur dalamketentuan dimaksud; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upayaPembantah untuk melakukan bantahan proses lelang jelasjelasdilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak mendasar;B.

Bantahan Tidak Jelas dan Kabur (Exeptie Obscuur Libel); Bahwa timbulnya bantahan ini dikarenakan Pembantahberkeberatan atas upaya lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukanoleh Terbantah melalui Turut Terbantah; Bahwa dalam bantahan Pembantah tidak disebutkan alasanpenundaan lelang eksekusi apakah eksekusi sebagai suatu yang bagiandari perbuatan melawan hukum atau tidak dan sebaliknya pembantahnyatanyata dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) atau telah gagaluntuk memenuhi kewajibannya sebagaimana

diatur dalam perjanjiankredit yang telah ditandatanganinya; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, bantahan yang diajukanoleh Pembantah nyatanyata mengenai wanprestasi berdasarkanperjanjian kredit dan bukan atas tindakan perbuatan melawan hukum;C.

Dalam Pokok Perkara: Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;ll. Dalam Rekonvensi: Menyatakan Bantahan Pembantah DalamRekonvensi/Terbantah Dalam Konvensi tidak dapat diterima (nietontvakelijk verklaard);lll.

perkara bantahan aquo berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA :Primair :1.

Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan jujur;3. Mengukuhkan Putusan Provisi tersebut di atas;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/20174.

Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada angka 5.A sampaidengan 5.J Posita Bantahan di atas, adalah merupakan Harta Bersama yangdiperoleh selama perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah II;6. Menyatakan karenanya Pembantah selaku isteri sah dari Terbantah Il,berhak atas boedel Harta Bersama tersebut di atas;7.

perkawinanya, maka Bantahan Pembantahtersebut harus dikualifikasikan sebagai Bantahan premature dan olehkarenanya Bantahan a quo haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (niet ontvankelijke);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telahmemberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN Mgl., tanggal 19 April 2016dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi :Menolak permohonan Pembantah;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menyatakan

Pembantah adalah Pembantah yang benar;Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;Menyatakan perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah Il yangdilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 08 Mei 1977 di GerejaKatolik Santo Stefanus Cilacap, sebagaimana ternyata dalam AktaHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2017Perkawinan Nomor 164/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, adalah sah menurut hukum;Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar' biayaperkaraRp.522.000,(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugatsekarang Pembantah/ Pembanding pada tanggal 30 April 2014 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sekarang Pembantah/Pembanding telah mengajukan Verset/ Bantahan terhadap putusan No.48/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Mei 2014 dengan dalil sebagai berikut :1.

Bahwa Pendaftaran Gugatan Pelawan adalah sah dimana telahdiajukan masih dakam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari sejakPelawan (Tergugat Asal) menerima Relaas Pemberitahuan isi putusanperkara No,48/Pdt/2014/PN.Jkt.Tim pada hari Rabu tanggal 30 AprilDO, 5 sccceinennncne risen cinsesnran ei nsesn aii ses a RTE3Menimbang, bahwa terhadap Bantahan ini Pengadilan NegeriJakarta Timur dengan putusannya No 48/Padt.Verset/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut :MENGADILI:1.

Menolak seluruhnya Bantahan Pembantah ;5. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.522.000.(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor48/PDT.Verzet/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 September 2014 yang dibuatoleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, S.H. M.H.

Menyatakan bantahan Pembantah adalah tepat dan beralasan;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang Jjujur;Halaman 1 dari & hal. Put. Nomor 853 PK/Padt/20193. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah tanah dan bangunan yangterletak di H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 57 seluas 930 m?, sesuaidengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1409;4.

Bantahan salah pihak (error in persona);Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri JakartaPusat telah memberikan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.

,tanggal 9 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Pembantah;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terbantah;Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah; Menghukum Pembantah membayar ongkos perkara sebesarRp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor 219/PDT/2016/PT DKI., tanggal 17 Mei 2016, adalah sebagaiberikut:1.

Menolak bantahan Pembantah seluruhnya ;-------------------------------------------2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------

Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk sebagian;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikat baikGaN BEN al=~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.

Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 526.000.

Oleh karena itu menurut hemat PengadilanTinggi mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum ini tidak sejalan denganprinsip hukum acara perdata khususnya Pasal 178 ayat (3) HIR danyurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengatakan sesuatu yang tidakdituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan (PutusanMARI No.330 K/Pdt/1986 tertanggal 14 Mei 1987);Menimbang, bahwa meskipun dalam surat bantahan tercantumtuntutan subsidair mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)namun

dalam mengabulkan petitum subsidair, tetap dibatasi pada koridortertentu yaitu := Tidak boleh melebihi materi pokok petitumprimer j= Tidak boleh sampai merugikan Terbantah dalam melakukanpembelaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PengadilanTinggi memandang putusan Pengadlan Tingkat Pertama tidak dpatHal 7 dari hal 9 Put.No. 649/PDT/2015/PT.DKI.dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkatbanding akan mempertimbangkan surat bantahan Pembantah sebagai

berikut;Menimbang, bahwa pokok persoalan yang dijadikan dalil Pembantahadalah sebagaimana pada petitum ke 4 yakni minta agar Penetapan SitaEksekusi No.60/Eks/2006/PN.Jkt.Utr, tertanggal 09 April 2008 dibatalkandengan alasan karena Terbantah telah melakukan perhitungan jumlah utangyang tidak benar dan Pembantah juga mempunyai itikad baik hendak membelikembali barang jaminan (buy back) milik Pembantah ;Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah bersifatpartij verszet, karena diajukan oleh

Menjalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbulbanding atau kasasi;Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka subsidairdalam peradilan mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Ill,sampai dengan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Bantahan Para Pembantah kurang pihak; Bantahan Para Pembantah kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah

Nomor 2079 K/Pdt/2018.Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar; Menyatakan bantahan Para Pembantah ditolak untuk seluruhnya; Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.275.000.00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2015/PT DKI., tanggal 2Februari 2015:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Bahwa dengan demikian namanama subyek hukum para pihak dalambantahan a quo telah diperbaiki;Bahwa dengan telah diperbaikinya subyek hukum namanama para pihakdalam bantahan a quo maka, dalildalil bantahan a quo yang ada ketikandan atau tulisan namanama para pihak, mohon dinyatakan sebagai yangtelah mengikuti, menyesuaikan dan diperbaiki sebagaimana dikehendakioleh maksud dan tujuan perbaikan dan tambahan bantahan a quo;. Tambahan:A. Pendahuluan:1.

Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa bantahan aquo bahwa, jual beli atas obyek bantahan a quo, yang dilakukan antaraPembantah selaku pembeli, dengan para Turut Terbantah selaku penjualtelah sah menurut hukum dan atau telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (vide PP 10 Tahun 1961Pasal 19;3. Mohon perhatian Yth.

Ketua/Majelis Hakimyang memeriksa bantahan a quo atas penetapan eksekusi pengosongana quo;15.Bahwa perjuangan mempertahankan keabsahan kepemilikan atas tanahdan bangunan bantahan a quo telah dilakukan dengan mengajukanpermohonan penangguhan eksekusi kepada Yth. Ketua PengadilanNegeri Jakarta Barat berikut bantahan, selanjutnya Yth.

bantahan, dan hal tersebut dibenarkan oleh hukumuntuk mengajukan bantahan (derden verzet) ini;Mohon perhatian Yth.

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa bantahan a quoberpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya/ex aequo et bono;Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barattelah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 453/Pdt/G/2004/PN.JKT.BARtanggal 4 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Pembantah;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Pembantah untuk membayar

Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pembantah terhadapPara Terbantah untuk seluruhnya;ll. Menyatakan Pembantah adalah sebagai Pembantah yang baik danbenar;:Ill. Menyatakan perusahaan Pembantah adalah tidak sama dengan PT.Petrus Offshore atau Terbantah II (Termohon Eksekusi);IV. Menyatakan pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor06/2012/Eks Jo.

Menyatakan bantahan Pembantah tidak jelas dan kabur;2. Menyatakan bantahan Pembantah a quo tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);3.

Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah terhadap Para Terbantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah adalahsebagai Pembantah yang baik dan benar;3. Menyatakan perusahaan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantahadalah tidak sama dengan PT Petrus Offshore atau Termohon KasasiIl/Terbanding II/Terbantah II;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/20194.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal15 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bantahan

Pembantahkabur/tidak jelas, karena bantahan Pembantah tidak ada bukti yangmenunjukkan adanya hubungan hukum antara Pembantah denganpermohonan eksekusi yang diajukan Terbantah terhadap Terbantah II dalampermohonan eksekusi Nomor 06/201 2/eks jo.