• meninggal dunia setelah dibawa pulang ke rumahnya; Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM) dan Terdakwamenyadari bahwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi(SIM) melanggar aturan lalulintas;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Wkb Bahwa yang menjadi penyebab dari tabrakan tersebut adalah kurang hatihatinya Terdakwa maupun korban dimana Terdakwa sebagai pengendarakendaraan roda dua tidak hatihati dalam situasi ramai oleh warga di tempatkejadian yang menerima bantuan PKH

  dan kurang hatihatinya korban pada saatmenyebrang jalan tersebut; Bahwa situasi jalan pada saat itu ramai karena masyarakat sedang menerimauang PKH; Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi minuman beralkohol sebelummengendarai sepeda motor; Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 5060km/jam dan menggunakan porseneling/gigi 4; Bahwa pada diri korban tidak ada luka, korban hanya mengalami gores dipunggung dan kaki yang bengkak;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

  nyawa dan halangan dalammelakukan pekerjaan seharihari serta membutuhkan waktu lama untuk dapatsembuh;Menimbang bahwa dari fakta tersebut telah menunjukkan adanya ketidakhatihatian pada diri Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha VixionNomor Polisi P6099PC miliknya tersebut, hal mana didasarkan bahwa sebelumterjadinya kecelakaan Terdakwa tidak menurunkan kecepatan padahal Terdakwamengetahui kondisi lalu lintas ramai karena adanya warga yang datang menerimabantuan pemerintah berupa uang PKH

• Batubara Bukit Kendi kepada Menteri Kehutanannomor : 12/DUBBK/SRT/II/2009 tanggal 23 Februari 2009, dan menyampaikanrencana kerja dan peta rencana operasi sampai dengan tahun 2025.1 Surat Direktur penggunaan Kawasan Hutan kepada kepala Biro Hukum nomor :S.65/VI/PKH/5.1/2009 tanggal 26 Februari 2009, perihal PermohonanPertimbangkan Hukum Untuk Kelanjutan Proses PT.

  Batubara Bukit Kendi Nomor :S.600/Menhut VI/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan di DalamKawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir.Soetrisno. M.H.Dikembalikan kepada Departemen Kehutanan ;Akta Berita acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Batubara BukitKendi Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Tahir Kamil,S.H., M.H, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

  S.600/MenhutVI/PKH/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Penghentian KegiatanPenambangan di Dalam Kawasan Hutan yang ditujukan kepada DirutPT. Batubara Bukit Kendi (BBK).c Bupati Muara Enim mengirimkan surat kepada PT. Batubara BukitKendi (BBK) No. 522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentangPenghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan BahanGalian Batubara PT.

  S.600/MenhutVI/PKH/2009tanggal 27 Agustus 2009 tentang Penghentian Kegiatan Penambangan diDalam Kawasan Hutan, yang ditujukan kepada Dirut PT. Batubara BukitKendi (BBK).c Bupati Muara Enim mengirimkan surat kepada PT. Batubara Bukit Kendi(BBK) No. 522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentangPenghentian sementara kegiatan eksploitasi penambangan bahan galianbatubara PT.

  Sus/2011Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi;e Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT Batubara Bukit Kendi Nomor :S.600/MenhutVIU/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan diDalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen PlanologiKehutanan Ir. Soetrisno. M.H. ;Dikembalikan kepada Depatermen Kehutanan ;e Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

• fe, PENETAPANyep if ) % Nomor 621/Pdt.G/2018/PA LbtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara CeraiGugat yang diajukan oleh :TS orn 30 tahun, agama islam,pendidikan $1, pekerjaan pendamping PKH, bertempattinggal di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, KabupatenGorontalo, selanjutnya disebut Penggugat.melawanTR uur 34 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Karyawan swasta

• Si

• 1 ( satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima perihal Tim pelaksana PKH yang di alamatkan kepada Ketua Unit Pelaksana PKH Kab. Bima tertanggal 29 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR, M.Si.

Tetap terlapir dalam berkas perkara.

• 1 ( satu) bendel Surat yang diantaranya berisikan :
• 2.

  Si 1 ( satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bima perihal Tim pelaksana PKH yang di alamatkan kepadaKetua Unit Pelaksana PKH Kab. Bima tertanggal 29 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR, M.Si.Dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita yaitu) saksi Drs.CHAIRUNNAS, M.Pd. 1( satu) bendel Surat yang diantaranya berisikan : 2.

  Si1 ( satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bima perihal Tim pelaksana PKH yang di alamatkan kepadaKetua Unit Pelaksana PKH Kab. Bima tertanggal 29 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR, M.Si.1 (satu) bendel Surat yang diantaranya berisikan :2.

  Si1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBima perihal Tim pelaksana PKH yang di alamatkan kepada Ketua UnitPelaksana PKH Kab. Bima tertanggal 29 Juni 2009 yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Drs.. A.

  Si1 ( satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bima perihal Tim pelaksana PKH yang di alamatkan kepadaHalaman 54 dari 57 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN SbwKetua Unit Pelaksana PKH Kab. Bima tertanggal 29 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.. A. ZUBAIR HAR, M.Si.Tetap terlapir dalam berkas perkara.1 (satu) bendel Surat yang diantaranya berisikan : 2.

• Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuaiKartu JAMKESMAS / KARTU PKH / Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor :6013016731160048 dan didukung oleh Surat Keterangan Tidak Mampu dariKepala Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, Nomor :141.013/43/05/IX/2019 tanggal 03, bulan O02 tahun 2019 sehingga biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA PengadilanAgama Bima tahun 2019;Hal 2 dari 5 hal.

• daripasangan suami istri RIPAAT dan HERNI, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Juni2014, diberi tanda P3;Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PN SbsFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/13/XI/2010, atas nama pasanganRIPAAT dan HERNI, yang telah menikah pada tanggal 27 November 2010, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad, diberi tanda P4;Fotokopi Kartu Kunjungan ke Faskes untuk Balita Peserta Program KeluargaHarapan (PKH

  masyarakat;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakahsubstansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak,dengan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P2 berupa Kartu Keluarga danbukti surat P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama anakPemohon yang tertulis adalah ABY AZURA, sedangkan pada bukti surat P5 berupaKartu Kunjungan ke Faskes untuk Balita Peserta Program Keluarga Harapan (PKH

• dengan Nur Kholid selama 12 tahun dan telah memiliki 3anak dan Haisha Hanum Hanania adalah anak ketiga ; Bahwa saksi menyerahkan anak ketiganya kepada para pemohon karena saksidan suami merasa kerepotan untuk mengurus anak lagi ; Bahwa suami saksi tidak bekerja selama 10 tahun dan saksi bekerja sebagaipengasuh anak dan mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,00 ( enam ratus riburupiah) setiap bulan, disamping itu saksi mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratusribu rupiah ) dari Program Keluarga Harapan (PKH

  Kholid dan Erni Kusmawati secara iklas telah menyerahkanpengasuhan Haisha Hanum Hanania kepada Para Pemohon (bukti P8), karenasebelumnya telah memiliki 2 orang anak sehingga tidak sanggup lagi untuk mengasuhdan menghidupi anak karena sdr.Nur Kholid tidak bekerja dan hanya saksi ErniKusmawati yang bekerja mengasuh anak dengan penghasilan Rp.600.000,00 (enamratus ribu rupiah) tiap bulan serta masih mendapatkan tambahan sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah ) dari Program Keluarga Harapan (PKH

• Jawa Lama KecamatanBanda Sakti Kota Lhokseumawe, dan kepemilikan Kartu PKH dengannomor barcode peserta PKH adalah 117.403.001.8000.36, olehkarenanya Penggugat mohon izin untuk dapat berperkara secara CumaCuma (prodeo) dan membebaskan Penggugat dari membayar biayaperkara sesuai ketentuan yang berlaku;2.

• Adapun keterlambatanpenyerahan Surat Keputusan tersebut, karena Penggugat jarang berada diDesa, tapi sibuk dengan tugas lain di Teluk Dalam di Kantor Dinas SosialKabupaten Nias Selatan sebagai Pendamping Program Keluarga Haraapan(PKH). Dan dibuktikan juga dengan gugatan Penggugat dengan registrasiPutusan Nomor : 197/G/2020/PTUNMDN Halaman 19perkara nomor 171/G/2020/PTUNMdn, dan oleh karenanya sangat berdasarhukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ;.

  Kepala Desa Hiligeho SogawuNomor : 03 Tahun 2019 tersebut sebagai pertimbangan di dalam ObjekSengketa dan oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan setidaktidaknyadikesampingkan;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dasar dan alasan gugatanPenggugat poin 3 (tiga) adalah tidak benar karena sesungguhnya Penggugataktif dan sibuk bekerja sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) sebagaimana kontrak kerjanya di Kantor Dinas Sosial Kabupaten NiasSelatan di Teluk Dalam, sehingga Penggugat tidak dapat

  ::::::seeseeeeeeeeeeees (Bukti T26) ;27.Fotokopi Bukti Surat Tambahan bahwa atas nama Frengki Lajira terdaftarsebagai pendamping PKH dengan SK Direktur Jaminan SosialKeluarga No.13/SK/3.4/KP.03/I/2020, tanggal O2 Januari 2020,Selanjutnya diberi tanda ...........:.

  :::cssseseeeseeeeeeeeeeeeeeeeeees (Bukti T27) ;28.Fotokopi Surat Penugasan Sebagai Pendamping PKH dari Kadis SosialKabupaten Nias Selatan No.460/032/Dinsos/I/2020, tanggalJanuari 2020, selanjutnya diberi tanda .............::00608 (Bukti T28) ;29.Fotokopi Surat ditujukan kepada Pj. Kepala Desa Hiligeho Sogawu agarmelunasi pajak Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019,Selanjutnya diberi tanda .............

• Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Masih dalam Waktu 90 Hari;Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak diumumkannya atau diketahuinya, oleh karena Para Penggugatbaru merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara setelah Para Penggugat menerima surat Tergugat,No: 07/PKH/M/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, berupa suratpenjelasan terhadap surat Para Penggugat, tanggal 28 Februari2017.

  Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor : 07/PKH/M/III/2017, tanggal06 Maret 2017, menyatakan Para Penggugat telah diberhentikansebagai dosen terhitung tanggal 20 Juni 2015 dan hal itu diketahuioleh Para Penggugat setelah Para Penggugat dipanggil dan diperiksaoleh Polisi Polrestabes Makassar pada tanggal 02 Pebruari 2017,dengan Pelapor Halijah Nur., padahal faktanya setelah tanggal 20Juni 2015 Para Penggugat masih aktif sebagai dosen dan mengajarberdasar surat penugasan pimpinan kampus UPRI dan ParaPenggugat

  (Penggugat I) ;Bahwa Pengembalian Penggugat sebagai dosen terhitungtanggal 20 Juni 2015, atau dalam surat Nomor:07/PKH/M/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, Tergugat menyatakanPemberhentian Penggugat sebagai dosen terhitung tanggal 20Juni 2015, bertentangan dengan faktanya yaitu sebagai berikut : Penggugat pada tanggal 20 September 2015 diangkat olehRektor sebagai anggota Senat dari Unsur Wakil Dekan (SKRektor No. 87 Tahun 2015 tanggal 20 September 2015); Penggugat pada tanggal 15 Desember 2015 diangkat

  (Kuasa Hukum Munawar, S.T., Dkk) Nomor: 07/PKH/MI/III/2017, Hal: Penjelasan Terkait Pemberhentian DosenYayasan, tanggal 06 Maret 2017;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Hukum ParaDosen Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD)Makassar Kepada Pengurus Yayasan Perguruan TinggiKarya Dharma (YPTKD) Makassar Universitas PejuangRepublik Indonesia (UPRI) Makassar, Nomor:09/B/KAD/III/2017, Hal: Keberatan Terhadap PemberhentianDosen Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma(YPTKD) Makassar,

  (Kuasa Hukum Munawar, S.T., Dkk) Nomor: 09/PKH/M/IV/2017, Hal: Tanggapan atas Keberatan terkait PemberhentianDosen Tetap Yayasan, tanggal 03 April 201 7;Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN.Mks.16.17.18.19.20.21.22.Bukti P16Bukti P17Bukti P18 :Bukti P19Bukti P20 :Bukti P21Bukti P22 :: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan MenteriRiset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor: 3/M/Kp/I/2015 tentang Izin Pendirian UniversitasPejuang Republik Indonesia

• /Peritiwa, dengan Surat Perintah TugasDirektur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Penekan Hukum KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor:Halaman 3 dar22 hal.Pen.45/PID.SUSLH/2019/PT.MTRSP.GAS.07/PHP4/PPNS/2018, tanggal 18 desember 2018, dalam rangkamelaksanakan tugas Lacak Balak dugaann Tindak Pidana LingkunganHidup dan Kehutanan Pembalakan Liar di Daratan dan KepulauanProvinsi Sulawesi Tenggara, dengan pelaksanaan kegiatan dari tanggal24 s/d 30 Desember 2018, dan Surat Tugas Kepala Balai PKH

  /Peritiwa, dengan Surat PerintahHalaman 7 dar22 hal.Pen.45/PID.SUSLH/2019/PT.MTRTugas Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Penekan HukumKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor:SP.GAS.07/PHP4/PPNS/2018, tanggal 18 desember 2018, dalam rangkamelaksanakan tugas Lacak Balak dugaann Tindak Pidana LingkunganHidup dan Kehutanan Pembalakan Liar di Daratan dan KepulauanProvinsi Sulawesi Tenggara, dengan pelaksanaan kegiatan dari tanggal24 s/d 30 Desember 2018, dan Surat Tugas Kepala Balai PKH

  Telah dilakukanLacak Balak/Olah Tempat Kejadian/Peritiwa, dengan Surat Perintah TugasDirektur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Penekan Hukum KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: SP.GAS.07/PHP4/PPNS/2018, tanggal 18 desember 2018, dalam rangka melaksanakantugas Lacak Balak dugaann Tindak Pidana Lingkungan Hidup danKehutanan Pembalakan Liar di Daratan dan Kepulauan Provinsi SulawesiTenggara, dengan pelaksanaan kegiatan dari tanggal 24 s/d 30Desember 2018, dan Surat Tugas Kepala Balai PKH

• pada gugatan semula; Bahwa terhadap jawaban Tergugat bahwa Tergugat telah berusahamenjaga keutuhan rumah tangga dan Penggugat banyak mencari alasan,Penggugat tetap pada gugatan semula; Bahwa jawaban Tergugat tentang Tergugat sebagai purnawirawan TNIdan memiliki gaji pensiun yang digunakan untuk belanja kebutuhanrumah tangga benar tetapi Penggugat juga bekerja untuk kebutuhanPenggugat pribadi; Bahwa terjadap jawaban Tergugat bahwa Penggugat yang pergidengan mengakali Tergugat untuk pembagian beras PKH

  , tidak benar.Benar Penggugat mengantar beras PKH dan Penggugat tidak kemballikarena sebelumnya Tergugat mengatakan bahwa apapun yang menjadikekurangan di dalam rumah tangga, adalah tanggung jawab Penggugat; Bahwa mengenai Tergugat yang tidak ingin cerail, Penggugat tetappada gugatan semula;Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliksecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatanHal. 5 dari 16 Hal.

• Nama > Salhana Binti Abdul KarimTempat/ Tanggal Lahir : Rumbio, 1 Juni 1972Umur > 45 ThnAgama > IslamPendidikan terakhir : .1 (Sajana Kependidikan)Pekerjaan Pegawai Kontrak ProgramKeluarga Harapan (PKH)Tempat Tinggal : RT.02 RW.01, Dusun Padang Mutung, DesaPadang Mutung, Kecamatan.Kampar, Selanjutnya disebutPemohon VIIPemohon I, Il, Ill, V, VI dan Vil untuk selanjutnya disebut ParaPemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka sidang ;DUDUK PERKARAMenimbang bahwa

• saksi Ramdin Usman ;Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2015/PN GtoBahwa saksi Ramdin Usman tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa selama terdakwabekerja digorontalo ;Bahwa sekitar bulan Januari 2014, terdakwa kembali dari Gorontalo, namun terdakwatidak kembali ke rumah saksi Ramdin Usman yang juga merupakan rumah terdakwa,akan tetapi Terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa dan saat itu anakanak ikutdengan terdakwa ;Bahwa pada saat anakanak mereka mendapatkan bantuan uang dari PKH

  , namun ternyata terdakwatidak kembali ke rumah mereka akan tetapi kembali ke rumah orang tua terdakwa dansaat itu terdakwa akhirnya hidup sendiri dirumah mereka karena anakanak ikut denganterdakwa ;Bahwa oleh karena saksi tidak sanggup lagi berjalan jauh, maka saksi Ramdin Usmandibawa oleh saksi kerumah saksi untuk dirawat disana ;Bahwa saksi Ramdin Usman tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa selama terdakwabekerja di Gorontalo ;Bahwa pada saat anakanak mereka mendapatkan bantuan uang dari PKH

  (ProgramKeluarga Harapan) sebesar Rp. 756.000, (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)dimana uang itu diterima oleh saksi Warmin Usman dan saat itu saksi Warmin Usmanbermaksud untuk menambah biaya pengobatan dari saksi Ramdin Usman akan tetapiterdakwa malah menyuruh anaknya datang dan meminta uang tersebut, sehingga saksiWarmin Usman memberikan uang bantuan PKH tersebut kepada anak saksi RamdinUsman dan terdakwa ;e Bahwa sejak terdakwa kembali dari kota Gorontalo dan langsung kerumah orang tuanyadi

• Nomor : S.162/MenhutVII/PKH/2011 tanggal11 Maret 2011 perihal Tumpang Tindih HGU PT. Tapian Nadenggandengan Ijin Pinjam PakaiEksploitasi dan Eksplorasi Batubara, yang intinyaantara lain menyatakan :Batas Areal HGU PT Tapian Nadenggan yang sebelumnya bernama PT. IntiGerak Maju (Sertifikat HGU seluas 4.719,673 Ha yang dikeluarkan olehKepala BPN Kabupaten Kotabaru nomor : 23 tanggal 28 Juli tahun 2000)tidak sama dengan batas pelepasan kawasan hutan untuk PT.

  BCMP.Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Kementrian Kehutanan RI.Nomor : S.162/MenhutVII/PKH/2011 tanggal 11 Maret 2011 maka PT.Tapian Nadenggan mengirim Surat kepada Menteri kehutanan Nomor 004/SMART/05/201 tanggal 23 Mei 2011 dan dilanjutkan dengan surat Nomor :019/PSM.3/SB/SMART/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011 ditandatanganiterdakwa sendiri selaku wakil direktur utama, yang pada intinya menyatakanPT.

  Nomor : S.162/MenhutVI/PKH/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihalTumpang Tindih HGU PT. Tapian Nadenggan dengan Jin Pinjam PakaiEksploitasi dan Eksplorasi Batubara, kemudian terdakwa menghubungi dan17memberitahukan adanya surat menteri Kehutanan tersebut kepada sdr. BUNSURYANTO selaku Chief Executive Officer (CEO) PSM III dari PT. SinarMas Agribisnis Resources and Tekhnologi (PT.

  LP.36/VU/BPKH V3/2012 tanggal 5 April 2012.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Kehutanan Kepada direktur PT.Tapian Nadenggan No: S. 162/MenhutVU/ PKH/2011 tanggal 11 Maret 2011,tentang Tumpang Tindih HGU PT. Tapian nadenggan dengan Izin pinjam Pakaieksploitasi dan ekplorasi Batubara yang telah dilegalisir oleh dirjen Planologikehutanan.511 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT.

  Tapian Nadenggan Nomor :001/TND/02/2011 tanggal 23 Pebruari2011 perihal : Tupang Tindih HGU PT Tapian Nadengan dengan Izin PinjamPakai Eksploitasi dan Eksplorasi Batubara, Menerima dan membaca suratMenteri Kehutanan Nomor : S. 162/MenhutVII/PKH/2011 tanggal 11 Maret2011 perihal Tumpang Tindih HGU PT. TAPIAN NADENGGAN dengan JjinPinjam Pakai Eksploitasi dan Eksplorasi batubara, Menandatangani SuratPerjanjian kerjasama dengan perusahaan penambangan PT. Baramega CitraPersada, PT.

• Tunggak 6 Titik Koordinat N 0 34,593 E 122 17,808Bahwa berdasarkan surat Direktorat jendral olanologi kehutanandanOo Rw Ntata lingkungan baalai pemantapan kawasan hutan wilayaah XVGorontalo Nomor : S.262/BPKHXV/PKH/PLA.1.0/10/2020 tanggal 09oktober 2020 menerangkan bahwa penelaahan areal yang dimaksudadalah sebagai berikut :a) Masuk dalam kawasan hutan lindung (HL) dan hutn Produksib) Termasuk dalam areal Indikatif penghentian pemebrian izin baruhutan alam primer dan lahan gambut tahun 2020 periode

  Tunggak 6 Titik Koordinat N 0 34,593 E 122 17,808Oo Rw NBahwa berdasarkan surat Direktorat jendral olanologi kKehutanandantata lingkungan baalai pemantapan kawasan hutan wilayaah XVGorontalo Nomor : S.262/BPKHXV/PKH/PLA.1.0/10/2020 tanggal 09oktober 2020 menerangkan bahwa penelaahan areal yang dimaksudadalah sebagai berikut :a) Masuk dalam kawasan hutan lindung (HL) dan hutn Produksib) Termasuk dalam areal Indikatif penghentian pemebrian izin baruhutan alam primer dan lahan gambut tahun 2020 periode

  Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN TmtKM HHAA > atau hutan produksi terbatas, sehingga langsung dapat diketahui bahwakawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung atau hutanproduksi terbatas; Bahwa berdasarkan hasil investigasi, setidaknya ada 6 (enam) pohonyang sudah ditebang menjadi kayu yang diangkut Para Terdakwa dikawasan hutan lindung tersebut, dimana ditemukan 6 (enam) tunggak(sisa tebangan pohon) sebagaimana dalam Surat Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo NomorS.262/BPKHXV/PKH

  dan Saksi Yusrin Ismail aliasHusin menebang 4 (empat) pohon dan menghasilkan 26 (dua puluh enam)penggal kayu, yang dilakukan berdasarkan suruhan dan bayaran Terdakwa masingmasing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya; Bahwa 6 (enam) pohon tersebut masih termasuk kawasan hutanlindung tersebut, dimana dalam investigasi ditemukan 6 (enam) tunggak(sisa tebangan pohon) sebagaimana dalam bukti surat berupa Surat BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo NomorS.262/BPKHXV/PKH

  Pid.B/LH/2021/PN TmtKM HbAA >Husin menebang 4 (empat) pohon dan menghasilkan 26 (dua puluh enam)penggal kayu, yang dilakukan berdasarkan suruhan dan bayaran Terdakwa masingmasing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya.Yang mana 6 (enam) pohon tersebut masih termasuk kawasan hutan lindung,dan dalam proses investigasi ditemukan 6 (enam) tunggak (sisa tebanganpohon) sebagaimana dalam bukti surat berupa Surat Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayahn XV Gorontalo Nomor S.262/BPKHXV/PKH

• membetulkan nama Pemohon yangtertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, milik Pemohonsesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh anak Pemohon, namunKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidakmenerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo; Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulannama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohonadalah untuk dipakai mengurus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH

  Penduduk dan Kartu Keluarga, milik Pemohonsesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh anak Pemohon danSurat Keterangan dari Desa Temon yang dimiliki oleh Pemohon, namunKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidakmenerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo; Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulannama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohonadalah untuk dipakai mengurus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH

• Penggugat menerima bantuan PKH dan BNPT dari pemerintah untukmeringankan bebankan sekolah maupun kebutuhan pokok;3. Setelah reuni memang Penggugat ditelpon teman karena dia tidak hadirreuni dan itu hanya menyambung silaturrahmi saja tidak lebih;4. Alasan Penggugat sering keluar rumah karena Penggugat aktif di Desa(kader PKK) otomatis sering ada kegiatan di luar;5. Setiap ada kegiatan Penggugat pamit orang tua dan anakanak;6.

  Sesekali Penggugat pulang pagi karena ada kegiatan sholat malam diDesa itu pun dalam kegiatan PKH;7.

• Yasin bin Darwin Yasin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikanSl, pekerjaan Pendamping PKH Kementerian Sosial, tempatkediaman di Desa Diloniyohu (Dekat SMS 1 Boliyohuto),Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, sebagai PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi;MELAWANNursara S. Arif binti Suleman S.

  TergugatRekonvensi hanya bersedia memberi nafkah lalai sejak bulan Juli 2016 hinggasekarang setiap bulan sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, makamajelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi hanya bersediamemberi nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Majelis Hakim akanmempertimbangkan kelayakan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagaiPendamping PKH

• Pemohon dan Termohon karena saksiteman Pemohon ;Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;HIlm. 5 dari 15 Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2017/ PA.Bm Bahwa setelan menikah Pemohon dengan Termohon sudahdikaruniai 2 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon seringbertengkar; Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohonsebagai suami; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;Bahwa pekerjaan Pemohon seorang tenanga honorer operatorcomputer ( PKH

  persidangan telah ditemukanfakta bahwa Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang belum dicampuri(Qabla dukhul), karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga keduabelah pihak bukanlah sematamata atas kesalahan Termohon dan lagi pulaperceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon diwajibkan untuk membayar mutah sesuai dengan kewajaran,kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikanpenghasilan Pemohon sebagai seorang Operator Komputer PKH