• Terdakwa Indra Hadidimengetahui dan membenarkannya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;2.Saksi AHDIYAT SHAFIYAN SYADAD BIN AMIRUL FATAH, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidikkepolisian dan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar; Bahwa pada pada hari Minggu tanggap 9 Juli 2017 didepan Telkom arjasatelah terjadi kecelakaan lalu lintas

  kerumah namun pada waktu itutidak memberikan bantuan apapun dan hanya takziyah saja ; Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut keadaan menantu saksi sudahsembuh hanya trauma karena menurut dokter secara pisik gegar otakringan dan sekarang ada di Kalimantan dalam keadaan sehat;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya:Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada pada hari Minggu tanggap

  bengkakdan lecet; Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cidera otak beratMenimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah disita oleh pejabatyang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupunsaksisaksi, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapatdapat dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Minggu tanggap

  merupakan akibat dari pada kekurang hatihatian ataulalainya terdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalampasal 1 butir 24 Undangundang 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa penggunajalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;Menimbang bahwa, berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana di uraikan diatas yang pada pokoknya pada hariMinggu tanggap

• Put.No.3067 K/Pat/2014 Sumber Dana: APBA; Tahun Anggaran: 2011;Tahap Il: Pekerjaan: Tanggap Darurat Penanganan Jalan Bireuen Takengon(Tahap Il); Lokasi: Kabupaten Bireuen; Nomor Kontrak: 47/SPPK/PBJ/DBC/APBA/XIV201 2; Tanggal Kontrak: 20 Desember 2012; Biaya Kontrak: Rp50.000.000.000,00; Sumber Dana: APBA; Tahun Anggaran: 2012;Perintah Lisan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang: Pekerjaan selanjutnya adalah Perintah Lisan Tergugat (ic.

  Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandungkontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscuur libel (tidak jelas);Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkanhukum pembuktian dengan menilai perjanjian lisan yang tidak pernahdibuktikan di persidangan dan mengenyampingkan aturan hukummengenai ketentuan pekerjaan tanggap darurat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengaburkanfaktafakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, denganmenyatakan di dalam pertimbangan

  Put.No.3067 K/Padt/20142) Telah ada pernyataan bencana alam dari Gubernur/Bupati/Walikota;Bahwa jelas pembangunan' Jalan BireuenTakengon yangdisengketakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding adalahpekerjaan tanggap darurat yang didasarkan oleh adanya SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) yang menunjuk langsung TermohonKasasi/Penggugat/Terbanding sebagai penyedia barang dan jasa.Dengan demikian ruang lingkup kerja atau batasan kerja mengacukepada Kilometer yang tertera di dalam SPMK tersebut.

  Apakahperintah lisan tersebut telah mendapat ijin dari Gubernur tentunya halini tidak pernah dikenal dalam proses pengadaan barang dan jasaterutama pada pekerjaan tanggap darurat, karena hal tersebut tidakmungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga nantinya akanberhubungan dengan dokumendokumen pembayaran sebagai akibatadanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut. Karena ituperintah lisan yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Penggugatdipersidangan tidak pernah dibuktikan.

  Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan ketentuan hukummengenai tanggap darurat dalam perkara a quo;Hal. 38 dari 46 hal.

• Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB pergi ke JalanDPU SoloJogja dekat POM Bensin Jabung Kecamatan Gatak KabupatenSukoharjo untuk mengambilkan barang berupa sabusabu yang akandikirim oleh seseorang, akhirnya saksi Yoga Wendy Ardana bersamadengan RICKY SANJAYA DEWANTO datang ketempat tersebutberboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nomor PolisiAD2126XO, tak lama kemudian datang seorang lakilaki yang tidakdikenal menyerahkan barang dalam bungkusan dan saksi Yoga WendyArdana tanggap

  Wib pergi ke JalanDPU SoloJogja dekat POM Bensin Jabung Kecamatan Gatak KabupatenSukoharjo untuk mengambilkan barang berupa sabusabu yang akandikirim oleh seseorang, akhirnya saksi Yoga Wendy Ardana bersamadengan RICKY SANJAYA DEWANTO datang ketempat tersebutberboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nomor PolisiAD2126XO, tak lama kemudian datang seorang lakilaki yang tidakHalaman 3, Putusan No. 268/Pid.Sus/2016/PT SMGdikenal menyerahkan barang dalam bungkusan dan saksi Yoga WendyArdana tanggap

  Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 21.00 Wib pergi ke JalanDPU SoloJogja dekat POM Bensin Jabung Kecamatan Gatak KabupatenSukoharjo untuk mengambilkan barang berupa sabusabu yang akandikirim oleh seseorang, akhirnya saksi Yoga Wendy Ardana bersamadengan RICKY SANJAYA DEWANTO datang ketempat tersebutberboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nomor PolisiAD2126XO, tak lama kemudian datang seorang lakilaki yang tidakdikenal menyerahkan barang dalam bungkusan dan saksi Yoga WendyArdana tanggap

• Arthane sebanyak10 (sepuluh) bungkus seluruhnya berjumlah 10.000 butir , serta 3 (tiga) bendel plasticklip diketemukan di almari pakaian milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersamadengan saksi SITI dan saksi IWAN dibawa ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaanlebih lanjut.Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan sabu sabu bersama dengan saksiIWAN kemudian saksi memanggil saksi SITI BULKIS ALS LUSI binti ZAINI untukmenggunakan sabu sabu namun baru saja memasang alat hisap sudah terlebih dahuludi tanggap

  Arthane sebanyak10 (sepuluh) bungkus seluruhnya berjumlah 10.000 butir , serta 3 (tiga) bendel plasticklip diketemukan di almari pakaian milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersamadengan saksi SITI dan saksi IWAN dibawa ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaanlebih lanjut.e Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan sabu sabu bersama dengan saksiIWAN kemudian saksi memanggil saksi SITI BULKIS ALS LUSI binti ZAINI untukmenggunakan sabu sabu namun baru saja memasang alat hisap sudah terlebih dahuludi tanggap

• Bahwa semula kehidupan rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak akhirDesember 2012, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatmulai goyah, sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran yang sulitdidamaikan lagi disebabkan: Tergugat tidak cepat tanggap terhadap masalahmasalah rumah tangga (biaya anakanak/ keluarga, rumah bocor, dll) ; Tergugat diduga selingkuh, akan tetapi Tergugat sudahminta maaf disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat.5.

  sekitar 22Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugattelah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatanini telah berjalan lebih kurang selama 2 bulan, disebabkan : Penggugat sudah tidak mencintai dan sudah tidakmenyayangi Tergugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin lebihkurang selama 8 bulan Penggugat dikatakatai oleh Tergugat keras kepala,mementingkan materi, tidak sabaran, Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat Tergugat kurang giat bekerja Tergugat tidak cepat tanggap

  Tergugat tidak cepat tanggap terhadap permasalahan rumah tanggag. Tergugat mengatangatai ibunya Penggugat dan keluarganya dengankalimat :h.

• Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,namun sejak pernikahan dapat 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mengalamigangguan jiwa (gila) yang tandatandanya adalah Tergugat suka berbicarasendiri selain itu apabila diajak berbicara tidak tanggap sehingga tidak dapatmenjalankan kewajibannya sebagai suami ;4.

  Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat mengalami gangguanjiwa (gila) yang tandatandanya adalah Tergugat suka berbicara sendiri selain ituapabila diajak berbicara tidak tanggap sehingga tidak dapat menjalankankewajibannya sebagai suami ;2.

• Abdul Haris, M.T., berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor602/768/2012, tanggal 14 November 2012 tentang Penunjukan PersonilTim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat padaBadan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA TahunAnggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir.

  ,T berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor602/768/2012, tanggal 14 November 2012 tentang Penunjukan PersonilTim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat padaBadan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA TahunAnggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir.

  Kesesuaian Terhadap Status Tanggap Darurat yang pada pokoknyamenguraikan bahwa penerbitan SPMK tersebut tidak sesuai dengankreteria dan ketentuan yang berlaku (vide halaman 6 Bukti T.V6);Halaman 59 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016c.

  Alokasi Anggaran yang pada pokoknya menguraikan bahwa PekerjaanPerbaikan Jalan Mon PanahAron Patah, Kecamatan Panga,Kabupaten Aceh Jaya, SPMK Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13Desember 2010 dengan rekanan CV Barona Ilham, tidak disediakandana tanggap darurat atau dana siap pakai. Sedangkan untuk danatak terduga, pengelolaannya berada di bawah Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA).

  waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besarkecilnya skala bencana yaitu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu)bulan selelah kejadian bencana dan dapat diperpanjang berdasarkanHalaman 63 dari 79 Hal.

• rukokemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah alat seprot rumput tersebut danmembawahnya pulang kerumahnya dan kemudian pada hari Senin tanggal 08Oktober 2018 anggota kepolisian dari Resor Palu melakukan penangkapan terhadapterdakwa dirumahnya yang mana dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah alatsemprot rumput merek RB16 lalu kemudain terdakwa di bawah ke kantor polisi gunaproses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :466/459/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap

  Darurat PenangananBencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah memutuskanmenetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap DaruratPenangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Sulawsi Tengah pertamaMenetapkan Satus Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di WilayahProvinsi Sulawesi Tengah.

  Kedua Penetapan Status tanggap darurat sebagaimanadimaksud Diktum Pertama ditetapkan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak29 September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018, ketiga segala biaya yangtimbul akibat ditetapbkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran PendapatanBelanja Negara Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2018 Provinsi Sulawesi Tengah, keempat Demikian Surat Keputusan IniDibuat Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

• Jatim Jaya Perkasa,yaitu Saudara EDISON PINEMKetua KSR:Dalam hal ini dijabat oleh Estate Manager KSR, yaitu Saudara RinsonSembiringAnggota:Terdakwa dalam hal ini) KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO dalamStruktur Organisasi Tanggap Darurat PT.

  Jatim JayaPerkasa (JJP) yang berhubungan dengan perkara Aquo, Penasehat HukumTerdakwa/Pemohon Kasasi juga akan memperjelas dan memvisualkan StrukturOrganisasi Tanggap Darurat yang menggambarkan posisi Terdakwa dalampenanggulangan kebakaran pada perusahaan, ternyata Terdakwa hanyasebagai anggota dari tanggap darurat tersebut, dan selanjutnya melalui uraianStandard Operating Procedure (SOP) Tanggap Darurat Kebakaran Hutan DanLahan yang juga turut kami perjelas dan visualkan dibawah ini, akan dapatmenjawab

  Jatim Jaya Perkasa (JJP),sebagai berikut:STRUKTUR ORGANISASI TANGGAP DARURAT:PT. JATIM JAYA PERKASATerlampir 1 (satu) lembar SuratSesuai dengan Struktur Organisasi Penanggulangan (SOP) TanggapDarurat PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) tersebut diatas, sangat jelas terlihatbahwa posisi Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO hanyasebagai anggota team, sehingga tidaklah dapat dijadikan sebagaipimpinan kegiatan atau sebagai orang yang memberi perintah.SOP. TANGGAP DARURAT KEBAKARAN HUTAN & LAHANPT.

  Jatim Jaya Perkasa (JJP) tanoa memperhatikan JobDescription dari keduanya dan tanpa memperhatikan StandardOperating Procedure Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahanyang diberlakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (sebagaimana JobDescription dan Standard Operating Procedure Tanggap DaruratKebakaran Hutan Dan Lahan yang diberlakukan oleh PT. Jatim JayaHal. 43 dari 91 hal. Put.

  No. 1275 K/PID.SUS/20161.19.1.20.Bahwa dengan memperhatikan Struktur Organisasi, Job Description danStruktur Organisasi Tanggap Darurat serta Standard OperatingProsecedure Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan PT.

• Darurat yang harus segeradikerjakan;Bahwa proyek tersebut dikerjakan sebelum dibuatkan Surat Perjanjian(kontrak) akan tetapi sebelum dikerjakan telah dibuat SPMK nya;Bahwa harga proyek yang tertuang dalam kontrak, itu dihitung dari spesifikasidan material yang dipakai dalam pekerjaan proyek tersebut dan yangmenghitung adalah Panitia;Bahwa sebabnya pekerjaan tersebut dikerjakan sebelum dibuat SuratPerjanjian (kontrak) karena sifatnya tanggap darurat hal tersebut lazimdilakukan dan tidak melanggar

  Darurat dianggarkan secara global dalam APBD,tidak satu persatu;e Bahwa menurut saksi suatu keadaan dapat dikatakan tanggap darurat harus adapersetujuan atau Keputusan Bupati;e Bahwa prosedur Proyek Tanggap Darurat harus ada Laporan dari Masyarakatkemudian Bupati membuat Penetapan selanjutnya dibuat Proporsal ;e Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan Dokumen Kontrak Proyek pekerjaanRehab Jembatan Kayu Belian Dusun Bintang Musir dan Desa Mekar SariKecamatan Benua Kayong, akan tetapi tidak dapat

  pihak ketiga yakni saudara Efendi menghadap saksi memintapembayaran pekerjaan namun tidak dapat dibayarkan karena tidak dilengkapidengan dokumen, hanya nota saja;Bahwa kontrak dibuat dan ditandatangani setelah proyek dilaksanakan, akantetapi pembayaran tetap tidak dapat dibayarkan karena tidak dianggarkandalam APBD;Bahwa dalam pengerjaan proyek diperbolehkan dikerjakan terlebih dahulubaru ada kontrak asalkan sebelumnya sudah ada komitmen;Bahwa sepengetahuan saksi proyek tersebut tidak termasuk tanggap

  darurat,dan pekerjaan tanggap darurat juga harus ada kontrak serta Surat KeputusanBupati;30e Bahwa dalam proses penggunaan dana tanggap darurat harus ada laporan dariCamat setempat, kemudian oleh Dinas PU berkoordinasi dengan Dinas instansiterkait;e Bahwa sepengetahuan saksi harga aproyek tersebut belum dibayar PemdaKabupaten Ketapang kepada Penggugat sampai saat ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya atas gugatan Pengugat, TergugatII telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy APBD

  Yosefh Yustinus yang ditunjuk menjadi PPK dalam proyek tersebut, pada pokoknyamenerangkan bahwa sebabnya pekerjaan tersebut dikerjakan sebelum dibuat Surat Perjanjian(kontrak) adalah karena sifatnya tanggap darurat yang harus segera dikerjakan dan haltersebut tidak melanggar aturan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat ke 4 (empat) pada pokoknya mohonagar Tergugat I dihukum membayar pekerjaan yang dilakukan Penggugat yaitu sebesar Rp57.900.000, (ima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah

• Tahun 2019 (Asli);

• Sejumlah Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) untuk Damkar Pelatihan Tanggap Bencana Alam (tanpa kwitansi).

• 1 (satu) set Tanda Terima Transportasi Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana, Simulasi Penanganan Banjir, Penanganan Karutla, Simulasi Gempa dan Tsunami Desa Se-Kecamatan Natal Tahun 2019 (Asli);
• 1 (satu) set Daftar Hadir Pelatihan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana, Simulasi Penanganan Banjir, Penanganan Karutla, Simulasi Gempa dan Tsunami Desa Se-Kecamatan Natal Tahun 2019, Sabtu 21 Desember 2019 (Asli);
• 1 (satu) set Daftar Hadir Pelatihan Kesiapsiagaan Tanggap

  Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);

• 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Kue Kotak sebanyak 125 kotak sebesar Rp. 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Jus sebanyak 125 gelas sebesar Rp. 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);
• 1 (satu)

  . 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);

• 1 (satu) lembar kwitansi sewa Infokus sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran makan sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi

  2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);

• 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Kayu Bakar sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Pengamanan Lalu Lintas sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Transport

• Batara Harahap di depan kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;- 1 (satu) buah surat pemberitahuan aksi unjuk rasa damai dari Aliansi Pemuda Tanggap Korupsi (Apatar) Kab. Bangka Selatan No. 07/APT/I/2019 tertanggal 9 Januai 2019;Dirampas untuk dimusnahkan;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

• Tawaeli, tertanggal 20 September 2018;

• 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
• 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Kota Palu Nomor : 0291

  /K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;

• 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

(Pemilu)himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnyadalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampakbencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di ProvinsiSulawesi Tengah.> 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak

bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah.> 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihnan Umum nomor 1 tahun 2017tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umumtahun 2019;Dilampirkan dalam berkas perkara;4.

Kemudianbertepatan dengan adanya bencana alam gempabumimaka ada himbauanlarangan untuk pembagian materi lainnya kepada warga masyarakatterdampak bencana karena telah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam yang ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi Tengah, namun terdakwaHalaman 10 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal.

2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelahberakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada saat mengajukanpembelaan telah mengajukan barang bukti

himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah; 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umumtahun 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

• Akan tetapi dalam kenyataannya pihakTerbanding/Penggugat melakukan pekerjaan yang sifatnya permanen, halini bukan termasuk dalam penanganan yang bersifat tanggap darurat.Sehingga tidak ada kaitannya antara pekerjaan yang dilaksanakan denganIzin prinsip yang Pembanding/T ergugat II terbitkan;Pertimbangan hukum dalam pokok perkara:1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini adalahapakah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il telah melakukanperbuatan melawan hukum;2.

  Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam menerapkanhukum terhadap pekerjaan tanggap darurat:a.

  Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukumdalam kaitannya dengan tanggungjawab para pihak dalam perkara;Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi BandaAceh telah tidak menilai bukti T.Il.1 yang diajukan oleh PemohonKasasi/Pembanding/T ergugat II yang pada intinya pada bukti T.II.1 yaituizin prinsip dari Gubernur Aceh hanya menyetujui dilakukannyapelaksanaan pekerjaan tanggap darurat berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku, yang mana pelaksanaan dan pengawasannya

  Nomor 1453 K/Pdt/2016Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 pada Dinas Pengairan Acehberdasarkan LHPK Nomor 029.121IALHPKI2013 tanggal 23 Agustus 2013menyatakan bahwa: Pernyataan bencana alam tidak menyebutkan status, tingkatan bencanaserta masa tanggap darurat; Penerbitan SPMK pada 11 Januari 2010 melebihi masa tanggap daruratmaksimal 3 bulan setelah bencana alam (bencana alam tanggal 3Agustus 2009), seharusnya dilakukan melalui pelelangan umum; Pekerjaan merupakan konstruksi permanen bukan untuk

  penangananmasa tanggap darurat.2.

• Bahrva jika dianalisa secara hukum, maka Majelis Hakim Seharusnya lebihjeli dan lebih tanggap, apakah bukti yang di ajukan oleh penggugat /Terbanding berupa sertifikat hak milik tersebut sah dan berdasar hukumserta sesuai prosedur hukum, selain itu alas hak (rechts titel) penerbitansertifikat hak milik apakah autentik atau berdasarkan akte jual beti.Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.Selanjutnya wajib pula di buktikan bahwa nomor persil dan nomor kohir sertaluas yang tercantum

  Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, benarbenar sangat subjektif dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mauperhatikan dan tidak tanggap tentang sahnya sebuah sertifikat hak milikyang di terbitkan oleh penggugat / terbanding rnelalui produk BPNMakassar, sebab bila di teliti keabsahan sertifikat hak milik tersebut terjadikejanggalan / keajaiban yaitu : Sertifikat hak milik No. 139 IDaya. Jo. No. 140 IDaya, Jo.

  Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut membuktikanbahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar dinilaitidak cermat dan tidak tanggap dan sifatnya ingin mengelabui tergugat VI /pembanding tersebut.2. Bahwa pertimbangan hukqm tersebut tidak mengacu kepada buktibuktisurat dan saksisaksi pembanding / tergugat VI tersebut.3. Bahwa oleh karena tanah objel6 sengketa tersebut adalah alas hak yang sahdan autentik oleh tergugat V!

• ., (disidangkan dalam perkara terpisah) selaku rekanan pengadaan alatalatSAR berdasarkan kontrak Nomor : 04/KPATDR/DSTK/SAR/X2009 tentangkegiatan penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa, pada pekerjaan pengadaan SAR, tanggal 28Oktober 2009, saksi Mesrizal, SE., pgl Aldo (disidangkan dalam perkaraterpisah) selaku Kuasa dari CV.

  No. 1899 K/Pid.Sus/201 12009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pada KegiatanPenanganan MasalahMasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Daruratdan Kejadian Luar Biasa pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjangtahun anggaran 2009 tanggal 01 April 2009, dengan beranggotakan :1. Rahmon Nefdi, SE., selaku Ketua ;2. Dedi Indra, ST., selaku Sekretaris ;3. Tismaria, SE, M.Si selaku Anggota ;4. Wel Ardi, ST., selaku Anggota ;5.

  Cepat Darurat dan KejadianLuar Biasa Kota Padang Panjang TA. 2009 ;106. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Padang Panjang Nomor : 15 Tahun 2009tanggal 01 April 2009 perihal Pembentukan Panitia Pengadaanbarang dan Jasa Pada Kegiatan Penanganan MasalahMasalahStrategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan KejadianLuar Biasa Pada Dinsosnaker Kota Padang Panjang.

  Biasa Kota Padang Panjang TA. 2009 ;106. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 01 April 2009 perihalPembentukan Panitia Pengadaan barang dan Jasa Pada KegiatanPenanganan MasalahMasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap CepatDarurat dan Kejadian Luar Biasa Pada Dinsosnaker Kota Padang Panjang.

  Berita Acara Pembayaran Nomor : 13/KPAPP/2009 tanggal 13November 2009, Pembayaran Penyelesaian Pekerjaan PenangananMasalahMasalah Strategis Tanggap Cepat Darurat kepada AhdaMutia, SE ;81. Berita Acara Serah Terima No. 12/KPAPP/2009 tanggal 13November 2009, Pengadaan Peralatan SAR kepada Ahda Mutia, SE ;82. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 001/BAPB/SOSNAKERPP/LU/XI2009 tanggal 13 November 2009, Pengadaan PeralatanSAR ;83.

• Nomor : 49722/990/3.00.03.00/SP2D/BPKAD/ 11/2017 tanggal 10 Nopember 2017, jumlah realisasi Rp. 2.871.000.000,- 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 53855/990/3.00.03.00/SP2D/BPKAD/ 11/2017 tanggal 29 Nopember 2017, jumlah realisasi Rp. 1.900.000.000,- 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 60942/990/3.00.03.00/SP2D/BPKAD/ 12/2017 tanggal 22 Desember 2017, jumlah realisasi Rp. 1.745.377.000,- 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2016 Untuk Kebutuhan Belanja Tanggap

  , Cijeruk, Pamijahan, Ciomas, Leuwiliang, Sukaraja, Tenjo, Nanggung, Tamansari, Cisarua, Megamendung, Ciseeng, Klapanunggal, Kemang, Rancabungur, Ciawi, Citeureup, Gunung Sindur dan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Nomor : 846/10-BPBD tanggal 03 Januari 2018. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2016 Untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, dan Kebakaran di Kecamatan Kemang, Cigombong, Cigombong,

  Leuwisadeng, Leuwiliang, Cibinong, Cijeruk, Megamendung, Sukamakmur, Tenjolaya, Caringin, Ciawi, Rumpin, Ciomas, Cisrua, Dramaga, Pamijahan, Citeureup, Tamansari, Ciampea dan Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Nomor : 900/239-BPBD tanggal 03 Juli 2017. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2017 Untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Banjir dan Kebakaran di Kecamatan Megamendung, Ciomas, Caringin, Cibungbulang

  Laporan Kegiatan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2017 Untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Kebakaran di Kecamatan Tamansari, Cijeruk, Citeureup, Cigombong, Ciinong, Caringin, Kemang, Ciomas, Babakan Madang, Parung, Dramaga, Bojonggede, Tajurhalang, Jasinga, Pamijahan, Tenjo, Klapanunggal, Gunung Puteri, Ciawi, Ciampea, Nanggung, Sukajaya, Sukamakmur, Cisarua, Megamendung, Leuwiliang dan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Nomor : 900

  03 Januari 2018. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2017 Untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Kebakaran di Kecamatan Babakan Madang, Leuwiliang, Ciseeng, Tenjo, Caringin, Cibungbulang, Ciawi, Sukamakmur, Ciampea, Cigombong, Cijeruk, Megamendung, Sukajaya, Leuwisadeng, Tajurhalang, Parung, Gunung Puteri, Cibinooonggg, Cileungsi, Sukaraja, Bojonggede, Citeureup, Ciomas, Cisarua dan Kec.

• (satu) rangkap fotokopi Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160.12 tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2016 Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tanggal 1 April 2016;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/36/BUP-PAS/2016 tentang Penetapan Status Tanggap

  Darurat Bencana Alam Banjir Bandang, dan Longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman pada tanggal 10 Februari 2016;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/138/BUP-PAS/2016 tentang Penanganan dan Penanggu-langan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang, dan Longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulugur, Kecamatan

  Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman Bupati Pasaman pada tanggal 10 Februari 2016;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/139/BUP-PAS/2016 tentang Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang dan Longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Bupati Pasaman pada tanggal 10 Februari 2016;
• 1 (satu) rangkap Keputusan

  Bupati Pasaman Nomor 188.45/189/ BUP-PAS/2016 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang dan Longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Bupati Pasaman pada tanggal 25 Februari 2016;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/263/ BUP-PAS/2016 tentang Penetapan Status Trasisi Darurat Bencana Alam Banjir Bandang dan Longsor di Kecamatan

  Badan Ruas Pangian-Tombang-Rumah Batu Dan Sopan, lokasi Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2016;

• 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor 06/06/BA-PHO/DSP-BNPB/BPBD-PAS/2016 tanggal 4 Agustus 2016 untuk pekerjaan Pembuangan Longsoran dan Pembentukan Badan Ruas Pangian, Tombang, Rumah Batu, Partomuan dan Sopan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, antara Panitia Serah Terima Sementara (PHO) dan serah Terima Akhir (FHO) pelaksanaan Kegiatan Tanggap

  Bupati Pasaman menetapkan Status Tanggap Daruratbencana alam banjir bandang, dan longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping,Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, KecamatanRao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul SelatanKabupaten Pasaman terhitung mulai tanggal 8 Februari 2016 s.d 21 Februari2016. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2016 terjadi peralihankepemimpinan dari Pj. Bupati Pasaman atas nama H.

  pemeriksaan fisik item pekerjaan galian batu tidakdilakukan secara detail sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen FinalQuantity (per STA) namun hanya diukur sekali ukur saja serta saatpemeriksaan fisik itu masih terdapat pekerjaan galian tanah yang belumselesai.Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 penandatanganan Berita Acara SerahTerima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor: 06/06/BAPHO/DSPBNPB/BPBDPAS/2016 antara Panitia Serah Terima Sementara (PHO) danSerah Terima Akhir (FHO) Pelaksanaan Kegiatan Tanggap

  Bupati Pasamanmenetapkan Status Tanggap Darurat bencana alam banjir bandang, danlongsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan PadangGelugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tungguldan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman terhitung mulai tanggal 8Februari 2016 s.d 21 Februari 2016. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2016terjadi peralihan kepemimpinan dari Pj. Bupati Pasaman (H.

  Syofyan, S.H)kepada Bupati terpilih atas nama Yusuf Lubis, sehingga pada tanggal 25Februari 2016 Bupati Pasaman menerbitkan Surat Keputusan Nomor:188.45/189/BUPPAS/2016 yang ditandatangani Bupati Pasaman Yusuf Lubis(periode tahun 2016 s/d tahun 2021) tentang Perpanjangan WaktuPelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang, danLongsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan PadangGelugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tungguldan Mapat Tunggul

  Selanjutnya padatanggal 29 April 2016 adanyaMemorandum Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Nomor : M.2763/DII/BNPB/04/2016 kepada Sekretaris Utama/Kuasa Pengguna Anggaran BNPBberisikan persetujuan permohonan bantuan Dana Siap Pakai (DSP)Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Longsor / transisipemulihan Kabupaten Pasaman sebesar Rp6.103.410.500,00 (enam milyarseratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

• Nomor 3229 K/Pdt/2015itu. sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut harusdibatalkan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan TinggiBanda Aceh, tidak menilak faktafakta hukum secara cermat dalampemeriksaan pokok perkara dalam perkara a quo;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugattidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, khususnyadalam hal kegiatan tanggap darurat dan telah melanggar izin prinsip yangditerbitkan

  oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il, kKenyataannya pihakTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan pekerjaan tersebut secarapermanen dan bukan bersifat darurat sehingga hal ini nyatanyata telahbertentangan dengan izin prinsip dari Pemohon Kasasi/Pembandi/Tergugat Ilserta telah melanggar ketentuan mengenai tanggap darurat yang mana dilarangmelakukan pekerjaan yang bersifat permanen, sehingga secara hukum PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat Il tidak dapat dimintakan pertanggungjawabanuntuk

  Agustus 2013tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam PekerjaanPengaman Pantai Desa Ujong Tanoh Kecamatan Samadua (Paket Il)Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) pada Dinas Pengairan;Bahwa seyogyanya fakta hukum tersebut dihubungkan dengan bukti T.II.1 danketentuan mengenai kebencanaan, fakta tersebut selain menujukkan yangbertanggung jawab adalah Tergugat I, namun juga menunjukkan bahwapekerjaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan izin prinsip dan telah melanggarketentuan tentang tanggap

  darurat dan kebenacanaan, yang mana PenerbitanSPMK tidak sesuai dengan ketentuan tanggap darurat, hal ini didasarkan padaketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana, yang menegaskan bahwa Status keadaan darurat bencana adalahsuatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atasdasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

  SPMK setelahmendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam daripihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menilai bukti T.II.1dan T.II.2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II yangpada intinya pada bukti T.II.1 penunjukan pelaksana pekerjaan dilakukan olehTergugat , dan izin prinsip dari Gubernur Aceh yaitu bukti T.Il.2 hanyamenyetujui dilakukannya pelaksanaan pekerjaan tanggap

• dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;

• 2 (dua) rangkap Telaahan Staf Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 188/BPBD/MS/VI-2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Status Darurat Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
• 7 (tujuh) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 427 Tahun 2016 tanggal 26 Juni 2016 tentang Penetapan Status Tanggap

  Bangun Minahasa Pratama Nomor: 024/pt-Bminp/S.Pen/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Penawaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ranoiapo sebesar Rp.4.649.800.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

• 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 14 Maret 2017;
• 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 362 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah

  KOMALING, S.H. yang tidak sesuaidengan kenyataan yang sebenarnya tersebut Saudari CHRISTIANY EUGENIAPARUNTU, S.E. selaku Bupati Minahasa Selatan tanpa menganalisa ulangTelaahan Staf tersebut langsung menetapkan Status Tanggap Darurat melaluiKeputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 427 Tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Tinggi Air Laut diKabupaten Minahasa Selatan, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 20 dan dan21 Juni 2016 kondisi alam di Kabupaten

  Bahwa tentunya Penetapan Status Tanggap Darurat tersebut menurut pendapatahli ZAINAL ARIFIN dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertentangandengan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016Bab Il Huruf B Angka 2 yang menyatakan bahwa status tanggap darurat adalahkeadaan ketika ancaman bencana benarbenar terjadi dan telah mengganggukehidupan dan penghidupan sekelompok orang masyarakat namun saudariCHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, SE tetap menanda tangani SK BupatiMinahasa Selatan

  Nomor 427 Tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016 tersebut hanyademi untuk mendapatkan Dana Siap Pakai BNPB Tahun 2016 tersebut karena SKBupati Minahasa Selatan tentang penetapan status tanggap darurat tersebutmerupakan syarat kelengkapan yang mutlak harus dipenuhi dalam mendapatkanDana Siap Pakai BNPB.

  Bahwa tentunya Penetapan Status Tanggap Darurat tersebut menurut pendapatahli ZAINAL ARIFIN dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertentangandengan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016Bab Il Huruf B Angka 2 yang menyatakan bahwa status tanggap darurat adalahkeadaan ketika ancaman bencana benarbenar terjadi dan telah mengganggukehidupan dan penghidupan sekelompok orang masyarakat namun saudariCHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E. tetap menanda tangani SK BupatiMinahasa