Ditemukan 31945 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2009
Tanggal 21 April 2010 — M. AKBAR AMIR SULTAN ALIYAH, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, PT. PELABUHAN INDONESIA IV, PT. PERTAMINA (PERSERO), (PERSERO),
77 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2009
    No. 282 K/TUN/2009..
    No. 282 K/TUN/2009.sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 junctoUndangundang Nomor. 9 Tahun 2004.3.2.
    No. 282 K/TUN/2009.kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampaipada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.4. Bahwa jika obyek sengketa adalah sertipikat HPL Nomor. 1/Ujung Tanah, makagugatan Penggugat terkualifikasi gugatan yang daluarsa :a.
    No. 282 K/TUN/2009.yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa obyek tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. Tahun 1996telah diyamin oleh Undangundang, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugatan yangkadaluarsa, alasan hukumnya :a.
    No. 282 K/TUN/2009.Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 282 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — MALANG DG. LU’MU VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 280 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 280 K/TUN/2015gugatan in casu Sertifikat Hak Milik Nomor 20776/Kelurahan Paropo,tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 01121/2005, tanggal 26 Januari2005 seluas 226 m? (dua ratus dua puluh enam meter persegi) namapemegang hak Mery S.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/2015Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/20152. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang perkaraPerdata Nomor 18/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg, tanggal 9 Juni 1987;3.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/2015Biayabiaya: 1. Meterai .............0.... Rp 6.000,002. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi............ Rp 489.000,00Jumlah ..0...0.. ee. Rp 500.000,00MAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADIL, S.H.NIP. 220000754Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 280 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK vs. SYAMSUDDIN Bin BASO, SKM, DKK
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 486 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015 Sahabuddin Bin Mustari (Penggugat X); Kalsum Binti Mustari (Penggugat XI); M. Jufri Bin Mustari (Penggugat XII); Salma Binti Mustari (Penggugat XIII);2.5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015Kompetensi Absolut:Berdasarkan uraian dalildalil gugatan Para Penggugat, maka nyata danjelas bahwa dalil gugatan itu menguraikan hak pemilikan Para Penggugatterhadap tanah Persil 58 Sil, kohir 246 Cl.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/20154. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasnama Para Penggugat setelah Para Penggugat mengajukan permohonansebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015memutus (kompetensi absulut) yang sebelumnya telah diputus secara tepatoleh Hakim Pertama berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor 61/G/TUN/PTUN.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs. PT. CITRA NIAGA NUSANTARA
90 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 392 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 392 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Manggala Wana Bakti Blok , Lantai 5, Jalan Gatot Subroto,Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :1. IMAM SETIOHARGO, S.H.
    Citra NiagaNusantara yang diajukan oleh Penggugat ;Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 392 K/TUN/2015DALAM POKOK PERKARA.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Dengan demikian jelas bahwa kewenangan bagi PemohonHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 392 K/TUN/2015Kasasi dalam penerbitan objek sengketa a quo bukan berdasar danbersumber dari surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas adalah keliru dan menyesatkan.
    Ketentuan Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2014yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PP Nomor 59Tahun 1998, sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum bagi MajelisHakim Banding dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo pada tingkat banding.Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 392 K/TUN/2015d.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 392 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2009
Tanggal 14 Juli 2010 —
35 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2009
    No.108 PK/TUN/2009a. Dalam Kutipan Gambar Situasi No.3955/1988terdapat penebalanperbandingan yang tidak ditandatangani olehPejabat yang berwenang sebagai konsekuensisuatu akta otentik ;b.
    No.108 PK/TUN/20093.
    No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008Hal. 138 dari 17 hal. Put.
    No.108 PK/TUN/2009antara putusan Mahkamah Agung R.I. No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008 =joputusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.17/B/2007/PT.
    Put.No.108 PK/TUN/2009Hal. 27 dari 17 hal. Put. No.108 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — I WAYAN DIT, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI,DK
82 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 388 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 388 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;5. EKA ARYA WIRATA, S.H., jabatan Staf BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;6.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (Algemenebeginselen van behoorlijk bestuur) dan dengan uraian sebagai berikut:4.1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — SALEH ALHASNI, DKK vs. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
133 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — A. MAPPASERE, S.Pd., MUH. SYAKIR, dkk. vs. BUPATI BONE,
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 279 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 279 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.A. MAPPASERE, S.Pd., bertempat tinggal diKaju, Desa Tunrung Tellue, Kecamatan Sibulue,Kabupaten Bone;MUH. SYAKIR, bertempat tinggal di MappatobaPoros, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko,Kabupaten Bone;Drs.
    No.279 K/TUN/2009 S.K. Nomor : 824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs.
    No.279 K/TUN/2009e. Keputusan No.824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs. Sapanuddin ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi para Penggugatdalam posisi Jabatan semula ;5.
    No.279 K/TUN/2009dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh para Pemohon Kasasi : A.
    No.279 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral...................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl...................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP.220000754. Hal.17 dari 17 hal. Put. No.279 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, vs MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H.,
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 333 K/TUN/2010
    No. 333 K/TUN/201017.18.Kabupaten/Kota sekurangkurangnya 1 (satu) hari sebelum rapatpleno dimulai ;c.
    No. 333 K/TUN/2010 5.
    No. 333 K/TUN/201045/G/2009/PTUN.SBY. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap(in kracht van gewjsde) ;.
    No. 333 K/TUN/2010Negara secara sederhana, adil dan jujur.
    No. 333 K/TUN/2010Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 333 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — GUSTI MARDIANSYAH Bin GUSTI BUSTAMAM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG, DK
60 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2014
    Husin IJ, Balimas 3, Nomor BB. 18, Pontianak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/ADP/AI/TUN/010/2010 tanggal 16 Oktober 2010;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKETAPANG, tempat kedudukan di Jalan S.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014IV7 Utin Yuhanit telah kawin dengan Gusti Muadjalin, tidakmempunyai anak;8 Gusti Alamul Abiat/Gusti Bustamam, telah kawin denganRatu Mursiha binti Gusti Mujidtaba dan telah mempunyaianak a. Gusti Mardansyah, b. Ratu Hairul Hayah, c. GustiMubransyah, d. Ratu Bimasrah, e. Gusti Madhamsyah, f.Ratu Baitinnur, g.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalildalil Gugatan Penggugatdalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;2 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelum);a.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014dari Uti Jusni, Awas Alibaba, Duas, Nilon Jinam dan Kimsa dengan menggantirugi oleh Tergugat II Intervensi PT.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2013
Tanggal 20 Agustus 2013 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT vs. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 282 K/TUN/20138 Emmanuel Henry Wijaya, SH.;9 Anton S Siagian, SH.;10 Alvin Andrew Dias, SH.;11 Rini Nanda Kurnia, SH.;12 Mistalia Safitri, SAN;Kesemuanya memilih domisili hukum pada Direktorat Hukum Deputi Hukumdan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Jalan M. T.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/20134.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2013IV/2012, tertanggal 16 April 2012 perihal Surat Keberatan terhadap SuratBNN Nomor B/556/II/2012/BNN, tertanggal 5 Maret 2012;Bahwa karena tidak dipenuhinya permohonan informasi tersebut,pada tanggal 1 Mei 2012 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaiansengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/20131414Pengawasan Tidak Dapat Diklasifikan Sebagai Informasi Yang DapatMenghambat Proses Penegakan HukumPemohon berpandangan bahwa dalam hal ketiga Perka BNN in casuyang menyebutkan ketentuan yang sangat teknis dan detil terkait penyidikantindak pidana narkotika, pembelian terselubung, dan penyerahan dibawahpengawasan, memang sebaiknya dikecualikan.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/20131818kasus narkotika. Namun sayangnya, keterangan saksi Herru Pribadi tidaktercantum didalam putusan Komisi Informasi Pusat;Didalam sengketa informasi publik ini, Pemohon tidaklah bertindakuntuk dan atas nama para anggota komunitas pemakai narkotika yang kerapmengalami rekayasa kasus narkotika, melainkan bertindak untuk dan atasnama diri sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — CV. INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA BANJARAGUNG, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.,
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28/K/TUN/2009
    No.28/K/TUN/2009Bahwa dengan demikian Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/2009agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikutDalam Penundaan: Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis HakimPengadilan TUN Surabaya tentang penundaanpelaksanaan Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/200910berarti menutup kesempatan bagi Penggugat untukmenyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan yangdibuat dengan pihak kreditur (dhi. PTI.
    No.28/K/TUN/200924Penggugat menyetujui dan memberikan secarasukarela objek a quo untuk dapat dilakukanpelelangan oleh Pejabat Lelang, oleh karena haltersebut terkait dengan perjanjian kreditantara Penggugat dengan PI.
    No.28/K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MBULANG LUKAS, S.H, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. NAGEKEO
91 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2014
    Dengan demikianPutusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang serta merta menguatkan PutusanPengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPG tanggal 5 Juli 2013sangatlah tidak mendasar dan tidak berkualitas, sehingga patut ditolak dan /ataudibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikuatkan olehPutusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tidak menerapkan /bertentangan dengan UndangUndang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;Bahwa proses persidangan perkara
    a quo dilakukan oleh Pengadilan TUN Kupanghanya dalarn waktu 4 dan hari ke 5 diputuskan, telah bertentangan dengan kehendakpasal 99 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004.
    sekehendakhati berdasarkan kompromi belaka (vide putusan PT TUN Surabaya halaman 5alinea 23);Oleh karenanya Putusan Banding Pengailan Tinggi TUN Surabaya Nomor162/B/2013IPT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013 yang secara serta mertamenguatkan Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPGtanggal 5 Juli 2013 tanpa pertimbangan hukum yang patut dan layak HARUSDIBATALKAN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Mahkamah Agung RI berkenanMembatalkan putusan Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara
    Oleh karena itu harusdinyatakan ditolak demi hukum;VIL Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUNKupang pada halaman 89 alinea s/d alinea 3; sangattidak berkualitas dan sangat keliru, bertentangandengan fakta persidangan, bertentangan pula denganperaturan perundangundangan yang berlaku namundikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanpapertimbangan hukum;Bahwa pendapat Majelis Hakim halaman 89 alinea (kami kutip): ...Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014." ...
    Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — ASHADI YUSUF, ST. MT, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA, DK
56 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ASHADI YUSUF, ST. MT., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Jenderal Achmad Yani, GangPermata, RT. 009, RW. 009, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya;2.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20142a1213b H. Ibrahim Dahlan dan Ngadikun dari Partai Golongan Karya Jumlah danPresentase Suara Sah/Kursi 4 kursi (20%);cH. Hildi Hamid dan Idrus dari Partai Persatuan Nasional, Partai DemokrasiPerjuangan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PartaiBintang Reformasi, Partai Gerakan Indonesia Raya Suara.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20141. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah keliru memahami danmembedakan mana persoalan yang menyangkut hasil pemilihan umum danmana yang menyangkut proses/tahapan sebelum sampai kepada basil pemilihanumum. Kekeliruan Judex Facti ini termuat dalam pertimbangan hukumnyayang mengutif Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilu.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — NOVYSAN MONTOLALU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DKK
67 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 406 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya,pekerjaan Wiraswasta;9.FADLY BASALAMAH (Putra Ke3 (satu)/ahli Waris dari Alm.
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017Abdullah Basalamah, Hj. Hadidja binti Abdullah Basalamah, Hj. Syammahbinti Abdullah Basalamah, Hj. Eliya binti Abdullah Basalamah, Hasan binAbdullah Basalamah, Hi. Muhammad bin Abdullah Basalamah, Luas 980M?
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017tanggal 11 Februari 2003 No. 135/Wenang Utara/2003 seluas 418 m*,adalah di terbitkan diatas bagian tanah sertipikat hak milik No.91/Wenang tanggal 12 Februari 1974 surat ukur No. 73 tanggal 27 Juni1906.
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017menyangkut prosedural penerbitan sertipikat.
    Putusan Nomor 406/K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — ABDUL MAJID, S.Psi, DKK, vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU, DKK
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2 Bahwa berdasarkan pendapat R.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/20144 Pasangan nomor urut 4 (empat) Eddy Rumpoko dan H.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Kasasi No. 166/G/2012/PTUN.SBY., jo 159/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 30 Desember 2013,karena itu permohonan Kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugatdalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu14 (empat belas) hari.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — SURYA ABBAS SYAUTA vs. TITIN MARSITIN, DK
107 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 342 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,tempat kedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang15720, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Victor Simanjuntak, SH.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/201413.1.4.kemudian ditetapkan Tubagus Samsul Komar bin Hendradilagasebagai Tersangka. Sedangkan M. Chaerudin, Agus SyahDurachim, dan Asnawi H.N. diketahui kemudian sudahmeninggal dunia.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Nomor 61, Kecamatan Ciputat, Tangerang tidak ada PersilNomor 48.D.II maupun 46dII. Berdasarkan fakta tersebutmaka berarti Tergugat telah salah dalam melakukanpencatatan pendaftaran hak.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2013/PTUNSRG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Serang.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/TUN/2013
Tanggal 24 Februari 2014 — KUWU BANGODUA KEC. KLANGENAN KAB. CIREBON VS 1. NASDIYA.,2. KARTA WIJAYA;
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 553 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 553 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KUWU BANGODUA, KECAMATAN KLANGENAN, KABUPATENCIREBON, diwakili oleh Nuki Supriyadi, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Kuwu Bangodua, beralamat Jin. Nyi Mas Endang GeulisNo. 236, Desa Bangodua, Kecamata Klangenan, Kabupaten Cirebon,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. RAMADI, S.H.2.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013sejak diterima atau merasa kepentingan Penggugat diirugikan sehinggatelah sesuai dengan pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Para Penggugat diangkat dalam masingmasing jabatannya sebagaiperangkat Desa sebagaimana Keputusan Kuwu sebagai berikut:1. Keputusan Kepala Desa Bangodua Nomor: 07 Tahun 2003 tertanggal19 Mei 2003 Tentang Pengangkatan Sdr.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013141.3/Kep. 02DS/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang PemberhentianSdr. KARTA WWAYA dari Jabatan Kadus/Cap Gawe perangkat DesaBangodua, Kecamatan Klangenan, Kabupaten = Cirebon ;3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut :a. Surat Keputusan Kuwu Bangodua, Kecamatan Klangenan, KabupatenCirebon, Nomor: 141.3/Kep. 01DS/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang.,.Pemberhentian Sdr.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalammelaksanakan tugas tersebut, Kuwu mempunyai wewenang memimpinpenyelenggaraan pemerintahan Desa, berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);3.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 24-11-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 10/G/2008/PTUN.Mdo
Tanggal 24 Nopember 2008 — Penggugat Ir. JOHNY WILLEM TURANGAN LENGKEY Melawan Tergugat WAKIL KETUA DPRD KOTA TOMOHON
150 — 90
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK vs. PELCIK RASITA SITEPU, DKK
220 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016 Bahwa klaim PT.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/201633.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016ll.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/201617.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016