Ditemukan 1630 data
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
terdakwa yang diduga keras berdasarkan buktiyang cukup akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barangbukti dan atau mengulangi tindak pidana.Dengan demikian aparat penegak hukum pidana dituntut untukmemenuhi kriteria objektif yaitu berdasarkan bukti yang cukup bahwa tersangkaatau terdakwa yang ditahan memang akan melarikan diri, merusak ataumenghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.Munculnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesiabermula dari pembahasan RUU HAP
Dalam RUU HAP tersebut semula dimasukkan model pengawasanmelalui hakim komisaris di negeri Belanda.Gagasan tersebut diperkenalkanoleh almarhum Oemar Senoadji. Namun model hakim komisaris tersebut atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
94 — 39
HAP menerima dana bantuansebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dari yangseharusnya diterima sebesar Rp.10.580.000, (sepuluh juta limaratus delapan puluh ribu rupiah)sehingga ada sejumlah uangyang tidak dibayarkan sebesarRp. 580.000, (lima ratus delapanpuluh ribu rupiah) ;5.
Pokmas Berekah 2 pada pencairan tahap Ilbantuan berupa uang perbaikan rumah, laukpauk dan family kit dengan uraian penerimasejumlah 10 KK/rumah rusak, yakni:1) HAP!
174 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
termasuk keputusan tata usaha negara, makaapabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya baliknama sertifikat tersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa danmengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanyaPengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 846/K/Pdt/1997 tanggal 18 November 1999, tuntutan pembatalanperalinan tanah ex Verponding Nomor 272 dan 273 atas nama Oei Hap
Alexander Aditya Nugraha,S.H.,M.H.
Terdakwa:
Destian Panji Prawira
311 — 122
Bahwa Pasal 1 angka 28 UndangUndang1997 tentang Peradilan bliMajelis Hakimidan tepat danMiliter dalam BerdasarkanPengujianHukumsebagai bePasal 116 a HAP dan 27, Pasal 65,Pasal 184 ayat (1a) KUHAPndang Dasar 1945 sepanjangorang yang dapat memberikana penyidikan, penuntutan, dan sehingga mutlak menjadi alat bukti yang sahara Terdakwa.
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
ROCHIS Als ABU PUTRA Als PUTRA Als ABU SYUHADA Als PEDAGANG BERDEBU Als Q RINDU SYAHID
239 — 147
menyakinkan melakukan tindak pidanapermufakatan jahat melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dakwaanKesatu;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadapTerdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yangHal 72 dari 75 hal Putusan No.488/Pid.Sus/2020/PN JKT TIMdapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KU HAP
DJOHAN TJAHJANA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang
383 — 439
Bukti T.II.Intv10September 2013, dibuat dihadapan Hap ChusenBisn,S.H., Notaris di Kota Malang (fotocopy dari fotocopy).Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YayasanPendidikan Taman Harapan Malang Nomor 31, tanggal02 Februari 2016, dibuat dihadapan Muhammad HarisFathony, S.H., M.Kn Notaris di Kota Malang (fotocopydari fotocopy).Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YayasanPendidikan Taman Harapan Malang Nomor 207, tanggal19 Juli 2017, dibuat dinadapan Muhammad Haris Fathony,S.H., M.Kn., Notaris
329 — 515
Ade Septi Mardiana(Saksi2) pada tanggal 18 Mei 2019 melalu Media Sosial jenisAplikasi Hago, pada saat perkenalan Saksi2 mengakuseorang janda dan Terdakwa tidak memberitahukan statusnyatelah mempunyai istri.Bahwa setelah berkenalan melalui Aplikasi Media Sosial HagoTerdakwa dan Saksi2 saling bertukar nomor HP, Terdakwamemberikan nomor Hap kepada Saksi2 dengan nomorSimcard 081376780143 dan nomor simcard 081396975299,sedangkan Saksi2 memberikan nomor HP kepada Terdakwadengan nomor 081376780143.Bahwa
61 — 28
., 600.000.tanah 17 ha 17 Ha 600.000,e Biaya pembajakan = 2,125 HOK 25.000,e Biaya Penggauran 213 HOK 25.000,e Biaya pembuatan. 177 HOK 25.000,terasering; 231 HOK 25.000,e 6Biaya pemupukan850 HOK 25.000,dasare Biaya Penanaman 35 HOK 25,000, Stek 46 HOK 25.000,e = Anakan Biaya pemeliharaanBiaya PenyulamanStekAnakan 17 Pemagaran Pengadaan pagarys gog p tg 7.500,hap 1000 HOK 25.000,e Biaya pemasangan 846 Rol 60.000,e Biaya pengadaan2!
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
DWI SURYAPUTRA Alias DWI Bin ABAS ABDUL SYUKUR
139 — 87
seperti tersebutdiatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukantindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana Terorismesebagaimana dakwaan Pertama;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadapTerdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yangdapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KU HAP
63 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
201713.14.15.16.17.18.sepatutnya Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo dibatalkan olehMajelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia;Latar Belakang Sengketa Pajak;Bahwa tanpa mengurangi dalildalil Pemohon Peninjauan Kembalisebagaimana yang telah diuraikan pada butir 612 di atas, PemohonPeninjauan Kembali juga akan menguraikan latar belakang sengketa pajakdalam perkara a quo di bawah ini;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PT Sasco Indonesia) (PT Sl) adalahdistributor pupuk, di mana pupuk dibeli dari Hap
Pembanding/Tergugat II : PT. Primajaya Prasarana Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH
Terbanding/Penggugat : PT. JAKARTA PROPERTINDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : Tuan Umang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan Rudin bin Empong
Turut Terbanding/Tergugat V : Tuan Jemy Hendra Uisan
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Tuan Miftahulpalah
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan H. Moch. Haris
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Nona Gina Suwondo
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Tuan Kosasih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tuan Iis
Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. Rohasih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. Aan binti Jumin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Tuan Acep
Turut Terbanding/Tergugat IV : Tuan Ignatius Mulyono
Turut Terbanding/Tergugat XVII : Ny. Hajjah Sofiah Sues
Turut Terbanding/Tergugat XV : Ny. Enjo
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Tuan Haji Sulaeman
Turut Terbanding/Terg
54 — 38
cara pembayaran kepada Tergugat,dimana Pihak Penggugat bersedia untuk menambah uang mukapembayaran pelepasan dan/atau pengoperan hak atas tanah tersebutsebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 5.545.570.000, (Sepuluhpersen) dari total transaksi atau lebih kurang dan memberikanperpanjangan/tenggang waktu untuk melengkapi semua dokumen yangmasih belum dipenuhi oleh Tergugat adapun perubahan mekanismepembayaran menjadi sebagai berikut : Ta : Sebesar 9,44% (Sembilan koma empat puluh empat persen)hap
104 — 38
saksi saksi, Majelis Hakimberkesimpulan atas perginya Para Tergugat ke Jambi, merupakan urusanpribadi Para Tergugat yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan padatanggal 22 23 Pebruari 2016, sehingga seharusnya berdasarkan Pasal 9ayat (5) PKB (vide bukti P1a yang identik dengan bukti T39) harusmendapatkan izin dari Pengusaha ; Bahwa, fakta persidangan terungkap tidak ada izin dari Penggugat untukkegiatan di Jambi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugatdikatagorikan mangkir selama 2 hap
135 — 173
susunan Direksi.Fc sesuai Asli Surat KBU prhl pengajuan kredit.Fe Surat No. 0163/BJUBSMI/2012 Tgl 23 Feb 2012prhl permohonan kredit diatas kewenangan cabang.Fo Memo No.020/MKSMK/MPK/2012 Tgl 8032012 Ttg Permohonan Persetujuan Khusus (Tahap iFc sesuai asli Memorandum Pengajuan Kredit(MPK) No.019/MKSMK/M/202 Tgl 2012 (Tahap )).Fe Surat Keputusan Kredit (dari Pimdiv) No016/MKSMK/KK/2012 Tgl 8 Maret 2012 (Tahap ).Fe Surat Bank BJB Cab SukabumiNo.465/KRD/BJBSMI/2012 Tgl 5 Juni 2012(pengajuan kredit Hap
223 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanriajeng melakukan tindak PidanaKorupsi sehingga Terdakwa dikenakan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana atauPasal 65 KUHPidana dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi;Bahwa Terdakwa hanya ibarat saksi saksi yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum yang diperintahkan oleh Terdakwa HPA Tanriajeng dalam mengirim danmenyerahkan uang kepada pihak yang akan membantu dalam hal mendapatkandana untuk kepentingan HPA Tanriajeng dalam pemilihan Walikota Palopountuk kedua kalinya, namun saksi yang diperintahkan oleh HAP
125 — 104
Cp. 087753932909 081918377009 Kode Pos83653 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.PA02/HAP/VIII/2020 tanggal28 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaSelong Nomor W22A4/311/SK/HK.05/IX/2020, tanggal 4 September 2020;AMAQ TANGKUL, umur + 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanpetani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Potun Alas, DesaWakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;DABAL, umur + 40 tahun, agama Islam
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena klaim insentif (tagihan komisi penjualan) atas penjualan belum15.16.juga dibayarkankan oleh Tergugat Rekonvensi, maka pada hari Selasa tanggal 16Agustus 2011 Penggugat Rekonvensi menanyakan haknya atas klaim insentif(tagihan komisi penjualan) kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal ini ShinichiHirota (finance director HAP) yang ditembuskan kepada Chikara Hirose (Director &CEO);Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta penjelasan atas tagihankomisi yang sudah diajukannya sejak
Mei 2011, namun sampai dengan bulanAgustus 2011 (selama 3 bulan) belum juga dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;Bahwa atas pertanyaan dari Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensidalam hal ini Chikara Hirose (Director & CEO HAP) menjawabnya yang pada17.1819.20.pokoknya menerangkan bahwa klaim insentif (tagihan komisi) atas nama PenggugatRekonpensi masih disimpan oleh Oshima Satoshi (senior gm mining sales);Bahwa setelah beberapa bulan lamanya menanyakan tentang klaim insentif (tagihankomisi
171 — 68
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejaktanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;10.Perpanjangan Penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejaktanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;11.Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1)KUHAP, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;12.Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KU HAP,sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17
1.ROSANDI, SH
2.HARYONO, SH
3.AGUNG SETIAWAN, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
5.AJI YODASKORO, SH.
Terdakwa:
NOOR MAESWARI als HARI bin H. HAMDANI
37 — 22
Bogor Propinsi Jawa Barat dan Fajar (DPO) yangdiboncengnya langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bom molotov yangdisimpan di balik bajunya dan kemudian menyalahkan sumbuhnya denganmenggunakan korek api hingga menyala dan selanjutnya melemparkan bommolotov tersebut ke arah kantor PAC PDIP Cileungsi hingga meledak danmengakibatkan terbakarnya gulungan kabel listrik yang ada di sampingkantor dan juga membakar dinding tembok kantor hingga berjelaga danberwarna Hitam, selanjutnya saksi Ahmad Sihabudin Als hap
1.Nolly Wijaya, SH., MH
2.MONA AMALIA, SH
Terdakwa:
TONY TJANG
152 — 66
., Bhd. 16 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
38 Statue Fruit Cocktail 820 g Kwang Hap Siang (S) Pte Ltd. 24 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
39 Shrimp Paste Ket Hoe Trading Sdn Bhd. 100 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
40 Malabar Bryani Masala Zubir Food Sdn.Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
64 Macadam Selai Nanas 1 Kg - 36 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
No. Nama Barang Pabrik Jumlah Keterangan
65 Pandan White Pepper Powder 500 g Thong Chew Food Industries Pte Ltd 3 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
66 Statue Peach Halves 820 g Kwang Hap
299 — 185
Penyelenggaraan Proyek Petisah Komando WilayahPertahanan Jalan Binjai Medan No. 22 tanggal 23 Oktober 1976 yangdibuat oleh dan dihadapan Barnang Armin Poeloengan, SH Notaris diMedan, berikut perpanjangannya berupa Akte Perjanjian PerpanjanganPenyelengaraan Proyek Petisah Komando Wilayah Pertahanan JalanBinjai Medan, berturutturut Akte No. 99 tanggal 16 Pebruari 1979yang dibuat oleh dan dihadapan Kusmulyanto Ongko Notaris diMedan, Akte No. 46 tanggal 8 Desember 1980 yang dibuat oleh dandihadapan Hap