Ditemukan 51522 data
11 — 1
/Pdt.P/2015/PA.SbyUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukanpermohonan
8 — 0
Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy KutipanAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis
Pembanding/Tergugat : Lesmen Aritonang Diwakili Oleh : Remot Sidauruk, SH
Terbanding/Penggugat : Tony
54 — 18
Put.No.119/PDT/2013/PTR Bahwa dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukanpihakpihak dalam perkara ini, tidak ternyata adanya halhal baru yangrelepan dipertimbangkan lagi dalam perkara ini ; Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan danmenguraikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar keadaankeadaan serta alasan yang mendasari putusannya ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikandiatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan
MUKHAMAD KHOIRUL ROKIMIN
17 — 2
KHOIRULROKIMIN Bin SURADI sebagaimana tertulis pada Akta Cerai adalah Satuorang yang sama Yaitu Pemohon dengan nama yang benar adalahMUKHAMAD KHOIRUL ROKIMINMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuanyang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukanpermohonan ini adalah Pemohon terkendala daam pengurusan dokumenkarena terjadi perbedaan data Pemohon antara data kependudukandengan data pada akta cerai;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah
12 — 0
K, tanggal 02 Januari 2003, yangdikeluarkan oleh Kepala Ding ependudukan dan Catatan Sipil dan dicocokkan denganaslinya ternyata rat bukti tersebut diberitanda (P5)Jnan para Pemohonohon, adalah tentang (Suami) dan namaHtipan Akta Nikah Nomor 97/27/V/1995,tanggal 14 Mei 1995, untuk disesuaikan dengan KTP, KK danljazah, paraPemohon II (isteri) yang tertulis dalaPemohon;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahtersebut
270 — 191
dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita AcaraPemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Samarinda beserta surat yangtimbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2014 No. 01/Pid.Sus/201 4/PN.Smda (Pemilu), memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2014,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat11pertama yang mendasari
Saifuddin, SH
Terdakwa:
Heri Setiawan
89 — 40
termasuk alat buktiyang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari
yang hadir di persidangan maupun keteranganSaksi yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Putusan Nomor 173K/PM Menimbang102/AD/X1I/2018: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 177 UndangUndanghal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena barang bukti suratsurat dalam perkara Terdakwa inimerupakan surat resmi yang
yang lainmaupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakanbahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapapelakunya.(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanyadapat diperoleh dari:a. keterangan saksi;b. keterangan terdakwa; dan/atauCc. surat.(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjukdalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakimdengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakanpemeriksaan dengan penuh kecermatan dankesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.Bahwa dengan mendasari
Setiap orang"Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan"Unsur ketiga : "Narkotika Golongan bukan tanamanmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Unsur kesatu: Setiap orangBahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalamUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaadalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama denganpengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tundukpada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakansubyek hukum Indonesia.Bahwa mendasari
105 — 57
Gugatan Obscuur Libel (mengenai Pengabungan Gugatan)Penggabungan kumulasi Gugatan (penggabungan Gugatan) yang diajukanPenggugat dalam Gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.Adapun hal yang mendasari dalil Tergugat 1 dalam Eksepsi ini adalahpenggabungan Gugatan yang diajukan Penggugat didalam Gugatannyadengan menggabungkan Tergugat dan Tergugat Il dengan objek yangberbeda yaitu dimana Tergugat dengan Surat Penunjukan No : Per32/II/HRtertangal 02 Januari 2008 yang menjadikan Perjanjian
Individualisering Theorie yang menjelaskan peristiwa hukum yangdikemukakan dalam Gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubunganhukum yang menjadi dasar tuntutan.Perumusan teori tersebut untuk menjaga atau menghindari terjadinya perumusandalil Gugatan yang kabur atau obscuur libel (Gugatan yang gelap).Bahwa. dalil Gugatan Penggugat sangatlah kabur dan berusaha menghilangkanfaktafakta penting yang mendasari pengunduran diri Tergugat selamamenjaiankan tugas di Perusahaan Penggugat yang berhndung
JustruPenggugatlah yang tidak beritikad baik dalam merespon keluhankeluhan yangdihadapi oleh Tergugat dan ada indikasi pembiaran yang dilakukan olehPenggugat hingga akhirnya Tergugat merasa tidak kuat dan mengundurkandiri, sehingga Penggugat dapat leluasa dengan mendasari Perjanjian SuratPenunjukan Nomor: Per32//HR tertanggal 2 januari 2008 untuk mendapatkankeuntungan sebesarbesarnya dengan melegalkan hal tersebut melaluiGugatan ke Pengadilan.
bahwa haltersebut membuat Gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal dan terlihatsemenamena, karena perlu kami ingatkan agar tidak menjerumus menjadimenyesatkan, bahwa dalam Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag )terdapat laranganlarangan yang tidak boleh dilakukan penyitaan terhadapbarang, oleh karena itu permintaan sita jaminan harus jelas terhadap barangapa yang ingin dijadikan sita jaminan.Hal lain yang mendasari Tergugat 1 menolak dalil Gugatan Penggugat adalahharus adanya alasan atau dugaan
kuat yang mendasari penyitaan.
47 — 26
bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan PengadilanAgama Pandeglang tanggal 10 September 2015 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23September 2015;Membaca memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 25September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglangpada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya keberatanatas pertimbangan yang mendasari
142 — 28
;Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor029/Pdt.G/2016/PTA.Pbr tanggal 17 Mei 2016 tidaklah salah atau tidak kelirudalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telahtepat dan benar, karena dalam suatu gugatan harus ada penjelasan dalamposita hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat sebagai Penggugatdengan Tergugat, dan dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak adapenjelasan tersebut dalam positanya, oleh karenanya putusan A Quo haruslahHal. 2 dari
169 — 89
Lalawi Nrp.11980041680375 menyatakan : bahwa Terdakwa Prada Charles Rumakiek Nrop.31140387420593 tidak ada di Satuan karena Desersi.Bahwa berdasarkan jawaban dari danyon 752/Praja Yudha tersebut di atas berartiTerdakwa belum bisa dihadapkan di persidangan.Bahwa demi penyelesaian perkara Terdakwa, Majelis akan menetapkan perkaraTerdakwa, dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa telah diketemukan makaperkaranya dapat dibuka kembali.Bahwa mendasari Putusan kasasi Nomor : 121K/KR/1980 tanggal 23 Desember
54 — 16
Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut di atassudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalamPasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KH).10. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum11.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan ceraiPenggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat, R**** Bin S*** terhadap Penggugat, S*.
23 — 2
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula denganketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodatasuami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan padawilayah yang bersangkutan Pengadilan Agama secara absolute mempunyaikewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingansepihak, maka perkara ini termasuk perkara voluntair ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
66 — 27
Bahwa berdasarkan fakta yuridis jelas Para Tergugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, sehinggaPara Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untukmelakukan gugatan kepada Para Tergugat, sebagaimanaperistiwa yang mendasari gugatan Perbuatan Melawan Hukumyang diajukan oleh Para Penggugat dalam dalil pokokperkaranya menyatakan tentang perbuatan wanprestasi investasiyang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.4.
Jelassecara yuridis gugatan Para Penggugat salah alamat dan ParaTergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan ParaHal. 27 dari 46 hal Put.No.81/PDT/2018/PT.DKI.Penggugat sebagaimana peristiwa yang mendasari gugatanPerbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugatdalam dalil pokok perkaranya menyatakan tentang perbuatanwanprestasi investasi yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPara Penggugat, dikarenakan hubungan hukum atas perkara aquo tersebut secara yuridis terjadi hanya antara Tergugat
putusan itu harusbenarbenar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatanpasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itusudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewatwaktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankandengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum,sebagaimana berdasarkan fakta yuridis Para Tergugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugatsebagaimana peristiwa yang mendasari
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untukkepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;Bahwa berdasarkan fakta yuridis Para Penggugat tidakmempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadapTergugat IV selaku ADVOKAT yang secara iktikad bakmenjalankan profesi untuk membela kepentingan klienya yaituTergugat Ill dan jelas tidak satu pun terurai dalam posita gugatanPara Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugatmempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai Tergugat, lalu, apayang mendasari
12 — 10
Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidanganPengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohondan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka halini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dean perubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya rumah tangga Pemohon
15 — 6
YOSSIASGERRITS BIN PAULUS GERITS, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 04 Nopember 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan halhalsebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
32 — 4
P2 ( Potokopi Surat Keterangandan potokopi KTP), Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum Permohonan para Pemohon butir 1, 2 dan 3 antaralain adalah bahwa para Pemohon mohon supaya Pengadilan menetapkan perubahanbiodata yaitu merubah nama Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor tanggal 31 Desember 1990, PEMOHON I, menjadi menjadi PEMOHON IBENAR, dan Pemohon II yang tertulis PEMOHON II menjadi PEMOHON II BENAR;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
40 — 2
,telah dinyatakan tidak berhasil:;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;Hal.5 dari 8 Pen.
lebih dahulu mengenaikewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undangundang No. 4 Tahun2004, maka Pengadilan dalam menjalankan fungsi mengadili dilakukan menuruthukum, baik hukum formil maupun materiil;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan yangbersifat sepihak dan tanpa sengketa (voluntair), maka perobuatan Hakim lebihmerupakan perbuatan dibidang administratif, sehingga dengan demikian harusjelas ketentuan hukum yang mendasari
72 — 28
Hal inilahyang mendasari diperintahkannya Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah sebagaimana diatur dalam Pasal84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009.