Ditemukan 51511 data
90 — 7
Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat
Penggugat menurut pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13tahun 2003, melainkan masa dimana proses perundingan baik bipartit dammediasi dalam kaitan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat penutupanperusahaan yang disebabkan tidak dapat peroperasi karena tidak ada bahan bakuproduksi yang substansinya adalah perundingan mengenai pesangon ;Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan (dasar gugatan) yangmendukung tuntutan Penggugat sebagaimana uraian dalil posita dan petitumPenggugat yang mendasari
Rekonpensi menurut surat Nomor 28/CVBSK/VI/2010 tanggal 24Juni 2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010, faktanya telah dilaksanakantahapan perundingan secara bipartit dan mediasi guna penyelesaian mengenaibesaran jumlah pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terhadap paraPenggugat / Tergugat Rekonpensi secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;Bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan yang dituntut olehPenggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian dalil posita serta petitumgugatan yang mendasari
Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;40Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, kuasa ParaPenggugat telah menyangkal di dalam Repliknya dengan
tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabul kan Gugatan Penggugat untuksebagaian dan menolak selebihnya ; DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa halhal yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konpensidianggap telah pula dipertimbangkan dan diambil alih dalam bagian Rekonpensi ini ;Menimbang. bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwayang menjadi pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensisebagaimana uraian dalil posita serta petitum gugatan yang mendasari
Saifuddin, SH
Terdakwa:
Heri Setiawan
92 — 48
termasuk alat buktiyang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari
yang hadir di persidangan maupun keteranganSaksi yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Putusan Nomor 173K/PM Menimbang102/AD/X1I/2018: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 177 UndangUndanghal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena barang bukti suratsurat dalam perkara Terdakwa inimerupakan surat resmi yang
yang lainmaupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakanbahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapapelakunya.(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanyadapat diperoleh dari:a. keterangan saksi;b. keterangan terdakwa; dan/atauCc. surat.(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjukdalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakimdengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakanpemeriksaan dengan penuh kecermatan dankesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.Bahwa dengan mendasari
Setiap orang"Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan"Unsur ketiga : "Narkotika Golongan bukan tanamanmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Unsur kesatu: Setiap orangBahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalamUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaadalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama denganpengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tundukpada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakansubyek hukum Indonesia.Bahwa mendasari
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
(bukti P3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintan Mulai Kerja (SPMk)Nomor KU 602/ASDW/1401/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/29390 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari pada Surat Pernyataan Bencana Alamdari Bupati Aceh Utara Nomor 362/10542/2009, tanggal 22 Mei 2009 yangtembusannya ditujukan kepada Tergugat I, Il dan III (bukti P4);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telan memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk melaksanakan
Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada (positagugatan) pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah(Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan II) selaku badan hukum publikyang melakukan perbuatan perdata yang telah dengan sengaja dan beritikadburuk tidak mau melaksanakan kewajiban mengusulkan, mengalokasikan,menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran PendapatanBelanja Aceh untuk membayar
oleh aanspraakyang sejalan dengan maksud schade (kerugian) dalam Pasal 1365 BW,putusan H.R. dalam Arrestnya tanggal 31 Desember 1937 yang dalampertimbangan mengabulkan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawanhukum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 1246 BW dan sejalandengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, sedangkan yang dilarang olehketentuan hukum formil Acara Perdata adalah sematamata tuntutan ataumengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom) atas sebuah gugatanperbuatan melawan hukum yang mendasari
Dengan mendasari pada alasankeberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diHalaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 63 K/Padt/2016atas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI mengadilisendiri dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;. Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan TinggiBanda Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti DR. Asra, S.H., M.H.
24 — 14
YKPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitumpermohonanya, Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris xxx;Menimbang, bahwa posita yang mendasari permohonan tersebutadalah
8 — 0
Pemohon dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;on Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
14 — 2
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat
10 — 0
denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P4menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di WilayahSurabaya, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
8 — 0
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
18 — 13
Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut suratyang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 611/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 10Mei 2016, dan memori banding dari Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
13 — 12
Cibinong Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebutTermohon.Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.
64 — 30
Undangundang, maka permohonan bandingtersebut secara yuridis formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam tanggal 23 Januari 2018 Nomor 2494/Pid.B/2017/PN Lbp. danmemori banding dari Penuntut Umum yang merupakan pengulangan darituntutannya serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertamayang mendasari
17 — 6
saksisaksi tersebut,Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut diatas ; == 22 === === Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
5 — 0
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
10 — 0
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Nomor : 307/20/VIII/2003tanggal 15 Agustus 2003;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan identitas Pemohon dalam bukti pernikahannyahal. 3 dari 7 hal. Pen.
7 — 0
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
11 — 0
telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuaidengan perundangundangan yang berlaku oleh karenanya harusdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itutelah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaSurabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
13 — 1
tersebut, Pemohon dan Pemohon II membenarkan ;Sas Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;ae Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidangatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari