Penggugat:
ABDUL RAHMAN SIMATUPANG
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPC PKB Kota Sibolga
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU Kota Sibolga

kembali ataskeputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi diligkungan dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi.Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambilputusan atas permintaan itu;12.

Bahwa dalam bunyi Pasal 11 dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa jelas menyebutkanTata Cara Pemberhentian Keanggotan Partai dimana Penggugat tidakpernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai dan Penggugat juga tidak pernah lalaidalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota Partai;13.

Tentang Partai Politik;21.

Bahwa benar Penggugat adalah anggota Partai Kebangkitan BangsaKota Sibolga;2.

Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikankarena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankankewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin sebagai anggotaPartai, atau melanggar disiplin Partai dan/atau mencemarkan kehormatandan nama baik Partai;2.

Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai,dan3.

Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas)partai, dan3. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat yaitu RADITIO NUGROHO.Kemudian, hasil perhitungan suara dari PPK Kecamatan Ngamburtersebut yang dibacakan saksi AHMAD DARLIAN Als.

Bahwa Penggugat adalah Kader / Anggota Partai RepublikaNusantara (RepublikaN) sejak tahun 2008 pada DewanPresidium Cabang Kabupaten Way Kanan dengan NomorKeanggotaan Partai No: 0038.08.1807 yang ditandatanganioleh Ketua Umum DPP Letjend (Purn) Syahril MS;2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan PresidiumDaerah Lampung Nomor : 14.

Bahwa dengan terjadinya 2 (dua) Kubu Kepengurusan DewanPresidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN)Kabupaten Way Kanan, maka Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan berdasarkan SKNomor: 14/DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 = April 2008tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode 2008Muscab, dengan Struktur Pengurus:2. Sekretaris Umum :Telah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadap:a.

Penggantian Antar waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan,hanyalah didasarkan oleh informasi yang sesat yangdirekomendasikan oleh Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan VersiSK Nomor: 19/DPDREP/SK/S/X1I/2009 tentang Pengurusdewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, dengan StrukturPengurus : 1.

Bendahara Umum : ALIANTOMO ; Dan bukan diusulkan oleh Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SKNomor: 14/DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April 2008tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode2008 Muscab, dengan Struktur Pengurus:1. Ketua PresidiumZUNAFIAH : 2.

Kanan Versi SK Nomor:19/DPD REP/SK/S/X1/2009 tentang Pengurus dewanPresidium Cabang Partai Republik Nusantara(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, dengan StrukturPengurus1.

Partai Damai Sejahtera/PDS dan dalamjalinan kerjasama tersebut, Sdr.

(VIDE BUKTIT63)Bahwa biaya untuk konsolidasi Partai Damai Sejahtera kepada Partai AmanatNasional, maka Partai Amanat Nasional telah menyerahkan uang kepadaPartai Damai Sejahtera dan yang menerima uang tersebut adalahTERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI Sdr. DR. MLDENNY TEWU, SE,MM.

(b) Aktif atau pernah menjadi pengurus partai tingkatnasional atau tingkat provinsi sekurangkurangnya 5 (lima) tahun. (c) tidakmenjadi pengurus partai politik lain.

sebab UU No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) berbunyi :Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.

Desa Pembina Partai Damai Sejahtera (DPPDS) untuk ditindaklanjuti (Vide Bukti T7.7);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Partai Damai Sejahtera(MPDS) maka Dewan Pembina Partai Damai Sejahtera (DPPDS) sesuaikewenangannya sesuai Anggaran Dasar (AD) Partai Damai Sejahtera BabVil Pasal 32 ayat 2 berbunyi:Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pembinaan danpengarahan keputusan strategis kepada DPP PDS, Anggaran RumahTangga (ART) Partai Damai Sejahtera pasal 20 ayat (6) berbunyi:Dewan Pembina

Sesuaidengan penjelasan pasal 384 ayat (1) Yang dimaksud dengan "Pimpinan Partai Politik" adalah Ketua atau sebutan lain yangsejenis atau yang diberi kKewenangan untuk melaksanakan haltersebut sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran RumahTangga Partai Politik masingmasing;11. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran RumahTangga Partai Patriot, DPC tidak mempunyai kewenangan untukmengusulkan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota.

Mengambil langkah langkah yang diperlukan untukmencapaitujuan dan citacita Partai Patriot.e. Menggalang massa pemilin Partai Patriot ditingkatKabupaten/Kota.f. Menjaga dan memelihara citra Partai Patriot ditingkatKabupaten/Kota.g. Mempersiapkan anggota dan pengurusnya untuk mengisijabatan jabatan politik dilembaga/Instansi Pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota.h. Memberikan pembinaan dan pengayomanterhadap seluruh anggota jajaran pengurus danInstitusinya ditingkat Kabupaten/Kota. i.

STAnggota DPRD Kota Bontang; adanya Surat DPW Partai Patriot Provinsi Kalimantan TimurNomor 11 7/SR/DPWPatriot/Kaltim/IX/2010 tanggal 17 September2010 perihal Rekomendasi Pernberhentian dan PAW;e adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PatriotNomor 409/SK/DPPPatriot/IX/2010 tanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot; adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BontangNomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD Kota

Irwan Arbain, ST sebagai anggotaPartai Patriot; Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PatriotNomor: 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot, menyatakan yangpada pokoknya Pemecatan Saudara Irwan Arbain, ST sebagaiAnggota Partai Patriot; 29 Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontangtentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PenggantiAntarwaktu Anggota DPRD Kota Bontang Hasil Pemilihan UmumTahun 2009 Nomor : 102/BA/XII

Politik yang didalampenjelasan ayat 1 menguraikan bahwa yang dimaksud denganperselisinan Partai Politik meliputi antara lain: 1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; 3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;4. penyalahgunaan kewenangan;5. pertanggung jawaban keuangan; dan/atau;6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang

Politik yaitu :Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK);Bahwa Empat Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugat telah masingmasing memperoleh jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai mencapai 20% yaituPartai BARNAS memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai PemudaIndonesia (PPI) memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai Pengusahadan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 1 Kursi DPRD Kaupaten

Dewan Pimpinan Pusat Partai BARNAS dan Dewan PimpinanPusat Partai PPI serta Para pengurus Partai dari DPC masingmasing hadir padaruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dalam Penyerahanseluruh Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Surat PenegasanPartai ulang ditujukan kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuanyang berlaku serta para Penggugat telah memenuhi Permintaan dari Tergugat;9 Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai BarisanNasional

Keiya adalah Ketua DPC Partai BARNASKabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor011/SK/PLT/DPP.Partai BARNAS/II/2012 tentang Pengangkatan Pelaksanaantugas Dewan Pimpinan Cabang Partai BARNAS Kabupaten Paniai Tahun 2012;Bahwa Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai HenkyKayame, SH., MH.

Dan Yohanes You tidak dicalonkan dari Partai BarisanNasional (BARNAS) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) berdasarkan Suratrekomendasi Pancalonan dan Surat Penegasan DPP Partai BARNAS dan DPPPPI yang disampaikan pada rapat antara DPP Partai BARNAS dan DPP PartaiPPI pada tanggal 20 April 2012 di Ruangan Kantor Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai;Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan Penelitian terhadapseluruh kelengkapan Persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaiCalon Bupati

keabsahan dukungan Partai politik terhadapCalon Bupati Dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik, jadi KPUKabupaten Paniai hanya punya tugas melakukan verifikasi faktual terhadapkeabsahan dukungan Partai politik yang mengusulkan Calon Bupati dan WakilBupati Paniai, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Ketua Partai PemudaIndonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai Tergugat dalamperkara ini;Oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak, maka sudah patut

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarikdukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

atau Bakal Pasangan Calonpengganti.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partaihalaman 6 dari 30 halaman.

Partai Politik atau = gabungan Partai Politikhanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; dan,Pasal 6 huruf h. dokumen persyaratan pasangan calon yangdiserahkan sah dan benar secara hukum..

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapatmenarik dukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

atau Bakal Pasangan Calonpenggantii.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratanpencalonan dan/atau syarat Calon.c.

) sebagai petugas operasionalkomputer di kantor partai Gerindra Kabupaten Pekalongan, kemudianterdakwa menganjurkan agar dibuatkan slip penarikan dana di BankJateng Kajen, tanpa melalui adanyatanda tangan saudara SLAMET RACHMANTO BIN SACHRONI sebagaisekretaris partai, dimana dalam setiap pencairan dana partai seharusnyaada tanda tangan Ketua partai dan Sekretaris Partai; Bahwa selanjutnya saudara NURHAYATI Bin CASRUN mengisi slippenarikan uang sejumlah Rp.25.783.000, (dua puluh lima juta tujuh ratusdelapan

Pekalongan tentang transaksikeuangan partai Gerindra Kab.

Pekalongan tentangtransaksi keuangan partai Gerindra Kab.

Pekalongan telah dibobol pencuri, termasuk berkasberkas dan buku rekening partai telah hilang diambil pencuri, sehinggadengan laporan polisi tersebut penerbitan buku rekening partai bisadilakukan, setelah mendapatkan bukti laporan polisi tentang kehilanganberkas dan buku rekening partai lalu terdakwa kembali menghubungiNURHAYATI Bin CASRUN seiaku wakil Sekretaris dan RAKHMAT BinCASHURI sebagai petugas operasional komputer di kantor partai GerindraKabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa menganjurkan

Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi: Dalam hal Partai Politik atauGabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRDpada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupatimaka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memilikikursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi;Bahwa penerapan Pasal 39 ayat (2) yang mengatur persyaratanmengusulkan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik danGabungan Partai Politik Pengusung tidak

Putusan Nomor 12 P/HUM/2020hanya mengatur kKewenangan pengusulannya melalui Partai Politikatau Gabungan Partai Politik Pengusung.

Karena Partai NasDem hanya memiliki 1kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, dulunya memiliki 3 kursi saatkoalisi partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkadadilaksanakan, maka posisi Partai Nasdem tidak lagi menjadi bagiandari koalisi, bahkan tidak diberikan hak untuk mengusulkan namacalon wakil bupati:8.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2020Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanismeoleh DPRD Provinsi atau DPRD Kahupaten/Kota berdasarkan usulan daripartai politik atau gabungan partai politik pengusung;d) Bahwa Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Periode 201 /72022 adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasionalDemokrat (Nasdem) dan Partai Hanura, sementara hasil pemilihan umumtahun 2019 perolehan kursi Partai Golkar sebanyak 7 kursi, PANsebanyak 3

kursi, Partai Nasdem 1 kursi dan partai Hanura tidakmemperoleh kursi di DPRD;e) Bahwa partai pengusung sebagaimana pada poin (d) di atas berhak untukmengusulkan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 20172022:Bahwa terkait dengan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi, partaipengusung telah menyampaikan usulan kepada Panitia Pemilihan WakilBupati Bekasi sehagai berikut:a.Surat DPP Partai Golkar Nomor R795/GOLKAR/VII/2019 tanggal 19Juli 2019 perihal Persetujuan Calon Pengganti Antar Waktu

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Para Penggugat diajukan ataudidaftarkan sebagai Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati TulangBawang periode 20122017, pada Komisi Pemilinan Umum KabupatenTulang Bawang (Tergugat) oleh beberapa partai politik yang bergabung dantergabung dalam koalisi partai dengan nama Koalisi Tulang Bawang Jaya,dengan menyerahkan surat pencalonan tertanggal 12 Juni 2012 (ModelBKWK.KPU Partai Politik) ;2.

Bahwa partai politik pendukung Para Penggugat adalah partai politik tingkatKabupaten Tulang Bawang, yaitu ;1). Partai Amanat Nasional (PAN) ;NPartai Persatuan Pembangunan (PPP) ;woPartai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBKy) ;Partai Bulan Bintang (PBB) ;oa AB).).).). Partai Pemuda Indonesia (PPI) ;). Partai Bintang Reformasi (PBR) ;). Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) ;). Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;).012oOo Oo N OoPartai Kedaulatan ;10).

Partai Persatuan Daerah (PPD) ;11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ;Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 38 K/TUN/201313). Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNUV) ;.

politikatau gabungan partai politik yang sudah mengajukan pasangan calon dansudah menanda tangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon,tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yangbersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partaipolitik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut telahdianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan ;Dengan demikian

DPC Partai Karya PerjuanganKabupaten Tulang Bawang 2. DPD Partai Amanat Nasional KabupatenTulang Bawang, dan 3.

M.A FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)25. M. FUAD SAFARI, S.Sos.I (PARTAI DEMOKRAT)26. H. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)27. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)28. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)29. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)30. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)31. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)32. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)33. ZULKIFLI 1.B (PARTAI DEMOKRAT)34. HARLINA (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)35.

BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)29. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)30. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)31. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)32. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)33. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)34. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)35. ZULKIFLI I.B (PARTAI DEMOKRAT)36. KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)37.

CEKMAN, SE (PARTAI HATI NURANI RAKYAT). DASWARMAN (PARTAI AMANAT NASIONAL). EDY SYAMS, SH (PARTAI AMANAT NASIONAL). EFRON PURBA,SH (PARTAI DAMAI SEJAHTERA). HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT). Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT). JUNEDI SINGARIMBUN, SE (PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)Drs.

FUAD SAFARI, S.Sos (PARTAI DEMOKRAT)32. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)33. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)34. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)35. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)36. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)37. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)38. KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)39. HARLINA FAHRI, SH (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)40. JEFRI BINTARA PARDEDE (PARTAI GOLONGAN KARYA)41. ABDUL RONI (PARTAI DEMOKRAT)42. Rts. FARIDA USMAN, SE.

FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)M. FUAD SAPARI, S.Sos. (PARTAI DEMOKRAT)BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)RIDWAN, SE (PARTAI DEMOKRAT)HARIZON, SE.,ME (PARTAI DEMOKRAT)Ir. PAULANDRE MARISI, SE (PARTAI DEMOKRAT)Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)MUSTAMAR, SE (PARTAI DEMOKRAT)JUMALI, SE (PARTAI DEMOKRAT)H. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)ZULKIFLI I.B (PARTAI DEMOKRAT)KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)Rts.

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI.

PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;

pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian ;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari ;(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam

(Termohon Kasasi in casu)menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuanketentuandalam Undangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.Undangundang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik).

Olehkarena Penjelasan Pasal 31 ayat (5) UU Partai Politik tidak memberikanpenjelasan mengenai maksud sifat final dan mengikat dalam putusanmahkamah partai, maka perlu dilakukan penafsiran untuk melihatmaksud pembuat UU Partai Politik dengan menggunakan penafsiranhistoris (wets historisch), yaitu melihat sejarah pembahasan terbentuknyaUU Partai Politik di DPR RI, khususnya yang terkait dengan mahkamahpartai dan putusannya.Bahwa sejarah pembahasan UU Partai Politik (khususnya mengenaimahkamah partai

Putusan Nomor 504 K/TUN/2015Bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga mengajukan surat Nomor557/VIl/DeplitLaw/GDP/DD/15 tanggal 6 Juli 2015 tentang Daftar AlatBukti Tambahan Terbanding Kedua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015;19.Bahwa dalam Risalah Panja UU Partai Politik tersebut, dapatlah diketahuimaksud pembuat UU Partai Politik mengenai mahkamah partai danputusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat, yaitu putusanmahkamah partai harus diterima dan telah

Putusan Nomor 504 K/TUN/2015UU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo dikaitkandengan penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi berupapengesahan kepengurusan partai politik setelah dikeluarkannya putusanmahkamah partai.27.Lebih lanjut, selain telah salah atau keliru dalam menerapkan ketentuanUU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo, MajelisHakim Banding malah memfokuskan atau hanya memperhatikanketentuan hukum pada Pasal 23 UU Partai Politik.

, Partai Hanura, PAN, dan PIB.

, apabila terdapat adanyadua atau lebih Kepengurusan Partai Politik di tingkatPusat.Bahwa di tingkat DPP Partai Demokrat tidak terdapat duaatau lebih Kepengurusan.

SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH yang diusung olehPartai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai PerjuanganIndonesia Baru dan Partai Hati Nurani Rakyat adalah sah.Selanjutnya pasangan calon Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA danYULISA BARAMULI, SH beserta 4 (empat) pasangan calon lainnyayaitu. : NETTY A.

wakti ituadalah saksi sampai pada tanggal 28 Mei 2010 dan sekarangmenjadi Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura di Minut ;Bahwa pendaftaran di KPU tanggal 24 Mei s/d 27 Mei 2010 jam12 malam ;Bahwa Partai Hanura mendukung SBY tetapi selanjutnya tidakdukung SBY lagi ;Bahwa Partai Hanura tidak mendukung SBY lagi karena padabulan Maret 2010 Partai Hanura hanya mendapat 2 (dua) kursisehingga berkoalisi dengn Partai PKPI dan Barnas' sehinggamenjadi 4 (empat) kursi dan mencapai 15 % dan pada awal Maret2010

Herry Rotinsulu danImanuel Pasulatan ,SE, Ak diusungoleh.......60oleh Partai pelopor, PPP,PKS,PBR, PNI Marhenis,Partai Merdeka, PPI, PIS,PNBK,PKP, Partai Buruh,sedangkan Pasangan Piet P.J.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Neon Box, Plank Kantor DPD,Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdem tersebut sehingga dapatdipergunakan lagi.e Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama merusak Neon Box,Plank Kantor DPD, Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdemtersebut sehingga dapat dipergunakan lagi.

plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem Kabupaten Bengkalismengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enam juta delapanratus ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkansemua keterangan saks1;2 KASRIADI Bin ABU KASIM

sebagaiyang menhentakhentakkan plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;e Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem KabupatenBengkalis mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enamjuta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan

Nasdemyang sudah dalam keadaan rusak; (satu) buah tiang kayu baleho yang sudah dalamkeadaan rusak; 2 (dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak; 2 (dua)helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari DPD Partai Nasdem Bengkalis maka sudah sepatutnyaterhadap barangbarang bukti ini dikembalikan kepada DPD Partai Nasdem Bengkalismelalui saksi Syarifuddin, SH Bin M.

(dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak.e 2 (dua) helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak.

Bahwa prosedur penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana bunyi Pasal32 ayat 1, 2 dan ayat 3 UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalahsebagai berikut : 1. Perselisihan Partai Politik diseiesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadiianatau di luar pengadiian.3.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai No. 0534/DPP02/1II/A.1/1/2002 Tentang TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTARWAKTU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA serta melanggar Pasal 28 UndangUndang Dasar 1945; 2).

PKB;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkan bahwaPemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukanmelalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secaraorganisatoris dan tidak bertentangan dengan AD, ART, putusan forumforum persmusyawaratan partai dan Peraturan Partai;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor : 0534/DPP O2/ll I/A.

PARTAI POLITIK YANG RELEVAN DENGAN GUGATANPERKARA INI :3.

SEMA Nomor :11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politikdisebutkan, bahwa pada prinsipnya untuk perkaraperkara yang sepertiitu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikanterlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya kelembaga/badan peradilan.

Bahwa Para Penggugat adalah Kader Partai Demokrat yang sahdidaerahnya masih masing;2. Bahwa selaku kader yang sah sebagaimana dimaksud dalam point 1,maka Para Penggugat melalui mekanisme yang diatur didalam ketentuan partai,masing masing telah terpilin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat di daerahnya masing masing;3.

Bahwa dalam Bagian Menimbang dari SK Pemberhentian tersebut, baikDPC Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan, DPC Partai Demokrat KabupatenNganjuk, dan DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, masingmasing tertuangyang pada pokoknya :Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTa. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur,tentang usulan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat;b.

tanpadasar alasan yang dapat dibenarkan sesuai AD/ART Partai (Pasal77 ayat a, angka (1), (2), dan (8) Anggaran Rumah Tangga PartaiDemokrat);Bahwa Proses PLT tidak melalui prosedur yang baku menurut AD/ART Partai.

DPP Partai Demokrat tidak pernah melakukanHalaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTverifikasi terhadap laporan DPD Partai Demokrat Provinsi JawaTimur yang telah membuat keputusan subjektif. Para Penggugattidak pernah dimintai pendapat dan tidak diberikan kesempatanmembela diri (Sesuai Pasal 7 ART Partai Demokrat).

ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal

Menyatakan Terdakwa TGK HASAN BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilukada memfitnah partai politik2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dalam masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan terdakwa dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap.3.

Pada saat terdakwa menyampaikankampanye pasangan nomor urut 2 tersebut dinadapan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pidie,terdakwa menyampaikan katakata yang memfitnah kepada Partai Aceh dengan katakata PartaiAceh ka dipublo 35 miliyar dan na kwitansi bak lon (Partai Aceh sudah dijual 35 miliar danada bukti sama saya), dan selanjutnya menyampaikan katakata lagi yang timbak moto AhmadManok awak Partai PA (yang menembak mobil Ahmad manok adalah orang Partai Aceh).Padahal terdakwa mengetahui melakukan

Bahwa didalam kampanye tersebut, terdakwa selaku juru kampanye dari pasangan nomorurut 2 telah menyampaikan fitnah terhadap Partai Aceh dengan katakata Partai Aceh kadipublo 35 miliar dan na kwitansi bak lon (partai aceh sudah dijual 35 miliar dan adabukti sama saya), dan terdakwa juga ada mengatakan dalam kampanye pada saat ituyang timbak moto Ahmad Manok awak Partai PA (yang menembak mobil AhmadManok adalah orang Partai Aceh).

Didalam kampanye nya terdakwa adamengeluarkan katakata Partai Aceh ka dipublo 35 miliar dan na kwitansi bak lon(partai aceh sudah dijual 35 miliar dan ada bukti sama saya), dan terdakwa juga adamengatakan dalam kampanye pada saat itu yang timbak moto Ahmad Manok awakPartai PA (yang menembak mobil Ahmad Manok adalah orang Partai Aceh).

Bahwa katakata terdakwa yang mengatakan Partai Aceh ka dipublo 35 miliar dan nakwitansi bak lon (partai aceh sudah dijual 35 miliar dan ada bukti sama saya) ada di menitke3, detik ke30 dengan durasi 15 detik. Dan katakata yang timbak moto Ahmad Manokawak Partai PA (yang menembak mobil Ahmad Manok adalah orang Partai Aceh) adadimenit ke8, detik ke20 dengan durasi 15 detik.

Aceh dengan katakata PartaiAceh ka dipublo 35 miliar dan na kwitansi bak lon (partai aceh sudah dijual 35 miliar dan adabukti sama saya), dan terdakwa juga ada mengatakan dalam kampanye pada saat itu yangtimbak moto Ahmad Manok awak Partai PA (yang menembak mobil Ahmad Manok adalahorang Partai Aceh).Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksisaksi dan Keterangan Terdakwadiperoleh fakata bahwa benar katakata terdakwa yang mengatakan Partai Aceh ka dipublo 35miliar dan na kwitansi bak lon (partai

No. 133 K/Pdt.SUS/201113.dengan anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai ataudengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggotapartai atau melanggar disiplin partai dan/atau mencemarkankehormatan dan nama baik partai" ;Ayat (2) "Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberiperingatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan PengurusPartai dimana ia terdaftar sebagai anggota.

yang menyangkut permasalahan internal Partai Politik ;.

No. 133 K/Pdt.SUS/2011merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebihdahulu. dalam forum internal partai sebelum mengajukannya kelembaga/badan peradilan.

Politik,berkaitan dengan suratsurat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalamtubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekainyaadalah urusan internal partai yang bersangkutan.

SALAH DALAM MENARIK PIHAK :1.Bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, yang ditarik sebagai pihakdalam perkara a quo adalah pribadi /person pengurus partai baik pribadipengurus DPC PKB Kabupaten Bojonegoro, DPW PKB Jawa Timurmaupun DPP PKB, padahal para pengurus dimaksud bertindak dalamkapasitasnya sebagai pengurus partai yakni PKB, bertindak untuk danatas nama serta mewakili partai/PKB yakni institusi PKB, bukan atasHal. 11 dari 21 hal. Put.

sesuaitingkatnya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;Ayat (11): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukandipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yangtelah diberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaandiri dalam rapat pleno Dewan Pengurus Partai, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;e Ayat (12): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai

yang dipilihsecara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yang telahdiberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaan diridalam forum permusyawaratan tertinggi Partai luar biasa atau forumpermusyawaratan tertinggi khusus Partai sesuai dengan tingkatannya, makaPersonalia Dewan Pengurus Partai yang bersangkutan dianggap telahmenerima keputusan pemberhentiannya ;6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2013 Kantor DPRD Kota Kedirimendapatkan demo dari Partai PDIP serta beberapa

satu persyaratan bakal calonAnggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yangmengharuskan menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu dengandibuktikan oleh kartu tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.Partai Politik Peserta Pemilu yang dimaksud UU No. 8 Tahun 2012tersebut adalah tentunya Partai Politik yang masuk verivikasi PemiluPeriode 2014 2019 Sedangkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud oleh Undangundang

Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra(ke dua Partai Politik tersebut adalah sebagai Partai Politik PesertaPemilu), malahan Pen Caleg an Para Penggugat/Para Pemohon PK justrumelaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan ayat (2) huruf i UUNo. 8 Tahun 2012.Judex Facti kilaf atau tidak melihat bahwasanya Partai KebangkitanNasional Ulama (PKNU) tidak masuk ferivikasi Pemilu 2014 sehinggaPKNU bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana yangdimaksud dan dikehendaki oleh UU

Perbedaaan yang sangat krusial adalah PKNUhanya berstatus sebagai Partai Politik periode Tahun 2009 2014 (tidakmasuk cakupan UU No.8 Tahun 2012) namun sebaliknya Partai Politikyang mencalonkan Para Penggugat/Para Pemohon PK sebagai calonlegislatif (PPP dan Partai Gerindra) adalah berstatus Partai Politik PesertaPemilu (sebagai Partai Politik periode Tahun 2014 2019) (berdasarkanverifikasi Pemilu 2014/cakupan UU No.8 Tahun 2012).Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat/ PemohonPK

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang menyatakan:(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnyadan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejakpendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota;(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarikcalonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangmencalonkan tidak dapat

partai politik lainnya.

Keputusan Pimpinan Partai Politik didasari Pasal 27UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangmenegaskan bahwa Pengambilan keputusan Partai Politik di setiaptingkatan dilakukan secara demokratis.

dan Dalamhal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarikHalaman 64 dari 78 halaman.

calon yangdiusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi;(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon WakilBupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani olehpara ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politikdi tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertaiSurat Keputusan masingmasing Pengurus Partai