• Putusan Nomor 250 K/TUN/2017Bahwa secara internal partai, Penggugat tidak pernah melanggaranggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai ataupun ketentuanketentuan yang ada di partai;Bahwa objek sengketa a quo jelas merupakan suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan olehDPP PDI Perjuangan sesual Surat Keputusan Nomor120/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 karena tidak mengindahkaninstruksi DPP PDI Perjuangan terkait Rekomendasi Calon Bupati dan WakilBupati Badung pada Pilkada serentak Tahun 2015, dan mendukung calonBupati dan Wakil Bupati dari partai lain, adalah nyatanyata merupakanpermasalahan internal partai, sudah seharusnya Penggugat menyelesaikanterlebin dahulu di internal partai, bukan malah menggugat KeputusanTergugat

  yang dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, diatur sebagai berikut:(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain

  Perubaan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, ditegaskan sebagai berikut:Halaman 8 dari 28 halaman.

  Putusan Nomor 250 K/TUN/2017Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diatur sebagai berikut:(3) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Kemudian

• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGU-NAN (DPP-PPP) dalam hal ini diwakili KETUA UMUM SURYADHARMA ALI, DAN SEKRETARIS JENDERAL H.M. ROMAHURMUZIY, DKK

  Ali Jabbar Napitupulu;Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus partai Penggugat dengan dedikasiyang tinggi telah berbakti kepada partai dan selalu berperan aktif pada setiap kegiatanyang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunan khususnya untuk wilayah Langkat;Bahwa Penggugat juga berperan aktif untuk membesarkan partai di kalanganmasyarakat maupun konstituen partai, dengan banyak mensosialisasikan kebijakankebijakan partai maupun kegiatan kegiatan partai untuk kepentingan masyarakatkhususnya masyarakat

  dandengan sepenuh hati mensosialisasikan kebijakankebijakan partai baik di Dewan itusendiri maupun di masyarakat luas;Hal. 2 dari 36 hal.

  :Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, danAyat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik;Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskanmengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain:1 Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP (Pasal

  Abdul Gani dari Jabatannya SebagaiWakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;Bahwa di dalam gugatan a quo, tidak satu pun dalil Penggugat yangmenerangkan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu melaluiMahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun2011.

  Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011.Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pokokgugatannya telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai padahal pokok gugatandalam perkara a quo adalah perselisihan partai politik in casu gugatan pelanggaranterhadap hak anggota partai politik (Penggugat) oleh partai politik (DPD Partai AmanatNasional Cabang Trenggalek) sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk yang belumsaatnya (premature) diajukan ke pengadilan

• yang bersumberdari Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 dan Pasal33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;Bahwa prosedur Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimanabunyi Pasal 32 ayat (1), (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :1.

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah untukmufakat ;2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, Penyelesaian Perselisihan Partai Politik ditempuh melaluipengadilan atau di luar pengadilan ;3.

  nyatanyata perbuatan yangbertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkanbahwa Pemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanyadapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkanalasanalasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan denganAD, ART, putusan forumforum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKBNomor 0534

  dahulu) dalam forum internal partai sebelummengajukannya ke lembaga/badan peradilan.

  No. 570 K/Pdt.SUS/2010 3.3.3.4.Jabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, disebutkan bahwaPersonalia Dewan Pengurus Partai bisa diberhentikan karena :a. Tidak aktif selama enam bulan ;b. Jelasjelas melanggar AD/ART Partai ;c.

• Pencalonan, huruf h sebagaiyang dimaksud pada angka III.2, maka pada tanggal 11 Januari 2013, yangmerupakan jadwal waktu selesainya tahapan pendaftaran bakal pasangancalon yang diajukan oleh partai Politik atau gabungan partai politik, telahdidaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik, masingmasing :No. Nama Partai1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Des Partai Bulan Bintang (PBB)3. Partai Kedaulatan (PK)4.

  Nama Partai Perolehan Jumlahsuara Kursi1. Partai Hati Nurani Rakyat 8950 3(NAHURA)2. Partai Bulan Bintang (PBB) 2156 1ie Partai Kedaulatan (PK) 4172 14.

  Pengurus DPD Partai HANURA Propinsi SulawesiSelatan waktu itu; Bahwa...39 Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon yang menjadi perhatian dan fokusutama penilaian adalah adanya suatu Surat Pencalonan dari Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politikatau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.Sebagaimana ketentuan ini ditegaskan

  dalam Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3)Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, tersebut sebagai berikut : Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangancalon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWKKPU PARTAIPOLITIK) beserta lampirannya yang ditandalangani oleh pimpinan partai politikatau para pimpinan partai politik yang bergabung; Pimpinan partai politik sebagaimana dimakud pada ayat (1) terdirr dari Ketuadan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan

  Sinjai sebagai pasangancalon dengan mendasarkan pada SURAT PENCALONAN Gabungan Partai Politik,yaitu Partai GOLKAR yang ditandatangani oleh masingmasing Ketua danSekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai serta Partai HANURA yangditandatangani oleh unsur pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yangmenjabat saat itu, yaitu Sdr. MUH. IDRIS, SE. (selaku Ketua DPC) dan Sdr.IRWAN, S.Pd.

• ,terkait dengan Pernyataan Kehendak dari seorang Anggota Partai, olehkarena seorang Anggota Partai dan Kader Partai terlebihlebih apabilaAnggota Partai dan Kader Partai itu juga adalah seorang Anggota DPRDmaka disitu melekat sejumlah hak dan kewajiban secara timbal balik bukansaja melekat antara hak dan kewajiban sebagai Anggota Partai dan KaderPartai terhadap Partai Politik sebagai induk organisasinya, akan tetapi jugamelekat Hak dan Kewajiban dari seorang Anggota Partai dan Kader Partaisebagai

  PKB maupun DPP.PKB. mengabaikan Proses Pemberhentian melalui MAHKAMAH PARTAIPOLITIK, sehingga dengan demikian Pemberhentian PENGGUGAT darikeanggotaan Partai PKB menjadi belum memenuhi syarat yuridis formildan materil Pemberhentian Keanggotaan Partai Politik, karenamengundurkan diri oleh seseorang Anggota Partai yang adalah Kader Partaisekaligus Anggota DPRD adalah salah satu alasan pemberhentianseseorang dari Keanggotaan Partai Politik.

  Surat Pernyataan PengunduranDiri dari keanggotaan sebuah Partai Politik merupakan syarat yangdiperlukan oleh Instansi lain yaitu KPU di dalam memproses seoranganggota Partai Politik yang pindah partai untuk menjadi Calon Legislatif diPartai Politik lain, sementara Surat Keputusan Pemberhentian KeanggotaanPartai Politik seorang Anggota Partai asal adalah sebuah syarat yang mutlakdiperlukan ketika seorang Anggota Partai yang adalah Anggota DPR/DPRDakan diberhentikan dari Keanggotaan di Fraksi Partai

  PKB yangperan dan fungsinya sebagai lembaga Peradilan Internal Partai untukmemproses segala hal mengenai Kepengurusan, keanggotaan danPemberhentian Keanggotaan seseorang Anggota Partai, Kader Partai bahkananggota DPRD dari DPW. PKB PROVINSI dan Kabupaten/Kotasekalipun ; Bahwa oleh karena tindakan DPP. PKB dan DPW.

  PKB, maka tindakantersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dikualifikasisebagai Perselisihan Partai Politik Tentang Keanggotaan Partai PKBdengan PENGGUGAT ; Bahwa sebagai Anggota Partai dan Kader Partai dari PKB pada waktu itu,maka ketika DPP. PKB dan DPW. PKB PROVINSI LAMPUNG menerimaSurat Pernyataan Pengunduran Diri dari PENGGUGAT, seharusnyaPENGGUGAT diberikan ruang dan waktu yang cukup melaluiMAHKAMAH PARTAIT POLITIK untuk memberikan pertanggung jawabankepada DPP. PKB dan DPW.

• Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019;

dikembalikan kepada Saksi ABDUL ZAINUDIN TANGGI IRIRWANAS;

• 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus

  Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi

  Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

dikembalikan kepada Terdakwa BAGUNA PALISOA;

5.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;b. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;c. Juru Kampanye;d. Orang seorang; dane. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemiluanggota DPRD Kabupaten/Kota;Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOAselaku Ketua DPC Partai HANURA Kab. Fakfak yang juga Ketua TimKampanye Partai HANURA Kab.

La Abdul Rahim, DPC partai,partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa bantuan dari partai berupa bahan makanan, sedangkan Terdakwamemberikan bahan makanan dan menyewa kursi sebanyak 300 (tiga ratus)buah, dan kesemuanya akan dipertanggungjawabkan;Bahwa sound system yang digunakan adalah milik DPC Partai HANURA;Bahwa peserta kampanye berjumlah antara 100 (seratus) sampai dengan300 (tiga ratus) orang, Sesuai dengan ijin ke Polres;Bahwa yang memasak adalah pihak keluarga Saksi

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dari Partai HANURA, DPCpartal, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, sekaligus Ketua TimKampanye Partai HANURA, juga masih aktif sebagai Anggota DPRDKabupaten Fakfak;Bahwa Terdakwa juga adalah calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilutahun 2019, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga);Bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, serta penyampaian visi danmisi partal;Bahwa yang pertama

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dariPartai HANURA, DPC partai, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPCPartai HANURA;Menimbang, bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, sertapenyampaian visi dan misi partai;Menimbang, bahwa yang pertama berorasi adalah Saksi Drs. La AbdulRahim.

• Ketua Umum DPP PDS,sementara dalam aturan internal organisasi Partai Damai Sejahtera tidakmengenal istilah PLH.

  STh telah terdaftarsebagai calon tetap di Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kaltim 6. Sdr. ArtvaFathra Martin. SE. telah terdaftar sebagai calon tetap di Partai Hanura DaerahPemilihan Kaltim 5. Sdri. MM Rini Puspa Nereng Ssos telah terdaftar sebagaicalon tetap di Partai Hanura Daerah Pemilihan Kaltim 3.

  Bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memiliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera ( MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNo.00I/SKDPP PDS/TI/2013 tanggal 09 Februari 2013 Tentang PengangkatanPersonalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menangani danmenyelesaian sengketa di nternal Partai Damai Sejahtera (PDS). (vide BuktiP5) ;9.

  politik sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memilliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera (MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNomor : 001/SKDPP PDS/II/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Personalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menanganidan menyelesaikan sengketa di internal Partai Damai Sejahtera

  ebahwa pada pasal 32 ayat (1) UndangUndang tersebut disebutkan, PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ;bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik (vide pasal 32 ayat 2 ) ;bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

• Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian PerselisihnanInternal Partai terkait dengan sengketa antar caleg dalam Pemilu 2014 keMahkamah Partai Demokrat yang terdaftar dengan Nomor Perkara No. 250/DPPPHPU/2014 tertanggal 25 Juli 2014.2. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan perselisihan internalpartai terkait dengan sengketa caleg dalam Pemilu 2014 tersebut dalamPutusannya No. 250/DPP PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014.3.

  Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai No. 250/DPPPHPU/2014 tertanggal16 September 2014, para pihak yang bersengketa tidak mengajukan upayahukum lain ke pengadilan sehingga sesuai ketentuan Pasal 3233 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), Putusan Mahkamah Partaitersebut telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan oleh partai politiksesuai tingkatannya.4.

  Bahwa berdasarkan Surat keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 5Tahun 2014 tentang perubahan atas surat Keputusan Dewan Kehormatan nomor2 tahun 2014 tentang Pedoman penyelesaian perselisihan hasil hasil pemilinanumum calon legislatif Partai Demokrat tahun 2014.Dalam Bab XI tentang Pelaksanaan Putusan dalam Pasal 17 berbuny) ;a. Putusan Hakim Mahkamah Wajib dilaksanakan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan.b.

  Apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan Putusan sebagaimanadiatur ayat (1) di atas, maka DPP Partai Demokrat telah menyerahkankewenangannya untuk melaksanakan Putusan kepada Dewan PimpinanDaerah (DPD ) Partai Demokrat atau kepada Dewan Pimpinan Cabang(DPC ) Partai Demokrat.5.

  Gowa dari Partai Demokrat yangditujukan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak Memproses dan tidakmelaksanakan sesuai Undang Undang.14.

• ASWIN HASAN, logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan logo DPR-RI, TTD IRINE YUSIANA ROBA PUTRI dan 2(dua) buah kartu citra diri calon Anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara a.n. IRINE YUSIANA ROBA PUTRI dan Calon Anggota DPD-RI Dapil Maluku Utara a.n. Ir.NAMTO ROBA SH. (dikembalikan kepada saksi aswin hasan) ;

2. 1(satu) lembar Piagam Program Indonesia Pintar a.n.

RAHAYU ALIEF, logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan logo DPR-RI, TTD IRINE YUSIANA ROBA PUTRI 1(satu) lembar Stiker citra diri (kampanye) calon anggota DPR-RI a.n.IRINE YUSIANA ROBA PUTRI nomor urut 1 dan calon anggota DPRD Kab.Halut a.n. SOEPARDHY DS. RAUF nomor urut 2, dengan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

(dikembalikan kepada saksi rahayu alief) ;

3. 2 (dua) buah Kalender 2019 citra diri (kampanye) calon anggota DPR-RI a.n.IRINE YUSIANA ROBA PUTRI nomor urut 1 dengan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

4. 2 dua) buah sendok plastik warna putih merk Hoya, terdapat citra diri (kampanye) calon anggota DPR-RI a.n.IRINE YUSIANA ROBA PUTRI nomor urut 1 dengan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

ALDI TOBUKU, logo Partai Demokrasi

Hal 2 petikan Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan logo DPR-RI, TTD IRINE YUSIANA ROBA PUTRI dan 2(dua) buah kartu citra diri calon Anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara a.n. IRINE YUSIANA ROBA PUTRI dan Calon Anggota DPD-RI Dapil Maluku Utara a.n. Ir.NAMTO ROBA SH.

SITNA DODUNGO, logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan logo DPR-RI, TTD IRINE YUSIANA ROBA PUTRI. (dikembalikan kepada saksi sitna dodungo) ;

9. 2 (dua) lembar Stiker citra diri (kampanye) calon anggota DPR-RI a.n.IRINE YUSIANA ROBA PUTRI nomor urut 1 dan calon anggota DPRD Kab.Halut a.n. SOEPARDHY DS. RAUF nomor urut 2, dengan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

PDIPdan logo DPRRI dan 1 (satu) lembar stiker yang di dalamnya terdapat gambar dirinyasebagai Caleg (Calon legislatif) Kab Halut Dapil II nomor urut 2 dari partai PDIP danGambar Caleg DPRRI wilayah Maluku Utara sdri IRENE YUSIANA ROBA PUTRI darinomor urut 1 dari partai PDIP kemudian setelah terdakwa memberikan piagam tersebutterdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saya juga bacalon, yang penting salingpengertian dengan maksud agar pada tanggal 17 April 2019 pada saat pemilihan umumsaksi memilih

Halut a.n Soepardhy D.S Raufnomor urut2 dengan logo partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; 2 (dua) buah kalender 2019 citra diri (kampanye) calon angota DPRRI a.n IrineYustiana Roba Putri nomor urut 1 dengan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; 2 (dua) buah sendok plastik warna putih merk Hoya, terdapat citra diri (kampanye) calonangota DPRRI a.n Irine Yustiana Roba Putri nomor urut 1 dengan logo PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan ;Y 1 (satu) lembr Surat Penyerahan Beasiswa Program Indonesia

Maka dapat dikatakan bahwa terdakwa SOEPARDHY D.S RAUF alias UDA telahmenggunakan Fasilitas Pemerintah yakni Program Indonesia Pintar (PIP) pada saatberkampanye.Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (27) UU RI Nomor 7 Tahun 2017: Peserta Pemiluadalah partai politik untuk pemilu anggota DPR,Angoota DPRD Provinsi, Anggota DPRD17Kabupaten/Kota dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partaipolitik untuk pemilu Presiden dan wakil presiden ;Menimbang bahwa, terdakwa melakukan masalah

RAUF nomor urut 2, dengan logo Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan. (dikembalikan kepada saksi rahayu alief) ;3. 2 (dua) buah Kalender 2019 citra diri (kampanye) calon anggota DPRRI a.n.RINEYUSIANA ROBA PUTRI nomor urut 1 dengan logo Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan ;224. 2 dua) buah sendok plastik warna putih merk Hoya, terdapat citra diri (kampanye)calon anggota DPRRI a.n.IRINE YUSIANA ROBA PUTRI nomor urut 1 dengan logoPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

SITNA DODUNGO, logo Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan dan logo DPRRI, TTD IRINE YUSIANA ROBA PUTRI.(dikembalikan kepada saksi sitna dodungo) ;9. 2 (dua) lembar Stiker citra diri (kampanye) calon anggota DPRRI an.IRINEYUSIANA ROBA PUTRI nomor urut 1 dan calon anggota DPRD Kab.Halut a.n.SOEPARDHY DS. RAUF nomor urut 2, dengan logo Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan. (dirampas untuk dimusnahkan) ;5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.

• menerbitkan Surat KeputusanMahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPPHPU/2014 tanggal 16September 2016, dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun2014 antara Sdr.

  partai tidaktercapal, kecuali berkenaan dengan kepengurusan,penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengadilisengketainternal Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPHalaman 5 dari 15 halaman.

  Putusan Nomor 395 K/TUN/2017PHPU/2014 telah bertindak melampaui kewenangannya danpengambilan keputusan tidak dilakukan dalam mekanisme yang benar.Bahwa Tergugat yang berstatus Terlapor dalam perkara ini tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau untuk melakukanpembelaan diri sebagaimana tata cara pembelaan diri yang telahdiatur dalam AD/ART Partai Demokrat; Bahwa Partai Demokrat telah mengatur mekanisme pemberhentiananggota Partai Demokrat sesuai dengan ART Partai Demokrat Pasal 8yang mengatur

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2).

  Putusan Nomor 395 K/TUN/2017Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari Pimpinan Partai Setingkatnya.Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkanusulan dari Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRDKabupaten/Kota diteruskan oleh Surat Pemberhentiandari DewanPimpinan Pusat Partai yang bersangkutan dalam

• No. 207K/TUN/2011dukungan suara sah dari Gabungan Partai PendukungPenggugat adalah sebanyak 17.237 (15,57%) yaitu yangberasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) : 93686suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) : 1046suara Partai Kedaulatan : 1572suara Partai Buruh : 1984suara Partai Pelopor : 837 suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia =: 987suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 1476suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) : 865suara Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) : 2038suara

  Partai Bintang Reformasi (PBR) : 2746suara.

  Karenanya,bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik PenyelenggaraPemilihan Umum;Id; Bahwa pada tanggal 7 September 2010, Tergugatmengundang Para Penggugat bertempat di Hotel Matoa,dan dalam undangan, diminta kepada Pengurus Partaiagar membawa SK Pengurus maupun AD/ART Partai untukdiverifikasi namun dalam pertemuan tersebut Tergugattidak membaca/mempelajari AD/ART Partai Politiktentang siapa yang berhak menetapkan susunan PengurusPartai Politilk pengusung

  Sebaliknya Tergugat' tetapmelanjutkan Verifikasi terhadap dukungan PartaiPendukung yang mengusung Para Penggugat denganmemindahkan empat Partai masingmasing Partai GerakanIndonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, PartaiPelopor dan Partai PPRN kepada pasangan ThobiasSolossa dan Haryanto, SH. tanpa mempelajari ataumembaca AD/ART partai yang diminta waktu itu. Hal inibertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik PenyelenggaraPemilihan Umum;19.

  Sehingga Tergugatmenjalankan sesuai amar Putusan dengan melakukanVerifikasi Ulang terhadap dukungan Partai yangmengusung Para Penggugat adalah tindakan melawan hukumkarena dalam amar Putusan Perkara Nomor25/G/2010/PTUN JPR tanggal 29 ~~ Juli 2010. Tidakmemerintahkan Tergugat untuk melakukan Verifikasiulang;27.

• , bersama dengan bendahara bertanggungjawab atas seluruhpembiayaan operasional organisasi dan kegiatan partai;e Bahwa sumber dana yang didapat sesuai AD/ART partai adalah berasal dariiuran anggota partai, sumbangan yang tidak mengikat dari donator partai,bantuan parpol, subsidi dari DPD atau DPP yang bersifat incidental / sesuaidengan kepentingannya;e Bahwa dalam pelaksanaan keuangan partai ternyata terdapat penyimpanganyang dilakukan terdakwa antara lain pertama : adanya bingkisan hari Rayabantuan

  ;Bahwa mekanisme keuangan di partai, semua kegiatan keluar masuknyakeuangan melalui bendahara, tetapi penggunaan keuangan terserah pada ketua,yang penting ketua bertanggung lawab ;Bahwa kerugian partai dengan adanya indikasi penyelewengan tersebut adalahsebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa yang harus bertanggung jawab tentang keuangan partai sesuai denganAD / ART partai, adalah ketua bertanggung jawab penuh tentang penggunaankeuangan partai ;Bahwa benar saksi

  dan bertanggungjawab dalam mengelolasystem keuangan dan perbendaharaan partai " ;Bahwa dari bunyi AD / ART partai tersebut, berarti ketua partai yangbertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan partai;Bahwa ada upaya klarifikasi terhadap laporan keuangan tersebut kepadaketuanya bahkan terakhir pada tanggal 5 April 2009, dan ketua menjawab "ya"terhadap klarifikasi tersebut ;Bahwa dengan "ya" nya tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan partai ;Bahwa Ketua

  setiap ada pemasukan / pengeluaran uang selalu saksi catat dalamharian ;Bahwa terdakwa tanda tangan di kuitansi karena kapasitasnya sebagai ketuafraksi ;Bahwa mekanisme partai terhadap penerimaan sumbangan termasuk sumberdana, seharusnya melalui bendahara partai ;Bahwa setiap ada kegiatan partai yang membentuk panitia adalah penguruspartai dengan terlebih dulu di rapatkan ;Bahwa benar setiap ada kegiatan partai, kegiatan keuangan harus melaluibendahara partai ;Bahwa laporan keuangan / neraca yang

  Toni ;Bahwa sebelum Joko Supriyanto, yang jadi ketua partai Sdr.

• atau menyangkut atau berhubungandengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilanmenyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (NietOnvankelijk verklaard).Bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanUndangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan : 1 Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimanadiatur didalam AD dan ART ;2 Penyelesaian perselisihan internal partai

  tidak dapat diterima (NietOnvankelijk verklaard). 272 2222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnB Gugatan Penggugat PrematurBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiktegas dinyatakan bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur didalam AD dan ART melalui suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik

  Politik, dalamPasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.

  ).~ 27722 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanUndangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :1Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimanadiatur didalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentukoleh partai politik.Bahwa

  Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiktegas dinyatakan bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur didalam AD dan ART melalui suatu mahkamah Partai Politik24atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

• , dan/atau Walikota dan Walikota berbunyi :Dalam mendaftarkan bakal Pasangan calon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) Partai Politik atau gabungan partai politikwajib memenuhi persyaratan :halaman 18 dari 30 halaman.

  Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.(6) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuanPasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politiktingkat pusat;(c) dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimanadimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan PasanganCalon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yangmemperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilankeputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;(d) menyertakan Keputusan

  ,M.Hum yang berupa mandat dari DPP Partai Hanurahalaman 21 dari 30 halaman.

  yang berbunyi :Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politiktingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota,pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politikatau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat;Pasal 39 ayat (2) PKPU No. 3 tahun 2017 jelas menjelaskan bahwa DPPHanura hanya dapat melakukan pendaftaran bakal

  Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor35/BA/B15//2018 tentang Penolakan Berkas Pendaftaran BakalPasangan Calon Drs.Bartholomeus J.Paragaye dan RonnyElopere,S.lp.M.Kp yang diusung Partai Gerindra dan Partai Hanura;3.

• Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Legislatif di DPRDKabupaten Kampar, sebagai seorang kader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Penggugat selalu menjaga marwah partai dengan baik terutamakepada konstituen dan kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) secara berkesinambungan, hubungan mana dilakukandengan selalu menjalin silaturrahmi dan komunikasi antar sesamakader Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan juga hubungan denganpara pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) baik

  YANT selaku Ketua Umum Partai DewanPimpinan Pusat dan TEDI BUDIMAN, SE sebagai Wakil SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)DPRD Kampar.

  Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik Asal;Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat jelas Para Tergugat tidak memilikihak dan wewenang untuk mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat, karena Para Tergugat bukanlah Pengurus Partai PPRN yang SAH secarahukum12.

  Bahwa Saudara tidak lagi Anggota PPRN atas dasar butir (satu) dan hal tersebuttelah terbukti dengan dengan pengumuman KPU Kabupaten Kampar sebagauDaftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Kampar untuk periode 20142019dari Partai Demokratl sebagaiamana terse but dalam BBS pada KPU danmengacu. kepada keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/ PPU/TX/2013, UU No: 2 Tahun 2011 danketentuan hukum terkait partai politik..

  (PAW) atas keterwakilan DPRD Kabupaten Kampar dari PPRNsesuai ketentuan aturan partai da ketentuan UndangUndang terkait partaipolitik.3.3. Saudara Hefrijon telah membuktikan, bahwa saudara bukan anggota PPRNdan tidak berhak atas keterwakilan DPRD Kab. Kampar dari PPRN Ssebagaimana tersebut dalam BB5, DCT KPU Kab. Kampar dari Partai DemokratKabupaten Kampar.3.4. Saudara Hefrijon telah melanggar AD/ART PPRN, UU Nomor 8, Tahun2011 Dan Undang undang terkait Partai Politik4.

• /Kota Desa Sumberker daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor2 dimana perolehan suara sah Partai Politik dan Calon yangtermuat dalam lampiran Model C 1 DPRD Kab./Kota DesaSumberker, Daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor 2 harus samadengan rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suaraCalon pada Model D1 DPRD Kab.

  yang diutus olehpartai PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian

  PAN sedangkan pada Partai PDI Perjuangansaksi tahu setelah melihat Format D1 pada hari Minggu malam tanggal20 April 2014, namun pada saat itu saksi melihat hasil suara dari PartaiPAN sudah kembali normal sedangkan untuk Partai PDI Perjuanganmasih tidak sesuai;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakanyang Terdakwa ketahui hanya perubahan perhitungan suara dari Partai PDIPerjuangan sedangkan dari Partai PAN, Terdakwa tidak tahu;3.AGUS NARAHA, yang dibacakan di persidangan pada

  menyurat kePanwas Kabupaten;e Bahwa yang dirugikan dengan adanya perubahan hasil suara tersebutadalah Partai karena hasil suara yang ada di partai sudah berkurang danyang diuntungkan adalah salah satu calon legeslatif yang mendapatpenambahan suara;Menimbang, bahwa terhadap ' keterangan saksi, Terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 16.00 WITsaat penghitungan

  suara di tingkat Desa Sumberker, Terdakwamerubah hasil penghitungan suara di TPS yang tercantum dalamformat C1 dengan cara menambah suara yang diperoleh oleh calonanggota legislatif nomor urut 3 (tiga) dari partai PDI Perjuangan atasnama Yeheskiel Randongkir yang diambil dari suara yang diperoleholeh calon anggota legislatif nomor urut 4 (empat) dari Partai yangsama yaitu Cristine Randongkir dan dituangkan dalam format D1;Bahwa format C1 adalah hasil perolehan suara pada TPS sedangkanformat D1 adalah

• Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, dikembalikan kepada saksi Chofiyah, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1.

  JALIL yang rumahnya dipakai sebagai Posko PartaiDemokrat yang rencananya akan dipergunakan sebagai atribut mengikutikampanye Partai Demokrat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen akan tetapi sudahhabis sehingga kemudian oleh Sdr.

  Jalil untuk meminta kaos partai Demokrat,dan karena di tempat P. Jalil kKehabisan stok kaos, makaoleh P. Jalil saksi bersama Bu Inung disarankan pergi kerumah terdakwa Dodik Herdianto di JI.

  ABS PrawirodirjoPts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ10RT.01 RW.04 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang ;Bahwa sesampai di rumah terdakwa saksi berdua diberikaos partai demokrat sebanyak 30 buah, lalu saksi mintasticker dan pamit pulang, akan tetapi oleh terdakwa saksiberdua disuruh menunggu sebentar dan diberi uang sebesarRp. 600.000, untuk dibagikan dan katanya untuk uangtransport ;Bahwa saksi mau diajak mengambil kaos oleh Bu Inungkarena saksi ingin menghadiri kampanye partai demokrat

  ;Bahwa benar kaos partai Demokrat dan uang penggantitransport tersebut berasal dari DPP Partai Demokratyang diberikan kepada masyarakat yang mengikutikampanye melalui para caleg partai Demokrat dan parapengurus partai ;Pts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ16e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa benar dari DPP Partai

  Bu Inung dengan maksud sebagai biaya penggantitransport ;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa kaos partai Demokrat dan uang yang dibagikanterdakwa kepada masyarakat yang akan mengikutikampanye pemilu semuanya berasal dari DPP PartaiDemokrat, sedangkan sticker berasal dari terdakwa ;mennnnen Menimbang, bahwa

• PUTUSANNomor 101 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.

  CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);TOHADI, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Keempatnya dalam jabatannya berkedudukan hukum di Jalan Kramat VINomor 8 Jakarta Pusat;5K.H. UBAIDILLAH FAQIH, selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Timur;K.H.

  ., selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H. MOCH. ARIF JUNAIDY, S.H., selaku Ketua Dewan TanfidzDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H.

  Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jawa Timur sebagai Tergugat VI, H. Moch. ArifJunaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU)Jawa Timur sebagai Tergugat VII;e =H. Hidayat, M.SI.

  Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) JawaTimur sebagai Tergugat VI;e H. Moch. Arif Junaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) Jawa Timur,sebagai Tergugat VII. H.

• Amin bersamaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangikantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersamasama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tuaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkanMunaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah)datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengansalah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh CabangTakengon menuju

  ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

  No. 707 K/PID/2015Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasandan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massatersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA darimasyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3) yang telah diputuskan olehsaksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh WilayahKabupaten Aceh Tengah;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

  menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

• yang akan duduk sebagai anggota dewantersebut saudara SARJONO ternyata bermasalah sehingga diberhentikan darianggota dan kepengurusan partai dan tidak bisa duduk sebagai anggota dewandari perwakilan partai PKPI.Bahwa saudara SARJONO yang memperoleh suara urutan pertama terbanyakdan saudara B.

  Penggugat tanpa bukti yaitu memfitnah Penggugat pada awal Mel2014 kepada Ketua Partai PKPI DPD tingkat provinsi dan menurut fitnahTergugat tersebut, Penggugat ada menjual suara ke partai lain, sehinggaPenggugat oleh pengurus DPD Partai PKPI tingkat provinsi melaporkan ketingkat pusat di Jakarta dan kemudian oleh pimpinan partai tingkat pusatPenggugat diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2014 dari kepengurusan partaldan juga dari keanggotaan partai.Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G

  dari perwakilan partai PKPI daerah pemilinan Landak IIkarena Penggugat sesuai dengan aturan partai dan KPU yang manaPenggugat memperoleh suara dengan urutan ketiga yang terbanyaksedangkan urutan yang pertama, kedua bermasalan dan seharusnyaPenggugat lah untuk jatah yang satu orang yang berhak untuk duduk sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat perwakilan Partai PKPI dari daerahpemilinan Landak Il Kab.

  oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa Penggugat diFitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Tergugat memfitnah Penggugat menjual suara kepada partai lainsaksi diberi tahu oleh penggugat; Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat danTergugat: Bahwa saksi tidak tahu kejadian sebenarnya dan kerugian yang dialamiPenggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan; Bahwa saksi tidak

  menjadi anggota Dewan disebabkan Penggugat diFitnah oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa penggugat difitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Penggugat difitnan oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa saksi sebagai pengawas pemilu Desa maka saksi tahu Penggugatsebagai Caleg dari partai PKPI; Bahwa saksi juga sebagai pengurus Adat saat Penggugat melaporkan