• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),beralamat di Jl Warung Buneit Raya No.17 Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ..................ce eee TERGUGAT I;2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTASURABAYA ; beralamat di Jl. Karimata No. 18 Surabaya. Selanjutnya disebutSo Oo) TERGUGAT II;3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TIMUR ;beralamat di Jl Darmo Kali No. 5 C Surabaya.

  Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/007/1/2007 yang ditandatangani oleh Soetrisno Bachir selaku Ketua Umum danZulkifi Hasan Selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN memutuskan : menetapkan pertamaMemberhentikan Tetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional. Keduaterhitung sejak tanggal penetapan SK in. DPP PAN menyatakan :a. Mencabut Hak Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;b.

  Membebaskan Penggugat dari seluruh tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;c. Memberhentikan Penggugat dari seluruh jabatannya baik di dalam Partai AmanatNasional maupun jabatan di luar partai yang kaitannya dengan posisinya sebagaianggota PAN ;d. Merecall atau menarik kembali Penggugat dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kota Surabaya dari Partai Amanat Nasional ;e.

  Amanat Nasional adalahbertentangan dengan hukum, Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,sehingga tidak sah menurut hukum ;Membatalkan SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tertanggal 17 Januari2007 tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;Memerintahkan kepada :a.

  Fotocopy SK DPP PAN No.PAN/A/KPTS/KUSJ/007/1/2007 tentang pemberhentiantetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional, bertanda P1 ;2. Fotocopy AD/ART PAN, bertanda P2 ;3.

• ,M.Kom
  Tergugat:
  1.AHMAD SYAIKHU (Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS)
  2.ABOE BAKAR ALHABSY (Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejehtera (PKS)
  3.DEDI KURNIADI (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur)
  4.ABDUL WAHAB SYAHRANI (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur)
  5.DIMYATI MUSTHOFA, S.Hut (Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD PKS) Kota Samarinda)
  6.ISMAIL LATISI, S.Pd (Sekretaris Dewan

• Sinambela S.IP masih terkait dengan Partai PeduliRakyat Nasional (PPRN) berdasarkan fakta dan kronologis berikut ini ; 1 PENGGUGAT (Brigjend TNI (Purn) Tarida H Sinambela S.IP.) adalah salahseorang pendiri dan pemrakarsa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ; PENGGUGAT adalah deklarator Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Hotel Shangrila Jakarta ;PENGGUGAT adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiPeduli Rakyat Nasional (PPRN) berdasarkan akta Pendirian Partai PeduliRakyat Nasional (

  ;Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), karena Penggugat telah berselisih dengan pengurusPartai Peduli Rakyat Nasional, sehingga seharusnya penggugat menggugatpengurus Partai Peduli Rakyat Nasional yang diketuai oleh H.

  M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April2008 (SK yang pertama (I) PPRN) ; 34Bahwa, apabila suatu partai politik belum sah sebagai badan hukummaka yang memiliki hak dan kewenangan tertinggi adalah para pendiriPartai dan oleh karena itu semua keputusan pada partai tersebut adaditangan para pendiri dan pada bulan November 2007 telah diadakanrapat pendiri Partai PPRN di Parapat, Sumatera Utara yang telahmengambil keputusan yaitu melakukan perubahan AD/ART partai danmengangkat Amelia A.

  dari 90% dihadiri oleh Pendiri Partai =; 40Bahwa, pada rapat pendiri Partai yang dilakukan telah memperolehkeputusan yaitu perubahan AD/ART PPRN dan pergantianpengurus DPPPPRN dan yang terpilih sebagai Ketua Umumadalah Amelia A.

  19 Januari 2012antara DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Lawan MenteriHukum Dan HAM RJ dan Ir.

• Bahwaselain sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Penggugat jugasebagai kader atau anggota dari Partai Demokrat dengan nomor anggota083527066078020022001., yang dikeluarkan oleh DPD Partai DemokratJawa Timur yang tunduk pada UndangUndang Nomor 2 tahun 2008,tentang Partai Politik;.

  Putusan Nomor 25 K/Pdt/2013Bahwa Partai Demokrat menurut Tergugat adalah merupakan pimpinan/orang tua/wali bagi seluruh anggotanya, yang harus dipatuhi aturanAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);Bahwa Tergugat adalah Anggota Partai Demokrat serta sebagai kaderPartai Demokrat yang tunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa begitu pula seharusnya Penggugat apabila merasa sebagaianggota Partai Demokrat dan Kader Partai Demokrat

  , Penggugat harustunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa menurut Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat telahmenentukan ketentuan/aturan sebagai berikut:Ayat 1: Mentaati Anggaran Dasardan Rumah Tangga;Ayat 2: Mentaati keputusankeputusan Partai yang telah diambil dengansah dan serta menjalankan langkahlangkah yang ditetapkanoleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan keputusantersebut;Ayat3: Menunjang kegiatan partai bertanggung

  ,tertanggal 5 Mei 2009, (terlampir) yaitu: Tentang Aturan PenyelesaianSengketa Pemilu Antar Caleg Partai Demokrat dan Penertiban PerilakuPengurus Partai, yang ditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia; Para Calon Legislatif Partai Demokrat seIndonesia;Bahwa surat edaran dimaksud adalah mengatur tata tertib penyelesaianperselisinan/sengketa antar Caleg dilingkungan Partai Demokrat padaPemilu 2009, dalam daerah pemilihan yang sama baik yangmempengaruhiperolehan

  ., tertanggal 5 Mei 2009,(terlampir) yaitu: Tentang Aturan Penyelesaian Sengketa Pemilu AntarCaleg Partai Demokrat dan Penertiban Perilaku Pengurus Partai, yangditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia;Hal. 14 dari 29 Hal.

• (Turut TergugatIV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor KEP38/DPP/Golkar/V1I/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah danberdasarkan hukum;3. Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRDProvinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampungsebagaimana dimaksud nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalahsah dan berdasar hukum;4.

  (Turut TergugatIV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP38/DPP/Golkar/V1/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah dan berdasarhukum;3.

  Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRDProvinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampungsebagaimana dimaksud nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 UsulanPemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalahsah dan berdasar hukum;4.

• Juga telah diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik,yaitu:1. Partai Golongan Karya (Golkar);2. Partai Amanat Nasional (PAN);3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partaidengan perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD KabupatenMamuju Tengah, masingmasing: Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

  Dengan demikian syarat pencalonan Penggugatadalah sah dan mengikat;Bahwa Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamu juTengah, Penggugat telah diusung dan/atau direkomendasikan oleh 3(tiga) partai politik sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMamuju Tengah periode Tahun 2016 2021, berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:1. Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

  Diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik, yaitu:1.1. Partai Golongan Karya (Golkar);1.2. Partai Amanat Nasional (PAN);1.3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partai denganperolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten MamujuTengah, masingmasing:Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2015 Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

  Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

  Pemohon Kasasi sama sekali tidak diberi Kesempatan oleh pihak TermohonKasasi melakukan perbaikan karena terdapat kepentingan pada salah satukandidat, yang semestinya sudah ada bukti petunjuk sebagaimana adanyabukti pernyataan bersama dari 3 (tiga) partai politik, yang membuktikanbahwa ketiga partai politik telah mengusung Pemohon Kasasi meskipunadanya keterlambatan Surat Keputusan dari salah satu Kubu Partai Gollkar;3.

• Karya Perjuangan yang langsungdipimpin oleh Wakil Ketua Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito TimurSdr.

  Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan yang bernomor partai 28 (dua puluh delapan) dan masuk kedalam rumah Saksi DEMANSI serta berjabat tangan dengan semua orang yangada di dalam rumah tersebut sambil berkata, Kampanye kah?

  dipakainya, padahal terdakwa mengetahui bahwa pada hari Rabutanggal 25 Maret 2009 tidak ada jadwal kampanye Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan di tempat tersebut, namun terdakwa yang bukan massa Partai KaryaPerjuangan tetap berada di panggung kampanye Partai Karya Perjuangansehingga mengakibatkan kegiatan kampanye Partai Karya Perjuangan tersebutmenjadi terganggu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 joPasal 84 ayat (1) huruf 1 UndangUndang Republik Indonesia

  menarik massa datang, dalam kampanye saksi tidak menggunakan bajuatribut partai tetapi pakai baju biasa.

  Pematang Karau, jadwal pagi partai nomorurut 17 ( Partai Karya Perjuangan ) sore partai nomor urut 14 ( PartaiPemuda Indonesia ).Bahwa benar petugas KPU dalam hal pelaksanakan kampanye dalambentuk rapat umum adalah menyusun jadwal kampanye dan memonitorpelaksanaannya.18Bahwa, kampanye dilaksanakan oleh Partai Karya Perjuangan sesuaidengan jadwal yang ditentukan oleh pihak KPUD yaitu pagi hari daripukul 09.00 12.00 WIB.Bahwa, KPU Kab.

• dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagimenjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan suratketerangan = dari partai politik yang bersangkutan.

  Pelopor tertanggal 4 Desember 2010.Tentang ketidak~ terlibatan sebagai Anggota maupunpenggurus Partai Pelopor di Kabupaten Sarmi ( Sesuaidengan Aslinya ) ;P.13 : Surat Keterangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai AmanatNasional Prov.

  SAS ELLY WRESMAN ; Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD partai Merdekasampai dengan 2013 ; Bahwa untuk menjadi anggota partai harus mengajukan suratpernyataan dan akan diterbitkan Kartu) Tanda Anggota ; Bahwa dalam SK Kepengurusan Partai Merdeka nama saudariElse merne tidak tercantum dalam kepengurusan partai ; Bahwa saudari Else Merne pernah menjadi Calon Legislatifyang diusung Partai Merdeka ; Bahwa saudari Else Merne tidak sebagai Pengurus Partainamun sebagai anggota Partai ;4.

  Partai, namun mengenai keanggotaan atau sebagaianggota partai tidak dijelaskan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 16 ayat (1) huruf cdan d menyatakan bahwa : anggota partai politik diberhentikandari keanggotaannya dari Partai Politik apabila mengundurkandiri secara tertulis, atau melanggar AD dan ART ;Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan ini perkara iniberakhir, majelis hakim tidak menerima bukti yang pada intinyasaudari Else Merne telah

  pada Partai Pelopor Kabupaten Sarmi ;Menimbang, bahwa telah menghadap dipersidangan tanggal 14Desember 2010 seorang saksi dengan nama Hosea Catue sebagaianggota dan Sekretaris DPD Partai Pelopor pada tahun 2008 ;Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah janji memberikanketerangan bahwa Partai Pelopor tidak pernah menerbitkan KartuTanda Anggota Partai kepada saudara Bithsael Maraou, danselanjutnya menyatakan saudara Bithsael Maraou tidak pernahterlibat dalam Partai Pelopor ;Menimbang, bahwa apabila

• Partai Karya PeduliBangsa (PKPB) dan tetap diperbolehkan meneruskanjabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung,karena Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak pernahmemberhentikan atau) menarik atau) melakukan PAWterhadap Penggugat;Bahwa setelah Penggugat mengajukan surat pengundurandiri untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calonlegislative dalam pemilu 2014, Penggugat secara lisandiminta oleh Sekwan DPRD Kabupaten Klungkung untukmelampairi surat keterangan dari partai politik dalam

  Penggugat yaitu PKPB lebih dulu harusmemberhentikan Penggugat dan setelah itu barumengajukan usulan PAW terhadap Penggugat, namunfaktanya proses PAW terhadap Penggugat dilakukan tidakprocedural yaitu tanpa ada pemberhentian dari partai dantanpa adanya permohonan atau usulan partai untukmelakukan PAW terhadap Penggugat.

  Karya Peduli BangsaKabupaten Klungkung masa bakti 20092014, dilakukankarena Penggugat mendaftar sebagai calon legislativedalam pemilu 2014 bukan dari partai induk (PKPB) karenatidak lolos verifikasi melainkan dari partai lain ; Bahwa langkah Penggugat tersebut telah sesuai denganpasal 16 ayat (3) UndangUndang nomor 2 tahun 2008 joUndangUndang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahanatas UndangUndang nomor 2 tahun 2008 tentang partaipolitik yang menyatakan : Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikanadalah

  anggota Lembaga perwakilan rakyat, pemberhentiandan keanggotaan partai politik diikuti denganpemberhentian dari keanggotaan di lembagaperwakilan ...perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan ; 2 22 2Sehingga berdasarkan halhal tersebut diatas, karenaPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkungdan dicalonkan oleh partai politik yang berbeda denganpartai politik asal maka surat pengunduran diri sebagaianggota Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagaimanasurat keterangan dewan

  PKPB tapi dari partai Hanura karena partaiPKPB tidak lolos verifikasi ; Bahwa saksi menyatakan partai PKPB tidak pernahmengajukan PAW tetapi saksi akan mengundurkan diri ; Bahwa saksi masih sebagai keluarga PKPB dan masuksebagai daftar tetap dan tetap menerima hak ; Bahwa saksi menerangkan tahu yang menjadi obyeksengketa adalah tentang PAW di DPRD KabupatenKlungkung karena ada surat pengunduran diri Penggugatuntuk mencalonkan diri dari partai lain ; Bahwa saksi menerangkan syarat diterbitkannya

• Halmahera Selatan Provinsi MalukuSelaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganbertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Halmahera Selatan ProvinsiMaluku Utara sesuai Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan Pasal 36 jo.

  Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat PDI Perjuanganadalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun2.Bahwa sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014, maka padatanggal 09 April 2014 bersamasama dengan Partai Politik peserta PemilihanUmum lainnya telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 di seluruh WilayahRepublikIndonesia;3.Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara adalah salah satuwilayah Republik Indonesia yang ikut melakukan Pemilihan Umum Tahun 2014yang

  ;Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untukcalon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) harisetelah hari pemungutan suara.

  di ibukota Provinsi dan tidak dihadiri oleh saksi Partai Politik danBawaslu Provinsi.

  TENTANG PENETAPANPEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIHANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENHALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014 (vide bukti P3 =Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan yang namanya tersebut dalamkeputusan objek sengketa a quo yaitu Saudara AKMAL IBRAHIM (Caleg Partai NasdemNo Urut Dapil 4 Kecamatan Gane BaratGane Timur Kab.

• M E N G A D I L I ;

  Dalam Konvensi :

  Dalam Provisi :

  • Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

  Dalam pokok perkara :

  • Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

  Dalam Rekonvensi :

  • Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
  • Menyatakan Surat Keputusan Mahkamah Partai GOLKAR (Penggugat I Rekopensi (dahulu Tergugat I Konpensi)) bernomor 16/PI-GOLKAR/I/2017 tertanggal 31 Mei 2017, yang menjadi

  Objek Sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AD/ART Partai GOLKAR, sehingga sah menurut hukum dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh semua pihak;

• Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan;
• Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sejumlah

  Penggugat:
  ROBIN SE DAN EDI WARSITO SH
  Tergugat:
  1.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
  2.ALI PURWANTO DAN LUTHY A GATHMYR
  Turut Tergugat:
  HIDAYAT ARSANI DAN HERYAWANDI

  Jkt.Brtpolitik sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik, yangdiberi nama Mahkamah Partai GOLKAR.Pasal 32(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.Penormaan yang demikian menempatkan Mahkamah Partai sebagai satusatunya organ Parpol yang bebas dan mendiri dalam menyelesaikanperselisihan internal partai.

  Mahkamah Partai oleh UU Partai Politikdiberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik internal partai, yangpenyelesaiannya menurut Pasal 32 ayat (1) adalah merujuk padaketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) Partai Politik yang bersangkutan dalam perkara a quoAD/ART Partai GOLKAR.

  Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Partai Politik Pasal 1(satu) ayat (7) juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Partai GOLKARNo. 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam PerselisinanInternal Partai GOLKAR, yang dapat mengajukan permohonanpenyelesaian dalam perselisihan internal Partai adalah "PerseoranganPengurus Partai GOLKAR dan Perseorangan anggota/kaderfungsionaris Partai GOLKAR";Bahwa Pemohon (Tergugat II) adalah kader partai Golongan Karyadengan Nomor Pokok Anggota GOLKAR (NPAPG) 29050000001

  Perseorangan Pengurus DPP Partai Golkar, DPD Provinsi Partai Golkar,DPD II Kabupaten/Kota Partai Golkar, Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, danPimpinan Desa/Kelurahan Partai Golkar;Halaman. 76 Putusan NO. 379/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN. Jkt.Brtb.

  Jkt.BrtMenimbang, bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Partai Golkartelah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Juncto UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Partai politik Juncto Angaran Dasar dan Dan AngaranRumah Tangga Partai Golkar dalam pasal 32 undangundang Nomor : 2 Tahun2011 tentang Partai politik ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, kemudian dalamayat (2) Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010,tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penjelasan Pasal103 ayat (1) yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "Pimpinan PartaiPolitik" adalah Pimpinan Partai Polifik di Provinsi untuk DPRD Provinsidan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota, sesuai denganrekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yangbersangkutan;5.

  Politik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang melainkan yang berwenang adalah Mahkamah Partai berdasarkanPasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yaitu :Pasal 32:(1).

  Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2). Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3). Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4).

  Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5). Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan denganHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/201 4kepengurusan.Jo.

  IN casu sesungguhnya substansi penentu tersebut sebagai masalah internalPartai Politik yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik hal tersebut menjadikewenangan Mahkamah Partai dan kalau tidak berhasil diselesaikan makaselanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 33 ayat 1).3.

• Sungayang, Kab.Tanah Datar;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Sekretariat DPC Partai Hanura, Kab.

  Partai yang ada di Tanah Datar untuk mengirimkan laporanbantuan keuangan pada masingmasing DPC Partai tersebut;Bahwa dari sekian banyak Partai yang ada di Tanah Datar hanyaPartai Hanura yang belum mengirimkan laporannya ke KantorKesbangPol;Bahwa yang saksi lakukan terhadap DPC Partai Hanura yangbelum mengirimkan laporannya yaitu langsung menelponBendahara DPC. Partai Hanura yang bernama Hj. Nizra Helni,NZuntuk mengirimkan laporannya dan waktu itu Hj.

  Partai Hanura) menelpon saksi dan memberitahukanbahwa Hj. Nizra Helni, NZ (Bendahara Partai Hanura) sedangberada di Kantor DPC Partai Hanura memprotes danmenanyakan kepada Terdakwa tentang pemalsuan tandatangannya yang ada pada kwitansi laporan pertanggung jawabankeuangan Partai Hanura Cabang Tanah Datar;Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengirimkan SMS kepadasaksi dan memberitahukan Hj.

  Partai Hanura Tanah Datar bernama Ir.

  Partai Hanura Kab.

• secara musyawarah dan kekeluargaandi internal Partai Hati Nurami Rakyat (HANURA), dengan mengusulkandibentuknyaHalaman 5 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.10.11.12.dibentuknya Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;.

  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Propinsi Bali, cq.

  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani...Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.17.Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahuludiselesaikan secara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politikdan gugatan Penggugat yang prematur serta Surat Permohonan PemberhentianAntarwaktu yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng dan Surat Permohonan yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahulu diselesaikansecara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politik dan gugatanpenggugat yang prematur serta surat permohonan pemberhentian antar waktuyang diajukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng dan surat permohonan yang diajukan olehDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Provinsi Bali yang tidak sah dan melanggar

  Politik, diatur sebagai berikur : (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1)disebutkan bahwa, Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politikmeliputi antara lain: (1) perselisihan yang

• 2 ( dua ) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DB 2 KPU Sleman tentang keberatan saksi PPP
• 1 ( satu ) lembar fotocopy surat mandat partai PPP atas nama AGUS SUMPENO Y, ST.

  suara sehingga terdapatselisin angka sebesar 1.508 suara pada partai PPP yang hilang; Bahwa saksi lebih fokus pada Partai PPP karena saksi merupakan saksidari Partai PPP sehingga tahu lebih detail perinal kekurangan suara yangdialami namun saksi juga tahu ada partai lain yang mengalamikehilangan suara yaitu diantaranya Partai Berkarya kehilangan suaralebih dari 300 an suara, Partai Perindo juga berkurang namun untukPartai Nasdem bertambah suara; Bahwa saksi tahu Ketua PPK Kecamatan Depok yaitu Miftahul

  Berkarya namun saksi lupa jumlahnya danuntuk Partai Nasdem terdapat kenaikan jumlah perolehan suara;Bahwa saat Agus Sumpeno saksi dari Partai PPP melakukan protestersebut, awalnya saksi merasa suudzon terhadap Agus Sumpenokarena saksi dari Partai PPP tersebut hanya sekali datang yaitu padasaat pleno PPK saja namun ternyata setelah melihat bukti yang diajukanoleh Pak Agus Sumpeno bahwa diyakini adanya perubahan data yangmengakibatkan partai PPP kehilangan suara yang cukup signifikan.

  Pembukaan Planodilakukan pada hari berikutnya karena malam itu cuma membukasebagian Plano untuk Partai PPP saja. Kemudian pada tanggal 08 Mei2019 sekitar jam 01.00 WIB siang sampai dini hari membuka kembaliplano; Bahwa partai yang komplain terkait adanya perubahan tersebut yaituselain Partai PPP adalah Partai Nasdem dan Partai PDI; Bahwa perihal perolehan kursi setiap partai, saksi kurang perhatikankarena saksi lebin fokus adanya perolehan jumlah suara partai yangterjadi perubahan;5.

  , Partai Berkarya sebanyak 460 suara,Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta PartaiNasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara, sehinggahasilrekapitulasi Suara terdapat perbedaan antara saat Pleno di PPK Depokdengan KPU Kabupaten Sleman, dimana, Partai Persatuan Pembangunan(PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapat selisih kurangsebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara atau terdapatselisin kurang sebanyak 160 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindosebanyak

  Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara,sehingga, hasil rekapitulasi Suara terdapat perbedaan antara saat Pleno diPPK Depok dengan KPU Kabupaten Sleman, dimana, Partai PersatuanPembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapatselisin kurang sebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suaraatau terdapat selisin kurang sebanyak 160 suara, Partai PersatuanIndonesia/Perindo sebanyak 339 suara atau terdapat selisin kurangsebanyak 325 suara serta Partai Nasional Demokrat

• PPRN KabupatenMinahasa Utara dan ternyata pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara diusulkan oleh Partai PPRN,sehingga Partai PPRN wajib ditarik sebagai pihak.e DPRD Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan peresmianPemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten MinahasaUtara, yang menurut pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehinggawajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak.e

  2 Tahun2011 Tentang Partai Politik, karena:a Sesuai fakta di persidangan sampai saat ini kepengurusan Partai PPRNmasih aktif dan tetap eksis, terbukti adanya bukti T.4 berupa pengajuanpemberhentian antar waktu terhadap Penggugat/ Terbanding.b Sesuai fakta di persidangan Penggugat/Terbanding telah diberhentikanoleh Partai PPRN ( vide bukti T.2 ) dan telah menjadi anggota calonlegislatif dari Partai Politik Lain ( vide dalil gugatan angka 6 ).4 KEBERATAN KEEMPATBahwa judex factie telah keliru dan

  PPRN sampai saatini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanya pengajuan PAW( bukti T.4 ), Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai ( bukti T.2)Halaman 5 dari 14 hal.Put.30/B/2014/PT.TUN.MKSserta Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif dari partai politiklain ( dalil gugatan angka 6 ), sehingga keliru apabila judex factie menilaiPenggugat /Terbanding tidak harus mengajukan pengunduran diri sebagaianggota lembaga perwakilan rakyat .e Partai pengusung mempunyai hak

  Apakah Partai Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN ) menarik Penggugat /Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ?Apakah Penggugat/Terbanding masih terdaftar sebagai anggota Partai PeduliRakyat Nasional ( PPRN ) yang memenuhi syarat untuk tetap menjadi anggotaDPRD Kabupaten Minahasa Utara ?

  Politiksebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan pulamengenai masalah penggantian / penarikan Penggugat / Terbanding sebagai anggotaDPRD Kabupaten Minahasa Utara adalah tugas konstitusional yang menjadi hak mutlakinternal partai yang tidak dapat dicampuri oleh badan peradilan, apalagi dalam sengketaa quo telah terbukti Penggugat/Terbanding telah diberhentikan sebagai anggota PartaiPeduli Rakyat

• ONTO ;

• Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama ABD GAWI DJAFAR ;
• Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama SUHARNI DJABANI ;
• Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;
• Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD kab.

  Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;

• Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;
• Fotokopi Daftar Calon Sementara (DCS) anggota anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;
• Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir

  Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7520/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal permintaan klarifikasi ;

• Asli 2 (dua) lembar surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 03-DPC/PKB-Kab Boalemo/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB kab.

  Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (Satu)partai politik untuk 1 (Satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di ataskertas bermeterai cukup; dan;k.

  oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yaitu:oO Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);o Partai Gerindra;o Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);oO Partai Golkar (Golongan Karya);oO Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);oO Partai Keadilan Sejahtera (PKS);oO Partai Perindo (Persatuan Indonesia);oO Partai Persatuan Pembangunan (PPP);oO Partai Amanat Nasional (PAN);oO Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);o Partai Demokrat;o Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);oO Partai Golkar (Golongan Karya);oO Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);oO Partai Keadilan Sejahtera (PKS);oO Partai Perindo (Persatuan Indonesia);o Partai Persatuan Pembangunan (PPP);o Partai Amanat Nasional (PAN);oO Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);o Partai Demokrat;o Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa pendaftaran awal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenBoalemo menerima jenis dokumen berupa:o Model B DPRD Kabupaten;Oo Model B1 DPRD Kabupaten;Halaman

  Boalemo dari Partai KebangkitanBangsa (dilegalisir), Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasibakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir), Fotokopi daftar calon tetap(DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab.

  Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRD Kab.Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Dikembalikan kepada Saiful Kaku, S.Hi.1.Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab.

• Perwakilan Rakyat Daerah Partai Demokrat dalam Pemilu 2014Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.Sus Partai 2015.

  Mahkamah Partai telahHalaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.Sus Partai 2015.

  Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.Sus Partai 2015.

  suara sendiridan mengurangi perolehan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat;Bahwa dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Parpol di atas, makaPutusan Mahkamah Partai terkait dengan perselisihan internal partaimemiliki sanksi sesuai dengan kode etik Partai Demokrat termasukdengan pemberhentian dari keanggotaan Partai Demokrat.Bahwa Pasal 8 angka 14 ART Partai Demokrat adalah tata carapemberhentian keanggotaan Partai Politik apabila anggota partai politiktersebut melakukan pelanggaran

  berlaku dan tidakmemiliki kekuatan hukum;e Bahwa cara pembentukan Mahkamah partai dalam ketentuan undangundang diserahkan pada Partai Politik masingmasing;e Bahwa secara organisasi setiap Partai politik harus mempunyai AD/ART ;e Bahwa AD/ART adalah konstitusi Partai Politik, jadi ketentuanMahkamah Partai diserahkan kepada Partai Politik dengan ketentuantidak bertentangan dengan undangundang;e Bahwa Mahkamah partai tidak didaftarkan berarti tidak legal;e Secara Hukum Tata Negara produk yang dihasilkan

• TALUL LUDOFIKUS dan Wakil KepalaDaerah atas nama LEONARD SAKA, SH dengan nama PAKETTUNTAS yang diusung oleh gabungan Partai Politik antaralainPartai Bulan Bintang (PBB) :Partai Merdeka ;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) ;Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;Partai Matahari Bangsa (PMB) ;Partai Bintang Reformasi (PBR) ;Bahwa ..........Partai Penegak Demokrasi Indonesia ( PPDI) ;Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) ;Partai Perjuangan Indonesia Baru(PPIB) ;yang tergabung

  Surat pernyataan kesepakatan bersama antara PartaiPolitik peserta pemilihan dalam PencalonanPasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Model B1 KWk) :10Surat pernyataan Partai Politik tidak akan menarikpencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah (Model B2 KWK) ;Surat penyataan gabungan Partai Politik tidak akanmenarik pencalonan atas nama Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2KWK) ;Tim kampanye (PP. No. 6.

  Pasal 42 ayat 3) 3;Keputusan Partai Politik atau gabungan Partai Politikyang mengatur mekanisme penyaringan Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 6Pasal 42 ayat (2) huruf k ;Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan(Model B4KWK) ; Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa(BB KWK) ; b.

  Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah (Model B3KWK) tidak memenuhisyarat karena tanda tangan Ketua Partai PenegakDemokrasi Indonesia A. nn.

  ( Bukti T. 5 ),BlKWK ( Bukti T. 6 ), B3KWK( Bukti T.7 ) bukanditandatangani oleh yang bersangkutan ; Karena tanda tangan Ketua Partai PPDI atas namaFELIX LEBA dianggap tidak sah, maka dukungan PartaiPPDI terhadap Penggugat dianggap tidak sah;Karena dukungan Partai PPDI tidak sah maka jumlahdukungan minimalis gabungan partai untuk mengusungPenggugat hanya 14. 370 Suara Sah Hasil PemiluLegislatif Tahun 2009, jumlah mana tidak memenuhijumlah minimal sebesar 15 % dari total suara sahPemilu Legislatif

• Fahrizal EfendiNasution, SH mengatakan "Masalah suara Partai Hanura bisa sayaamankan untuk wilayah Dapem dan Dapem IV ", sehingga saksi korbanyakin dan percaya mengingat yang datang dan mengatakan hal tersebutadalah Fahrizal Efendi Nasution, SH selaku Ketua DPC Partai HanuraKabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa (selaku SekretarisDPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal) , namun saat itu belum,ada keputusan/kesepakatan antara saksi korban H.

  Bahwa Terdakwa adalah sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Mandailing Natal yang saat ini sedang menduduki jabatansebagai anggota DPRD Tk.II Kabupaten Mandailing Natal ;11. Bahwa saksi H. Aswin Parinduri, SH adalah seseorang yang inginmencalonkan diri untuk menjadi Bupati Kabupaten Mandailing Natalperiode 2010 , melalui partai Hanura ;.

  Bahwa dalam internal Partai HANURA, saksi HAASWIN PARINDURI telahdiproses sebagai calon Bupati Madina dari Partai HANURA mulai daritingkat Cabang Mandailing Natal, Wilayah Propinsi Sumatera Utara dansampai tingkat pusat (DPP) ;129.

  Bahwa tidak keluarnya rekomendasi DPP Partai Hanura untuk mencalonkansaksi H.ASWIN PARINDURI sebagai calon Bupati Mandailing Natal dariPartai Hanura adalah karena pada saat menghadap DPP Partai Hanura diJakarta saksi HAASWIN PARINDURI tidak dapat memenuhi syarat yangditetapbkan oleh DPP Partai Hanura yaitu memberikan uang kontribusikepada Partai Hanura sejumlah 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah );10.Bahwa pada akhirnya saksi HAASWIN PARINDURI dicalonkan oleh PartaiHanura melalui Wakil