Wi PUTUSAN tlN Fro Vic 125/Pdt.G/2018/PA.Tgt cea .RDABARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAiTfamah Grogot yang memeriksa dan mengadiliAte tingkat pertama, telah menjatuhkan putusanara cerai gugat antara:Aaeiun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibuedisan tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Paser,selanjutnya disebut Penggugat.melawanTergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan tidakdiketahul, tempat tinggal dahulu di, Kabupaten Paser, namunsekarang tidak diketahuil alamatnya

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4518/Pdt.G/2020/PA.Sbydicabut3.

Menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat yang menerbitkanSertifikat Hak Pakai Nomor 31/Kelurahan Kebonsari tanggal 15 April1992 adalah perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndangNomor 5 Th. 1986 Pasal 53 (2) Sub a dan penjelasannya (TLN.3344)yaitu bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku yangbersifat prosudural/formal maupun materiil/Substansial;4.

Kebonsari tanggal 15 April 1992adalah perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Pasal 53 (2) Sub ayat (2) dan penjelasannya(TLN.3344) yaitu bertentangan dengan perundangundangan yangberlaku yang sifat prosedural/formal maupun maiteriil/substansial;4. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 31/Kel. Kebonsaritanggal 15 April 1992 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah IlJember;5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat HakPakai Nomor 31/Kel.

Kebonsari tanggal 15 April 1992 adalahperbuatan yang bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Pasal 53 ayat (2) sub a dan penjelasannya (TLN 3344) yaitu"bertentangan dengan PerundangUndangan yang berlaku yang bersifatprocedural/formal maupun materiil/substansial";4. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 31/Kel. Kebonsari tanggal15 April 1992 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat11 Jember;5.

Nomor 348 PK/Pdt/2016I adalah layak batal demi hukum. sebagaimana penegasan: Undang Undang pokok Agraria Nomor 5 /1960; LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, Pasal 1955KUHPer. Syarat memperoleh Hak,dan Pasal 1813 KUHPer: Tentanggugurnya Surat kuasa; Pasal 1955 KUHPer.

Tentang Syarat memperoleh Hak; untuk memperolehhak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya secara terusmenerus, tak terputusputus, tak terganggu, dimuka umum dan secara tegassebagai pemilik; Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; Undang Undang Nomor5 /1960; LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Pasal 35. (1) Hak guna bangunan adalah hak untukmendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukanmiliknya sendiri, dengan jangka waktu paling

Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria;Undang Undang Nomor 5/1960; LN 1960104 TLN 2043/ Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah:(1) Hak gunabangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyaibangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, denganjangka waktu paling lama 30 tahun;(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluanserta keadaan bangunanbangunannya, jangka waktu tersebut dalamayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. (3)Hak gunabangunan

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 2085/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.Hal 12 dari 14 Put No ...... /Pdt.G/2016/PA.SbyMENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4235/Pdt.G/2018/PA.Sby dicabut3.

ditentukan oleh kreditur yang sekaligus jugapenjual dan itu semua bertentangan dengan peraturan dan verdu Lelang danInstruksi Lelang :15.Bahwa Tergugat seharusnya mengetahui semua persoalan lelang bukanlahsekedar pemberitahuan tetapi merupakan suatu keputusan sebagaimanadisebutkan dalam pasal 5 Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908 alineaterakhir yang menyatakan semua putusan mengenai persoalan ketentuanlelang diputuskan oleh Kantor Lelang ;16.Bahwa apalagi biladiingat pada Tambahan Lembaran Negara (TLN

Tahun 1974 No. 1 TLN.

istrigugur apabila istri nusyuz, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkahlampau dan nafkah iddah harus dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islammenentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul;Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN

Penetapan No 210/Pdt.P/2015/PA TlN wwBahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yangbernama Moh.

alatalat bukti lagi dantelah memohon penetapan.Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang terlebin dahulu, bahwa dasar permohonan Pemohontersebut ialah ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UndangUndang No. 7Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) TentangPeradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4199/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut3.

pemekaran dari Desa Cipancuh (Tergugat III) sebagai desa induk pada sekitartahun 1980an, terhadap objek sengketa berupa tanah titisara a quo telah lamadan terus menerus dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan sebagai sumberpendapatan dan kekayaan desa dengan cara dilakukan lelang sewa garapansesuai dengan dasar kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan pada saat masih berlakunya :a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahandi Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, TLN

No. 3037);b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa(Lembaran Negara tahun 1979 No. 56, TLN No. 3153);c Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor Tahun 1982 tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor 4 Tahun 2007.d Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor 4 Tahun 1984 Hak,Wewenang Dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan SebagaiPimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;Halaman 17 dari

padatingkatan yang tertinggi:a Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, danpemeliharaannya;b Menentukan dan mengatur hakhak yang dapat dipunyai atas (bagian dari)bumi, air, dan ruang angkasa itu;c Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orangorangdan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruangangkasa.Dimana pada saat masih berlakunya :a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan diDaerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, TLN

No. 3037);b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa(Lembaran Negara tahun 1979 No. 56, TLN No. 3153);c Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor Tahun 1982 tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor 4 Tahun 2007.d Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor 4 Tahun 1984 Hak,Wewenang Dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan SebagaiPimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;Telah ada regulasi

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 3588/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya ;2D Menyatakan perkara nomor 0775/Pdt.G/2019/PA.Sbydicabut3.

Tahun 2009 No.157 TLN. No. 5076), maka Majelis Hakim tidak lagi menunda sidang untukmemanggil kuasa Penggugat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 148 RBg.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor5078) Tentang Peradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKANHal. 4 dari 34 dari hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2021/PA.Mks1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untukmencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor667/Pdt.G/2021/PA.Mks., dicabut;3.

RI Tahun 2009Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundanganlain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkanTalak Satu Raji terhadap Termohon, (TERMOHON), di depanpersidangan Pengadilan Agama Makassar;3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4256/Pdt.G/2018/PA.Sbydicabut2.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara nomor 2698/Pdt.P/2020/PA.Sby dicabut;3.

No. 49Prp tahun 1960 (TLN. No.2104 Lembaga Negara No. 156 Tahun 1960).Bahwa dengan demikian Tergugat telah tidak melaksanakan prosedurundangundang dan karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2003 Tergugat telahmenerbitkan surat keputusan/surat perintah penjualan barang sitaan Nomor:SPPBS32/PUPNC.18.01/2003 atas nama debitur H.

diatasnya teruraidalam SHM No. 201 atas nama Djamaludin Malik, terletak di Desa Perak,Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum karena mengesampingkan prosedur hukumyaitu:Para Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi.Para Penggugat mendengar adanya lelang justru dari pembeli lelang(Tergugat IV) dengan harga Rp 311.000.000,Tidak dipenuhinya ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No.49 Prp tahun 1960dan pasal 11 ayat 6 ke1 UU no. 49 Prp tahun 1960 (TLN