Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah mendasari Pasal130 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 jo Pasal 143 ayat (2) KUHAPDakwaan haruS memenuhi syarat formil dan materiil yang harusdipenuhi.Dakwaan harus Jelas, Cermat dan Lengkap, syarat formilmemuat halhal yang berhubungan dengan :1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani olehOditur.2) Nama lengkap, Tempat tanggal lahir, umur atau tanggallahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal , agama danpekerjaan Terdakwa.Menurut Yahya Harahap dalam

Bahwa terkait dengan ketidak jelasan mengenai unsurunsurdari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan denganuraian perbuatan material/fakta terhadap perbuatan yangdilakukan Terdakwa Serka Rahmad Dewaji, Majelis Hakimberpendapat bahwa Oditur dalam menguraikan dakwaan danmenyusun redaksi yang mempertemukan faktafakta perbuatanterdakwa dengan unsurunsur Tindak Pidana yang didakwakantidak mendasari ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No.31tahun 1997 sehingga dakwaan oditur militer tidak menjadi

jelasdalam uraian dan menyusun dakwaanya demikian juga dalamDakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidair dan lebihSubsidair hanya menunjuk kepada uraian Dakwaan Primair,sedang Tindak Pidana yang didakwakan secara prinsipil berbedasatu sama lainMenimbang :MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan :Mendasari hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatDakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak jelas, oleh karena Oditurdalam pembuatan surat Dakwaan tidak menguraikan secara jelasketerlibatan

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kaburdimana masingmasing bentuk didasarkan pada faktorfaktor tertentu, antaralain: Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan,penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masingmasing berdiri sendiri,terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, serta petitum tidakterinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono;Menimbang, bahwa di dalam RBg tidak

Hal mana sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Putusan Nomor 1149 K/Sip/1970 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa gugatan obscuur libel apabila posita (fundamentumpetendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan,disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan, tidakHalaman 15 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Skymenyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukanobyek sengketa;Menimbang, bahwa setelah

gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)atas proses eksekusi lelang agunan Penggugat oleh Tergugat melaluiperantaraan Tergugat II sebagai akibat tertunggaknya angsurankreditPenggugat kepada Tergugat I;Menimbang, bahwa dengan melihat apa yang sejatinya menjadisubstansi dalam gugatan Penggugat tersebut utamanya dalam posita gugatanPenggugat sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 27, MajelisHakim tidak menemukan uraian dasar dan unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang mendasari

Hukum (PMH);Halaman 16 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN SkyMenimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) serta perbuatan pihakpihak mana saja yang dikualifikasikanmelakukan tindakan melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapatGugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena posita(fundamentum petendl) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari

bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang dimintaoleh Penggugat dikaitkan dengan dalil/posita gugatan; Antara posita denganpetitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan;Halhal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketayang didalilkan; Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita danpetitum gugatan;Menimbang, bahwa jika gugatan sifatnya kabur karena posita(fundamentum petendi) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari

Unsur barang siapaMenimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalamhukum pidana, pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagaisubjek hukum orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana danpelaku. tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para sSaksi jugaketerangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalampersidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yangdimaksud

PDM92/PEKAN/03/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangantersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur pertama telah dapatdibuktikan jadi adapaun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atautidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan setelahdipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.

Unsurmengambil : Menimbang, dimaksud mengambil disini adalah memindahkansuatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para sSaksi,keterangan terdakwa Hendri Als Hen Pitok Bin Abdul Muis sertaterdakwa II Hendri Faisal Als Il Bin Asril juga barang bukti dapatdiketahui fakta sebagai berikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam perkara pencurian yang dilakukanoleh para terdakwa, pada

Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagaiberikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam perkara pencurian yang dilakukanoleh para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekirapukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Wakaf dan Jalan Riau kecamatanSenapelan Kota Pekanbaru; Bahwa kabel listrik

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah paerbuatanpencurian tersebut merupakan kehendak dan dilakukan uoleh dua orangpelaku atau lebih walaupun terdapat peran dari masingmasing pelakuyang berbedabeda ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagaiberikut : Bahwa para terdakwa diperiksa oleh penyidik dari KepolisianSektor Senapelan Pekanbaru dalam

Saksi MARIO ULI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;hal 4 dari 12 hal, Putusan No.29/Pid.B/2016/PN.ATBBahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Gredianto Subakriterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut

Saksi YEFTA YAKOBUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;hal 5 dari 12 hal, Putusan No.29/Pid.B/2016/PN.ATB Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Gredianto Subakriterhadap korban Mario Uli ; Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ; Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

Robert Harijanto yangpada kesimpulannya ditemukan trauma tumpul pada bibir dan kelopak mata ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan; Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ; Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut akantetapi

Nomor 2931 K/Pdt/2017Tergugat Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi menyimpulkan dalamputusannnya hal 12 alinea pertama dengan apa yang dituangkan dalamkontra memori banding Para Terbanding, maka nampaklah Hakim JudexFacti Pengadilan Tingkat Tinggi telah melanggar asas peradilan audi etalteram partern, maka atas putusan tersebut dapatlah diperiksa ulang danmempunyai konsekuensi batal atau dapat dibatalkan oleh Hakim JudexJuris Mahkamah Agung Republik mendasari Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang

Maemuna Toling/Baselang tante sungguh dariPenggugat mendasari garis keturunan bapak dan ibu Para Tergugat adalahsaudara tiri dari Hj.

Maemuna Tolingpeninggalan dari Saleh Toling yang harusnya dapat diberikan kepadaPara Tergugat/Termohon Kasasi; Bahwa ditinjau dari segi ada dankebiasan masyarakat kintom Kabupaten Banggai, Provinsi SulawesiTengah yang mendasari dari Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukti tertanda T.II1dan TT.112 melanggar asas kepatutan dan kelayakan masyarakatKintom Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Adat Saluan);Maka mendasari hal tersebut maka patutlah Hakim

Bahwa Hakim Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dapatMembatalkan Putusan Kedua Tingkat Peradilan dan MemberikanPertimbangan Hukum Sendiri Serta Dapat Mengabulkan GugatanPenggugat semula/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa pada dasarnya Hakim Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia dapat membatalkan Putusan pada kedua tingkat Peradilan JudexFacti dibawahnya dengan mendasari sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 3

memberikanpertimbangan serta memberikan putusan sendiri yang dapat merubahpetitum dari gugatan Semula Penggugat yang dimohonkan oleh PemohonKasasi asal tidak menyimpang dari subtansi dari positum gugatanPenggugat Semula, dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa sebagai wujud rasa keadilan bagi masyarakat sebagai parapencari keadilan hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dapatmenciptakan norma hukum (res pinding) mendasari

Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat banyak kejanggalan dan berisi Klausula baku atau Perjanjian bakusehingga bertentangan dengan Bab V, Pasal 18 UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkanPerjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum maka seluruh tindakan hukum yang didasari olehPerjanjian kredit dimaksud menjadi batal demi hukum;Adapun suratsurat yang mendasari

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari fakta hukum yangkeliru sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pulayang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2.

Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Gugatan PerlawananPembanding/semula Penggugat tidak jelas, membuktikan Judex Facti telahsalah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atas perkaratersebut di atas, dan mendasari dasar hukum serta fakta hukum yang kelirusehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex facti menjatunkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Tegal tidak salah dalam

Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya para Terdakwaberada di Provinsi Jawa Tengah, mendasari Pasal 10 hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapan Pasal 10huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksa perkarapara Terdakwa.Hal 4 dari 6 hal Putusan NOMOR $: 12K/PM.III19/AD/I/2022MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara paraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Il10 Semarang danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

anak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, temyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI PEMOHON dan SAKSI 2 ASLI PEMOHON dan dua orang saksi yang diajukan olehTermohon masingmasing bernama SAKSI ASLI TERMOHON dan SAKSI 2 ASLI TERMOHONtelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

besar dan pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :cee de le 6 ie 1 LiiiilsArtinya: " Menotak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang,bahwa meskipun perceraian adlah sesuatu yang dibenci oleh allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Nomor 3257 K/Pdt/2012dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa adapun keberatankeberatan dan/ataualasanalasan yang mendasari permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi adalahsebagaimana diuraikan di bawah ini:judex facti tidak berwenang

Napisah tertanggal2182000 yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Judex facti adalah silsilah yangcacat hukum. tidak benar, direkayasa dan sudah dicabut dengan segala akibathukumnya;Bahwa sehubungan dengan adanya hal baru (lampiran I dan II), sehingga Para PemohonKasasi merasa perlu untuk melaporkan Para Termohon Kasasi kepada yang berwajib incasu Kepolisian Resort Bantaeng sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STOL/208/X/ 2011/SULSEL/RES BTG. tanggal 24 Oktober 2011 mengenai adanyadugaan

Napisah binti Kade yangdibuat Para Termohon Kasasi pada tanggal 2182000 telah dinyatakan dicabut dengansegala akibat hukumnya yang mendasari pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFacti sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng a quo halaman11 alinea terakhir sampai halaman 12, maka bukti surat (bukti Pl) yang mendasaripertimbangannya adalah bukti yang cacat hukum yang berakibat putusan a quo harusdinyatakan batal demi hukum dan/atau harus dibatalkan pada pemeriksaan di tingkatkasasi

Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No: 32 PK/TUN/1999 tertanggal03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No: 2857 K / Pdt / 2004 Jo. No.:580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.:36/Pdt.G/1999/PN.

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut Cicik Permata DiasSuciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPN Propinsi JawaTimur dengan mendasari : Putusan Reg. No:32 PK / TUN/1999 tertanggal 03Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K/Pdt / 2004 Jo. No.: 580/ Pdt/2002/PT.Sby.Jo.No.: 36/Pdt.G/1999/PN.

Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No. : 32 PK / TUN / 1999tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pdt / 2004 Jo.No.: 580 / Pdt / 2002 / PT. Sby. Jo. No.: 36 / Pdt.G / 1999 / PN.

Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No. : 32 PK / TUN / 1999tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pdt / 2004 Jo.No.: 580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.: 36/Pdt.G/1999/PN.

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebutCicik Permata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di KanwilBPN Propinsi Jawa Timur dengan mendasari : Putusan Reg. No.: 32 PK /TUN/1999 tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pat/2004 Jo. No.:580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.:36/Pdt.G/1999/PN.

United Tractors Tbk terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 danakan berakir apabila pihak Tergugat I/Terbanding I telah melunasi hutang pokok ditambahdengan fee pinjaman kepada Penggugat/Pembanding (P. 1); Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 301.00.000, setiap awal bulan (P.1);~Menimbang, bahwa untuk mendasari dalildalil sugatannya Penggugat/Pembandingtelah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P11 dalam perkara ini;Menimbang, sclanjutnya bahwa Tergugat II/Terbanding LI pada persidanganperadilan

tingkat pertama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenaberdasarkan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Kerja No.002/TSS/SPKK/LC/II/2007 tertanggal 15Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/TerbandingI, menyatakan bahwa : Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layakdan memuaskan maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbritrase ( bukti T.1 );Menimbang, bahwa untuk mendasari

menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga,saksi adalah suamiGS A gm nm mn nnn nmBahwa terhadap perkawinan saksi dengan pemohon tersebutbelum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan CatatanBahwa atas perkawinan saksi dengan pemohon tersebut telahdikarunia 4 (empat) orang anak, sedangkan yang di mohonkanpergantian nama ini adalah anak pemohon yang kedua bernamaBahwa anak pemohon ini saat ini telah berusai 14 (empat belas)Tahun, duduk dikelas 3 Sekolah Menengah6 0 aBahwa yang mendasari

;e Bahwa yang mendasari permohonan pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama YESI dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3606LT290720110012, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 2Agustus 2011 (bukti P.3.); berbeda namanya dengan yang terteradalam ljazah Sekolah Dasar (bukti P.4.), sehingga untukkeseragaman dokumen dipandang untuk merubah nama anakpemohoneSMenimbang, bahwa pemohon bernama YURNA dipersidangan

telahterbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di JI. di Tataian Rt.002/Rw.001,Keluarahan Ulang, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (buktiP.1. dan P.2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan PerubahanNama dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah untuk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan dua orang saksi yang diajukan olehTermohon masingmasing bernama SAKSI 1 ASLI TERMOHON' dan SAKSI2ASLI TERMOHON ,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besardari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :cethvad Clee (gle p die te LiclifsArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;SB Dd a) oo) J Sd CytArtinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Sehingga tindakanasusila mana yang telah Terdakwa lakukan pada tanggal 2 Januari 2010sebagaimana telah diuraikan dalam faktafakta yang diperolehnya, apabila padawaktu tersebut Saksi I dan Terdakwa sama sekali tidak bertemu ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali tidak cermat dan tidak teliti sehingga patut untukdikesampingkan ;9 Tanggapan terhadap Pertimbangan Judex Facti halaman

Bahkan ketika Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakimuntuk memperagakan hal yang sangat tidak masuk akal tersebut, Majells Hakimmenolaknya dengan alasan yang tidak jelas, padahal dari reka ulang tersebutdiharapkandapat diperoleh fakta hukum yang benarbenar jelas bukan bersifat imaginer/anganangan dari Para Majelis Hakim yang Terhormat ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali

Agung akan melanjutkan sidangkeesokan harinya, dan ketika sidang hari ke dua akhirnya Saksi I mengakubahwa Saksi I yang mengambil uang tersebut dan meminta maaf kepadatemantemannya sambil menangisnangis ;Mendasari faktafakta di atas atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat pertamamaupun Judex Facti menyatakan bahwa keterangan Saksi I di depan persidangandibawah sumpah merupakan bukti yang dapat dipercaya dan tidak perlu diragukan,sedangkan Penasihat Hukum telah dapat membuktikan rangkaian kebohongan

Putusan No. 250 K/MIL/201328Penghapusan KDRT tidak dapat diterapkan untuk individu yang berada di luarlingkup Rumah Tangga ;Mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasan bagiMajelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Pengadilan TingkatPertama dan Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya sehinggapertimbangan tersebut patut untuk dikesampingkan ;13 Tanggapan terhadap pertimbangan Judex Facti halaman 37 poin 15 ;Banwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang menyatakan

Putusan No. 250 K/MIL/201340bTestimonium de Auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasilpendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.Keterangan saksi di sidang Pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yangdidengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat budkti ;Bahwa mendasari faktafakta persidangan, para saksi, buktibukti dan pendapathukum di atas maka Penasihat Hukum sangat tidak setuju, tidak sependapat dandengan tegas membantah terhadap

No. 0277/Pdt.G/2015 /PA.Btl.Girawat Glel POM QU Ga fe weeeeese ae cece ice errante)Bahwa dengan mendasari hal tersebut (Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat selaku istri, serta menitipbkan anak anakkepada Penggugat, sekaligus mengingat sikap perilaku kasar dantemperamental Tergugat yang sudah tidak bisa dibenahi lagi), makaPenggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya /pernikahannya dengan Tergugat, dengan mengajukan Gugatan Ceraipada Pengadilan Agama Bantul, yang telah tercatat dalam

Pada akhirnyaPenggugat menerima permintaan maaf Tergugat, dengan mencabutGugatan Cerainya pada Pengadilan Agama Bantul, tertanggal 10 AgustusBIO persian sisasinsanisnrneicnninest isan ints abrir isrnaaRg) Bahwa setelah dicabutnya Gugatan cerai oleh Penggugat, ternyata tidakbisa merubah sikap perilaku Tergugat, hal mana kebiasaaan pergi malamdan pulang pagi masih berlanjut, serta pertengkaran / percekcokan tetapsaja masih berlangsung, hal ini yang mendasari Penggugat harusmempunyai sikap tegas demi

masa depan dari kedua anaknya;h) Bahwa sekitar tanggal 22 Januari 2015, telah terjadi lagi pertengkaran /percekcokan / perselisihan yang sangat hebat, sampai terjadi adanyatindakan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mendasari hal tersebutHal. 7 dari 21 Put.

Dimanahaltersebut telah mendasari sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa Penggugat maupun orang tua dari Penggugat sudah berusahamenyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun sejauhini tidak ada titik temunya, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat,kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Bantul untukdiperiksa dan diadili menurut hukum yang berlaku ;Berdasarkan halhal serta alasanalasan tersebut di atas, dengan

AtbBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebutakan tetapi terdakwa dipengaruhi mabuk minum minuman beralkohol ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka danbengkak pada pelipis dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit UmumDaerah Atambua ;Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi tidak melakukanperlawanan dan juga setelah saksi terluka terdakwa tidak menolongsaksi ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;.

terdakwa ;Bahwa setelah mendengar cerita dari korban Benediktus Riu tidakmenerima perlakukan terdakwa terhadap korban sehingga BenediktusRiu mengajak Deo Molo pergi mencari terdakwa kerumahnya ;Bahwa saksi dan korban mengikuti dari belakang dan ketikaBenediktus Riu dan Deo Molo bertemu dengan terdakwa langsungBenediktus Riu dan Deo Molo langsung memukul terdakwa masingmasing sebanyak 2 kali kemudian saksi dan korban bersama kakakkorban meninggalkan lokasi kejadian ;Bahwa setahu saksi masalah yang mendasari

tajam danmengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan perkerjaansehari hari ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal8 dari 14 hal, Putusan No.40/Pid.B/2017/PN.AtbBahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret2017sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Kampung Koana, DusunMeni, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka ;Bahwa masalah yang mendasari

Keterangan Terdakwa berbelitbelit dan tidak ada penyesalan ;10non Menimbang, bahwa alasan Pembanding / Terdakwa yang tersebut dalampoint s/d 5 tersewbut diatas akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggisebagai berikut ; Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 10 Januari 2013Nomor : 284/Pid.B/2012/PNGS mendasari pemeriksaan atas perkara iniberdasarkan berkas perkarea atas nama Terdakwa Tarosi Laia Als.

belum genap berusia 18tahun, dengan mempergunakan ancaman sebilah parang dan maksud Terdakwauntuk memaksa korban bersetubuh dengannya telah mulai dilakukan dengan tidakmemakai celana dan ancaman dengan parang agar maksudnyatercapai,11sedangkan tidak tercapainya dan selesainya maksud Terdakwa karena bukankeinginan Terdakwa, tapi karena saksi korban melarikan diri, sehingga korbanterhindar daripemerkosaan ; Bahwa, dari halhal tersebut diatas, ternyata Hakim pada peradilan TingkatPertama meyakini dan mendasari

dipersidangandari 12 (dua belasa)orang saksi dan barang bukti parang dan baju yang dibenarkan oleh Para Saksi,sehingga Pengadilan Tinggi tidak melihat dan tidak menemukan adanyapertimbangan yang berat sebelah, karena tidak ada alasan yang membenarkanperbuatan Terdakwa tersebut ; Bahwa, dalam putusannya Hakim dalam peradilan Tingkat Pertama yangmengadili perkara ini telah menerapkan peraturan perundangundangan dengantepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya, Hakim pada peradilanTingkat Pertama mendasari

Yahya Harahapdalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 448449,menyebutkan di antara syarat formil Surat gugatan (permohonan) adalahposita atau fundamentum petendi pada surat gugatan (permohonan) harusmenjelaskan fetelijke grond (kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau permohonan) tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan disebutkan: (1) Anak yang belum mencapai umur18

tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, kecuali adakepentingan khusus yang mengharuskan adanya penetapan dari pengadilanyang memberi izin untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atasnama anaknya tersebut;Menimbang, bahwa adanya kepentingan khusus tersebut tidak terlihatdi dalam posita atau fundamentum petendi surat gugatan (permohonan)yang diajukan Pemohon, bahkan setelah dijelaskan dalam persidangan olehPemohon, masih juga belum tergambar fetelijke grond (kejadian atauperistiwa yang mendasari

MUHAMMAD RIDO dengan hasilkesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak luka tertutup padakepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlah sebelasdengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN BinPerbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN SIDIK Als ADUL BinDARKASI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHPidanaMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M.

SaidFadillan Alias Unyil diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasilpemeriksaan tampak luka tertutup pada kepala area belakang kiri disertaijahitan berjumlah sebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulitdinilai;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa saksi M.

Said Fadillah Alias Unyildiperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasil pemeriksaan tampakluka tertutup pada kepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlahsebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur*melakukan penganiayaan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan