Gas Bumi di wilayahKabupaten Indramayu harus memiliki izin prinsip berupa Izin PeruntukanPenggunaan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan rekomendasiAMDAL dari Badan Lingkungan Hidup.Bahwa yang berhak atau diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalambidang niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu badan usaha yang berbentuk badanhukum berupa PT, CV, Koperasi dan Firma serta pihak lain yang diperbolehkanmelakukan kegiatan niaga BBM bersubsidi pemerintah berdasarkan kesepakatanbersama antara Muspida

Indramayu selain pokokharus memiliki izin prinsip berupa :1 IPPT (1zin peruntukan penggunaan tanah);2 IMB (izin mendirikan bangunan);3 Rekomendasi AMDAL dari Badan Lingkungan hidup;e Bahwa yang berhak atau yang diperbolehkan melakukan kegiatanusaha dalam bidang niaga BBM yaitu Badan Usaha berbentuk BadanHukum berupa PT, CV, koperasi dan Firma, yang selain itu pihak lainyang diperbolehkan melakukan kegiatan Niaga BBM Bersubsidiberdasarkan bersama antara Muspida Kab.

Ubertraco; Pemerintah akan mengukur /mendata/mengembalikan batas HGU PT.Ubertraco sesuai dengan izin HGU tahun 1988 dengan menurunkan timyang dibentuk oleh MUSPIDA, jika ada lahan masyarakat di dalam HGUdikeluarkan karena lahan tersebut lama di telantarkan selama 20 tahun; PT.Ubertraco berkewajiban mempekerjakan masyarakat daerah setempatuntuk bekerja pada perusahaan sesuai dengan kemampuannya;7.

Dalam hal ini,pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga tidak akan tercapai katasepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan ataudiperoleh dengan paksaan atau penipuan;Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya pada garis ke1,2,3,4 halaman 2 adalah suatu pernyataan yang tidak dapat diterima.Bahwa menanggapi suratsurat dan keputusan dari tim MUSPIDA, PT.Nafasindo (dahulu PT.

Oleh karena itu Bahwa Penggugattelah mengingkari terhadap faktafakta integritas yang sebelumnya telahdisepakati oleh MUSPIDA Aceh Singkil dan instansi terkait termasuk dalamhal ini Penggugat sebagai pemegang izin prinsip in casu yaitu: Surat Bupati Aceh Singkil (ic. Penggugat) yang pada saat itu dijabatoleh IR. H. Razali, Msi mengeluarkan surat dengan nomor surat :590/747/2012 perihal : rekomendasi tertanggal 9 Juli 2012: Pernyataan MUSPIDA Kabupaten Aceh Singkil dan PT.

Nafasindo yang menyatakan:Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 antara MUSPIDA Aceh Singkil dengan PT.Nafasindo mengenai permasalahnan lahan HGU yang menghasilkankeputusan yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana pada point 7(tujuh) yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membantu menerbitkanrekomendasi kepada PT. Nafasindo dalam rangka pengurusan hak arealyang telah dibebaskan oleh PT.

Dalam hal ini,pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga tidak akan tercapai katasepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan ataudiperoleh dengan paksaan atau penipuan;Bahwa menanggapi suratsurat dan keputusan dari tim MUSPIDA, PT.Nafasindo (dahulu PT.

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan No : 6/Pdt.G/2016/PN.SgnbBahwa perkara tidak keluarnya permohonan IMB atasbangunan Gereja Bethany Sragen telah berkalikali dibahasdi tingkat Muspida, yaitu : Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 telah diadakanmusyawarah oileh para tokoh masyarakat RW VillKampung Kutorejo Sragen Tengah yang merekoemdasikanbahwa bangunandi JI.

SragenTengah di datangio oleh Ormas FPI yang menanyakanpemberian rekomendasi oleh kelurahan atas ijin tempatIbadah LMAat NASEANL, sn nnnnssesnennnnseninmnnnnnnsssmmmmnnnnnnenisBahwa pada tanggal 3 April 2014 di ruang kerja KapolresSragen hadir Ketua LUIS dengan beberapa anggotanya,menanyakan tentang masalah rumah yang dijadikan tempatibadah umat nasrani di Kelurahan Sragen Tengah,kemudian di jelaskan oleh Kapolres Sragen bahwa masalahtempat tinggal yang dijadikan rumah ibadah akandiselesaikan di tingkat Muspida

Terdakwa mendapatinformasi dari saksi Samsul Qamar (Kepala Bappeda Kabupaten PPU) bahwa adaProgram Pemerintah Kabupaten untuk membangunan rumah dinas muspida, green housedan rumah adat.

Terdakwa mendapatinformasi dari saksi Samsul Qamar (Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU) bahwa adaProgram Pemerintah Kabupaten untuk membangunan rumah dinas muspida, green housedan rumah adat.

perundangundangan maupun menurut hukum Islam, dan anak Pemohon telahmenunjukkan sifat kKedewasaan dan sudah mempunyai penghasilan sebesarRp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh kedua orang saksi ternyatasesuail dengan yang didalilkan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga menjadi bukti yang sah;Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P.2 dan keteangan saksisaksi telahditemukan fakta bahwa Pemohon dengan Muspida

Bnj.tidurnya, di dalam kamar tersebut berisi + 20 (dua puluh) orang dengankaki diikat rantai ;Bahwa Kondisi Yayasan Kasih Anugerah terlihat kotor dan bau serta tidaklayak sebagai panti rehabilitasi dan depresi ;Bahwa saksi mengetahui dari unsur Muspida ada menanyakan surat izinkepada saksi Sempurna Tarigan lalu beberapa orang dari para terdakwasebagai pengawas di yayasan tersebut di bawa untuk dimintaiketerangannya di kantor Polisi, lalu para pasien dikeluarkan dari kamarmereka masingmasing dan dibawa

Bnj.Bahwa saksi mengetahui dari unsur Muspida ada menanyakan surat izinkepada saksi Sempurna Tarigan lalu beberapa orang dari para terdakwasebagai pengawas di yayasan tersebut di bawa untuk dimintaiketerangannya di kantor Polisi, lalu para pasien dikeluarkan dari kamarmereka masingmasing dan dibawa ke Dinas Sosial Kota Binjai, darikeseluruhan pasien tersebut 6 (enam) orang kami bawa ke Rumah SakitDaerah Dr. R.M.

WIBdi Yayasan Kasih Anugerah Jalan Jamin Ginting Gang Bersama KelurahanPuji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai telah dilakukanpenggerebekan terhadap Yayasan Kasih Anugerah tersebut adalahMuspida yang terdiri dari Kapolres, Walikota, DPRD, Dandim 0203Langkat, Dinas Sosial, Satpol PP dan Polisi ;Bahwa rombongan Muspida datang lalu bertemu dengan Terdakwa laluMuspida melihat kondisi yayasan tersebut dan bertanya tentang izinrehabilitasi Yayasan Kasih Anugerah ;Bahwa saksi melihat kondisi sebagian

AnggotaDPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, SKPD, Dandim, Polisi,Satpol PP, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat ; Bahwa kedatangan Muspida ke panti rehabilitasi Yayasan Kasih Anugerahmau bertemu dengan saksi Sempurna Tarigan menanyakan tentangpendaftaran/ izin panti rehabilitasi tersebut tetapi saksi Sempurna TariganHalaman 33 dari 72 Putusan Nomor. 76/ Pid.B /2017/PN.

WIB di Yayasan Kasih Anugerah Jalan Jamin Ginting Gang BersamaKelurahan Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai saat penggerebekanyang dilakukan oleh Muspida, BNN dan Sinas Sosial melakukan sidak danmelihat residen kaki nya diikat rantai tetapi ada sekitar 10 (Sepuluh) residenyang tidak diikat kakinya selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. R.M Djoelhamdan dititipkan di Langkat, Medan Plus, bukit Doa Panti Insarf di Deli Serdang ;Menimbang, bahwa Visum et Repertum sebagai berikut ;1.

Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.PrgSaksi 1, Muspida bin Susi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DuSun Xxxxx, XXXX XXXXXXX,Kecamatan Mattiro Bulu, XXXxXXxXXxXxxx XXXXxXXxx, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi merupakanpaman Penggugat; Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugatdan Tergugat, saksi mengetahui perkawinan tersebut dari ceritaPenggugat; Bahwa saksi tidak

AIC denganmasyarakat dan Muspida Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung2020untuk menetapkan daerah Kelok Macan dan Pisang Nanas yang masukdalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) PT. AIC dijadikan sebagaiWUP Rakyat;bahwa sekitar akhir tahun 2010, saksi diperintahkan oleh Zulhermon MDPgl.

AIC dengan masyarakat dan Muspida KotaSawahlunto dan Kabupaten Sijunjung untuk menetapkan daerah KelokMacan dan Pisang Nanas yang masuk dalam Wilayah UsahaPertambangan (WUP) PT. AIC dijadikan sebagai WUP Rakyat;2222bahwa saksi ikut melakukan penambangan di WUP PT. AIC denganmenggunakan badan usaha CV. MD Group dan hasil penambanganbatubara selama tahun 2003 hingga 2007 dijual kepada PT.

AIC denganmasyarakat dan Muspida Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung untukmenetapkan daerah Kelok Macan dan Pisang Nanas yang masuk dalam33Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) PT.

AIC denganmasyarakat dan Muspida Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung untukmenetapkan daerah Kelok Macan dan Pisang Nanas yang masuk dalamWilayah Usaha Pertambangan (WUP) PT. AIC dijadikan sebagai WUPRakyat;. Bahwa benar terdakwa ikut melakukan penambangan di WUP PT. AICdengan menggunakan badan usaha CV. MD Group yang dipimpin oleh saksiZulhermon MD Pgl. Ucok Mundo dan hasil penambangan batubara selamatahun 2003 hingga 2007 dijual kepada PT. AIC;.

Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat diBukit Suling, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau,Kabupaten Aceh Tamiang;e Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2013 sekirapukul 11.30 Wib, Terdakwa bersamasama temanteman2122Terdakwa sesama mantan atau bekas pekerja pekarya PTPertamina Ep Field Rantau datang kerumah sdr UDEN,kemudian di luar rumah sdr UDEN tersebut sudah ramaitemanteman Terdakwa sesama mantan atau bekas pekerjapekarya PT Pertamina Ep Field Rantau untuk mendengarkankabar dari Muspida

metalik;Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal04 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat diBukit Suling, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau,Kabupaten Aceh Tamiang;Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa bersamasama temanteman saksi sesama mantan atau bekas pekerja pekarya PTPertamina Ep Field Rantau datang kerumah sdr UDEN,kemudian di luar rumah sdr UDEN tersebut sudah ramaitemanteman Terdakwa sesama mantan atau bekas pekerjapekarya PT Pertamina Ep Field Rantau untuk mendengarkankabar dari Muspida

UDIN tersebut ada didengarkabar dari Muspida mengenai jawaban pihak PT.Pertaminayang hasilnya tidak memuaskan atas nasib pekarya PTPertamina Ep Field Rantau;Bahwa benar atas berita yang di dengar tersebut,Terdakwa I. ISMED RIZAL Alias SI POP Alias RIZAL Bin HBASAR , Terdakwa II. AMIR BIN MAT SARI bersama mantanmantan atau bekas pekerja pekarya PT Pertamina Ep FieldRantau pergi ke PT Pertamina di daerah Rantau dan ditengah perjalanan hujan turun deras;Bahwa benar akibat hujan deras, Terdakwa I.

Muspida, lahir di Lot Kala tanggal 07 Agustus 1987.4. Assifa lahir Aceh Tengah tanggal 26 Januari 2007.5, Rahmat, lahir di Aceh Tengah tanggal 02 Maret 2010.3. Bahwa semenjak pernikahan tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam,tidak mendapatkan gugatan dari pihak ketiga atau masyarakat tentang keabsahanPernikahan tersebut ;4.

Muspida binti Amkin, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai be ri fsuamiisteri yang menikah pada 13 Juli 2003 tinggal bersama diKelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dansekarang sudah m mempunyai anak 3 orang ; Bahwa sekarang saksi melihat hubungan perkawinan Penggugatdengan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan danpertengkaran penyebabnya Tergugat sering melakukan KDRTdan memfitnah isterinya telah hamil oleh lakilaki lain dankeduanya pisah rumah semenjak

Mulyono untuk melakukan pengukuran dan perencanaan gambar serta membuat rencana biayanyadan hari itu juga diadakan rapat Muspida Plus tentang penampungan korbankebakaran gedung Ill Pusat Pasar Horas yang dalam rapat tersebut disepakati akan dibangun kios darurat, yang direncanakan akan dibangun di arealbekas penjara lama JI. Sutomo Pematangsiantar atau di Jl. Imam BonjolPematangsiantar.Pada tanggal 14 Januari 2002 bertempat dirumah dinas Walikota Pematangsiantar di JI. MH.

Bertempat di Ruang Data KantorWalikota Pematangsiantar, diadakan kembali rapat Muspida Plus yangmenghasilkan putusan akan dibangun kios darurat sebanyak 346 buah di Jl.Imam Bonjol Pematangsiantar yang letaknya antara gedung II dan gedung IIIPusat Pasar Horas Pematangsiantar, yang gambar/denah serta RencanaAnggaran Biaya sebesar Rp.1.068.339.000, (satu milyar enam puluhdelapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan standart harga upah dan bahan tahun 2001 yang dibuat

Edi Noah Saragihdalam rangka membicarakan RAB bahwa Terdakwa mengatakanRAB senilai Rp.1.068.339.000, harus diubah atas permintaanWalikota yaitu dengan penambahan 15% untuk biaya pengamanan dan untuk Muspida Plus, maka dengan perubahan RABtersebut nilai kontrak dalam RAB yang dibuat Terdakwa sekiraRp.1,4 Miliar.Paragraf 4 dan 5 halaman 37 putusan :Menimbang, bahwa yang berkepentingan membuat RAB atasproyek perkara in casu adalah Dinas Tata Kota Pematang Siantarin casu saksi Ir.

Dr Wahidin No 2a Pati dilakukan rapat Paripurna tentangPenetapan RAPBD Kabupaten Pati tahun 2003 menjadi APBD kabupatenPati Tahun 2003 yang dihadiri oleh Bupati Pati periode 20012006 yaitu saksiTasiman,SH, seluruh anggota DPRD, para kepala SKPD dan Muspida Plus .DPRD Kabupaten Pati mengeluarkan Keputusan Persetujuan DPRD No 08/KEP/2003 tanggal 26 Pebruari 2003 tentang Persetujuan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati tahun 2003menjadi Peraturan Daerah dan terhadap penetapan

No. 2009 K/PID.SUS/2011paripurna untuk penetapan Perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2003yang dipimpin oleh Terdakwa Wiwik Budi Santoso, SH dan dihadiri olehseluruh anggota DPRD Kabupaten Pati periode 19992004, Bupati Patiperiode 20012006 yaitu saksi Tasiman, SH dan selurun SKPD KabupatenPati serta Muspida Plus dan DPR Kabupaten Pati mengeluarkan KeputusanDPRD Pati No 39/KEP/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang PersetujuanRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tentang Perubahan AnggaranPendapatan

yang akan dibagikan kepada anggota dewan (termasuk Terdakwa) atausetidak tidaknya semakin menguntungkan diri Terdakwa beserta seluruhanggota DPRD Kabupaten Pati periode 19992004.Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2003 bertempat di Gedung DPRDKabupaten Pati JI Dr Wahidin No 2a Pati dilakukan rapat Paripurna tentangPenetapan RAPBD Kabupaten Pati tahun 2003 menjadi APBD kabupatenPati Tahun 2003 yang dihadiri oleh Bupati Pati periode 20012006 saksiTasiman,SH, seluruh anggota DPRD, para kepala SKPD dan Muspida

Penyusunan buku APBD sebesar Rp 58.812.000, +Rp 516.112.000,.Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2003 bertempat di Gedung DPRDKabupaten Pati jalan Dr Wahidin no 2a Kabupaten Pati dilakukan rapatparipurna untuk penetapan Perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2003yang dipimpin oleh Terdakwa Wiwik Budi Santoso, SH dan dihadiri olehseluruh anggota DPRD Kabupaten Pati periode 19992004, Bupati Patiperiode 20012006 yaitu saksi Tasiman, SH dan selurun SKPD KabupatenPati serta Muspida Plus dan DPR Kabupaten Pati

almarhum), dalam hal ini digantikan olehahli warisnya:1.ADAT br BANGUN, bertempat tinggal di JalanKarantina/Akasia Asrama TN1AD Glugur Hong, Blok J,Nomor 1, Medan;MALEMIN PURBA, bertempat' tinggal di JalanKarantina/Akasia Asrama TN1AD Glugur Hong, Blok J,Nomor 1, Medan;HENDRI DUNANT PURBA, bertempat tinggal di JalanKarantina/Akasia Asrama TN1AD Glugur Hong, Blok J,Nomor 1, Medan;IMANUEL EST STEPANUS PURBA, bertempat tinggal diJalan Karantina/Akasia Asrama TN1AD Glugur Hong,Blok J, Nomor 1, Medan;DAVID MUSPIDA

Nama: David Muspida Purba, Tanggal lahir 141974, alamat JalanKarantina/Akasia Asrama TNIAD Glugur Hong Blok J Nomor 1 Medan;6. Nama: Maju Purba, Umur 58 Tahun, alamat Jalan Parang Il Gang DamaiNomor 4, P Bulan Medan.

Selanjutnya disebut PenggugatPenggugat;Perubahan tersebut terjadi karena Terima Purba telah meninggal dunia padatanggal 18 April 2010, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yaituAdat br Bangun, Malemin Purba, Hendry Dunant Purba, Imanuel Est StepanusPurba, David Muspida Purba;Pada halaman 2 alinea 3 ada tertulis: Bahwa saudara lakilaki Layo br Purba juga telah meninggal dunia makakedudukannya digantikan oleh anak kandungnya;Dirubah menjadi:Bahwa saudara lakilaki Layo br Purba juga telah

usaha pertambangan atau Kontraktor perjanjianusaha pertambangan yang bersangkutan;Pasal 66.Ayat (1) usaha pertambangan tidak boleh dilakukan tanpa KP atau KPRAyat (2) pemerintah daerah bersama pemegang KP, KPR dan/atau kontraktorperjanjian usaha pertambangan wajib mencegah dan menertibkanterjadinya pertambangan tanpa izin.Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggarkesepakatan, pada tanggal 28 Mei 2012 Para Penggugat bersama masyarakatDesa Terantang dengan Tim 9 unsur Muspida

Kampar bersama unsur Muspida (DinasPertambangan, BLH, UPIKA Tambang dan Komisi I DPRD Kab.

Keg.Penyusunan LAKIP TA 2013, beserta lampiran;e Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No: 26/SPMLS1.20.03/2013 tanggal 08 April 2013 sebesar Rp. 24.000.000, (Dua puluh empat juta rupiah)untuk pembayaran lunas honorarium Muspida Inti bulan Januari s/ d Maret 2013 pada SetdakabAceh tamiang keg.

Bimtek MDSK TA 2013, beserta lampiran;e Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No: 32/SPMLS1.20.03/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah Muspida Keg.

Keg.Penyusunan LAKIP TA 2013, beserta lampiran;e Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No: 26/SPMLS1.20.03/2013 tanggal 08 April 2013 sebesar Rp. 24.000.000, (Dua puluh empat juta rupiah)untuk pembayaran lunas honorarium Muspida Inti bulan Januari s/d Maret 2013 pada SetdakabAceh tamiang keg.

yang telah daluwarsa menurutketentuan Pasal 741 KUHDagang adalah suatu penerapan hukum yang salahdan bertentangan/melanggar hukum yang berlaku:Dikatakan penerapan hukum yang salah dan bertentangan/melanggar hukumyang berlaku, karena :1.Bahwa PEMOHON KASASI jauh sebelumnya telah mengajukan tuntutanpembayaran ganti rugi terbadap TERMOHON KASASI sebagaimana yangdisepakati sebelumnya (vide buktti P1 dan P1a), malah persoalan ini telahdijembatani melalui pertemuanpertemuan dengan Pemerintah Setempatdan Muspida

No. 1706 K/Pdt/2007patokan bahwa tuntutan ini telah lewat waktu menurut ketentuan Pasal 741KUHDagang sebab dengan mengacu pada ketentuan ini pula, maka ukuranuntuk menentukan bahwa tuntutan tersebut telah lewat waktu mulai dihitungsejak dimulainya penagihan untuk pemenuhan prestasi dari TERMOHONKASASI, sekalipun tuntutan ini telah berjalan sekian tahun danpenyelesaiannya telah dimediasi oleh Pemerintah maupun Muspida, namuntidak menemukan kata sepakat maka keadaan inilah yang menunda, namunkeadaan

Sehingga dihasilkan kesepakatan antara keduanya dengandisaksikan unsur Muspida, hal ini juga dibenarkan oleh saudara Drs.

FikriHakimi sewaktu memberikan keterangan tanpa disumpah dihadapan MajelisHakim tanggal 5 Januari 2010 menjelaskan bahwa pertemuan di Pendopodalam rangka untuk mendamaikan antara H.Darman dengan H.Yayangdimana mereka memperebutkan tanah yang akan dibebaskan, dengansaling ingin menerima uang ganti rugi perselisinan tersebut dapatdidamaikan dengan disaksikan oleh unsur Muspida ( Bupati, Ketua DPRD,Ketua Pengadilan, Dandim dan Kapolres)Sehingga dari perdamaian antar H.Darman dan H.Yayang tersebutdibuatkanlah

Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2015/MS.Cagpada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Kecamatan Sampoiniet KabupatenAceh Jaya;Bahwa Pemohon I dengan istri pertama (SU) telah dikarunia 5 (lima) orang anak,yang masih hidup 2 orang yaitu: 1. anak, 2. anak;Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikahmenurut hukum islam, pada tanggal 06 Februari 2012 di Gampong KecamatanSampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya dengan Qadhi Nikah pada waktu itu Qadhi ,Wali Nikah Wali (Ayah Kandung) dari Muspida

,dan tahap 2 sebesar Rp. 6.000.000,;Biaya sewa menyewa kegiatan pengesetan formulir dan kegiatan logistikpemilu Rp. 6.100.000, ;Biaya pembongkaran kotak suara dan memasukan surat suara ke karungpelastik Rp. 4.572.000,;Bantuan uang saku muspida dalam rangka mendengarkan penyampaian pisidan misi Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);Biaya bantuan uang saku untuk muspida dalam rangka sosialisasi pemilihpemula Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);Biaya untuk anggota polisi banda aceh dari tiem polda dalam

;Asisten saudara AZMI Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);Pembukaan ruang bendahara Rp. 2.000.000,;Bantuan biaya pindah kasat reskrim Rp. 1.500.000,;Bantuan pembelian laptop untuk waka polres tahap 1 sebesar Rp.7.000.000,, dan tahap 2 sebesar Rp. 6.000.000,;Biaya sewa menyewa kegiatan pengesetan formulir dan kegiatan logistikpemilu Rp. 6.100.000, ;Biaya pembongkaran kotak suara dan memasukan surat suara ke karungpelastik Rp. 4.572.000,;Bantuan uang saku muspida dalam rangka mendengarkan penyampaian

pisidan misi Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);Biaya bantuan uang saku untuk muspida dalam rangka sosialisasi pemilihpemula Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);Biaya untuk anggota polisi banda aceh dari tiem polda dalam rangkamemantau pemilu kada Kabupaten Aceh Singkil Rp.1.000.000,;Biaya wartawan dalam rangka kegiatan kegiatan tahapan pemilu kada Rp.40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);Bantuan HUT KOPRI Rp. 2.500.000.

pisidan misi Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);Biaya bantuan uang saku untuk muspida dalam rangka sosialisasi pemilihpemula Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);Biaya untuk anggota polisi banda aceh dari tiem polda dalam rangkamemantau pemilu kada Kabupaten Aceh Singkil Rp.1.000.000.