Ditemukan 244125 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penataan ruang Tentang penataan ruang Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-05-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2023
Tanggal 29 Agustus 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA., 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
240 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA., 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA (Diwakili oleh : Ir. Yoyong Haryono Dan Nono Sampono);;
267 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA (Diwakili oleh : Ir. Yoyong Haryono Dan Nono Sampono);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 06-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — ARTORIUS TELEMETRI SENTOSA VS KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA ( dahulu DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA );;
124 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARTORIUS TELEMETRI SENTOSA VS KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA ( dahulu DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA );;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-02-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/TUN/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — MENTERI NEGARA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA VS SITA KRISTIANA, DKK., DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAN TANTYO SUHARNO;
454 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI NEGARA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA VS SITA KRISTIANA, DKK., DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAN TANTYO SUHARNO;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Ketut Mangku, jabatan DirekturPenanganan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawankawan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SkuHk.03.02/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali I;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., 4. PERSEROAN TERBATAS (PT) ARAYA BUMI MEGAH;
858 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., 4. PERSEROAN TERBATAS (PT) ARAYA BUMI MEGAH;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: KetutMangku, jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanahdan Ruang, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 21/SkuKH.03.02/VII/2019 tanggal03 Juli 2019:ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2019
Tanggal 25 April 2019 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS SITA KRISTIANA, DKK;
254 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS SITA KRISTIANA, DKK;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang padaKementerian Agraria dan Tata Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor11/Sk/IV/2018 tanggal 9 April 2018;Pemohon Kasasi IV;Lawan1. SITA KRISTIANA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan P.
    Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV MENTERIAGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL tidak diterima;3. Menghukum Pemohon Kasasi I, Il, Ill, dan IV membayar biaya perkarapada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 09-03-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Kfm.
Tanggal 9 September 2015 — BANA sebagai PENGGUGAT - PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu sabagai TERGUGAT II
124 — 46
  • BANA sebagai PENGGUGAT- PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I- Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu sabagai TERGUGAT II
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/TUN/2024
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA., II. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA., III. BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO;;
62 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA., II. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA., III. BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 11-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 —
213 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG., III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)., IV. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK;
    ., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia ParaAdvokat pada Kantor Lembaga Bantuan HukumPersatuan Pekerja Informal selurunh Indonesia (LBHPERPISI) Sumatera Utara, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/VII/TUN/2019, tanggal 24 Juli 2019:Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELISERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 05-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/TUN/2022
Tanggal 23 Februari 2022 — INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NAISONAL PROVINSI RIAU;
89 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NAISONAL PROVINSI RIAU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU VS 1. YAP LING LI., 2. UMAR;
214 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU VS 1. YAP LING LI., 2. UMAR;
    PUTUSANNomor 43 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan Jalan Agus Salim Nomor 58Jakarta Pusat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Kintot EkoBaskoro, M.H., jabatan Inspektur Wilayah IV, dan kawankawan, dan memberikan Kuasa Khusus tambahankepada M.
    atas nama YAPLINGLI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Desa Kubang Jayatanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 07835/Kubang Jaya tanggal26 Maret 2015, Luas 14.020 M atas nama UMAR;Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal 3Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil AuditTujuan Tertentu;serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindaklanjut dari ketiga objek sengketa selama sengketa tata usaha
    Menyatakan Sah dan Bernilai Surat Inspektorat Jenderal KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor:271/900/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut AtasLaporan Hasil Audit Tujuan Tertentu;2. Menyatakan Sah dan Bernilai Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 01/SK14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang PembatalanHalaman 5 dari 12 halaman.
    atas nama Umar terletak di Desa KubangJaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena cacat administrasi; Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal 3Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil AuditHalaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021Tujuan Tertentu;4.
    yang dimohonkanadalah palsu;Bahwa pembatalan sertifikat Objek Sengketa dengan mengacu padaPutusan Badan Peradilan Pidana oleh Para Tergugat adalah tindakanSelf Correction Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara gunamengkoreksi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkanlebih dahulu dan terdapat Cacat Substansi berdasarkan Putusan PerkaraPidana yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa tindakan Se/f Correction telah sesuai dengan ketentuan Pasal11 angka 3 point e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 K/TUN/LH/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA., III. PT. SHELL INDONESIA;;
547 — 511 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA., III. PT. SHELL INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 31-10-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RANCAPANGGUNG-CIJENUK, CIJENUK-SARINAGEN, SARINAGEN-BARANGSIANG REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT-JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021., II. BASUKI-LESINDO, KSO;;
242 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RANCAPANGGUNG-CIJENUK, CIJENUK-SARINAGEN, SARINAGEN-BARANGSIANG REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT-JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021., II. BASUKI-LESINDO, KSO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-04-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860 K/Pdt/2022
Tanggal 4 April 2022 — RUANG, dk vs ESRA
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUANG, dk vs ESRA
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Pelayaran
Putus : 18-10-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 271/Pid.B/2016/PN.TGT.
Tanggal 18 Oktober 2016 — -RANDI Bin ABDUL HALIM
123 — 17
  • ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan;3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;5) Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah papan kayu berbentuk setengah lingkaran berwarna hijau bertuliskan KMN PUTRA IRAYA warna merah muda; 1 (satu) buah jendela ruang
    Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) buah papan kayu berbentuk setengah lingkaran berwarna hijaubertuliskan KMN PUTRAIRAYA warna merah muda;2) 1 (satu) buah jendela ruang kapal yang terbuat dari kayu berwarna biru, hijaudan merah muda yang terdapat kaca.3) 1 (satu) set jaring ikan warna biru tua;4) 1 (satu) set pelampung jaring ikan;Dikembalikan kepada terdakwa RANDI Bin ABDUL HALIM5.
    Bahwa kapal yang tenggelam tersebut terbuat dari papan dan balok kayu denganpanjang kapal sekitar 12 meter, lebar + 2,5 meter dan tinggi kapal + 2 meter, danHal. 7 dari 33 Hal.Putusan Nomor. 271/PID.B/2016/PN.TGT2.diberi warna hijau, menggunakan mesin mobil dengan kapasitas 4 silinder Denganrincian kapal terdapat atap yang terbuat dari triplek, terdapat ruangkemudi/nahkoda yang berada di bagian atas serta ruang ABK dibagian bawahserta ruang mesin yang berada dibawah/lantai dasar kapal.Bahwa kapal
    Bahwa kecelakaan ini menjadi pelajaran bagi terdakwa dan antara keluarga parakorban dan keluarga para terdakwa sudah ada pernyataan perdamaian.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktidipersidangan berupa:1) 1 (satu) buah papan kayu berbentuk setengah lingkaran berwarna hiyau bertuliskanKMN PUTRA IRAYA warna merah muda;2) 1 (satu) buah jendela ruang kapal yang terbuat dari kayu berwarna biru, hijau danmerah muda yang terdapat kaca.3) 1 (satu) set jaring ikan warna biru tua
    karenadalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidakterdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan,Hal. 30 dari 33 Hal.Putusan Nomor. 271/PID.B/2016/PN.TGTmaka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah TahananNegara ;Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :1) 1 (satu) buah papan kayu berbentuk setengah lingkaran berwarna hiyau bertuliskanKMN PUTRA IRAYA warna merah muda;2) 1 (satu) buah jendela ruang
    tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan;3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;Hal. 31 dari 33 Hal.Putusan Nomor. 271/PID.B/2016/PN.TGT4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;5) Menetapkan Barang Bukti berupa:e 1 (satu) buah papan kayu berbentuk setengah lingkaran berwarna hijau bertuliskanKMN PUTRA IRAYA warna merah muda;e 1 (satu) buah jendela ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-01-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Tanggal 30 Januari 2024 — RETNAWATY MULYANA lawan PT RUANG RAYA INDONESIA
174 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RETNAWATY MULYANA lawan PT RUANG RAYA INDONESIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 113/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat:
Mulyadi
Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN DirJen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah
292 — 193
  • Penggugat:
    Mulyadi
    Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN DirJen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENANGANANMASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DANTANAH, berkeduduan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikansurat tugas kepada Chrisning Thyas Manik, S.H., NIP:19841201 200912 2 004, jabatan analis hukum pertanahan,berdasarkan surat tugas No. 12/ST800.39/V1I/2020tertanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;2.
Pengadilan PTUN SERANG TUN KIP
Register : 24-05-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 11/G/KI/2016/PTUN-SRG
Tanggal 18 Agustus 2016 — HAERUDIN MELAWAN: DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN
122 — 53
  • HAERUDIN MELAWAN: DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN
    RSS Pemda Blok B1, Kelurahan Banjarsari, KecamatanCipocok Jaya, Kota Serang;selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MELAWANDINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN, berkedudukan diJalan K.H. Abdul Fatah Hasan Nomor 25 Serang, Banten;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/014.5DBT/2016,tanggal 20 April 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:1. Agus Mintono, SH., M.Si. Kepala Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Banten;2. H. Mugni H. Lagoni, SH.
    Memerintahkan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten untukmemberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon (sekarangPemohon Keberatan);5.
    Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkarayang timbul dari Sengketa Informasi ini;Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan tersebut,Termohon Keberatan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten telahmengajukan Kontra Memori/Surat Keberatan tertanggal 23 Mei 2016, yang padapokoknya mengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut :. Sebelum Pokok Perkara1.
    Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan kepadaKepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan suratHalaman 29 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUNSRGNomor: 02/pribadi/VII/2015 tanggal 02 Agustus 2015 Perihal PermintaanData;2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon Keberatan, mengajukanpermohonan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun2015;3.
    Sehingga sangat beralasan pula, jika Termohon Keberatan (Dinas BinaMarga dan Tata Ruang Provinsi Banten), menolak seluruh permohonanPemohon Keberatan dan atau menyatakan permohonan informasi tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);7. Menolak hakhak yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;Sebelum Pokok PerkaraDalam Keberatan, Tanoa memeriksa Pokok Perkara:Halaman 31 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUNSRG1.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 26-08-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 209/G/2015/PTUN.SBY.
Tanggal 22 Maret 2016 — CHRISTINE PRAJOGO MELAWAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTAMADYA SURABAYA DAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTAMADYA SURABAYA
116 — 51
  • CHRISTINE PRAJOGO MELAWAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTAMADYA SURABAYA DAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTAMADYA SURABAYA
    PENGGUGAT ;Melawan:KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTAMADYASURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman SuryaNomor 1 Surabaya. ;02 22220 one nooo Halaman 1 dari Halaman 65 Putusan Perkara Nomor : 209/G/2015/PTUN.SBYyang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. ;Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kota SurabayaKewarganegaraan: Indonesia ;NIP : 19691017 199312 2 006 ;Jabatan : Kepala Bagian WHukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ;2. Nama : RM.
    Pada saat pembangunantelah berjalan sekitar 75%, PENGGUGAT menerima surat dari KepalaDinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor648/11537/436.6.2/2014 tertanggal 11 Desember 2014 yang padapokoknya berisi pemberitahuan tentang bangunan yang didirikanPENGGUGAT sebagian berdiri atau berada di atas fasilitas umum(rencana jalan).
    Segera surat diterima PENGGGUGAT mengklarifikasike kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya gunamenanyakan maksud dan tujuan dari surat tersebut, di kantor ini tidakada satu pejabat atau stafpun yang bersedia memberikan jawabansecara tegas dan pada umumnya antara pejabat atau staf yang satudengan lainnya saling melempar.
    "Bahwa penentuan letak bidang tanah bukanlah kewenangan dari DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah KotaSurabaya, tetapi merupakan kewenangan dari institusi BadanPertanahan Nasional dan sampai saat ini institusi dimaksud tidak pernahmenyatakan adanya salah letak bidang tanah sertifikat Nomor 3167.Dengan demikian keputusan dan atu kebijakan ini melampai batasKEWeNAaNGaNNYya. 222222 eon nnn nnn nee nnn non new nee ee een nnn eon oneBahwa PENGGUGAT pada saat mengajukan permohonan
    Asas Kepastian Hukum :Tujuan penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan perlindungandan kepastian hukum, dengan Surat PLT Kepala Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor640/7156/436.6.2/2015 tanggal 28 Mei 2015 tersebut yang mencabutSKRK dan IMB dengan dasar atau alasan salahnya letak bidangtanah, menimbulkan tidak adanya kepastian hukum khususnyaterhadap data yang ada dalam sertifikat Nomor 3167 Kel.Siwalankerto Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-12-2022 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3972 K/Pdt/2022
Tanggal 14 Desember 2022 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR, 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lawan 1. HERRY TJIARLEX, Dk
111 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR dan Pemohon Kasasi II: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tersebut;2.
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR, 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALLawan1. HERRY TJIARLEX, Dk