Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui DIPA Nomor: 01264/005/04.201/-14-2012 tanggal 20 Desember 2011;

SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: 775/Simpang Baru Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat), Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 4 Desember 2012;DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 itu baru diketahuioleh Benny Luhur/Penggugat tanggal 12 Desember 2012 ;2.

Dengan demikian Tergugatsebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak cermat, teliti dantidak jujur pada saat merumuskan materi muatan sebelummenandatangani Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 tersebut sehinggamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat ;11.

Sebab sumber hukumpenerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 adalah PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR,yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum memilikiRisalah Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi.

Dengan demikiancukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq.Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksaperkara ini untuk membatalkan Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/ BPN.14/2012 Tanggal 4 Desember 2012 tersebut.12.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNo.SK.07/PBT/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012, jugamelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) yang diatur didalam UndangUndang Nomor 28Tahun 1999, sebagaimana

/2012 tanggal 4 Desember 2012adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini yaitu :a.

Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sleman untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) melalui DIPA Nomor : 01263/005-04 : 2.01/14/2012 tahun angggaran 2012

Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan AgamaSleman untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitungsebesar Rp. 221.000, ( Dua ratus dua puluh satu riburupiah ) melalui DIPA Nomor : 01263/00504 : 2.01/14/2012 tahunangggaran 201 23Demikian putusan ini dijatuhnkan di Sleman pada hari Selasa tanggal 18September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang tediri dari Drs. H.

Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sleman untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000 ,- ( Seratus enam puluh enam ribu rupiah ) melalui DIPA Nomor : 01263/005-04 : 2.01/14/2012 tahun angggaran 2012

Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sleman untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 161.000 ,- ( Seratus enam puluh satu ribu rupiah ) melalui DIPA Nomor : 01263/005-04 : 2.01/14/2012 tahun angggaran 2012

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wonreli sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:474.2/14/2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menyatakan bahwa PEMOHON (Juaini) dan Rahma adalah benar orangtua kandung dari CITRA PRIHATIN, berdasarkan Surat Keterangan Lahir No 470/MS/14/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Penggarap Bebas (GG) nomor 593.82 / 14 / 2012 / IX / 2014 tertanggal 18 September

2016 Surat Ukur tanggal 18-04-2016 , Luas 18.920 M² atas nama PT Kemilau Rejeki , adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;

ID : ESC3306/14/2012 yangterletak diatas tumpukan buku diatas meja kemudian 1 (satu) pucuk senjata jenis AirSoft Gun warna hitam jenis FN Bareta No. ID : ESC3306/14/2012 tersebut terdakwaambil dan pada saat terdakwa mengambil (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gunwarna hitam jenis FN Bareta No.

ID :ESC3306/14/2012 milik saksi korban I Gede Berlian MS Bin Gede Putra;e Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut hanya seorangdiri saja ;e Bahwa terdakwa menerangkan dalam mengambil (satu) pucuk senjata jenisAir Soft Gun warna hitam jenis FN Bareta No.

ID : ESC3306/14/2012 milik saksi korban I Gede Berlian MS Bin GedePutra pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di PeraduanWaras Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan terhadap1 (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gun warna hitam jenis FN Bareta No. ID :ESC3306/14/2012 pada kenyataannya telah diambil dan belum dikembalikan terdakwa ;Menimbang, bahwa (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gun warna hitam jenisFN Bareta No.

ID :ESC3306/14/2012 yang sebelumnya oleh saksi korban diletakkan diatas meja di dalamrumah saksi korban. dan setelah mengambil (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gunwarna hitam jenis FN Bareta No. ID : ESC3306/14/2012 milik saksi korban tersebutkemudian terdakwa membawa lari (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gun warna hitamjenis FN Bareta No. ID : ESC3306/14/2012 yang selanjutnya oleh terdakwa disimpan didalam tas terdakwa di rumah terdakwa.

ID : ESC3306/14/2012 milik saksi korban yang mana perbuatan tersebutdilakukan tanpa izin saksi korban, dengan demikian terdakwa telah melanggar haksubyektif daripada saksi korban selaku pemilik (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gunwarna hitam jenis FN Bareta No. ID : ESC3306/14/2012 tersebut.

PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT. 43926/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000018/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP237.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat

Tagihan Pajak BungaPenagihan Nomor 000018/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak November2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Nomor: KEP237.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 000018/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak November 2008;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatanbahwa Surat Gugatan Nomor: 592/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012,ditandatangani oleh

Nopember 2012 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP237.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi persyaratan satu SuratGugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 592/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 diajukandengan disertai alasanalasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP237.NK/WPJ.14

/2012 Tanggal 15 Oktober 2012 yaitutanggal 22 Oktober 2012 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 592/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 dilampiridengan salinan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP237.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15Oktober 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa XX, jabatan: Direktur selaku penandatangan Surat Gugatan

/2012 tanggal15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan Nomor 000018/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakNovember 2008 atas nama: PT.

Yang Mulia MajelisHakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk membatalkanSurat Keputusan No.SK.07/Pbt/ BPN.14/2012 Tanggal 4 Desember2012 tersebut;Bahwatindakan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNo.SK.07/PBT/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012, jugamelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)yang diatur didalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999,sebagaimana diuraikan di bawah ini ;12.1.

/2012 tanggal 4 Desember 2012bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang BaikHalaman 11 dari 28 halaman.

Dengandemikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal4 Desember 2012 harus dinyatakan batal atau tidak sah sertamewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut danmenghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yangtimbul ;IV. MOHON PENUNDAAN18.

SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tersebut tidak termasuk KeputusanTata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;Bahwa dalam pasal 2 poine, disebutkan sebagai berikut :Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangUndang ini :e.

gugatan oleh karena Tergugat menerbitkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang PembatalanPeralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M?

PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT.43919 /PP/M.XIV/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatanterhadap PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak Januari 2008, diterbitkanberdasarkan Laporan Penelitian Penghapusan Sanksi Administrast Nomor: LAP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012;bahwa Tergugat

menerbitkan Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak Januari2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Januari 2008;Pemenuhan

Nopember 2012 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP230.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi persyaratan satu SuratGugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 560/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 diajukandengan disertai alasanalasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP230.NK/WPJ.14

/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yaitutanggal 22 Oktober 2012 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 560/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 dilampiridengan salinan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15Oktober 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa XX, jabatan: Direktur selaku penandatangan Surat Gugatan

/2012 tanggal15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakJanuari 2008 atas nama: PT.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43920/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat: Gugatan Pajak Penghasilan Pasal 23: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap KEP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal15 Okotober 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Nomor 000028/109/08/725/11 tanggal 9 September

November2012 (cap harian pos 12 November 2012), sedangkan Keputusan Tergugat ataspermohonan Penggugat diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2012, sehinggapengajuan Gugatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh)hari pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor: 599/DIREXT/XI/2012tanggal 9 Nopember 2012 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP231.NK/WPJ.14

/2012 tanggal 15 Oktober 2012, dengan demikian Surat Gugatanmemenuhi persyaratan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan Tergugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 599/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012diajukan dengan disertai alasanalasan yang jelas dan mencantumkan tanggalditerimanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP231.NK/WPuJ.14/2012 Tanggal15 Oktober 2012 yaitu tanggal 22 Oktober 2012 sehingga

memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 599/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012, sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa XX, jabatan: Direktur selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor:599/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tanpa disertai bukti

/2012 tanggal 15 Okotober 2012 Tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor000028/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak April 2008 atas nama:XXX, NPWP : YYY sehingga gugatan dinyatakan dihapus dari daftar sengketa.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43924/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP235.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan, Nomor 000023/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak September 2008.: bahwa Keputusan Tergugat

Nomor: KEP235.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:00023/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakSeptember 2008, diterbitkan berdasarkan Laporan PenelitianPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor: LAP236.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012.bahwa Penggugat mengakui dalam pembayaran utang pajaktersebut tidak tepat waktu sehingga menimbulkan sanksi bungapenagihan, adapun atas keterlambatan pembayaran

November 2012 (cap harian pos12 November 2012), sedangkan Keputusan Tergugat ataspermohonan Penggugat diterbitkan pada tanggal 15 Oktober2012, sehingga pengajuan Gugatan memenuhi ketentuanmengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor:595/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 adalah SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP235.NK/WPJ.14

/2012 tanggal15 Oktober 2012, dengan demikian Surat Gugatan memenuhipersyaratan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan Tergugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Gugatan Nomor: 595/DIREXT/XI/2012 tanggal 9Nopember 2012 diajukan dengan disertai alasanalasan yang jelasdan mencantumkan tanggal diterimanya Surat KeputusanMemperhatikanMengingatMemutuskanTergugat Nomor : KEP235.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober2012 yaitu tanggal

22 Oktober 2012 sehingga memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Gugatan Nomor: 595/DIREXT/XI/2012 tanggal 9Nopember 2012 dilampiri dengan salinan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP235.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Direktur selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor:595/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tanpa disertaibukti

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43927/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP238.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan, Nomor 000024/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Desember 2008.: bahwa Keputusan Tergugat

Nomor: KEP238.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000024/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakDesember 2008, diterbitkan berdasarkan Laporan PenelitianPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor: LAP239.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012.bahwa Penggugat mengakui dalam pembayaran utang pajaktersebut tidak tepat waktu sehingga menimbulkan sanksi bungapenagihan, adapun atas keterlambatan pembayaran

November 2012 (cap harian pos12 November 2012), sedangkan Keputusan Tergugat ataspermohonan Penggugat diterbitkan pada tanggal 15 Oktober2012, sehingga pengajuan Gugatan memenuhi ketentuanmengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor:593/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 adalah SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP238.NK/WPJ.14

/2012 tanggal15 Oktober 2012, dengan demikian Surat Gugatan memenuhipersyaratan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan Tergugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.MemperhatikanMengingatbahwa Surat Gugatan Nomor: 593/DIREXT/XI/2012 tanggal 9Nopember 2012 diajukan dengan disertai alasanalasan yang jelasdan mencantumkan tanggal diterimanya Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP238.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober2012 yaitu tanggal 22 Oktober

2012 sehingga memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Gugatan Nomor: 593/DIREXT/XI/2012 tanggal 9Nopember 2012 dilampiri dengan salinan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP238.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Direktur selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor:593/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tanpa disertaibukti

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat :MenurutPenggugatMenurut MajelisPUT.49334/PP/M.X11/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap PenerbitanKeputusan Tergugat Nomor: KEP283.NK/WPJ.14/2012 tanggal 19 Desember 2012tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012Masa Pajak Oktober 2010;bahwa menurut

Tergugat Keputusan Tergugat Nomor: KEP283.NK/WPJ.14/2012 tanggal19 Desember 2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret2012 Masa Pajak Oktober 2010 telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;bahwa contoh pengenaan denda terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang nihil (pajakkeluarannya) dan telah dilunasi tidak terdapat pada peraturan atau undangundang PajakPertambahan Nilai, sehingga

menurut Penggugat tidak tepat memberikan sebuah dendayang tidak terdapat dalam peraturan pajak;bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP283.NK/WPJ.14/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa Pajak Oktober 2010;bahwa kronologis penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP283.NK/WPJ.14/2012tanggal 19 Desember 2012 adalah

Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor: 00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa PajakOktober 2010 dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Yang Masih Harus DibayarRp98 1.673.710,00;bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa PajakOktober 2010;bahwa Penggugat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dan ditolakTergugat dengan Keputusan Nomor: KEP283.NK/WPJ.14

dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;Menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan tergugat Nomor: KEP283.NK/WPJ.14/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa Pajak Oktober 2010 atas namaPemohon Banding;Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, diketahui oleh Penggugatpada saat Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor PertanahanKota Pekanbaru Nomor : 485/600.14.71/IV/2012 tanggal 17 April 2012Perihal Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru ;2.

Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Surat KeputusanTata Usaha Negara Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal12 April 2012, tidak mempertimbangkan Surat KeputusanNomor : No.1540/HM/KW.24Pbr/1991 tanggal 22 AgustusHalaman 13 dari 22 halaman.

Dengandemikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Riau NomorSK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 harus dinyatakanbatal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutsurat keputusan tersebut dan menghukum Tergugat untukmembayar semua biaya perkara yang timbul;MOHON PENUNDAAN32.

Bahwa substansi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Riau NomorSK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 adalah bukanmenyangkut kepentingan umum atau kepentingan Pemerintah,tetapi substansi dari Surat Keputusan Tergugat adalah mengenaiwilayah kepentingan individu atau perorangan yaitu kepentinganSdr. Toni Supriadi.33.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau NomorSK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHMNomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhuratas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu SimpangHalaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2013.Baru), Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan), KotaPekanbaru, Provinsi Riau ;4.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43921/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP232.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan, Nomor 000022/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Mei 2008.: bahwa Keputusan Tergugat Nomor

: KEP232.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000022/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakMei 2008, diterbitkan berdasarkan Laporan PenelitianPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor: LAP233.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012.bahwa Penggugat mengakui dalam pembayaran utang pajaktersebut tidak tepat waktu sehingga menimbulkan sanksi bungapenagihan, adapun atas keterlambatan pembayaran utang

November 2012 (cap harian pos12 November 2012), sedangkan Keputusan Tergugat ataspermohonan Penggugat diterbitkan pada tanggal 15 Oktober2012, sehingga pengajuan Gugatan memenuhi ketentuanmengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor:598/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 adalah SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP232.NK/WPJ.14

/2012 tanggal15 Oktober 2012, dengan demikian Surat Gugatan memenuhipersyaratan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan Tergugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Gugatan Nomor: 598/DIREXT/XI/2012 tanggal 9Nopember 2012 diajukan dengan disertai alasanalasan yang jelasdan mencantumkan tanggal diterimanya Surat KeputusanMemperhatikanMengingatMemutuskanTergugat Nomor : KEP232.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober2012 yaitu tanggal

22 Oktober 2012 sehingga memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Gugatan Nomor: 598/DIREXT/XI/2012 tanggal 9Nopember 2012 dilampiri dengan salinan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP232.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Direktur selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor:598/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tanpa disertaibukti

45.408.000.000BangunanNJOP sebagai dasar 45.408.000.000pengenaan PBBNJOP Tidak Kena 6.000.000PajakNJOP untuk 45.402.000.000penghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak 40 % x 45.402.000.00 18.160.800.000PBB yang terutang 0,5 % x 18.160.800.000 90.804.000 Menurut PenggugatMenurut Majelis: bahwa atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang a quo, Penggugat mengajukanPermohonan ke2 Pengurangan SPPT PPB dengan surat Nomor: 012/DEKPP/1X/2012 tanggal 28 September 2012 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor:KEP290.NK/WPJ.14

/2012 tanggal 27 Desember 2012 Permohonan Tergugat ditolaksehingga dengan surat Nomor: 004/DEPP/II/2013 tanggal 14 Februari 2013mengajukan Gugatan;: bahwa Surat Gugatan diterima tanggal 18 Februari 2013 yang dikirim olehPenggugat tanggal 15 Februari 2013.

puluh) hari sejaktanggal diterima Keputusan yang digugat.bahwa dengan demikian diketahui pengajuan Gugatan tidak memenuhipersyaratan batas jangka waktu pengajuan gugatan yaitu 30 (tiga puluh) hari sejaksejak tanggal diterima Keputusan yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor : 004/DEPP/II/2013tanggal 14 Februari 2013 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP290.NK/WPJ.14

/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan demikian Surat Gugatanmemenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan Tergugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 004/DEPP/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 diajukandengan disertai alasanalasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP290.NK/WPJ.14/2012 tanggal 27 Desember 2012yaitu tanggal 18 Januari 2013 sehingga memenuhi

/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTTahun 2011 Nomor 64.02.000.000.000.01633 tanggal 29 November 2011 atasnama : XXX, tidak dapat diterima.