Ditemukan 61 data
12 — 4
64 — 9
25/G/2015/PTUN.MTR
PUTUSANNomor: 25/G/2015/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acarabiasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram,Jalan DR.
ABDULKADIR MAKRIF, berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPetani, bertempat tinggal di Batu Rentok Sepapan, KecamatanJerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 4 Desember 2015 danHalaman 1 dari 85 Halaman Putusan No.25/G/2015/PTUN.MTRSurat Ijin Beracara Khusus Insidentil Nomor: W3TUN6/921/HK.06/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWAN1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,berkedudukan di Jalan MT.
59 — 26
25-G-2015-PTUN-BL
PUTUS ANNOMOR : 25/G/2015/PTUNBL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama denganacara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : 1. Nama : ANGGA SETIAWAN :Kewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan : Anggota POLRI POLRES Lampung Selatan ;Alamat : Jl.
Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 25/G/2015/PTUNBLtanggal 16 September 2015 yang telah diperbaiki pada tanggal 19 Oktober6. Telah membaca berkas perkara;n 2m ne nnn nnn nnn nnn7.
Telah meneliti suratsurat bukti serta mendengar keterangan saksisaksi yangdiajukan Para Pihak dipersidangan 50 222202222000"TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal16 September 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUNBL., pada tanggal 17 September 2015. Gugatan mana telahdiperbaiki pada tanggal 19 Oktober 2015 telah mengemukakan hal hal sebagaiEEN TT mmmA.
75 — 41
25/G/2015/PTUN-BDG
Putusan Nomor 25/G/2015/PTUNB DGtanggal 06 Februari 2015 dibawah register perkara Nomor: 25/G/2015/PTUNBDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Maret 2015 dan berkas berkasyang berhubungan dengan Perkara ini;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 25/Pen.DIS/2015/ PTUNBDG, tanggal 06 Februari 2015, tentangPenetapan Lolos Dismissal; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 25/Pen.MH/2015/ PTUNBDG, tanggal 06 Februari 2015, tentangPenetapan
Putusan Nomor 25/G/2015/PTUNB DGweceeeennneeee == TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Februari2015 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 06 Februari 2015 dibawah register Perkara Nomor: 25/G/2015/PTUNBDG yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Maret 2015;. ADAPUN DASARDASAR GUGATAN PENGGUGAT SEBAGAI BERIKUT :A.
Putusan Nomor 25/G/2015/PTUNB DGKeputusan Tergugat bersifat individual, karena keputusan tersebut tidakditujukan atau diperuntukkan untuk umum tetapi ditujukan ataudiperuntukan kepada individu dalam hal ini adalah PT.
Putusan Nomor 25/G/2015/PTUNB DG6/KETSekber/12/01/2015, tanggal O6 Januari 2015.
Putusan Nomor 25/G/2015/PTUNBDG
37 — 15
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.Mks dari Buku Register Perkara; ------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.241.000.- (dua ratus empat satu ribu rupiah)-----------------------------------------------------------------
25/G/2015/PTUN.Mks
PENETAPANNomor : 25/G/2015/PTUN.Mks.
/G/2015/PTUN.Mks;2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 07 April2015 Nomor : 25/PENDIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara3 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 07 April2015 Nomor : 25/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan memutus perkara tersebut: 4 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 07April 2015 Nomor : 25/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan PaniteraPengganti
untuk mendamping Majelis Hakim tersebut: 5 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 07 April 2015, Nomor : 25/G/2015/PTUN.Mks, tentang PemeriksaanPersiapan yang tertutup untuk umum ; 6 Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.Mks, secara tertulis tertangal 20 Mei 2015; Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat tertanggal20 Mei 2015, mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang diserahkan melaluiKesekretariatan
Sub Bagian Umum, yang menyatakan mencabut Perkara Nomor: 25/G/2015/PTUN.Mks, yang saat ini dalam proses perkara di Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar: Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan untuk dicabut oleh Penggugattersebut masih pada tahap perbaikan gugatan ; Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaiberikut : (1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan
/G/2015/PTUN.Mks dari Buku Register Perkara;3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.241.000.
66 — 21
25 / G / 2015 / PTUN.BJM
Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJMb. Bahwa dari pasangan suami istri TATANG YUSLIANSYAH bin H. Tabrundan NORMAWATI binti M.
Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJMa.
Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM(TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNGPRAWIRA (PENGGUGAT Il;3.
Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM4.
Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM12. Bukti P1213. Bukti P1314. Bukti P1415. Bukti P1516. Bukti P1617.
- IDA BAGUS PUTU WESNAWA, B.A
- IR. IDA BAGUS PARTHA
- IR. IDA BAGUS RAKA
- IR. IDA BAGUS INDRA
- IDA BAGUS ANOM WIJAYA, S.H
- IR. IDA BAGUS JAGRANATHA, M.T
- DR. IDA BAGUS SEDHAWA, S.E., M. Si
- IDA BAGUS KRISNA, S.P., M.M
- IDA AYU SANTI RUPINI, S.Si
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR
TERGUGAT II INTERVENSI 1:
- I WAYAN MUDIARTHA
TERGUGAT II INTERVENSI 2:
- Ir. I WAYAN MUDARNATHA, M.M
87 — 27
25/G/2015/PTUN.Dps.
PUTUSANNOMOR : 25/G/2015/PTUN.Dps.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1. IDA BAGUS PUTU WESNAWA, B.A., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanRohaniawan,Tempat tinggal di Dusun Prathama Mandala, DesaTegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;2. IR.
Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor : 25/G/PEN.HS/2015/PTUN.Dps tanggal 03 Desember 2015 tentangPenetapan Hari Sidang 5 7 +72 2722 = none ono Putusan Sela Nomor: 25/G/2015/PTUN.Dps. tanggal 08 Desember 2015tentang ditetapkannya Wayan Mudiartha sebagai Tergugat Il Intervensi 1 danlr.
Wayan Mudarnatha, M.M. sebagai Tergugat Il Intervensi 2 dalam sengketa Gugatan Para Penggugat tanggal 10 Nopember 2015 yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal10 Nopember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Desember 2015dibawah register perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.Dps ; Suratsurat bukti dari Para Penggugat, Tergugat, Tergugat Il Intervensi 1 danTergugat Il Intervensi 2 ; "+ 2205 ono nnn nn ane Telah mendengarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan oleh
Para PihakMembaca berkas perkara yang bersangkutan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 10 Nopember 2015dengan register perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.Dps, dan telah diperbaikidalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 03 Desember 2015 denganmengemukakan alasanalasan gugatan sebagai berikut : OBYEK GUGATAN:1.
286 — 153
25/G/2015/PHI.Sby
PUTUS ANNomor : 25/G/2015/PHI.SbySALINAN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnenoeeo Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrialpada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara; 2 nnn enn nn nnn nen nn ne ene nneROBERT IMMANUEL MARPAUNG, Warga Negara Indonesia, beralamat diPerum Sumbersari Permai Blok K/2, Lingkungan KramatKelurahan Kranjingan Kecamatan
No. 25/G/2015/PHISby.2 Maret 2015, dengan Register Nomor : 25/G/2015/PHI.Sby, telah mengajukangugatan terhadap Tergugat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut; 1. Bahwa Penggugat yaituSaya Robert Immanuel Marpaung, bekerja pada Tergugat denganjabatan terakhir selaku Pimpinan Kantor Kas Kalisat per Tanggal 20Agustus 2013 dengan menerima gaji sebesar Rp.4.000.000, (EmpatJuta rupiah).( Bukti P.1 ) ; 2.
No. 25/G/2015/PHISby. 5. Bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugattersebut tidak berdasarkan peraturan Perundangundanganyang berlaku, terutama mengenai prosedur dan syarat PHKyang diatur dalam ;a. Ketentuanketentuan sebagaimana yang diamanatkandalam Pasal 136 UndangUndang Nomor :13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;b.
No. 25/G/2015/PHISby.6. Bahwa, sebelum perkara ini didaftarkan pada LPPHI DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten jember, Penggugatmelalui kKuasa pendamping (DPC SPSI Jember) telahmenyampaikan surat permohonan penyelesaian perselisihanini melalui perundingan Bipartit, yaitu :a. Ke1 : Surat Nomor : 05/ORG/13.26/V/2014 ; Tertanggal 12 Mei2014.Perihal : Permohonan Perundingan Bipartit.b. Ke2 : Surat Nomor : 06/ORG/13.26/V/2014 ; Tertanggal 16 Mei2014. Perihal : Musyawarah Bipartit Ke2.c.
108 — 33
25/G/2015/PTUN.JPR
Jalan Raya SentaniPadang Bulan, KotaHalaman 1 dari 77 Putusan No. 25/G/2015/PTUN.JPRJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01Oktober 2015 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MELAWAN1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, Tempat Kedudukan diJalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Distrik Jayapura Utara Kota8 =Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: 1.
ARSYAD. ; Penata III/A NIP 196607051988031002 ; Tur Min Air Fasjasa Zidam XVII/ Cenderawasih Paur Peradilan Umum/ Agama Sibankum Kumdam XVII/Cenderawasih ;33 Halaman 5 dari 77 Putusan No. 25/G/2015/PTUN.JPR NamaPangkat/Korsp/NRJabataKeNamaPangk at/Korsp/NRJabataKeNamaPangkat/Korsp/NRJabataata Halaman 7 dari 77 Putusan No. 25/G/2015/PTUN.JPR KeNamaPangkat/Korsp/NRJabataKeNa maPangkat/Korsp/NRJabataKeNamaPangkat/Korsp/NRata Halaman 9 dari 77 Putusan No. 25/G/2015/PTUN.JPR JabataKeNaPagkJabata Keata
Halaman 11 dari 77 Putusan No. 25/G/2015/PTUN.JPR Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Tentara NasionalIndonesia dan Pegawai Negeri Sipil, berkantor pada Kantor HukumKodam dan Zidam XVII/Cenderawasih beralamat di Jalan Dr.Samratulangi No 15 A Dok V atas, Kota Jayapura, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 08 Desember 2015 dan Desember 2015, dan; 3.
Putusan Sela No. 25/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 17 Desember 2015 danTanggal 11 Februari 2016 Tentang Sikap Majelis Terhadap PermohonanIntervensi Pihak Ketiga ; 25.
/G/2015/PTUN.JPRKota Jayapura Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi Rukun Wilayah VIII atasnama Yoseph Andarek, dengan luas 15x15 = 225 m2 (dua ratus dua puluh limameterpersegi) ;ALAGANALAGAN GUGATIAN geo eeee ee etesenetnrtretrnnnnutnnainnnl1.
90 — 34
25/G/2015/PTUN.ABN
Putusan Sela Nomor: 25/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 19Nopember7.
Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN5.
Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN2. Ny.
Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN26.
Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN
671 — 216
25/G/2015/PTUN.YK
/G/2015/PTUN.
(9.661,2 m7),Perkara No.25/G/2015/PTUN.
93 — 105
25/G/2015/PTUN-PLG
BANGKA BELITUNG;Halaman 1 dari 67 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2015/PTUNPLG.2.Nama: M. RIDUAN, SH..;Jabatan :KAUR BIN ETIKA SUBBID WABPROF BID.PROPAM POLDA KEP. BANGKA BELITUNG;3. Nama: SAHBAINI, SH., MH.;Jabatan : KASAT POLAIR POLRES BANGKA:;4.Nama :BAREG HERRY YANTO, SH., MH.:;Jabatan :PS. PAUR KERMALEM BIDKUM BIDKUM POLDAKEP. BANGKA BELITUNG);5.Nama : ALDIAN KUSUMA, SH. .;Jabatan :PS. KAUR TU BIDKUM POLDA KEP.
/G/2015/PTUNPLG.10.11.Sidang Kode Etik Profesi Polri dikarenakan telah melakukanpenyalahgunaan narkoba; 22 nn neem nen nnn ne nnnBahwa, Pasal yang diterapkan oleh Tergugat dalam Sidang Kode EtikProfesi Polri yaitu:2a.
Bangka, Tergugatmenerapkan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang Penggugatanggap tidak sah, karena: 220 nemo ne nnn nnn neseHalaman 7 dari 67 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2015/PTUNPLG.a.
Bahwa, Penggugat dan Brigadir SHP, baru pertama kali melakukanPelanggaran Pidana Penyalahgunaan Narkotika, tetapi terjadiketidakadilan pengambilan keputusan oleh Tergugat. dimanaHalaman 11 dari 67 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2015/PTUNPLG.21.Penggugat di pecat dari dinas Polri, sedangkan Brigadir SHP tetapdipertahankan sebagai Anggota Polri;f.
/G/2015/PTUNPLG.Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah: 2220 2 nn nno n=a.
104 — 46
25/G/2015/PTUN-SMD
Putusan No. 25/G/2015/PTUNSMDKantor Pertanahan Kabupaten Malinau.
Putusan No. 25/G/2015/PTUNSMD95.
Putusan No. 25/G/2015/PTUNSMDBahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dari PT.
Putusan No. 25/G/2015/PTUNSMDBahwa Saksi tinggal di Desa Setarap, kenal PT.
Putusan No. 25/G/2015/PTUNSMDbukti P.
71 — 17
25/G/2015/PTUN-KPG
PUTUSANNOMOR : 25/G/2015/PTUNKPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraANDERIAS BRIA TAEK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani1.Tempat Tinggal,Dusun Akaburi RTI 006/ RW. 003 Desa MaktihanKecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka NusaTenggara Timur ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil
dalamDEFSICANGAN 2222 nn nnn mn nnn nnn nnn nn nen nen non nen nn nn nee nnn nnn nen nnnMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Nopember 2015,Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi Maria Inggrit Banomelalui Kuasa Hukumnya untuk ikut serta masuk sebagai pihak Intervensi danbergabung dengan Tergugat guna mempertahankan haknya; Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah menentukan sikapnya melaluiPutusan Sela Nomor : 25
/G/ 2015/PTUNKPG, pada tanggal 7 Desember2015, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Intervensi dari MariaInggrit Bano dan di tetapbkan sebagai Tergugat Il Intervensi; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Il Intervensi jugamengajukan eksepsi yang termuat dalam Jawaban sebagai berikut ; l.
Hj. BIBI NAFISA, DKK.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
1.TAN IRWAN
2.AWONG CHANDRA
3.SON JAELANGKARA
105 — 36
25/G/2015/PTUN-PL
Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN.PLMenimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim telahmengeluarkan Putusan Sela Nomor : 25/G/2015/PTUN.PL, tertanggal 04Februari 2016, sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mendudukkan TANIRWAN, SON JAELANGKARA, AWONG CHANDRA sebagai Tergugat IIidk.)
Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN.PLmendapatkan pernyataan dari berbagai pihak yang di perlukan dalam hal pembuatan sertifikat.6.
Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN.PL8. B ahwa pekerjaan orangtua saksi menjaga toko dan warung Tuan Malabari;9. B ahwa saksi tidak kenal Christiana Anggryani;10.
Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN.PL i B ahwa Saksi tidak kenal H. Kuria Abdullah; Danan nnn B ahwa saksi kenal Hj.
Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUN.PLa B ahwa pada saat itu Bapaknya Christiana mengatakan kepada saya PakRT tanah ini saya sudah mau jual saya tidak Tanya lagi kepada siapadijual.
265 — 424
25-G-2015-PTUN-PDG
PUTUSANNomor :25/G/2015/PTUNPDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikanSengketa Tata Usaha Negarapada tingkat pertamadenganpemeriksaan acara biasa telah menjatunkanPutusansebagai berikut dibawah inidalam sengketa antala: one nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn cannesPT.
ParmanKav. 28 Jakarta Barat 11470, dan berdasarkan Surat KuasaHal1daril44hal.Putusan Perkara No. 25/G/2015/PTUNPDGSubstitusi Nomor : 209221/DES/2015 tanggal 07 Desember 2015memberikan kuasa kepada : Rimaison Syarif, S.H, YudhiFrimayuda, S.H. dan Amir, S.H, Ketiganya berkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat dan berkantor di KantorHukum Rimaison Syarif, S.H dan rekan di Jalan Pasar Alai No.9 HMELAWAN:KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PARIAMAN, Tempat KedudukandiJalan Syech Burhanuddin
,MH;Kewarganegaraan : Indonesia;Hal2daril44hal.Putusan Perkara No. 25/G/2015/PTUNPDGPekerjaanAlamat:4.
71 — 22
25/G/2015/PTUN-SRG
/G/2015/PTUN.SRG;.
Putusan Sela Nomor: 25/G/2015/PTUNSRG, Tanggal 17 September 2015,tentang Ditetapbkannya Permohonan HJ. ICE RISMAWATI BINTI H.RAKHMAWWAYA sebagai Tergugat Il Intervensi dalam Perkara Nomor:Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUNSRG25/G/2015/ PTUNSRG;6.
(vide terlampir).Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUNSRG10.
/G/2015/PTUNSRGAnggota.
H.POPPY PRASTIANY, SHPanitera Pengganti,ALMERCY, S.HHalaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUNSRGRincian biaya perkara :1;2.PendaftaranATKPanggilanpanggilanMateraiRedaksiLegesRp. 30.000,Rp. 100.000,Rp. 195.000,Rp. 12.000,Rp. 5.000,Ro. 3.000,Rp. 345.000,( TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH )Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUNSRG
576 — 184
25/G/2015/PTUN-MDN
PUTUSANNOMOR: 25/G/ 2015 /PTUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasayang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telahmenjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;Drs.
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 25/G/Pen.HS/2015/PTUNMDN, tertanggal 7 Mei 2015, tentang Penetapan hari Persidangan ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketadi Persidangan; Telah mendengar keterangan Saksi Saksi yang diajukan oleh Para Pihakyang berperkara di Persidangan ; Menimbang, bahwa Pemohon telah menggugat Termohon dengan SuratPermohonannya tertanggal 5 Mei 2015, yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 25
/G/2015/PTUNMDN, pada tanggal5 Mei 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; I.
336 — 293
25/G/2015/PTUN-Pbr
/G/2015/PTUNPbr.2./.
Evaluasi administrasi;Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUNPbr.6.2.6.3.6.4.6.5.b. Evaluasi teknis;c. Evaluasi harga; dand.
/G/2015/PTUNPbr.43.
Anugerah Alam Sejahtera ;Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUNPbr.19. Bukti T1920. Bukti T2021. Bukti T2122. Bukti T2223. Bukti T2324.
(duaratus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUNPbr.
90 — 24
25/G/2015/PTUN-JKT
PENETAPANNomor : 25/G/2015/PTUNJKT. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikutdalam sengketa antara :NY.
Ebdilhad Al Fawwaz.; 7 27 222222Kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatan dan selaku pejabat dan pegawai Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan Jalan Alwi No. 99 Tanjung Barat, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 87/1431.74Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 25/G/2015/PTUNJKT.600/IV2015 tanggal 2 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagaibtsteteseseseeee ET ERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;Setelah membaca :1.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untukmencoret dari Register Perkara Nomor 25/G/2015/PTUNJKT.; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sejumlah Rp 241.000, ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, tanggal 16 April 2015oleh NUR AKTI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR, MS., S.H, M.H.
,Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 25/G/2015/PTUNJKT.dan FEBRU WARTATI, S.H.
/G/2015/PTUNJKT.