Direktori Putusan

Register : 26-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 24-02-2016

Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 240/Pid.SUS/2015/PN.Tbk

Tanggal 25 Nopember 2015 — BUDI SANTOSO ALIAS BUDI BIN MUSTAKIM DEDET WAHYUDI Alias DEDET Bin NASER RAJA MUHAMMAD FIRMANSYAH ALIAS AMBO BIN RAJA ISKAMAR ZAMRI BIN MUHAMMAD NOOR YUSUF KARTASANA RAJA NOPIZAL HASUNA ALIAS NOPI BIN RAJA HAMID R DJAFAR SLAMET SUBETE ALIAS BAS BIN TUKIAT JAP TJIA ALIAS JASMIN BIN SARIMAN
34 — 0

Register : 20-11-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 24-10-2016

Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 262/Pid.B/2015/PN Tbk

Tanggal 23 Februari 2016 —
48 — 34

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara

Upload : 22-12-2010

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/PID.SUS/2010

Terdakwa; Muharianto bin Lasmorejo
83 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Blora atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Terdakwatanpa ijin melakukan perdagangan pupuk bersubsidi Pemerintah, dimana pupukbersubsidi Pemerintah tersebut ditetaokan sebagai barang dalam pengawasanpelanggaranpelanggaran atas ketentuanketentuan dalam PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang ini serta peraturanperaturanpelaksanaannya adalah merupakan Tindak Pidana Ekonomi, adapun perbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai
No. 7 Tahun 1955 tentangTindak Pidana Ekonomi.ATAU :KEDUA :Bahwa Terdakwa MUHARIYANTO Bin LASMOREJO pada waktu dantempat sebagaimana kemukakan dalam dakwaan kesatu di atas, pihak lainselain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikanpupuk bersubsidi Pemerintah dengan maksud dan tujuan apapun, pelanggaranpelanggaran atas ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang ini serta peraturanperaturan pelaksanaannya adalahmerupakan Tindak Pidana Ekonomi, adapun
No. 7 Tahun 1955 tentangTindak Pidana Ekonomi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBlora tanggal 25 Mei 2009 sebagai berikut :1.
No. 170 K/Pid.Sus/2010Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal(1) sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Drt No. 7 Tahun1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dalam Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa MUHARIYANTO Bin LASMOREJO dari dakwaankedua Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARIYANTO Bin LASMOREJOdengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesarRp 100.000, (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan

Putus : 20-05-2011 — Upload : 17-11-2011

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/Pid.Sus/2011

Tanggal 20 Mei 2011 — BAMBANG PURWANTO Bin BAMBANG SUROSO
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap

yangtidak ada ijinnya, sedangkan pupuk bersubsidi tersebut oleh Terdakwa akandisalurkan /dijual kepada para petani yang ada di Kabupaten Bojonegoro.Bahwa perbuatan Terdakwa selain dapat merugikan para petani jugamengakibatkan kelangkaan pupuk didaerah asal pupuk tersebut Terdakwa beli;Perbuatan Terdakwa Bambang Purwanto Bin Bambang Surosomelanggar perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6ayat (1) huruf a UU No. 7 Drt/1995 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi
Menyatakan terdakwa Bambang Purwanto Bin Bambang Suroso terbuktibersalah melakukan tindak pidana ekonomi tentang Pengadaan DanPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Purwanto Bin BambangSuroso dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;3.

Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Illegal Logging

Register : 18-03-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 20-10-2016

Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 76/Pid.Sus.LH/2016/PN TBK

Tanggal 17 Mei 2016 — SAMSUL BAHRI ALS UJANG BIN DAHLAN ;
250 — 56

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi

Putus : 11-12-2017 — Upload : 15-10-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1269 K/PID.SUS/2017

Tanggal 11 Desember 2017 — SUMINAN alias MENAN
805 — 452 — Berkekuatan Hukum Tetap

;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisarankarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa ia Terdakwa SUMINAN alias MENAN, pada hari Jumat tanggal28 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu di dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Sipaku (BuluhPagar) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKisaran, melakukan suatu tindak pidana ekonomi
Surya Tani / di luarRDKK / di luar peruntukannya;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 6 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 Sub 3e juncto Pasal 3 UndangUndangDarurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 4 huruf a Pasal 8 Ayat (1) Perou Nomor 8Tahun 1962 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dalam Pengawasan junctoPasal 2 Ayat (1), (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPerpres Nomor 77 Tahun 2005
No. 1269 K/PID.SUS/2017Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAsahan tanggal 5 Oktober 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SUMINAN alias MENAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Turut melakukansuatu tindak pidana ekonomi yaitu distributor dan pengecer yangmemperjual belikan pupuk bersubsidi yang merupakan barangbarangdalam pengawasan di luar peruntukannya dan atau di luar tanggungjawabnya sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa
dalamdakwaan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 Sub 3e junctoPasal 3 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi junctoPasal 4 huruf a Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan juncto Pasal 2 Ayat (1),(2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PerpresNomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi SebagaiBarang Dalam Pengawasan juncto Pasal 30 Ayat (2
No. 1269 K/PID.SUS/2017Menyatakan Terdakwa Suminan alias Menan, tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turutmelakukan suatu tindak pidana ekonomi, yang dilakukan di dalam daerahhukum Republik Indonesia, tanpa izin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayahtanggung jawabnya sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;Menjatuhkan pidana kepada

Putus : 11-12-2017 — Upload : 31-10-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1739 K/PID.SUS/2017

Tanggal 11 Desember 2017 — ACHWAN;
111 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap

depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjokarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa Terdakwa Achwan, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanSeptember 2015 bertempat di gudang depan rumah Terdakwa alamat DesaMulyodadi RT.002 RW.001, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan Tindak Pidana Ekonomi
Pemerintanh sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh riburupiah), selanjutnya pupuk dan uang hasil penjualan pupuk tersebutdilakukan penyitaan oleh petugas Polda Jatim; Bahwa Terdakwa termasuk pihak lain selain produsen, distributor dan pengeceryang dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, Terdakwa telah menjualpupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) dan tidak menggunakanRDKK pupuk bersubsidi telah memenuhi unsur tindak pidana dalam UndangUndang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
Putusan Nomor 1739 K/Pid.Sus/2017Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo tanggal 14 Juli 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Achwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 sub 3e juncto Pasal 6 Ayat (1) huruf d juncto Ayat (2) dan(3) UndangUndang Nomor 7/Drt/1955 juncto Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 77 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun2011 juncto Permendag
adalah putusan berupa pemidanaan;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah berupa pemutusanpemidanaan, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidanaEkonomi:Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pemutusanpemidanaan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidanaEkonomi:Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana kami uraikan diatas telah kamibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksadan mengadili perkara Tindak Pidana Ekonomi
atas nama Terdakwa Achwanadalah berupa putusan pemidanaan yang menyatakan Terdakwa Achwanterbukti melakukan Tindak Pidana Ekonomi;Il.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara

Upload : 19-09-2011

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062 K/PID.SUS/2011

Terdakwa; Tomo bin Marso
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya danuntuk diperjualbelikan .Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Terdakwa tidak memilikiijin sebagai distributor ataupun pengecer resmi pupuk bersubsidi .Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan RI No.21/M/DAG/PER/6/2008 jo tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, jo Pasal 6 ayat (1) huruf bUndang Undang No.7/Darurat/1995 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi
pupuk dankarena pada saat itu di Desa Pemohon Kasasi/Terdakwa sedang padamusim tanam dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai areal sawah yangsangat membutuhkan Pupuk, jadi sangatlah berlebinan dan tidak benar jikaTerdakwa melanggar Pasal 12 ayat (2) jo Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 19 ayat(4), Peraturan Memperindag RI No.21/M.DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi
perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Memperindag RI.No.21/M.Dag/Per/06/2008 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi joPasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Darurat No.07 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Putus : 20-05-2011 — Upload : 17-11-2011

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pid.Sus/2011

Tanggal 20 Mei 2011 — BUDI AJAR SAMPORNO BIN SUPARMAN;
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 26-08-2010 — Upload : 12-12-2011

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1483 K/Pid.Sus/2009

Tanggal 26 Agustus 2010 — ABDUL BASIT
72 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap

Jo UndangUndang Darurat No. 8 Tahun1958 tentang Penambahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 21 Tahun 1959 tentangMemperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1960 tentangPenambahan UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo PeraturanPemerintah
Jo UndangUndang Darurat No. 8 Tahun 1958 tentangPenambahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberatancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi jo Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1960 tentang PenambahanUndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan Pemerintah
PenggantiUndangUndang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penegasan dari Pasal 16 ayat(6) UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a joPasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang PenetapanHal. 3 dari 11 hal.
No. 1483 K/Pid.Sus/20091958 tentang Penambahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 21 Tahun 1959 tentangMemperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1960 tentangPenambahan UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang
Menyatakan Terdakwa Abdul Basit terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Ekonomi ;2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Upload : 23-02-2011

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 989 K/PID.SUS/2010

Terdakwa; Abdul Rokhim, Sip. Bin M.Said
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap

Said terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 6 sub 1a UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentangTindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarangDalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 77Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalamPengawasan dalam dakwaan Tunggal ;.
Said selaku Terdakwa didakwa karenadiduga telah melakukan tindak pidana Ekonomi sebagaimana yang dalamdakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Bahwa pengertian Barang Siapa atau Setiap orang yang dimaksud dalamUndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 huruf a PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No. 8 Tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) dan (2)Peraturan Presiden RI No. 77
Tahun 2005 tentang Penetapan PupukBersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan adalah menunjuk padaPelaku, atau Turut Melakukan, atau Menyuruh Melakukan, atauMenggerakan untuk Melakukan ;Yang dimaksud dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindakpidana yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusandelik yang dalam perkara ini adalah perumusan yang terkandung dalamUndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;Bahwa oleh karena itu
Said sebagaiTerdakwa atau error in Persona dalam tindak pidana Ekonomi ;B.

Register : 20-11-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 25-10-2016

Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 263/Pid.Sus/2015/PNTbk

Tanggal 28 Desember 2015 —
48 — 19

(sembilan ratusribu) per ton, dan disamping itu terdakwa juga menjadi tergiur untuk melakukankegiatan tersebut karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan tidakmemiliki pekerjaan tetap ;Bahwa benar jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa angkutdengan menggunakan kapal KM ILLAHI dari Pelabuhan Sungai Sarin KualaTungkal menuju Tg Balai Karimun adalah berjumiah + 45 (empat puluh lima)ton, dan caranya terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebutadalah yang mana seluruh

Register : 07-04-2011 — Putus : 07-09-2011 — Upload : 07-12-2011

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pid.Sus/2011

Tanggal 7 September 2011 — KASIYEM Binti KASMUJI
127 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap

Akibat perobuatan Terdakwa mengakibatkankelangkaan pupuk diwilayah Bali dan Pasuruan sehingga hargapupuk di daerah tersebut menjadi mahal dan yang dirugikanadalah petani di daerah Bali dan Pasuruan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Darurat No. 7Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi jo.

Pengadilan PN MALINAU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara

Register : 17-10-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 17-10-2014

Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 107/Pid.Sus/2014/Pn.Tbk

Tanggal 30 September 2014 — SAFARI Bin Alm. UDIN
40 — 26

memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barangtersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagipejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasukbarang yang merupkan pembekalan kapal sudah diperlakukansebagai barang impor; n Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan DaerahPabean adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayahdarat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi

Register : 07-03-2011 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 30-05-2013

Putusan PN MALINAU Nomor 19/PID.B/2011/PN.MAL

Tanggal 30 Maret 2011 — MUHAMMAD FATONI Als TONI Bin SAPUAN
42 — 22

ARSYAD, dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah staf Bagian ekonomi Pemerintah KabupatenMalinau yang ditunjuk sebagai koordinator Pengawasan BBM (BahanBakar Minyak) bersubsidi Pemerintah Kabupaten Malinau ;Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanyamasalah penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium atau bensinyang dilakukan oleh terdakwa melebihi harga eceran tertinggi yangditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Malinau dan menjualnya tanpadilengkapi

Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Khusus

Register : 18-05-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 09-08-2016

Putusan PN KEBUMEN Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Kbm

Tanggal 20 Juli 2016 — KHAIRIL HADIYATUN ROZAKIE, S.T Als YAYA Binti DALAIL NASAÃ¢ÂÂI
83 — 30

Menyatakan Terdakwa KHAIRIL HADIYATUN ROZAQI, ST Als YAYA Binti H.DALAIL NASAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana EKONOMI;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 14 (empat belas) hari ;3.
Pasal 6 huruf bUndangundang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tinda Pidana Ekonomi ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRIL HADIYATUN ROZAKIE,S.T Als YAYA Binti HIDALAIL NASAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) minggu kurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) sak pupuk NPK Phonska @ 50 Kg.Dirampas untuk dimusnahkan.e 1 (satu) buku
dalam hal kejahatan sekadar yangmengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal sub 2e dan berdasar sub3e.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa , yaitu ditujukan kepadasubyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan buktipermulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapatdipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang
Melakukan suatu tindak pidana ekonomi dalam hal kejahatan sekadar yangmengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub3e.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwatelah melakukan penjualan pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggung jawabnya, dimanaHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN.Kbmterhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak diatur dalam Undangundang Nomor 7 Tahun1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak
;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa di kategorikan sebagai tindakpidana ekonomi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan suatu tindak pidanaekonomi dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasukdalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e. telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ke3 Jo.Pasal 6 huruf bUndangundang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilantindak pidana ekonomi telah terpenuhi, maka Terdakwa
dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa KHAIRIL HADIYATUN ROZAQI, ST Als YAYA BintiH.DALAIL NASAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana EKONOMI;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar

Register : 12-12-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 12-12-2014

Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 122/Pid.Sus/2014/PN Tbk

Tanggal 23 Oktober 2014 — ZULKARNAIN MANURUNG Bin ABDUL AZIZ MANURUNG Als ZUL LENGAH
62 — 31

DoaBersama, pertama bulan Maret 2013 dan kedua tanggal 29 April 2014 ditangkap;Bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut ballpress ke Indonesia di larang tetapikarena kebutuhan pekerjaan dan karena ekonomi (biaya hidup) maka Terdakwamenerima tawaran sdr.

Register : 30-09-2015 — Upload : 24-10-2016

Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK

27 — 16

Register : 03-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 20-10-2016

Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 28/Pid.Sus/2016/PNTbk

Tanggal 19 April 2016 —
64 — 50