Jemik Sadiman pada tanggal 19 Maret 2013 dantanggal 3 April 2013, atau setidaktidaknya dalam tahun 2013, bertempat diDesa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bangil, dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atautidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala,Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publikyang wajib tersedia setiap

Jemik Sadiman terbukti secara sah meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tidak menyediakan, tidak memberikandan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secaraberkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta,Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau Informasi Publikyang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundangini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

Jemik Sadiman terbukti secara sah meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tidak menyediakan, tidak memberikandan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secaraHal. 8 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta,Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau Informasi Publikyang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundangini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;.

oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;10.1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan inkrah Nomor 095/VI/K1.Prov.JatimPSM/A/2013, tanggal 23 Oktober yang telah dilegalisir olehKomisi Informasi Jawa Timur;Hal. 9 dari 17 hal.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakanbahwa pihak Terdakwa tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidakmenerbitkan informasi publik berupa informasi secara berkala, informasipublik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yangHal. 11 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016wajib tersedia setiap saat dan/atau informasi publik yang harus diberikanatas dasar permintaan sesuai undangundang dan mengakibatkan kerugianbagi orang lain;.

., Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;3.

Saksi pelapor (Gada Rahmatullah) menyatakan dibawah sumpah di depanpersidangan bahwa ia dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak diterimanyaAmar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jatim No. 134/XI/KIProv. JatimPSMA/2012, saksi pelapor tidak pernah datang ke kantor DKPP untukmeminta data dan informasi yang dikabulkan oleh sidang ajudikasi non litigasiKomisi Informasi Prov.

Unsur dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta,informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publk yangharus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundang ini, dan3. Unsur mengakibatkan kerugian bagi orang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebsut Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Ad. 1.

Unsur dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publikyang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publk yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan undangundang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi oranglain;Menimbang, bahwa pada pada tanggal 13 Agustus 2012 menurut pengakuan saksi pelaporyaitu Gada Rahmatullah dipersidangan ia mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala DinasKelautan

Sampang untuk memberikan informasi yang diminta olehsaksi pelapor selambatlambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan;13Menimbang, bahwa atas putusan Komisi Informasi Jawa Timur tersebut, terdakwajuga tidak memberikan informasi yang diminta saksi pelapor dengan alasan saksi pelaporseharusnya mengirim surat permintaan kembali ke Dinas Kelautan dan memberikan biayauntuk fotokopi;Menimbang, bahwa atas kronologis tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagaiberikut, pertama mengenai dasar hukum yang dikemukakan

dengan amar putusan Komisi Informasi, dan padaprinsipnya sebenarnya terdakwa mau memberikan informasi yang dimaksud;Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Majelis berpendapat niat saja tidakcukup untuk membuktikan terdakwa akan memberikan informasi dimaksud, karena terdakwahanya beersikap pasif, karena tidak ada disposisi/perintah terdakwa kepada kepala bidangkelautan yang membidangi masalah PUGAR untuk menyiapkan data dimaksud, pembelaanterdakwa bisa Majelis terima apabila ada bukti disposisi

Martua Saragih Bin P.J.I Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;3.

Martua Saragih Bin PJl Saragih secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ssecara tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang diatur dalamPasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UndangUndang no. 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronika;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Atas sms yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Firdaus dan saksiM.Noer membuat saksi Lukman Hakim sebagai Lurah namanya menjaditercemar; Bahwa berdasarkan keterangan ahli Taruli, SH. yang dimaksud denganmendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik melalui suatu dengan system elektronik, penyebarluasan dapatberupa mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik ke tempat atau kepihak lain melalui system elektronik, contoh mendistribusikan ialah menggugah

Hak yang dimaksudkan dalam unsurini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.= Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik.Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atauDokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui SistemElektronik.

Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikyang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satuunsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa KUHPidana sebagai aturan umum hukum pidanamaupun Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturankhusus tidak menjelaskan definisi kata

informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baiktelah terpenuhi;Ad.2.

Menyatakan Terdakwa AGUSTOMO Bin ROIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mememiliki muatan kesusilaan;2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Menyatakan terdakwa AGUSTOMO Bin ROIB bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan ataumembuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yangmemiliki muatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .2.

WMAGRO2GUECA MB, (No. bukti = 3087/2012/FKF.) maka didapatkanhasil dengan Kesimpulan bahwa adalah BENAR ditemukan data pada Sim Cardmemory yaitu : berupa file gambar sesuai dengan maksud pemeriksaan barangbukti yang berjudul 17092011 (005), 17092011 (008), 17092011 (010), danPacitan2011082400601 yang tersimpan dalam folder Blackberry/Pictures; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;KEDUA

danHalaman 35 dari 4236Transaksi Elektronik atau dakwaan Kedua: Pasal 29 UndangUndang Nomor 44 Tahun2008 tentang Pornografi atau dakwaan Ketiga : Pasal 369 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, makaMajelis akan membuktikan salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih memenuhirumusan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu: pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsurunsursebagai berikut :1.

Dalam persidangan terungkap fakta bahwaterdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan yaituAGUSTOMO Bin ROIB, kemudian karena tidak diketemukan faktafakta yang dapatmenghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yangmemiliki muatan kesusilaan;Menimbang,

Menyatakan Terdakwa AGUSTOMO Bin ROIJB telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hakmembuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mememiliki muatankesusilaan;2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi); 2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/I/2023 tanggal 19 Januari 2023;3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Kelapa Gading RT. 038/RW. 012,Kelurahan Oesapa, Kecamatan KelapaLima, Kabupaten Kota Kupang;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Swasta/LSM;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapukarena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 27 Ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronikjuncto Pasal 45 Ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;Atau;Kedua =: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumba Timur tanggal 7 November 2017 sebagai berikut:Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948

Menyatakan Terdakwa Deddy Febrianto Holo alias Deddy telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengansengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronikyang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dalam Pasal2/ Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 Ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam surat dakwaanpertama kami;2.

dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengandakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dengan pertimbangan hukumyang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa mengakui kalau dirinya padahari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar Pukul 12.43 WITA selaku pemilikakun facebook Deddy Febrianto Holo memposting status di media

publik berdasarkan permintaanyang disertai alasan;(5.3)Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohonmenghitamkan informasiinformasi lain yang dikecualikan sesuai denganketentuan pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008;(5.4) Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasisebagaimana poin (5.3) dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejakputusan diterima Termohon;(5.5) Membebankan biaya penggandaan informasi kepada Pemohon;Bahwa, Putusan Komisi Informasi Provinsi

Bali Nomor : 004/VII/KEP.KIBALI/2015 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 29 Juli 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Informasi danKuasa Termohon Informasi.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor004/VII/KEP.KI BALI/2015 tanggal 29 Juli 2015 untuk sebagian;3. Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Genesha untukmemberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatanberupa lembar kerja tes tulis TKB, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulisTKB dan cara menghitung nilai;4.

"Menimbang bahwa informasi yang diminta adalah menyangkuthasil evaluasi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidaktermasuk hasil evaluasi peserta seleksi CPNS yang lain. Oleh Karena ituPengadilan berpendapat bahwa memang benar informasi yangmengungkapkan pribadi Gede Kamajaya (Termohon Keberatan dahulupemohon informasi).

Namun karena Gede Kamajaya adalah pihak yangmeminta informasi maka informasi tersebut bukanlah informasi publik yangmengungkap rahasia pribadi seseorang karena informasi tersebutmenyangkut pribadinya sendiri.

ALI, M.Ap telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undangundang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JoPasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan

Kota Bimadi Jalan Seroja Nomor : 1, Kampung Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae BaratKota Bima atau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatanberlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Dan/AtauMentransmisikanDan/AtauMembuat DapatDiaksesnyaInformasi ElektronikDan/AtauDokumen Elektronik Yang MemilikiMuatanPenghinaan Dan/AtauPencemaran Nama Baik ; Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satubagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur pasal ini adalahperbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses,dimana obyeknya adalah informasi

Tetapi sy tetap menghargai apapun perbedaanpandangan soal ini Tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta ; " Bahwa Terdakwa mengunggah katakata tersebut melalui kelembagaan bukanselaku pribadi, karena saat itu Terdakwa sebagai anggota panwaslu Kota Bima dansaat itu sedang diselenggarakan pemilukada ; Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Informasi Elektronik adalah satuatau sekumpulan data elektronik, termasuk

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, KodeAkses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahamioleh orang yang mampu memahaminya ; Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Dokumen Elektronik adalahsetiap Informasi Elektronik

Menyatakan Terdakwa MUH NASIRI Bin PARIYEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.

NASIRI Bin PARTYEM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hakmengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berisiancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaiperbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RINomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 29Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik Jo.

Pasal 29 Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.

Pasal 29 Undang Undang RI Nomor 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ATAU Pasal 45 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 29 Undang Undang RI Nomor 11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana :Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secaraalternatif, maka Majelis berdasarkan faktafakta dipersidangan akan membuktikanterlebih dahulu dakwaan yang menurut majelis sesuai dengan fakta dipersidangan yaituperbuatan Terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 29 Undang Undang RINomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.

Pasal 29 Undang UndangRI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.

Bahwa pada persidangan Komisi Informasi, Majelis Komisioner KomisiInformasi Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah menawarkan tahapmediasi kepada para pihak, atas perbuatan tersebut Majelis KomisionerKomisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah terbukti melanggarkode etik persidangan Komisi Informasi yang telah diatur sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan BAB IXtentang Hukum Acara Komisi pada Pasal 42 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkanPenyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi non litigasioleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasidinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihakHalaman 2 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 108 K/TUN/2017Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:C. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi;Bahw permohonan informasi oleh Termohon informasi pada Point 2sampai Point 4 adalah tergolong informasi yang berkaitan denganhakhak pribadi, Karena dalam informasi pada point 2 sampai point4 tersebut terdapat namanama orang yang telah memperoleh hakganti rugi dari Tim Pembebasan Tanah, sehingga pengungkapaninformasi pada point

Pasal 17 huruf (h) angka (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan:Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap PemohonInformasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali:(h) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,yaitu:(3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bankseseorang;Bahwa permohonan informasi oleh Termohon Informasi pada point 2sampai point

Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan RiauNomor 012/V/KIKEPRIPS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016;3. Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PemohonInformasi Publik/Termohon Keberatan;4.

Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhanlain selain itu selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanandan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwadari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dari dr.

elektronikdan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum NO.

Nomor 822 K/Pid.Sus/2010dan/atau mengetahui setiap informasi yang dikirimkan kepadanya melaluialamat email miliknya.

Terdakwa dengan kesadarannya yang demikian itu menghendakiuntuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,dalam Dakwaan Kesatu email yang dikirimkan oleh Terdakwa kepadakalangan terbatas tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatanmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik karenaemail yang dikirimkan tersebut pada hakekatnya bersifat pribadi

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

Pemohon Informasi Publik;

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Permohonan Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/PemohonInformasi dalam suratnya tertanggal 13 dan 14 Desember 2013 yang diterimaoleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 14 Desember 2013adalah permintaan informasi yang obscuur libel (kabur/tidak jelas), karenaTermohon Keberatan/Pemohon Informasi meminta informasi :Laporan Pelaksanaan

;3 Memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk memberikanseluruh informasi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi NusaTenggara Barat Nomor : 002/II/KINTB/PSMA/2014, tanggal 5 Mei 2014;4 Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon Keberatan/ TermohonInformasi

imperatif alternatif untuk harus menjadiPetitum Permohon Pemohon Informasi Publik dan harus diputusoleh Komisi Informasi in casu Komisi Informasi Provinsi NusaTenggara Barat dalam perkara a quo, yaitu (dikutip) :Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:1.

Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifatterbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakaninformasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakandan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapipermohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapipermohonan informasi oleh Pemohon;4.

Akan tetapi salah satu atau lebih elemenelemen sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10Ayat (1) huruf C Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2013 menjadi imperatif menjadi petitum daripermohonan yang diajukan ke Komisi Informasi.

dahulu sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukanpermohonan keberatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagaiTermohon di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan Menyelesaikan Sengketa Informasi

Putusan Nomor 62 K/TUN/2013Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknyasengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat Nomor 009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012dalam sengketa antara Muhammad Hidayat S, alamat Jalan Palem V Nomor191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi BaratKota Bekasi sebagai Pemohondan Dinas Pertamanan, Pemukiman dan PJU Kota Bekasi, beralamat JalanJenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi 17111 sebagai Termohon

Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan sebagaimana disebutkandalam paragraf (4.13) adalah informasi terbuka;3. Memerintahkan Termohon untuk melengkapi pemenuhan permohonaninformasi dengan memberikan data yang terkait nama dan alamatlengkap penyedia barang/jasa yang menjadi pelaksana program, yangdimohonkan pemohon, selambatlambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejakputusan ini diterima Termohon;4.

Menetapkan bahwa untuk biaya pengadaan dokumen informasidibebankan kepada Pemohon;Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dibacakanoleh Majelis Komisioner dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 17 April 2012 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;Bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon (MuhammadHidayat S) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 14

Menguatkan Putusan Komisi = Informasi Provinsi Jawa BaratNomor:009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012;3.

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016merupakan informasi yang dikecualikan.

Pasal 9 ayat 2 mengatur mengenai Informasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala. Diantaranya:a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan ataud. Informasi lain yang diatur dalam perundangundangan;Il. Pasal 10 ayat 1 mengatur mengenai informasi yang wajib diumumkansecara serta merta berupa informasi yang dapat mengancam hajathidup orang banyak dan ketertiban umum;Ill.

mengatur mengenai asas informasi publik.

Pasal 3 PP 61 Tahun 2010 juncto Pasal 8 ayat (4) huruf b, Pasal 15,Pasal 16, dan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) diatas,Termohon Kasasi selaku Badan Publik melalui PPID wajib melakukanpengujian konsekuensi atas Pengklasifikasian Informasi sebelummenyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasiHalaman 27 dari 32 halaman.

untuk menolak memberikan seluruh informasi yang dimintaoleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;Halaman 30 dari 32 halaman.

ia Terdakwa SIT MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI,pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 sekira jam 11.17 Wita atausetidaktidaknya pada bulan September 2015 atau setidaktidaknya pada tahun2015 bertempat di Jalan Gunung Mandin, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksadan mengadili, telan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya informasi

MAMAY KTB binti JABIDIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal2/7 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;Mahkamah Agung tersebut:Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKotabaru tanggal 8 Desember 2016 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SIT MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDIterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalanh melakukantindak pidana Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapatdiaksesnya Informasi

Menyatakan Terdakwa SITI MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja dan Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan,Mentransmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik danDokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan PencemaranNama Baik:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;3.

MA/Pemb/1181/1973tanggal 13 September 1973, perihal pemidanaan agar sesuai dengan beratdan ringannya sifat kejahatannya dalam perkara ini Terdakwa SITIMAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI Dengan Sengaja dan TanpaHak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan, Mentransmisikan MembuatDapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik YangMemiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagaimanayang kami dakwakan melanggar Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 11

Umum;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengajadan Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan, MentransmisikanMembuat Dapat Diaksesnya Informasi