Ditemukan 283422 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-08-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2553 K/Pid.Sus-LH/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 — SUKHDEV SINGH Anak dari GURDIAL SINGH
644 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
644 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan; atauKetiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 juncto Pasal 36ayat (1) UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPelalawan tanggal 8 Januari 2019 sebagai berikut:1.
SusLH/2019Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusanjJudex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Melakukan usaha dankegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Ketiga telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;Bahwa judex facti telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa, yaitu.
Terdakwa terbukti melakukan usaha kebunkelapa sawit di KM 80 Simpang Basrah, Dusun Ill Tasik Indah, DesaSegati, tanpa Izin Lingkungan;Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidanadalam Pasal 109 juncto Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupdan sebelum judex facti menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telahcukup mempertinmbangkan keadaankeadaan yang memberatkan danmeringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP
SusLH/2019Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 109 juncto Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan
Putus : 04-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg Tanggal 4 Maret 2015 — ONWARD JOKO PRASETYO,SH bin ABDUL ROSYID
704 — 152
704 — 152
bahwa unsur unsur dari pasal 102 UU.RI Nomor 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup1.
Hidup sesuaidengan ketentuan pasal 59 angka 4 UU No. 32 tahun 2009.oleh karena yang dimiliki, sedangkan yang dimiliki oleh Terdakwahanyalah Dokumen UPLUKL serta izin Lingkungan yang dikeluarkanoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madya Semarang No:660.1/1374/B.II/X1I/29013 tanggal 13 Desember 2013.e Bahwa apabila seorang atau Badan Usaha yang akan melakukan usahapengelolaan limbah B.3 yang berasal dari pelumas berupa oli bekasharus mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana yang dipersyaratkan
Apabila tindak pidana Lingkungan Hidup dilakukan oleh , untukdan atas nama Badan Usaha , tuntutan Pidana dan SanksiPidana dijatunkan kepada:a. Badan Usaha dan atau,b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidanatersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatankegiatan dalam tindak pidana tersebut.Unsur dari pasal 116 UU. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidupa.
No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ataspembelaan / pledooi Terdakwa sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa telah mendalilkanbahwa dalam usahanya Terdakwa telah memiliki izin yang dikeluarkan dariBadan Lingkungan Hidup Kota Madya Semarang No.660.1/1374/B.II/XII/2013Tentang izin Lingkungan kepada PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI ataskegiatan pengumpulan
danRekomendasi, dan Rekomendasi tersebut harus ditindak lanjuti oleh Terdakwaguna mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalahMenteri Lingkungan Hidup, bukan hanya sebatas izin lingkungan danRekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota MadyaSemarang.e Bahwa dengan tidak ditindak lanjuti Terdakwa mengajukan izin keMenteri Lingkungan Hidup maka usaha yang dilakukan PT.JOGIARTOMAKMUR ABADI yang dipimpin Terdakwa telah melanggar ketentuanpasal 59 ayat 4 UU.No.
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M.
1342 — 2237
1342 — 2237
Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp. 293.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah); 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (KLHK) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:1. H.M.
JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;8.
., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl.
Sel4.1.54.1.64.1.74.1.8Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk ataudimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau Komponenlain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusiasehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telahditetapkan.Pasal 1 Angka 16Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yangmenimbulkan perubahan langsung atau tidak langsungterhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidupsehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.Ketentuan mengenai
ancaman serius bagi lingkungan hidup.
terhadap lingkungan hidup.
Membuktikan adanya kerusakan lingkungan akibat kebakaran;3. Menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan dan4.
Menteri Lingkungan HidupNomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup AkibatPencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;Menimbang, bahwa untuk melakukan perhitungan kerugianlingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkanbahwa Perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidangPencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan
Putus : 27-07-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1124 K/PID.SUS/2011 Tanggal 27 Juli 2011 — TEDUNG SIAHAAN, dkk
447 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
447 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada prinsipnya proses Out Of Court Sattlementadalah tidak merugikan pihak investor atauPengusaha yang memiliki izin usaha, karena dalamkegiatan usaha telah menghasilkan pemberdayaanmanusia dalam lingkungan usahanya ;3.
menjatuhkanpidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukupdan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut JudexFacti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentangkeadaan yang memberatkan maupun meringankan pemidanaanTerhadap alasan alasan Para Pemohon Kasasi /ParaTerdakwa62Mengenaialasan alasan ad. s/d V:Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karenawalaupun masih ada sengketa milik lahan tersebuttetapi perbuatan Para Terdakwa meresahkan~ danmerusak lingkungan
Register : 05-08-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 450/Pid.Sus/2015/PN Sgl. Tanggal 10 September 2015 — BUDI SANTOSO als BUDI bin SAAD
407 — 33
407 — 33
Register : 23-12-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 102/Pid.Sus/2014/PN Kbm Tanggal 26 Januari 2015 — KARJAN bin DARMUJI
408 — 11
408 — 11
Register : 21-01-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN PATI Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN Pti Tanggal 2 April 2015 — SARMIN MIMIN bin SUKARDI
706 — 191
706 — 191
Putus : 06-01-2016 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN KEPANJEN Nomor 662/Pid.Sus.LH/2015/PN.Kpn Tanggal 6 Januari 2016 — KARIYANTO Alias KASIYADI
416 — 66
416 — 66
penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan
Putus : 14-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/PID.SUS/2009 Tanggal 14 April 2010 — NIKO WALELA
398 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 90/PID/2015/PT.SMR Tanggal 10 Nopember 2015 — Nama lengkap : KAMARUDDIN Als.KAMA BIN IBRAHIM
Tempat lahir :Bone (Sulawesi Selatan)
Umur/tanggal lahir:34 tahun/ tanggal 25 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal:SP 2 Desa MakmurKecamatanTulinOnsoi.KabupatenNunukan atau Desa Arasoi,Kecamatan Cina,Kabupaten Bone,Provinsi Sulawesi Selatan
Agama :Islam;
Pekerjaan : Swasta/sopir
401 — 34
401 — 34
Register : 01-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 49/Pid.Sus-LH/2016/PN WNO Tanggal 10 Agustus 2016 — Terdakwa:
1.KARYONO Bin SOSRO DIMEJO
2.Taryana Bin Alm.Sodinomo
504 — 76
504 — 76
,dalam persidangan di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa pada tahun 1995 ahli lulus S1 Fakultas Kehutanan UniversitasGadjah Mada, kemudian pada tahun 1999 menyelesaikan pendidikan S2Biologi di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S3tahun 2014 Ilmu Lingkungan di Universitas Gadjah Mada;e Bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang ahli bekerja sebagai DosenFakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada;e Bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Paliyan adalah hutan
Putus : 26-10-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN KEPANJEN Nomor 572/Pid.Sus-LH/2015/PN.Kpn Tanggal 26 Oktober 2015 — SAKIYUS bin SIâÂÂIN
442 — 74
442 — 74
Putus : 14-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2009 Tanggal 14 Juli 2010 — ANSAR DUDU
601 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
601 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tiga) bulan ;Terhadap alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum jelas tidak sependapat,karena putusan tersebut sangatlah ringan, bahwa pemberian hukumanpidana kepada Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera agarTerdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya namun juga sekaligusmemberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan juga membericontoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yangdilakukan oleh Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa dapat memberidampak terhadap rusaknya kelestarian lingkungan
hidup sebagaimanayang termuat dalam pertimbangan dari Jaksa/Penuntut Umum dalammenjatuhkan hukuman yaitu "Akibat perobuatan atau kegiatan yangdilakukan oleh Terdakwa jika dilakukan secara terus menurus dan tidakterkontrol akan memberikan dampak ke depan menimbulkan longsormaupun banjir atau berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup"Selain itu dalam fakta persidangan oleh Majelis Hakim juga memberikanpertimbangan hukum bahwa "perbuatan Terdakwa telah merugikanNegara dan juga bertentangan dengan
Putus : 14-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1103 K/PID.SUS/2009 Tanggal 14 April 2010 — MULYADI BANTANG
460 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
460 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-09-2013 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 732/Pid.Sus/2013/PN.PBR. Tanggal 16 Januari 2013 — RAKAN MARBUN.
401 — 16
401 — 16
Putus : 31-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2517 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Januari 2012 — M. TAMUN
407 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
407 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2015 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Kpj Tanggal 20 Februari 2015 — 1. LUKMAN HAKIM, terdakwa 2. MUSTIADI, terdakwa 3. SAPRIADI dan terdakwa 4. SAHMAN
393 — 54
393 — 54
Register : 12-04-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Cjr. Tanggal 2 Juli 2019 — Hajar Bin Ajimi
121 — 53
121 — 53
Register : 08-07-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 329/Pid.Sus/2014/PN.Mkt Tanggal 28 Agustus 2014 — SULISTYO Bin HARI
506 — 21
506 — 21
Putus : 29-03-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2016/PT SMG Tanggal 29 Maret 2016 — LIAO CHIH PING Bin LIAO TAI HUNG
462 — 0
462 — 0