Ditemukan 100677 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-02-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 60/PDT.G/2013/PN.DPK.
Tanggal 19 Februari 2014 — SITI ARRYANI VS MUHAMMAD DEDY ZAINUDIN
14667
  • pembuktian dan kesaksian,PENGGUGAT akan membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya PerbuatanMelawan Hukum ini yang apabila dari bukti yang terungkap dalam persidangan,ADAUNSURUNSUR KESENGAJAAN, maka PENGGUGAT mereserveerhaknya untuk mengajukan laporan pidana kepada Kepolisian Negara RepublikIndonesia.Bahwa Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdatayang berbunyi sebagaiberikut:12Tiap perbuatan yang melanggar
    hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untukmengganti kerugian tersebut .Bahwa perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT jelas telahmemenuhi unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).Dalildalil tersebut dapat dirangkum sebagaiberikut:a Adanya Perbuatan Melawan Hukum.Dalam perkara a quo, TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) dimana TERGUGAT telah melakukan perbuatan
Putus : 23-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1328 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — Dra. Hj. SRI UTARI vs PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Balikpapan
310220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat memberikan kuasadan atau SPK (Surat Perintah Kerja) kepada siapapun, adalahtidak beralasan hukum dan melampui kewenangan yangmerugikan Penggugat dan wajib membuka kembali pembayaranangsuran dari Pengggugat;20.Bahwa perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan aturan/hukum, yang merugikan pihak lain dalam hal ini Penggugat,sehingga perbuatan Tergugat juga termasuk dalam Pasal 1365KUHPerdata, dengan segala akibat hukum daripadanya;21.Bahwa tiap perbuatan melanggar
    hukum, yang membawakerugian kepada pihak lain, mewajibkan, karena salahnya, untukmengganti kerugian yang timbul karenanya;22.Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan berlarutlarut, mohonputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbar bij voorrrac) walaupun ada upaya hukum banding, kasasidari Tergugat;23.Sebagai jaminan dalam gugatan ini mohon diletakkan SitaJaminan (conservatoir beslaag) terhadap barangbarang bergerakmaupun tidak bergerak milik Tergugat;24.Untuk mempertanggungjawabkan
    Put Nomor 1328 K/Pdt/2013Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan seluruh buktibukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sahdan berharga menurut hukum;Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatancurang dan melanggar ketentuan hukum, yang menimbulkan kerugianterhadap Penggugat dan atau perbuatan melanggar hukum (Onrechmatigedaag
Register : 19-10-2011 — Putus : 01-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PALU Nomor 46/PDT.PLW/2009/PN.PL
Tanggal 1 Desember 2009 — Syukri Mahmud, SE VS Direktur Utama PT. Bank Panin Tbk di Jakarta, Cq Kepala Cabang Utama PT Bank Panin,Tbk Cabang Utama Palu
13044
Putus : 29-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3558 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — Ahli Waris dari almarhum H. M. IMRANSYAH (alias H. IMBRANSYAH) bin ABDURRAHMAN dan almarhumah Hj. JUMARIAH VS Drs. M. ZAINUDDIN MUSADDAD
224159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sah dalamkeadaan kosong/bebas tanpa suatu ikatan dengan orang lain atau siapapunjuga, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara atau KepolisianRepublik Indonesia;Bahwa akibat dari perouatan melanggar hukum oleh Tergugat terurai di atas,maka Penggugat menuntut pula agar supaya Tergugat dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap, jika Tergugat lalai/alpadalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang dapat
    Ganni; Sebelah Barat berbatasan dengan Samailla;Menyatakan sebagai hukum (verklaard voerrecht) bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), dengansegala akibat hukum dari padanya;Halaman 4 dari 17 hal. Put.
    Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim JudexFacti dalam Putusan a quo didalam pertimbanganpertimbangan hukumnyayang menurut hemat Pemohon Kasasi dinilai tidak tepat, keliru serta salahmemberikan kesimpulan terhadap faktafakta hukum yang terungkapdidepan Persidangan Pengadilan yaitu telah melanggar hukum terutamaHalaman 9 dari 17 hal. Put.
    Nomor 3558 K/Padt/2015saksi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian secarahukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi terhadap pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Banding) tersebut diatas telah melanggar hukum terutama hukum pembuktian karenapengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa danmengadili perkara a quo tersebut, yang dalam Putusannya dimakksudhanya mempertimbangkan untuk menilai
    Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;3. Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaPutusan yang bersangkutan; Menurut Putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22Juni 1970 Nomor 638K/Sip/1969, dalam mengangkat abstrak hukumnyaberbunyi sebagai berikut:Halaman 14 dari 17 hal. Put.
Putus : 26-05-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2997 K/Pdt/ 2012
Tanggal 26 Mei 2014 —
7045 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2997 K/Pdt/2012Bahwa selanjutnya apabila ada suratsurat yang dikeluarkan olehinstansi/pejabat resmi dan/atau suratsurat lain yang dimiliki olen ParaTergugat yang sifatnya melenyapkan/menghilangkan status hukum atasbidang tanah sengketa milik Para Penggugat asal warisan MatheusMonteiro dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum;Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris sah MatheusMonteiro dari istri pertamanya Hermina Gilda Aliandu, maka ParaPenggugat patut menuntut secara hukum agar Tergugat
    Sehingga sudahtentu bahwa fitnahan dan tuduhan yang tidak beralasan baik via suratmaupun lisan yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebutsangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi karena selama hidupnyaPenggugat Rekonvensi tidak pernah merugikan orang lain, apalagisampai melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam dalilposita gugatan Para Tergugat Rekonvensi.
Register : 22-04-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Sgl
Tanggal 17 Desember 2015 — TATIK dan RISMAWATI TARIGAN
10835
Register : 19-10-2011 — Putus : 14-10-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PALU Nomor 37/PDT.G/2008/PN.PL
Tanggal 14 Oktober 2009 — ANDI FITRI REZKIANA MELAWAN Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Pusat Cq. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia =: Cabang Palu Cq. Kepala Cabang Unit Gajah Mada PT Bank Rakyat Indonesia
214116
Putus : 11-03-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 706 PK/Pdt/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DKK VS NYONYA LILY WAZNA (Almarhum), DKK
152115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai surat gugatan inidiajukan belum juga dicairkan oleh Para Tergugat;32.Bahwa dari seluruh uraianuraian tersebut di atas telah terbukti menuruthukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,karena tidak mencairkan deposito milik Penggugat, walaupun Penggugattelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Para Tergugat;33.Bahwa kwalifikasi perobuatan yang telah dilakukan Para Tergugat kepadaPenggugat telah memenuhi isi Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan:"Tiap perbuatan melanggar
    hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;34.Bahwa akibat dari perobuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, Penggugat telah mengalami banyak rugi, baik kerugian materillmaupun kerugian immateriil, sebagaimana diuraikan di bawah ini:34.1.
    dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (u/tvoerbaar bijvoorraad);Dalam Sita Jaminan:1.2.Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan sita jaminan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaverzet, banding maupun kasasi (u/tvoerbaar bij voorraad);Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sebagai hukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar
    hukum (onrechtmatigedaaq);Menghukum Tergugat , Tergugat Il,, Tergugat IIl dan Tergugat IV secaratanggung renteng serta seketika dan sekaligus untuk membayar gantikerugian materil kepada Penggugat sebesar: Uang deposito/sisa tagihan Penggugat kepada: Tergugat sebesar Rp 836.478.647,07 Bunga deposito selama 18 bulan Rp 100.377.432,00 Biayabiaya yang telah dikeluarkan Rp 150.000.000,00Jumlah Rp1.086.856.079,07.
    Bahwa Penggugat juga menyimpulkan bahwa Tergugat IV termasuk sebagaipihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur padaPasal 1865 KUHPerdata, sesuai surat gugatannya pada butir 33 yangberbunyi:"Bahwa kwalifikasi perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat kepadaPenggugat telah memenuhi isi Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan:"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian
Putus : 22-12-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1938 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — HADI CANDRA VS IBRAHIM ABRAHAM HANTA, DKK
11997 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1938 kK/Pdt/201518.12,20.21.22.BW yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkankerugian itu, menggantikan kerugian itu ;Bahwa atas tindakan / perbuatan Para Tergugat ic Tergugat s/d TergugatXIl yang telah menguasai dan membangun rumah di atas tanah obyeksengketa milik Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarangakibatnya Penggugat mengalami kerugian materiil dengan perincian bilatanah objek sengketa diolah
    Menyatakan Tergugat telah melakukan perobuatan melanggar hukum;5. Menyatakan jual beli ataupun pengalihan hak dari Tergugat kepada TergugatIl sampai dengan Tergugat XI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak terhadapobyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketakepada Penggugat;7. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketaadalah sah dan berharga;8.
    dulu rencanajalan raya, tanah Matias Djehadan dan YuliusSae dulu rencana jalan; Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe ;Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe,Kali Wae Medu;Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Fransiskus Mali,dulu dengan tanah Bonefasius Sakiong danTanah Ibrahim Hadi;3) Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 167 tahun 1999 atasnama HADI CANDRA sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;4) Menyatakan Tergugat telah melakukan perobuatan melanggar
    hukum;5) Menyatakan jual beli ataupun pengalinan hak dari Tergugat kepadaTergugat Il sampai dengan Tergugat XI tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;6) Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hakterhadap objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objeksengketa kepada Penggugat;7) Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objeksengketa adalah sah dan berharga;8) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;3.
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN PACITAN Nomor 3 / Pdt.G / 2014 / PN Pct
Tanggal 24 September 2014 — 1. MOCH. SYAHRONI, 2. PUJI TRIANA, 3. IMAM MASHURI, 4. LILIK MACHMUDAH melawan 1. SOGIJAT, 2. KEPALA KELURAHAN PLOSO, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
16685
  • Bahwa, Para Penggugat atas Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugatmengenai Obyek Sengketa tersebut sangat dirugikan sekali dan perbuatanPara Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad);Bahwa, Para Penggugat untuk mencari Kepastian Hukum atas ObyekSengketa melalui Kuasa Hukum mengajukan Gugatan Perbuatan MelawanHukum ( Onrechtmatige Daad ) kepada Para Tergugat dan Turut Tergugatdi Pengadilan Negeri Pacitan, mendasari :Pasal 1365 KUH Perdata : Tiap perbuatan melanggar
    hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Bahwa, menurut Hukum Sertipikat Hak Milik No. 2131 atas nama Tergugat adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum, sebab Penerbitan oleh Turut TergugatSHM No. 2131, atas nama Tergugat , seluas 834 meter persegi, Tanggal27 9 1983 telah melanggar Hukum dengan adanya Tanah milik ParaPenggugat masuk dalam Luas Tanah milik Tergugat ;Bahwa, perbuatan Tergugat II dengan membuat
    Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan TurutTergugat saat penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2131karena ada sebagian tanah warisan milik Para Penggugatmasuk dalam SHM No. 2131 yang saat ini atas namaTergugat seluas 834 meter persegi, tertanggal 27September 1983;2.
    Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Ildengan membuat Saluran Air (Selokan) dan Jalan Pavingdi atas Tanah Obyek tanpa ijin Pemilik Tanah yang Sah;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketadiatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita eksepsiTurut Tergugat angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan ParaPenggugat tidak tepat mengajukan gugatan untuk menyatakan Sertipikat HakMilik No.2131 tahun 1983 dengan luas 834 meter persegi, terletak diKelurahan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — Ny. TAN SIOE KIET, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA (PERSERO), DKK
5445 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum yaitu:a.
    Nomor 2197 K/Pdt/2015melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sesuai Yurisprudensi HogeRaad tanggal 31 Januari 1919, karena telah memenuhi unsurunsur:a.
    Bahwa menurut sistematika yang dianut dalam KUHPerdata,perbuatan melanggar hukum itu. memang dimasukkan dalamrangkaian hukum perjanjian, tetapi sebagai perjanjian yangbersumber kepada undangundang sebagai akibat tindakan manusiakarena adanya perbuatan melanggar hukum;Dengan mengingat secara hakiki, dalam pengertian perbuatanmelanggar hukum itu, tidak mungkin terdapat adanya anasir janji,karena tidak mungkin orang mengadakan perjanjian, dimana ada pihakyang diperkenan untuk melakukan suatu perbuatan
    melanggar hukum;Dari fakta yuridis tersebut jelaslah bahwa hubungan hukum antaraPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah murni dalamhal hubungan sewa menyewa vide bukti P12, yang tidak terkaitdengan anasir perbuatan melanggar hukum, ex Pasal 1365KUHPerdata;Bahwa dari kontruksi hukum tersebut, jelaslah menurut hukum,gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, denganHalaman 14 dari 18 hal.
    Bahwa meskipun demikian faktanya Judex Facti lalaimempertimbangkan tentang Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidaksecara jelas menguraikan dan mempertimbangkan tentang pengertianbeserta unsurunsurnya tentang perbuatan melanggar hukum yaitu:Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagiorang lain mengharuskan orang yang karena kesalahannya itumenimbulkan terjadinya kerugian, mengganti kerugian dimaksud;Menurut ketentuan tersebut, terdapat 4 syarat untuk perbuatanmelanggar hukum yang seharusnya
Putus : 22-08-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2624 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — RABAIN PGL. KACIK ;BAUDIS, dkk
3920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka kaum Penggugat yangPenggugat warisi dari angku Penggugat Haji Tempang (Haji Tempong);Menyatakan para tergugat adalah sebagai pemegang gadai atas objekperkara;Menghukum para Tergugat menerima penebusan gadai dari Penggugat,sebanyak 137 ( seratus tiga puluh tujuh ) karung padi kulak pauh;Menyatakan perbuatan dari Tergugat IV mendirikan bangunan rumah diatasobjek perkara tanoa setahu dan seizin dari Penggugat adalah merupakanperbuatan melanggar hukum (onrecht
Putus : 16-02-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1759 K/Pdt/2008
Tanggal 16 Februari 2010 — TJIPTO, DKK VS PT. INTI UTAMA PERMAI
7630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 BW yangmenyatakan: " tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut " ;9.
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1586 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Juni 2013 — Burhanuddin ; Supriah,dkk
6238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kekuatan hukum;Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009, Penggugat telah menerima PanggilanAanmaning dart Pengadilan Negen Balikpapan tentang rencana eksekusiatas sebidang tanah dan bangunan yang telah dilelang oleh Tergugat Illtersebut diatas, seperti terural dalam Risalah Lelang tanggal 3 September2008 No. 128/2008 atas permohonan pemenang lelang Supriah (TergugatI);Bahwa Penggugat sangat amat keberatan terhadap rencana eksekusitersebut, karena tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahterbukti melanggar
    hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehinggaPenggugat sangat dirugikan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Hal. 5 dari 11 hal.
    Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Illtelah melakukan perbuatan melanggar hukum;3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pelelangan barang jaminan kreditberupa: Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1414 atas nama Burhanuddinseluas: 119 M?, tertetak di Jalan Pandan Wangi, Gang 07, Rt 40, Rw 08,Kel. Baru llir, Kec.
Putus : 26-02-2018 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2018
Tanggal 26 Februari 2018 — LODEWYK WONUA, DK VS DIREKSI PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. DI JAKARTA SELATAN CQ PIMPINAN CABANG PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. CABANG TOMOHON, DK
237118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NegeriManado meletakkan sita atas Sertifikat Nomor 813 /Kairagi II/1993 SuratUkur/Gambar Situasi Nomor 1273/93 dan Setifikat Nomor279/Ranomut/1982, Surat Ukur /Gambar Situasi Nomor 3860/1982tersebut dan sita yang diletakkan itu supaya dinyatakan sah dan berharga;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Ranomut Kelurahan/DesaRanomut Manado yang diserahkan oleh Penggugat dan selanjutnya kepadaTergugat yang kemudian dijadikan barang jaminan /agunan atas utangnyapada Penggugat adalah perbuatan melanggar
    hukum;Menyatakan bahwa Surat Perjanjuan Kredit Nomor 500 1772ADDPkK73050114, Sertifikat Hipotik Objek Hak Tanggungan, Surat Kuasamemasang Hipotik, dengan barang jaminannya/agunan adalah tanahSertifikat Hak Milik Nomor 279/Ranomut/1982, Surat Ukur Nomor3860/1982 adalah tidak sah serta batal demi hukum:;Halaman 4 dari 9 Hal.
Putus : 14-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1810 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Maret 2013 — SEPTARIUS KAHAR, S.H, Dk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, C.q. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUAL, Dkk
9985 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (buktiP9),Bahwa dari seluruh uraianuraian di atas telah terbukti menurut hukum bahwaPara Tergugat bersamabersama telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karenatidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh putusan a quo,serta telah mengembalikan barang bukti bukan kepada yang berhak menerimanya;Bahwa kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat kepada ParaPenggugat telah memenuhi isi Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa
    kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, Penggugat telah mengalami banyak kerugian, baik kerugian material maupunkerugian immaterial ;Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Para Tergugatberkewajiban membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu sebesar Rp100,00(seratus rupiah);Mohon Putusan Provisi;Bahwa untuk menjamin gugatan
    Alsum Kampar Semesta adalah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad);Menyatakan demi hukum, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugatterhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 18/Pid.SusPRKN/2009/PN.T1juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1594 K/Pid.Sus/2010 yangdilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2011, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Memerintahkan Tergugat I untuk
    Judex Facti Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tidak Berwenang AtauMelampaui Batas Wewenang, Atau Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum YangBerlaku, Atau Setidaktidaknya Lalai Memenuhi Syaratsyarat Yang DiwajibkanOleh Peraturan Perundangundangan;2.1.
    hukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelasjelas terbukti menurut hukum, bahwa tidakada penggabungan gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sertaJudex Facti dalam memeriksa dan menyidangkan perkara a quo telah melampauibatas wewenang atau telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuatau setidaktidaknya lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan, dan oleh karenanya
Putus : 24-12-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 K/Pdt/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — WALIKOTA SURABAYA >< HANDY PRAYOGEE, DKK
9671 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.
    Bahwa TERUGAT dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daa), yakni perobuatan yang melanggar hak orang lainsebagimana dimaksud Point 17 huruf a karena in casu Penggugat memilikihak untuk mendapatkan pembayaran atas sesuatu yang telah dikerjakanolehnya namun hingga gugatan ini diajukan tak kunjung dilakukan olehTergugat;20.
    Bahwa Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad), yakni perbuatan yang melanggar kewajibanhukumnya sendiri sebagaimana dimaksud oleh Point 17 huruf b karena incasu Tergugat jika didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri SurabayaNomor 624/Pdt.G/2006/PN Sby., tertanggal 7 Desember 2006 tentangPerdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat memilikikewajiban hukum hukum untuk melakukan pembayaran terhadapPenggugat;21.Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum
    Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad);3.
    Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad);3.
Putus : 17-02-2014 — Upload : 14-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3024 K/Pdt/2013
Tanggal 17 Februari 2014 — Binoto Sirait atau disebut juga Dr. Binoto Sahala Tua Sirait, DKK VS Leo Darmadi
200103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa setelah arrest lindenbaumcohen, yang juga menjadi jurisprudensitetap di Indonesia, maka tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, kaidah mana telahditafsirkan dan dijabarkan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan melawanhukum dapat diukur dengan empat kriteria yaitu :1. Melanggar hak orang lain ;2. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat; atau :3.
    hukum yang berlaku.Hal. 21 dari 45 hal.
    No. 3024 K/Pdt/2013.Putusan Judex Facti telah melanggar hukum yang berlaku dengan tidakmemberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) maupunterjadinya pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan(contradictio in terminis), karenanya putusan Judex Facti tingkat bandingseharusnya dibatalkan dengan alasanalasan sebagai berikut:Dalam Konvensi1.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannyakeliru dengan telah membenarkan bahwa seolaholah PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi
    Putusan Pengadilan Tinggi di Medan s.o.r. telah melanggar Pasal 30 ayat1 huruf b UndangUndang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang MahkamahAgung jis UndangUndang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung danUndangUndang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, karenasalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;a.
    hukum, jelas sama sekali tidak mempunyai dasarhukum, sehingga tidak beralasan untuk tetap dipertahankan, melainkansangat beralasan hukum untuk dibatalkan di dalam tingkat pemeriksaankasasi;.
Putus : 16-03-2006 — Upload : 21-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910K/PDT/2002
Tanggal 16 Maret 2006 — H. SARNUBI SARI, ; Ir. HERBOWO; GUBERNUR KDH DKI JAYA CQ WALIKOTA JAKARTA SELATAN CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN.
6235 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-03-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Mad
Tanggal 20 Maret 2017 — - Ichsanto Eko Putro - Bank Banten Ex Bank Pundi KCP Madiun
9144
  • Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteksperdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku Ill BW, padabagian Tentang perikatanperikatan yang dilahirkan demi UndangUndang, yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
    atasmaterai deadline atau tenggat waktu pembayaran tunggakantertanggal 26 September 2016 sampai tanggal 30 September 2016sehingga Jelas dan terang Tergugat hanya bermaksud memaksa danmenekan Penggugat yang dapat dikualifisir sebagai PerbouatanMelawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diaturdalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata atauBurgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku Ill BW, pada bagian Tentangperikatanperikatan yang dilahirkan demi UndangUndang, yangberbunyi :Tiap perbuatan melanggar
    hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.