M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa;DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi TergugatDALAM POKOK SENGKETAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 188/13/K/411.518.2004/2016, tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo II Desa Karangsemi. Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk tangga 20 Desember 2016 atas nama Sutarto.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 188/13/K/411 518.2004/2016. tentang Pemberhentian.

Jabatan Jogoboyo II Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk tanggal 20 Desember 2016 atas nama Sutarto;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula sebagai jogoboyo II Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 283.000,- ( Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah )

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya tanggal 28 Desember 2016, dan karenanya masih dalamtenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sesuai Pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yakni 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatdiumumkannya atau diterimanya obyek sengketa berupa Keputusan KepalaDesa Karangsemi Nomor : 188/13/K/411.518.2004/2016, yang berisitentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo Il

Jabatan Jogoboyo Ill Desa Karangsemi,Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, atas nama Sutarto ;Bahwa seharusnya Tergugat tidak menandatangani dan menerbitkanKeputusan Nomor : 188/13/K/411.518.2004/2016, tanggal 20 Desember2016 itu, yang berisi tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo Il DesaKarangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, atas namaSutarto, karena belum ada klarifikasi dan kejelasan mengenai perbuatanPenggugat sebagaimana disebutkan dalam poin 3, selain itu Tergugatsebelumnya tidak

YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) untuk berkenanmengabulkan permohonan penundaan berlakunya Keputusan Nomor188/13/K/411.518.2004/2016, tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo ll,Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tanggal 20Desember 2016, atas nama Sutarto yang telah diterbitkan dan ditanda tanganiHalaman 13 dari58 halaman, Putusan Perkara Nomor : 202/G/2016/PTUN.SBY.oleh Tergugat, sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatanHUKUM tetap ;

Jabatan Jogoboyo Il,Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tanggal 20Desember 2016, atas nama Sutarto 5Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :188/13/K/411.518.2004/2016, tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo Il,Halaman 14 dari58 halaman, Putusan Perkara Nomor : 202/G/2016/PTUN.SBY.Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tanggal 20Desember 2016, atas nama Sutarto ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabatPenggugat

Bahwa benar Tergugat telah menandatangani dan menerbitkan KeputusanKepala Desa Karangsemi, Nomor : 188/13/K/411.518.2004/2016, tanggal 20Desember 2016 tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo Il DesaKarangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk atas nama Sutarto ;7.

di DesaKarangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketaberupa Keputusan Nomor 188/13/K/411.518.2004/2016, yang berisitentang Pemberhentian

Jabatan Jogoboyo Il, Desa Karangsemi,Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 20 Desember2016, atas nama Sutarto;Mewajibkan Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaanKeputusan objek sengketa Nomor 188/13/K/411.518.2004/2016, yangberisi tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo II, Desa Karangsemi,Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 20 DesemberHalaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 188/13/K/411.518.2004/2016 tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo II, DesaKarangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tanggal20 Desember 2016 atas nama Sutarto;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/20183. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNomor 188/13/K/411.518.2004/2016 tentang PemberhentianJabatan Jogoboyo II, Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang,Kabupaten Nganjuk, tanggal 20 Desember 2016 atas namaSutarto;4.

Perangkat Desa, makaapabila dihitung Surat Pembanding/Tergugat Nomor:141/203/411.518.104/2016 yang ditujukan kepada Camat GondangPerihal : Permohonan Rekomendasi tertanggal 18 Nopember 2016sampai dengan terbitnya objek sengketa tertanggal 20 Desember 2016,maka dapat disimpulkan telah melebihi tenggang waktu 10 (sepuluh) harikerja namun Camat Gondang tidak menerbitkan Rekomendasi yangdimohonkan oleh Pembanding/Tergugat, dengan demikian CamatGondang dianggap mengabulkan secara hukum permohonanRekomendasi pemberhentian

Jabatan Jogoboyo II Desa Karangsemiatas nama Sutarto dari Tergugat (dalam ilmu hukum administrasi dikenaldengan sebutan Keputusan Tata Usaha Negara FiktifPositif); Bahwa selain itu, tidak adanya Rekomendasi dari Camat bukankesalahan dari Kepala Desa Karangsemi, dan Rekomendasi dari CamatGondang hanya merupakan syarat administratif semata yang akandijadikan pertimbangan bagi Kepala Desa Karangsemi.

Surat dari Yayasan tersebutyaitu: (a) surat peringatan sebagai Senat (b) surat peringatan sebagaiPejabat Struktural (c) surat pemanggilan (d) surat pernyataan ;Bahwa PENGGUGAT III menerima Surat Keputusan PemberhentianJabatan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan SuratKeputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor37/SK.Yysn/UP/XI/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat WakilRektor Ill Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tertanggal 19 November2020 yang menetapkan Pemberhentian

menerima Surat Keputusan PemberhentianJabatan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan SuratKeputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor40/SK.Yysn/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat WakilRektor Il Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tertanggal 18 Desember2020 yang menetapkan Pemberhentian PENGGUGAT I Dewi HandayaniH.

Pemberhentian Jabatan Pejabat WakilRektor Ill Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ;4.

Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan Nomor039/SK.Yysn/UP/IX/2018 tentang Pengangkatan Senat, selanjutnyadiberi tanda P16;17.Fotocopy dari Asli, Surat Keputusan Nomor 40/SK.Yysn/UP/XII/2020tentang pemberhentian Jabatan Pejabat Wakil Rektor II atas nama DewiHandayani Harahap, M.Psi, selanjutnya diberi tanda P17;18.Fotocopy dari Asli, Surat Keputusan Nomor 37/SK.Yysn/UP/XII/2020tentang pemberhentian Jabatan Pejabat Wakil Rektor Ill atas namaMuhamad Ali Sukrajap, SE., MBA selanjutnya diberi tanda

Jabatan Pejabat Wakil Rektor II Universitas Proklamasi45 Yogyakarta, memberhentikan Penggugat II sebagai Wakil Rektor denganSurat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor025/SK.Yysn/UP/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan WakilRektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Pengganti Antar Waktu, danmemberhentikan Penggugat III sebagai Wakil Rektor III dengan dengan SuratKeputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 37/SK.Yysn/UP/XI/2020tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat Wakil

.; KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGATBahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadiPegawai negeri sipil dalam jabatan sebagai Guru SMP Negeri 229 JakartaBarat sejak 15 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1373/2006 tentangPengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Pegawai Negeri SipilHalaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2015/PTUNJKT.atas nama Utam Rustam, S.Pd NIP 130685807/140162 Pangkat/GolonganRuang

Jabatan Pegawai Negeri Sipilatas nama Utam Rustam, S.Pd NIP 130685807/140162 Pangkat/GolonganRuang Penata (II/C) Dari Kaur Tata Usaha SMP Negeri 229 Jakarta MenjadiTenaga Fungsional Guru SMP Negeri 229 Jakarta di Lingkungan DiansPendidkan Dasar Provinsi Daerah Khusus lbukota jakarta dan KeputusanKepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus loukota JakartaNomor : 239/2008 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan FungsionalGuru Atas Nama SDR.

Jabatan Pegawai Negeri Sipilatas nama Utam Rustam, S.Pd NIP 130685807/140162 Pangkat/GolonganRuang Penata (IIVC) Dari Kaur Tata Usaha SMP Negeri 229 Jakarta MenjadiTenaga Fungsional Guru SMP Ngeri 229 Jakarta di Lingkungan DinasPendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta dan KeputusanKepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus loukota JakartaNomor : 239/2008 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan FungsionalGuru Atas Nama SDR.

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2015/PTUNJKT.40.41.42.Bahwa PENGGUGAT, setelah sebelumnya sudah menjadi guru ajar selamasatu tahun, diajukan oleh kepala sekolah SMPN 229 untuk diangkat menjadiguru dalam jabatan seorang PNS dan pada akhirnya berdasarkan KeputusanGubernur Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta Nomor 1337/2006 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Pegawai Negeri Sdr.Utam Rustam, S.Pd NIP 130685807 Pangkat/Golongan Ruang Penata (II/C)dari Kaur Tata

Jabatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UtamRustam, S.Pd.NIP 130685807/140162 Pangkat/Golongan Ruang Penata(IVC) Dari Kaur Tata Usaha SMP Negeri 229 Jakarta Menjadi TenagaFungsional Guru SMP Negeri 229 Jakarta Di Lingkungan DinasPendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta adalah cacathukum karena subtansinya bertentangan dengan peraturan perundangHalaman 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2015/PTUNJKT.undangan yang berlaku.

jenissaluran yang tersedia.Bahwaterhadap hal tersebut, Penggugat tetap bekerja sepeti biasanyanamun akan tetapi pada tanggal 01 Oktober 2015 yang lalu, tergugatmelaksanakan ancaman tersebut dengan cara mengeluarkan SuratPemberhentian Jabatan Kepala Sekolah TK untuk Penggugat terhitungsejak tanggal 30 Juli 2016, dengan Surat Keputusan Ketua YayasanPerguruan Markus Medan dengan Nomor : 47/YPM/IX/2015 tanggal 01Oktober 2015, yang diterima Penggugat tanggal 28 Juli 2016.Bahwa terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian

Jabatan Kepala SekolahTK Markus Medan untuk Penggugat tersebut tanoa adanya dasar hukumyang jelas dan tanpa adanya Penempatan Jabatan Baru untuk Penggugat.10.Bahwa oleh karena tidak adanya dasar hukum yang jelas dan tidak adanya11penempatan jabatan baru untuk Penggugat, maka pada tanggal 30 Juli2016, Penggugat sudah tidak ada kejelasan lagi bekerja di TempatTergugat, apakah dijadikan sebagai Guru ataupun dijadikan sebagai staf ditempat Tergugat..Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan status Penggugat

Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah ;2. Pemberhentian Jabatan Rangkap ; 3.

Jabatan Kepala Sekolah;Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua)orang saksi yakni Mirna Agustina Tarigan, Sri Ningsin Ratna Dewi yang telahdisumpah menurut agama dan kepercayaannya yang memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :1.

Setelan Saksi berhentimenjabat sebagai kepala sekolah, tunjangan kepala sekolah tidakditerima lagi, hanya gaji guru yang diterima;Bahwa gaji dibayar tunai oleh Tergugat;Halaman 17Putusan Nomor : 242/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn Bahwa Saksi tidak menerima kompensasi sehubungan dengan SKNo.47 tentang pemberhentian jabatan kepala sekolah;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka halhal yangtermuat dalam Berita Acara Persidangan selengkapnya dianggap tercantum dalamputusan ini;Menimbang, bahwa

secarategas Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan strukturalkarena : Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; Mencapai batas usia pensiun; Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungannegara karena persalinan; Tugas belajar lebih dari 6 bulan; Adanya perampingan organisasi pemerintah; Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;Bahwa tindakan pemberhentian

jabatan yang dilakukan Tergugatterhadap Para Penggugat tersebut dari jabatan semula danmengangkat menjadi staf biasa dengan tidak mempunyai eselonadalah jelas merupakan tindakan penghukuman dan telah melanggarazas pemerintahan yang baik terutama fair play.

14Oktober 2005 dimana tugas Tergugat hanya melaksanakanPemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan serta membantukelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Niasdan Nias Selatan yang definitif;Bahwa akan tetapi ternyata kewenangan yang diberikan tersebuttelah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk kepentingan tertentusehingga sangat merugikan Para Penggugat;Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan dimana sebelumnya ParaPenggugat bersama dengan beberapa orang lainnya telahmengajukan keberatan atas pemberhentian

jabatan yang dilakukanoleh Tergugat sesuai dengan surat tertanggal 15 Desember 2005karena proses pemberhentian jabatan tersebut tidak sesuai denganprosedur dan peraturan yang berlaku tetapi sematamata hanyadidasarkan atas sentimen dan sikap otoriter dari Tergugat.

Bahwa, pemberhentian jabatan pimpinan DPRD sebelumberakhir masa jabatan diatur pada pasal 42 ayat (3)huruf b peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentangpedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tentang Tata fTertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah jo Pasal 54 ayat (3) huruf b Peraturan DewanPerwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten pekalongan, diusulkan oleh partaipolitik sesuai dengan ketentuan Peraturan

Surat dari Yayasan tersebutyaitu: (a) surat peringatan sebagai Senat (b) surat peringatan sebagaiPejabat Struktural (c) surat pemanggilan (d) surat pernyataan ;Bahwa PENGGUGAT menerima Surat Keputusan PemberhentianJabatan Struktural yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGATdengan Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 YogyakartaNomor : 85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan PejabatKetua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45Yogyakarta tertanggal 18

Desember 2020 yang memutuskanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatanya sebagai Ketua ProgramStudi Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakartaterhitung sejak tanggal 18 Desember 2020 ;Bahwa dalam Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan tersebut padaangka 2 tertulis bahwa Rektor maupun Yayasan Universitas Proklamasi 45Yogyakarta telah melakukan pembinaan kepada PENGGUGAT serta telahdilakukan penelitian oleh Tim Bidang Sumber Daya Manusia YayasanUniversitas Proklamasi 45 Yogyakarta; bahwa

Akan tetapi kemudian tanggal18 Desember 2020 Surat Pemberhentian Jabatan Pejabat Ketua ProgramStudi Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 dilayangkanTERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT tidaklayak, alasan TERGUGAT yang sangat tidak mendasar, subyektif danmengadaada ;Bahwa UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi Pasal 58 ayat (2) menyebutkan : bahwa fungsi dan peranPerguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanmelalui kegiatan Tridharma yang

Jabatan Pejabat KetuaProgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 telahmelanggar Pasal 38 ayat (2) huruf h Statuta 2013 UniversitasHalaman 8 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn24.25.26.Proklamasi 45 Yogyakarta sehingga Surat Keputusan Rektor Nomor :85/SK.Rek/UP/XII/2020 adalah Cacat Prosedural dan Tidak Sah;Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam memberhentikan PENGGUGAT yangmenjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum tanpa pertimbangkan SenatFakultas bukan hanya telah melanggar

Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Penggugatsebagai Pejabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah sah dan mengikat sertamempunyai kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat;Bahwa, Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada angka 25dengan dasar hukum bahwa terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor85/SK.Rek/UP/XII/2020 tentang Pemberhentian Jabatan Penggugatsebagai Pejabat

Surat Keputusan Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 Tentang PengangkatanDan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto,Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015;. Tenggang Waktu Gugatan:1. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal28 Desember 2015;2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa tersebut diterima/diketahuiPenggugat pada tanggal 5 Januari 2016;3.

Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaDi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungsaudara Ir.

Putusan Nomor 88 K/TUN/201711.12.Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Kepala DinasPerhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimanaPetikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/1313/BKD/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaDi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungdiperkuat dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/3934/BKDtertanggal 29 Desember 2015 dan Surat Pernyataan

ketentuan Pasal 8Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005tertanggal 29 April 2005;Bahwa tindakan Tergugat selaku Gubernur Provinsi KepulauanBangka Belitung yang telah menerbitkan Surat Keputusan GubenurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1310/BKD/2015 tertanggal28 Desember 2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtersebut dan Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 tertanggal 28 Desember2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Jabatan PimpinanTinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi KepulauanBangka bBelitung di atas telah bertindak sewenangwenangsebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan bUndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah;2. Pemberhentian Jabatan Rangkap;3.

Putusan Nomor 19 K/TUN/2015atas tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan oleh Tergugattersebut;. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat darijabatan Asisten Pemerintahan Umum Eselon Il.b Setdakab TapanuliSelatan menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umumdan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon ...

Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugattersebut jelas merupakan tindakan penghukuman dan melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 pada Pasal 53 ayat (2) huruf b,terutama Asas Kepastian Hukum Dan Asas Profesionalitas;5.1.

Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugattersebut juga merupakan tindakan pembebasan atau penurunan eselonterhadap Penggugat, yang semula Eselon Il.6 kemudian telahdibebaskan atau diturunkan menjadi non eselon, padahal sampaidengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan ada 3 (tiga) jabatan Eselon Il.b yang kosong di PemerintahanKabupaten Tapanuli Selatan yaitu:a. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan;b.

Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugattersebut juga melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 pada Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan Pasal 31.Pemberhentian dan Pembebasan Jabatan Penggugat tersebut di atasdikategorikan sebagai hukuman disiplin berat (Pasal 7 ayat (4) huruf c)tanpa terlebih dahulu ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pejabatyang Berwenang Menghukum dan tidak melakukan pemeriksaanterlebin

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas pemberhentianjabatan yang dilakukan oleh Tergugat baik secara lisan maupun tertulissecara berjenjang, karena pemberhentian jabatan tersebut menurutPenggugat tidak sesuai dengan prosedural formal maupun substansimateril dari peraturan perundangundangan yang berlaku tetapisematamata hanya didasarkan atas kesewenangwenangan dariTergugat.

jabatan struktural, sebagaimanayang terdapat dalam Bab Il huruf D.

Bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatan angka 9 huruf aadalah bahwa pemberhentian jabatan Penggugat tidaklah merugikandikarenakan jabatan yang dipegang Penggugat bukanlah jabatan padaperusahaan swasta yang akan menimbulkan kerugian tetapi jabatan tersebutadalah kepercayaan, sebagaimana diatur dalam penjelasan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil, pada Pasal 9 huruf a, selagi atasan percaya pada yang bersangkutankepercayaan tersebut tidak akan

jabatan strukturalPenggugat dan penandatanganan Notulen Rapat Baperjakat tersebut olehanggota dilakukan sekitar 2 (dua) hari setelah rapat tersebut dilaksanakan.

jabatan struktural yang diembanPenggugat (vide bukti T4); Bahwa, Penggugat melalui kuasanya dalam persidangan menyatakan bahwaPenggugat telah mengirimkan surat pengaduan kepada Gubernur SumateraSelatan yang ditanggapi oleh Gubernur dengan menurunkan Tim InspektoratPropinsi Sumatera Selatan yang hasilnya meminta Tergugat untukmempertimbangkan kembali obyek sengketa aquo dan disampaikan jugabahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat gubernur tersebut belumada keputusan tahapan dan pemberitahuan

;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk dikeluarkannyapenetapan oleh Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan surat keputusan obyeksengketa guna mencegah timbulnya kerugian bagi Penggugat bahwa dengan telahditunjuk ...41ditunjuk pejabat pengganti Kepala Bidang Tempat Pembuangan Akhir pada DinasKebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Kabupaten Musi Banyuasin(vide bukti T4) terkait dengan pemberhentian jabatan struktural yang diembanPenggugat dimana segala tugas dan tanggung

,MMselaku Pelaksana Jabatan Rektor di Universitas Muhammadiyah Butontersebut tidak benar dan tidak sah, oleh karena yang berhak mengangkat danmemberhentikan Jabatan Rektor pada Universitas Muhammadiyah Butonadalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta bukan Pimda MuhammadiyahButon;Bahwa setahu saksi terkait pengangkatan dan pemberhentian Jabatan RektorUMB tersebut, telah diatur secara tegas dalam Pedoman Pimpinan PusatMuhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal2 ayat (1)

La Ode Ahmad Mahufi Madra, SH.MMselaku Pelaksana Jabatan Rektor di UMB tidak sah, karena yang berhakmengangkat dan memberhentikan Jabatan Rektor pada UMB adalahPimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta.Bahwa setahu saksi untuk pengangkatan dan pemberhentian Jabatan RektorUMB tersebut, dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal 2 ayat (1) sampaidengan ayat 10, serta diatur pula dalam STATUTA UniversitasMuhammadiyah Buton tahun 2013 pada pasal 40, yang

La Ode Ahmad Mahufi Madraselaku Pelaksana Jabatan Rektor di UMB tidak sah, karena yang berhakmengangkat dan memberhentikan Jabatan Rektor pada UMB adalahPimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta;Bahwa setahu saksi untuk pengangkatan dan pemberhentian Jabatan RektorUMB tersebut, dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal 2 ayat (1) sampaidengan ayat 10, serta diatur pula dalam STATUTA UniversitasMuhammadiyah Buton tahun 2013 pada pasal 40, yang isinya

,MMselaku Pelaksana Jabatan Rektor di UMB tidak sah, karena yang berhakmengangkat dan memberhentikan Jabatan Rektor pada UMB adalahPimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta.Bahwa setahu saksi untuk pengangkatan dan pemberhentian Jabatan RektorUMB tersebut, dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal 2 ayat (1) sampaidengan ayat 10, serta diatur pula dalam STATUTA UniversitasMuhammadiyah Buton tahun 2013 pada pasal 40, yang isinya antara lain :Senat

,MMselaku Pelaksana Jabatan Rektor di Universitas Muhammadiyah Butontersebut tidak benar dan tidak sah, oleh karena yang berhak mengangkat danmemberhentikan Jabatan Rektor pada Universitas Muhammadiyah Butonadalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta bukan Pimda MuhammadiyahButon;Bahwa terkait pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Rektor UMBtersebut, telah diatur secara tegas dalam Pedoman Pimpinan PusatMuhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal2 ayat (1) sampai dengan

apa,kepentingannya apa, harus dijelaskan dalam konsideran menimbang danmengingat, jadi kepentingan organisasi di sini semestinya harus fokus ke apa,alasan apa seorang ASN itu diberhentikan, karena kalau tidak akanmenimbulkan ketidakpastian hukum bagi ASN yang bersangkutan mengapadiberhentikan;Bahwa dalam konteks pelanggaran disiplin, pemberhentian jabatan itu adalahsebuah hukuman, di PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 7 angka 4, disebutkan adaHalaman 61 dari 94 halaman.

Putusan Nomor 294/G/2018/PTUN.JKT.hukuman berat yang didalamnya termasuk pemberhentian dari jabatan ataupembebasan dari jabatan;Bahwa apabila 5 (lima) alasan pemberhentian jabatan yang telah Ahlisebutkantadi tidak terpenuhi maka pemberhentian jabatan dikenalan kepada PP No. 53Tahun 2010 yaitu sebuah hukuman disiplin;Bahwa sesuai PP 53 Tahun 2010 ketika seorang PNS diberhentikan didugakarena pelanggaran berat maka harus dilakukan pemanggilan, pemeriksaanoleh Tim yang dibentuk PPK, dan harus ada Berita

Acara Pemeriksaannya, barukemudian dijatuhkan hukuman disiplin, sehingga dengan demikian ASN itu tahukesalahannya apa, atas dugaan pelanggaran apa dia dipersalahkan dan diadihukum dengan pemberhentian jabatan ;Bahwa ukuran seorang JPT Pratama, Madya atau Utama dianggap tidak cakap,tidak profesional adalah terkait dengan kinerja, tiap tahun pegawai dan pejabatmenandatangani kinerja, ketika tidak tercapai maka dapat dikatakan tidakberkinerja, itu ukurannya;Bahwa permasalahannya adalah ketika mempunyai

Sebelum saya lebih dalam lagi sayamenekankan pemberhentian jabatan dari PNS, karena pemberhentian iniberkorelasi dengan hukuman disiplin. Apabila hukuman disiplinnyamenegaskan bahwa dia harus diberhentikan dari PNS maka diadiberhentikan dari jabatannya. Sekarang yang sangat menarik adalah duayang terakhir yaitu pemberhentian dari jabatan karena adanya penataanOrganisasi dan karena tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

MisalkanLAN itu instansi pembina widyaswara, sekarang Widyaswara itu mempunyaibeberapa persyaratan jabatan contohnya widyaswara madya dalam 1 tahundia harus mengumpulkan 37,5 angka dan itu wajib, apabila dia tidakmemenuhi maka tidak dianggap sebagai widyaswara, ada persyaratan persyaratan tertentu yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatanyang dipangku oleh PNS yang bersangkutan;Bahwa terkait dengan pemberhentian jabatan karena persyaratan jabatansekarang menjadi sesuatu yang menarik karena

Bahwa, tindakan pemberhentian jabatan yang di lakukan Tergugat terhadapPenggugat dari jabatan semula dan mengangkat menjadi staf biasa dengan tidakmempunyai eselon adalah jelas merupakan tindakan kesewenangwenangan(willikeur) dan telah melanggar asas pemerintahan yang baik terutama asas fairplay dan asas kecermatan, sebab Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negaratidak melakukan pemeriksaan terlebih dahalu tentang apakah ada atau tidakkesalahan yang dilakukan Penggugat, yang mana apabila Tergugatmemeriksa

Sebagai tindak lanjut atas surat objek sengketa tersebut makaPenggugat telah mengajukan keberatan atas pemberhentian jabatan yang dilakukanoleh Tergugat, karena tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,tetapi keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga Penggugatkemudian mengajukan gugatan a quo ; Bahwa dengan adanya pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat yangsampai saat ini belum ada tanggapan dari Tergugat tersebut, maka secara hukumdasar pengajuan gugatan

Bahwa dengan demikianunsur final tidak terpenuhi.Permasalahan pemberhentian jabatan Pemohon Kasasi denganHal. 14 dari 20 hal. Put.

Sedangkan tentangpemberhentian pemberian tunjangan jabatan diatur sebagai berikut"Pemberian Tunjangan Jabatan Struktural atau Fungsional dihentikan,terhitung mulai akhir bulan, pejabat yang bersangkutan tidak memangkujabatan lagi karena :a) Diberhentikan dari jabatannya ;b) Diberhentikan sementara (Schorsing) ;Bahwa pengangkatan dan pemberhentian jabatan atau diberhentikansementara dari jabatan (Schorsing) seorang Perwira harus dilakukandengan Surat Keputusan (Skep).

Dengan demikianperbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan Il denganmenerbitkan Surat Perintah pemberhentian jabatan Pemohon Kasasisebagai Kasi Undang Kumdam IV/Dip adalah merupakan perbuatan yangbersifat melawan hukum karena telah melakukan perbuatan yangmelampaui kewenangan yang ada pada jabatannya.

(non eselon) tanggal 09 Januari 2014.Penggugat merasa keberatan atas tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukanoleh Tergugat tersebut.Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan AsistenPemerintahan Umum Eselon II.b Setdakab Tapanuli Selatan menjadi Staf pada StafAhli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli SelatanEselon ...

Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugat tersebut jelasmerupakan tindakan penghukuman dan melanggar asasasas umum pemerintahanyang baik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 tahun 2004 pada pasal 53 ayat (2)huruf b,terutama asas kepastian hukum dan asas profesionalitas.5.1.

Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugat tersebut jugamerupakan tindakan pembebasan atau penurunan eselon terhadap Penggugat, yangsemula eselon I.b kemudian telah dibebaskan atau diturunkan menjadi non eselon,Hal 13 dari 78 hal. Put. 12/G/2014/PTUNMdnpadahal sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke pengadilan Tata Usaha NegaraMedan ada 3 (tiga) jabatan eselon II.b yang kosong di Pemerintahan KabupatenTapanuli Selatan yaitu: a.

UU No.43 tahun 1999 pada pasal 22 beserta penjelasannya.Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugat tersebut jugamelanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebgaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 pada pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31.

Pemberhentian danpembebasan jabatan Penggugat tersebut diatas dikategorikan sebagai hukumandisiplin berat (Pasal 7 ayat (4) huruf c) tanpa terlebih dahulu ditetapkan denganSurat Keputusan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan tidakmelakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim pemeriksa yang bertugas untukitu.Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas pemberhentian jabatan yangdilakukan oleh Tergugat baik secara lisan maupun tertulis secara berjenjang,karena pemberhentian jabatan tersebut

TANGGAL 28DESEMBER2 NOMOR : 188.44/1313/BKD/2015 TENTANG PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN JABATAN' PIMPINAN TINGGIPRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG ATAS NAMA Ir.SARJULIANTO, Dipl, SE TANGGAL 28 DESEMBER 2015 selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adaputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetapsebagaimana Pasal 67 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan yaitu adanyakekhawatiran

TANGGAL 28DESEMBER 2015;2 NOMOR : 188.44/1313/BKD/2015 TENTANG PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN JABATAN' PIMPINAN TINGGIPRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG ATAS NAMA Ir.SARJULIANTO, Dipl, SE TANGGAL 28 DESEMBER 2015 selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adaputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka

TANGGAL 28DESEMBER 2015;2 NOMOR : 188.44/1313/BKD/2015 TENTANG PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN JABATAN' PIMPINAN TINGGIPRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG ATAS NAMA Ir.SARJULIANTO, Dipl, SE TANGGAL 28 DESEMBER3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung yakni;1 NOMOR : 188.44/1310/BKD/2015 TENTANG PEMBERHENTIANDARI JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGATAS NAMA DRS. H. A.

Jabatan Pimpinan TinggiPratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Atas Nama Ir.

A.Huzarni Rani, M.Si dan Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Jabatan PimpinanTinggi Pratama di Lingkungan Provinsi KepulauanBangka Belitung atas nama Ir.

(Alm), terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberian KeteranganPalsu Pada Suatu Akta Otentik ; sebagaimana dalam dakwaan Pertamamelanggar pasal 266 Ayat (1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENOR Bin JAKARIA (Alm)dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan denganperintah supaya terdakwa segera ditahan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Nanga Tayap Asli No. 04 Tahun 2007tanggal 12 Maret 2007 perihal Pemberhentian

Jabatan Kepala DusunSembelangan An.

SUHAIDA agar masalah tersebut diselesaikan secaradamai( kekeluargaan ) dan akhirnya pihak Desa mengganti rugi kepadaterdakwa sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan juga ada diajukan barang bukti berupa :e 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Nanga Tayap Asli No. 04 Tahun 2007tanggal 12 Maret 2007 perihal Pemberhentian Jabatan Kepala DusunSembelangan An.