M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penahanan tidak sah;
4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan para Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan para Termohon adalah tidak sah;
6. Memerintahkan kepada para Termohon

kecuali berdasarkanalasanalasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan olehhukum.(2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannyadan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yangdikenakan terhadapnya.(4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan ataupenahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yangbertujuan agar pengadilan tanpa menundanunda dapat menentukankeabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannyaapabila penahanan

tidak sah menurut hukum.(5) setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahananyang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harusdilaksanakan.Pasal 10 ayat (1): Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajibdiperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yangmelekat pada diri manusia.Bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap diriPEMOHON tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hal tersebutnyatanyata melanggar Pasal 17 sebagaimana dimaksudkan

sedangkan pemeriksaan mengenaipermintaan kepada praperadilan belum selesai, makapermintaan tersebut gugur;e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutupkemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagipada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itudiajukan permintaan baru.Pasal 82 avat f3 huruf d :(3) Isi putusan se/ain memuat ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) juga memuat hai sebagai berikut :a. dalam hai putusan menetapkan bahwa sesuatupenangkapan atau penahanan

tidak sah; maka penyidik ataujaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masingmasingharus segera membebaskan tersangka;b. dalam hai putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentianpenyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan ataupenuntutan terhadap tersangka wajib diianjutkan;c. dalam hai putusan menetapkan bahwa suatu penangkapanatau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkanjumiah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan,sedangkan dalam hai suatu penghentian penyidikan

Penahanaterhadap Muhammad Rajali alias Jali adalah menjadi tidak sah menuruthukum;Bahwa oleh karena Penangkapan dan penahanan terhadap MuhammadRajali alias jali tidak sah menurut hukum, maka seharusnya MuhammadRajali alias Jali harus segera dikeluarkan dari tahanan;Bahwa sesuai pasal 81 KUHAP Jo pasal 95 KUHAP, pemohon PraperadilanMuhammad Rajali alias Jali akibat penangkapan dan penahanan terhadapdirinya oleh pihak Kepolisian POLSEK Dolok Masihui tidak berdasar hukumdan dinyatakan Penangkapan dan Penahanan

tidak sah menurut hukum,hal tersebut mengakibatkan kerugian materil dan Immaterii bagi PemohonPraperadilan, maka Muhammad Rajali alias Jali melalui kuasa hukumnyamenuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus JutaRupiah) karena harus mengeluarkan biaya jasa (fee) Pengacara dan biayaoperasional yang harus dikeluarkan oleh keluarga (Isteri), dan kerugianImmaterii sebesar Rp 500.000.000, (Limaratus Juta rupiah) terhadap pihakHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 08/Pid.Pra/2016/PNTBTKepolisian

barang-barang milik Pemohon oleh Termohon;

tidak sah terhadap Pemohon;

Menetapkan penahanan tidak sah terhadap AKHMAD MUSTAKIMBIN ISKANDAR, karena bertetangan dengan pasal 21 ayat (3) KUHAP;4. Membebaskan anak PEMOHON yang bernama AKHMADMUSTAKIM BIN ISKANDAR dari dalam tahanan (pasal 82 ayat (3) hurufa KUHAP).5.

rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranyatidak diajukan ke Pengadilan.Di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP :(2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimanadimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 harus memuat dengan jelasdasar dan alasannya.(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jugamemuat hal sebagai berikut :adalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapanatau penahanan

tidak sah, maka penyidik atau Jaksa PenuntutUmum pada tingkat pemeriksaan masingmasing harus segeramembebaskan tersangka.dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapanatau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkanjumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yangdiberikan, .....Hal. 21 dari 23 hal.

tanggal 18 Agustus 2011 dikeluarkan dari tahanan sekitar jam 12.00 wita ;e Bahwa saksi melihat pada tanggal 16 Agustus 2012 , pak Putu ke rumah Pemohon ;e Bahwa pemohon dan temanteman temannya memperlihatkan dokumen yang tidakasli ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Pemohon maupun KuasaTermohon menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;2.BENJIMAN VARGHEESE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah penahanan

tidak sah oleh kantorImigrasi Maumere pada tanggal 15 Agustus 2011;e Bahwa terjadi penahanan karena saksi dan teman saksi tidak memperlihatkan dokumenasli, semua dokumen saksi dan teman saksi resmi namun saksi dan teman saksi tetapditahan;e Bahwa yang menahan/memeriksa adalah Petugas dari Kantor Imigrasi Maumere atasnama : Erwin Muda, Rafael, Putu, Ucok;17Bahwa petugas imigrasi mengatakan dari Kantor Imigrasi Maumere mau memeriksadokumen lalu saksi menyerahkan foto copy dokumen lalu Pak Putu keluar

Pemohon diangkut dengan mobil Imigrasi ke kantor Imigrasitidak ada permintaan yang tegas dari Petugas Imigrasi mengenai dokumen asli , yang saksidan pemohon tunjuk hanya foto copy saja;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Pemohon maupun KuasaTermohon menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP telahdidengar keterangan Pemohon (PETER DAMIEN) pada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa Pemohon tahu ada masalah penahanan

tidak sah oleh kantor ImigrasiMaumere pada tanggal 15 Agustus 2011;e Bahwa karena Pemohon dan rekan ditahan tidak memperlihatkan dokumen asli,semua dokumen kami resmi namun kami tetap ditahan ;e Bahwa yang menahan/memeriksa pemohon adalah Petugas dari Kantor ImigrasiMaumere atas nama : Erwin Muda, Rafael, Putu, Ucok;e Bahwa Petugas Imigrasi mengatakan dari Kantor Imigrasi Maumere maumemeriksa dokumen lalu Pemohon menyerahkan foto copy dokumen lalu Pak Putukeluar dan telepon dengan seseorang, setelah

Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dibenarkan,oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:e Bahwa oleh karena perkara masih dalam tahap penyidikan, belumdilimpahkan ke Kejaksaan maka kewenangan penahanan pada penyidik,belum beralin ke Kejaksaan, sehingga tidak diikutkannya Kejaksaan sebagaiTergugat tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak;e Bahwa sejak putusnya perkara pra peradilan tanggal 17 Mei 2010 yangmenyatakan penahanan

tidak sah, seharusnya tersangka dikeluarkan daritahanan, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tetap menahan tersangkamerupakan perbuatan melawan hukum;e Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambilalin sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi;11Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat MahkamahAgung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi ROMALDI

PENAHANAN TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGARKETENTUAN KUHAP 5 "77 2= 222 222 ooo noe nnn cn nnn nnn nee neon cen nee nee nee1.

Stb.Apa, Surat Milik Siapa, dan Uraian Singkat Perkara yangdipersangkakan tidak jelas dan tidak ada Surat Perintah Penyidikannyadan tidak mungkin didapat bukti permulaan yang cukup;5) Bahwa penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohontidak = sah karena Surat Perintah tersebut NomorSP.HAN/06/I/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 selama 20 hariterhitung muai tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018 yangternyata setelah dihitung; menurut Pemohon bukan 20 hari tetapi 22 harisehingga penahanan

tidak sah secara hukum;2.

Tentang Termohon Dalam Permohonan Tidak Lengkap.1) Bahwa jika diteliti permohonan Pemohon khususnya padapositanya (point6) yang menyatakan bahwa berdasarkan SuratPerintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/04/I/2018/Reskrim tanggal 11Januari 2018, Surat Perintah Penahanan NomorSP.HAN/06/I/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan SuratPerpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 tanggal24 Januari 2018, karena tanpa Surat Perintah Penyidikan, makapenangkapan dan penahanan tidak sah, dan jika dikaitkan

Termohon dalam permohonan tidak lengkapBahwa jika diteliti permohonan Pemohon khususnya pada positanya(point6) yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat PerintahPenangkapan Nomor : SP.KAP/04/I/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018,Surat Perintah Penahanan Nomor : SPHAN/06/I/2018/Reskrim tanggal 12Januari 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor064/N.2.25/Euh.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018, karena tanpa SuratPerintah Penyidikan, maka penangkapan dan penahanan tidak sah, dan jikadikaitkan dengan

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK SAH SECARA HUKUMKARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP.1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukan pada faktafakta hukumdiatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalambagian ini;2. Apabila memperhatikan Surat Perintah Penangkapan NomorSp.Kap/105/IV/Res.1.9/2021/Reskrim Juncto Surat Perintah PenahananNomor : SP.HAN/47/IV/RES.1.9/2021/Reskrim. Mohon Perhatian dari YangMulia Hakim pada bagian Konsideran yaitu :a.

Pak Rapi berdasarkan Surat Perintah PenahananNomor : SP Han/1834/VIII/RES 4.2/2020/Res.Narkoba tanggal 13 Juli 2020yang dikeluarkan oleh Termohon atas nama Termohon II ;Bahwa Penangkapan dan penahanan tidak sah dan atau batal terhadap diriHendro Iwanto Purba Als.

Pak Rapi, maka Termohon atas nama TermohonIl yang melakukan Perintah Penahanan tersebut yang diduga salah orangdan salah tangkap, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menghukum danmemerintahkan Termohon dan Termohon Il untuk menghentikanpenyidikan dalam perkara ini;Bahwa penangkapan dan penahanan tidak sah dan atau batal terhadap diriHendro Iwanto Purba Als.

Penahanan tidak sah;3. Tindakan lain tanpa alasan undangundang, seperti:a. Kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah;b. Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum; danc. Penyitaan yang tidak sah menurut hukum.4. Dituntut dan diadili tanpa alasan undangundang;5.

Penahanan tidak sah,3. Tindakan lain tanpa alasan Undangundang seperti :a. Kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah,b. Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum dan,c. Penyitaan yang tidak sah menurut hukum.Dituntut dan diadili tanpa alasan Undangundang,Penghentian penyidikan dan penuntutan.Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Pra Peradilan/2018/PN Gto2.

Nopember 2016 yang diberikanoleh Pemohon principal kepada Kuasanya, secara tegas diuraikan Pemberi Kuasamemberikan kuasa kepada Penerima KuasaBertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :Mendampingi dan/atau mewakili untuk kepentingan Pemberi Kuasa sebagai pemohonpraperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang melawan Kepolisian Resort Linggaberkedudukan di Jalan Perwira No. 1 Dabo Singkep LinggaKabupaten Lingga Kepulauan Riau sebagai Termohon Praperadilan atas Penetapan Tersangka,Penangkapan dan Penahanan

tidak sah. ..... dst.

AAmbon, adalah tidak sah ;bahwa oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohonatas diri Pemohon tidak sah, maka penangkapan maupun penahanan,tidak sah sehingga Termohon, harus dibebani membayar ganti rugisebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) dan memulihkan harkat, martabatdan kehormatan serta kedudukan Pmeohon dalam keadaan semula ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusansebagai berikut :1.

./2018/JATIM/RES.JBG tanggal 11 Mei 2018adalah sah dan benar menurut hukum, maka dalildalil praperadilanPemohon yang menyatakan bahwa penahanan tidak sah adalah tidakbenar maka harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum;Halaman 33 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Jbg11.Bahwa oleh karena Termohon dapat membuktikan serangkaiantindakan Kepolisian yang dilakukan dalam proses penyidikan perkaraLaporan Polisi Nomor : LPB/147/V/RES.1.11./2018/JATIM/RES.JBGtanggal 11 Mei 2018 a.n. pelapor Hariyadi

Penahanan Tidak Sah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti suratsurat berupa fotokopi masingmasingdiberi tanda: P1 sampai dengan P9 dan 3 (tiga) orang saksi serta 2 (dua)orang ahli, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa Termohon menolak dalildalil permohonanPemohon tersebut dengan alasan bahwa dalil permohonan Pemohon yangdemikian adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena serangkaiantindakan Kepolisian yang

serta atas penolakan/keberatan tersebut PemohonHalaman 53 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Jbgatas penangkapan dirinya juga telah dibuatkan Berita Acara Penolakantandatangan BA Penangkapan tanggal 05 Agustus 2019;Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakimberpendapat penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohontelah berlandaskan hukum sehingga dalil Pemohon mengenai hal tersebut akanditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalilPemohon mengenai Penahanan

Tidak Sah, atas dasar pasal yangdisangkakan pihak TERMOHON kepada PEMOHON adalah pasal 378 KUHPyang ancamanya 4 (empat) tahun, penahanan yang dilakukan pihakTERMOHON bertentangan dengan hukum dan undangundang;Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohonmembantahnya dengan dalil:Termohon pada penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LPB/147/V/RES.1.11./2018/JATIM/RES.JBG tanggal 11 Mei 2018, sudah didukung dengan alatbukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, selanjutnya untukkepentingan

Bahwa barang bukti narkoba dan saksi serta Surat perintah penangkapandan surat perintah penahanan tidak sah karena tidak sesuai denganbukti dan fakta;6. Bahwa terbitnya sprinkap dan sprinhan tidak jelas kapan dibuatnya olehTERMOHON atas diri ANAK PEMOHON;7. Bahwa ANAK PEMOHON tidak mau tanda tangan BAP karena merasatidak bersalah, apa yang ditulis oleh TERMOHON di berita acarapemeriksaan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya;8.

Dalam posita didalilkan Pemohon datangbersama teman sipilnya ke kantor Polresta Samarinda selanjutnyadilakukan pemeriksaan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SuratPerintah Penangkapan, Pemohon tidak mau tanda tangan dalam BAPdan juga tidak mau tanda tangan penolakan tanda tangan BAP, demikianjuga ikut melarang kliennya untuk menanda tangani Berita Acarapenolakan tanda tangan dalam BAP, sedang dalam Petitum Pemohontelah mendalilkan penangkapan, penahanan tidak sah;Halaman 21 dari 33 Putusan Praperadilan

Kepolisian Kota Besar Manado yang ditindaklanjuti olehPenuntut Hukum, dan Pengadilan Negeri Manado yang selanjutnyadibenarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado;Bahwa berdasarkan berkas Perkara Aquo yaitu masa penahananTerdakwa oleh Penyidik dilakukan sejak tanggal 11 Oktober 2008 s/d30 Oktober 2008, kKemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak31 Oktober 2008 s/d tanggal 9 Desember 2008, akan tetapi terdakwaditahansampai dengan tanggal 10 Desember 2008; BahwaTerdakwa telah melakukan protes atas penahanan

tidak sah ini.