Ditemukan 1057 data
Thomas Edy Djohar
Tergugat:
Walikota Semarang
1086 — 1042
Artinya, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itutidak serta merta dilakukan begitu saja, tetapi terdapat mekanismeyang harus dijalan, yaitu melalui tahapan perencanaan, persiapan,pelaksanaan, dan terakhir penyerahan hasil.
482 — 67
PT PLAZA INDONESIA URBAN (dahulu PT CITRA ASRI PROPERTY) diwakili LUCY SUYANTO
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
563 — 342
1.HARTONO WIDJAJA
2.BUYUNG
3.JOHN
4.HATA
Tergugat:
GUBENUR SUMATERA BARAT
1252 — 1207
RISNAWATI
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
717 — 523
HASBULLAH, S.H. Als HASBULANI
Tergugat:
1.GUBERNUR BENGKULU
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
351 — 298
SUKANA, dkk (14 orang)
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA TIMUR
2.WALIKOTA SURABAYA
623 — 446
dapat mengajukan kasasi kepada MahkamahAgung Republik Indonesia; 7 (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima;(5) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapmenjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagipembangunan untuk Kepentingan Umun); Putusan Perkara Nomor : 36/G/PU/2019/PTUN.SBY.Halaman 91 dari 107 HalamanMenimbang bahwa ketentuan pasal 13 Undangundang Nomor 2tahun 2012 menyatakan Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a.
PT. SINAR INDOJAYA PERMAI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING
1053 — 880
PT Sentosa Muliabahagia
Tergugat:
Bupati Musi Banyuasin
168 — 186
HENDRIK LIANTO, Dkk
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
1048 — 1055
Tengah(fotocopy sesuai dengan print foto); Surat SKK Migas Nomor SRT0486/SKKMI2000/2019/SOtanggal 19 Nopember 2019 perihal Pelaporan Keberatan atasRencana Lokasi Kegiatan Pengeboran Sumur Sugih1 diKabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung (fotocopy dari fotocopy)Surat dari Erwin Kallo & Co Properti Lawyers kepada SekretarisDaerah Provinsi Lampung 26 Nopember 2019 perihalHal. 39 Putusan No.5/G/PU/2020/PTUNBLBukti T34 :Bukti T35 :Bukti T36 :Bukti T37 :Bukti T38 :Bukti T39 :Bukti T40 :Keberatan dalam Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum(fotocopy dari fotocopy) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor800/3594/05/2019 tanggal 25 Nopember 2019 perihal TimKajian Keberatan (fotocopy sesuai aslinya)Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang ditujukankepada Bupati Lampung Tengah Nomor 800/3594/05/2019tanggal 25 Nopember 2019 perihal Tim Kajian Keberatan (fotocopy sesuai aslinya)Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor800/3594/05/2019 tanggal 25 Nopember 2019 perihal TimKajian Keberatan yang
Bintaro Jaya Sektor 2Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa ahli menerangkan yang menjadi kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara adalah sebagaimana yang tercantum dalam UndangUndangNomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pemerintahdalam tindakannya harus berdasarkan dengan UndangUndang yangberlaku dan Azasazas Umum Pemerintahan yang baik; Bahwa ahli menerangkan ada oprinsipprinsip hukum yang harusdiperhatikan dalam pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, antara lainsebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ditujukan demi kesejahteraan rakyat; Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaanwewenang adalah penyalahgunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan AAUPB; Bahwa benar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan harusmelihat tujuan untuk kepentingan apa tanah tersebut.
1486 — 1071
Veda Rachmawati, S.H., M.Kn
Tergugat:
Bapak Ridwan Kamil, dalam jabatannya selaku Gubernur Jawa Barat
638 — 456
261 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
HASAN AHMAD vs KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN c.q. KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dk
329 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGANUMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DK
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM JAKSEL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADM JAKSEL
Terbanding/Tergugat II : TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI KEMENPUPERA DIRJEN BINA MARGA
280 — 210
,
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM JAKSEL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADM JAKSEL
Terbanding/Tergugat II : TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI KEMENPUPERA DIRJEN BINA MARGAKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaAdm Jaksel cq. Kepala Kantor Pertanahan KotaAdm Jaksel , berkantor di Jalan H. Alwi Nomor 99,Tanjung Barat, Jakarta Selatan, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT I;2.
384 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR II cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR II VS 1. AHMAD NUR SALEH, dkk
100 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PUPR CQ DIRJEN BINA MARGA CQ DIREKTUR DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, CQ SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR CQ PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ DIREKTUR JENDRAL DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN CQ.KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG VS A. MALIK, DKK
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
258 — 205
Penggugat:
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
630 — 258
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri selaku pemilik bidang No. 61 lahan yang beralamat di Kampung Setu Jalan Keranji RT 005 RW 06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.3.
Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 55 lahan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.4. Nama : ABDUL ROHIM T Umur : 54 Tahun Nomor KTP : 3174091603610001 Pekerjaan : Swasta Alamat : Kampung Setu Jalan Keranji RT 005 RW 06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan 12630.
Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 63, No. 67 dan No. 69 lahan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.8. Nama : MULIAWAN Umur : 57 Tahun Nomor KTP : 3174040812580001 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Seroja III RT.009/005, Cilandak Timur, Pasar Minggu 12630.
Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 01 lahan yang beralamat di Jalan Brigif RT 001 RW 01 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.9. Nama : MOCH.
Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 64 lahan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.
Seroja Ill RT.009/005, Cilandak Timur, PasarMinggu 12630.Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 01 lahanyang beralamat di Jalan Brigif RT 001 RW 01 Kelurahan CipedakKecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang akan terkena pembebasanlahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalantol DepokAntasari.. Nama : MOCH.
Kasus Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum inipernah juga PARA PENGGUGAT laporkan kepada Ibu Vivi EffendyAnggota DPD RI bahkan pada tanggal 26 Agustus 2013 PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT II pernah dipanggil untuk dimediasioleh Ibu Vivi, dalam kesempatan itu dari pihak TERGUGAT Ilmenyatakan akan mengulang dari awal Proses Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum terkait tanahtanah milik PARAPENGGUGAT.Namun, hingga tanggal 26 Agustus 2013 terlewati tidak pernah adapetugas dari TERGUGAT Il yang datang
tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkanazas :Kemanusiaan;Keadilan;Kemanfaatan;Kepastian;Keterbukaan;2929 5 pKesepakatan;Keikutsertaan;zeKesejahteraan;Keberlanjutan; danj.
KeselarasanPasal 3:Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakantanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkankesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakatdengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak;Berdasarkan dari uraian Pasal 2 dan 3 dari Undangundang No. 2 tahun2012 tersebut, maka kewajiban bagi Negara dan atau instansi Negarayang mebutuhkan lahan guna pembangunan kepentingan umum, adalahtetap menghormati hakhak hukum dan hakhak pribadi serta hakhakazasi
tanah untuk kepentingan umum proyek jalan tolDepokAntasari yang melalui lahan di wilayah Kelurahan Ciganjur danKelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Selatan; Bahwa gugatan class action dalam Bahasa Indonesia adalah gugatanperwakilan kelompok yang hukum acaranya diatur oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara GugatanPerwakilan Kelompok; Bahwa dalam pertimbangan/konsiderans dibuatnya Perma No.1 Tahun2002 pada huruf b tersebut adalah bahwa peristiwaperistiwa, kegiatankegiatan
Terbanding/Pen
202 — 124
PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Diwakili Oleh : Menteri PUPR, Cq. DIRJEN BINA MARGA, Cq. Direktur DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, Cq. SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq. PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR
Terbanding/Pen