., merupakan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) hurufa Undangundang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;AtauKedua:Bahwa Terdakwa PUTU BUDIARTHA, SE., pada hari yang sudah tidakdapat ditentukan lagi sejak tanggal 3 Juni 2002 sampai dengan tanggal 3 April2005 atau pada waktu lain setidaktidaknya pada tahun 2002 sampai dengantahun 2005, bertempat di kantor PT.

memiliki kepentingan pribadi maka perbuatan tersebut tetapdilakukannya mengingat dana deposito yang diterima Terdakwatersebutdigunakan untuk menalangi bunga kredit yang seharusnya dibayar oleh PUTULILA DANA, BE., atas kredit yang diterimanya yang telah macet;Perbuatan Terdakwa PUTU BUDIARTHA, SE., merupakan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) hurufb Undangundang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

BPR Parasari Sibang dengan sengaja membuat ataumenyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalamlaporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporantransaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 7Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RINomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut dalam dakwaanPertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTU BUDIARTHA, SE.

alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut:Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Denpasar yang menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu dengan telah dipenuhinyasemua unsurunsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang RI No. 7 Tahun1992 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 10 Tahun 1998tentang Perbankan

dinyatakan palsu itu tidakbenar, sebab kata palsuartinya segala sesuatu dibuat yang seolaholah sepertiaslinya atau sesuatu yang dengan meniru aslinya atau dibuat oleh orang lain,jadi karena semua dokumen asli tanpa dipalsu maka semua bukti dokumenadalah asli tanpa dipalsukan, artinya semua bukti Surat tidak palsu maka tidakmemenuhi unsur pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)huruf a Undangundang RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Menyatakan Terdakwa FATHORRAHMAN SADIK, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana Perbankan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) tersebut ;2.

No.398 K/Pid.Sus/2013pencairan fasilitas AI Musyarakah II Rp.1.000.000.000. yang ditandatangani oleh LahardoYugo Utama dan Sony, padahal permohonan pengajuan pembiayaan untuk ProyekPembangunan BLK tahap II di Bontang tersebut dilakukan tanpa melalui prosedursebagaimana diatur dalam UndangUndang Perbankan Syariah dan tidak melaksanakanlangkahIangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUSterhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Sub Kontraktor antara PT.

Suhaimi Sulaiman merupakan kejahatansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a ke 1 UndangUndang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSamarinda tanggal 5 September 2012 sebagai berikut :1.

puluh jutarupiah) yang diterima oleh Pemohon Kasasi adalah tidak ada hubungannya denganproses permohonan dan pencairan kredit, namun dana tersebut dimaksudkan sebagaidana tanda keseriusan atas penjualan rumah milik orangtua pemohon kasasi yangberada di Bogor;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telahtepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena Terdakwa bersalah tidak menerapkanprinsip perbankan

kasasi tersebut dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiPadang Nomor 54/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 6 Mei 2019 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor143/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 14 Maret 2019 harus diperbaiki mengenailamanya pidana yang dijatuhkan;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perbankan

Nomor 1934 K/PID.SUS/2016berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor1022/KRDKAP/XII/07/71 1 tanggal 03 Desember 2007 sebesarRp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam jutaempat ratus empat puluh ribu rupiah) dan posisi kredit hingga saat ini tahun2014 keadaan macet ;Bahwa peristiwa Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. Bank CenturyTbk.

Wibhowo WadahRejeki dengan melanggar ketentuan/peraturan perbankan yang berlakudengan cara tidak melaksanakan Standar Operational Prosedur/SOPperkreditan yaitu Surat Keputusan Direksi PT.

Arga Tirta Terdakwa 1)dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secarabersamasama dan dipidana penjara selama 3 tahun (terkait dengankredit PT.

NOVI sebagai Kabag AO (Account Officer) dalammelaksanakan tugasnya memeriksa data atau dokumen pengajuanpermohon kredit tidak mentaati ketentuan dan prinsip yang berlaku dalamsistem Perbankan. Demikian halnya dengan Terdakwa Il. YACOBUSTRIGUNO, Terdakwa III.

Trust Bank ;Perbuatan Para Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakatterhadap usaha perbankan ;Hal. 43 dari 50 hal. Put.

Disita dari Tommy Novel Armansyah, berupa:1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH. 2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.3. 1 (satu) bundel CFR Pack No.

(Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).14. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).15. 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.16. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan

Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan Keempat).62. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan Kelima)63. 1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan

tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.64. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.65. 1 (satu) bundel CFR Pack No.

tertanggal 7 April 2015,yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07April 2015.1 (satu) bundel CFR Pack No.

Pertamina untuk pencairanfasilitas Kredit di PT.Bank Permata;e Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang ditugaskan sebagaiPenyidik di Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi danKhusus Bareskrim MABES POLRI;e Bahwa saksi selaku Penyidik di Subdit Perbankan terkait adanya dugaanTindak Pidana Perbankan dan TPPU sebagaimana dimaksud denganadanya temuan saat gelar perkara yang dilaksanakan oleh Subdit diDirektorat Pidana Umum pada tanggal 14 Desember 2018 terkaitpenanganan LP/115/I/2018

Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., dibawah sumpah padapokoknya berpendapat sebagai berikut:e Bahwakeahlian dari ahli Khususnya dalam kredit perbankan;e Bahwa mengacu kepada pasal 8 Undangundang Perbankan itudisebutkan bahwa ketika akan memberikan kredit.

Kredit perbankan,dalam hal pemberian kredit bank harus mengacuh kepadaUndangundang 10 tahun 1998 juncto nomor 7 tahun 1992 khususnyapasal 2 Undangundang Perbankan tersebut setingkat UndangundangPerbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanyaberasaskan demokrasi Indonesia dan menggunakan prinsipkehatihatian, lebih lanjut pasal 8 perbankan menjelaskan dalammemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, BankUmum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalamatas

yangmemang lazim di perbankan termasuk Bank Permata diperbolehkan;Bahwa nant diverifikasi di belakang pada saat pengaktifan dan pencairanbukan di plafon.

Putusan No. 1092 K/Pid.Sus/2019sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dandakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan PenuntutUmum tersebut;3.

Putusan No. 1092 K/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) hurufb UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karenaitu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa

Henry Hardijaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH : 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet. 1 (satu) bundel CFR Pack No.

(Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh). 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas). 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas

Perbankan tertanggal 19 Mei 2014. 1 (satu) bundel CFR Pack No.

tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015. 1 (satu) bundel CFR Pack No.

;Bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan seharusnyadilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh otoritas yang berwenangseperti OJK, karena pihak OJK lah yang paling memahami penerapanPasalPasal dari UU Perbankan, dan seharusnya OJK yang melakukanpembinaan, penyelidikan terhadap direksi dan pegawai bank;Bahwa untuk penerapan UndangUndang Perbankan, harus dipertanyakanterlebin dahulu kepada pihak OJK, karena otoritas yang membawahiperbankan adalah OJK;Bahwa OJK adalah otoritas yang membawahi

Karena yang diaturini adalah kejahatan di bidang perbankan,maka penyidiknya harus yang orang bank yang diatur dalam ketentuan ituada 2 Penyidik, yaitu Penyidik PPNS dan Penyidik POLRI; Bahwa terkait penyidikan tindak pidana perbankan sesuai dengan POJKnomor 22 tahun 2015 tersebut status penyidik adalah anggota PPNS dariOJK, statusnya adalah penyidik OJK bukan penyidik POLRI; Bahwapenyidikan di bidang perbankan itu harus dilakukan oleh PenyidikPPNS OJk;Hal. 291 dari 439 hal.

., LLM, dengan disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungun pekerjaan apapun;Bahwa mengenai karakteristik dari UndangUndang Perbankan dari sisipenerapan UndangUndang Perbankan khususnya berkaitan TindakPidana di bidang Perbankan, ada kerjamasa antara Gubernur BankIndonesia (BI), Kapolri, dan Jaksa Agung dalam mengkordinasikanpenanganan' Tindak Pidana di bidang Perbankan, sehinggapenanganannya terkoordinasi

) UU Perbankan wajib adanyajustifikasi dari OJK, karena Dokter Jantungnya adalah OJK.

:18.19.20.21.22.23.24.25.26.1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 19 Mei2014.1 (satu) bundel CFR Pack No.

Pencairan kredit tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp5.400.000.000,00 x5% = Rp270.000.000,00;Dengan jumlah total Rp1.153.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tigajuta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuktunai.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 49 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan junctoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa DEDY RIYANTO bin HERRY

Semarang mengalami kerugian sebesarRp10.871.124.055,13 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu jutaseratus dua puluh empat ribu lima puluh lima rupiah tiga belas sen), karenaadanya selisih nilai jaminan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan junctoPasal 64 ayat (1) KUHP.Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSemarang

Menyatakan Terdakwa DEDY RIYANTO bin HERRY SANTOSO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan sengaja dan secara berlanjut tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan petugas bankterhadap ketentuan undangundang perbankan yang berlaku ;2.

No. 208 PK/Pid.Sus/201610.11.12.Telah ada HASIL APRESIAL KJPP Independen Rekanan BCAyang diterima oleh sistem BCA ;Terdakwa telah melakukan on the spot, namun fotofoto on thespot sengaja tidak berikan oleh BCA, yang disimpan Terdakwadi ruang kerja ;Terdakwa MEMBANTAH keterangan SURYO, di persidangan,uang tersebut sebagai Ucapan Terima Kasih (BUDAYA YANGLAZIM DI DUNIA PERBANKAN) tidak ada kaitannya denganApresial ;Bukti Surat Pernyaatn Terdakwa perihal penerimaan uangRp45.000.000,00 disimpan oleh

juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.Adapun bunyi Pasal 49 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan yaitu :Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :a. meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerimasuatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barangberharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya,dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan

GUNAWANBahwa saksi diperiksa dan dimentai keterangan pada saat ini selaku saksidalam perkara dugaan tindak pidana Perbankan, yang mana Toko sayadipakai sebagai jaminan pengambilan kredit di Bank Danamon.Bahwa saksi sama sekali tidak tahu kalau toko saksi di jadikan jaminan diBank Danamon.Bahwa toko milik saksi bernama Bagas Jaya beralamat di Jl.

EDMUNDUS MARIO TRIMAN ANDI WIDHIATMOKOBahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindakpidana perbankan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu adanya38penyalah gunaan dan penyimpangan proses pengajuan sampai denganpencairan pinjama atau kredit oleh PT.

YOGI NURSETYO TRI NUGROHO (saksi ahli)1) Saat ini ahli menjabat sebagai investigator dengan tugas utama ahli adalahmelakukan pemeriksaan investigasi / audit forensic terhadap dugaanpenyimpangan ketentuan / fraud yang terjadi pada Bank Umum/ BPR baikyang beroperasional secara konvensional maupun berprinsip syariah yangdiindikasikan sebagai tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalamUndangundang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimanatelah di ubah dengan undangundang RI No. 21 Tahun

2008 tentangperbankan Syariah (UU Perbankan Syariah).2) Riwayat pendidikan saksi :52SD lulus tahun 1988 di Jakarta BerijasahSMP lulus tahun 1991 di Jakarta BerijasahSMA lulus tahun 1994 di Jakarta BerijasahSarjana Akuntansi lulus tahun 1998 di Jakarta BerijasahMagister Akuntansi lulus tahun 2001 di Jakarta berijasahCertified Fraud Examiner (CFE), Juni 2013Investigator pada Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan , BankIndonesia, sejak tahun 2005 s/d sekarangAhli jelaskan mengenai unsur Pasal

Imron Hamidi selaku CO dalam tindak pidana perbankan ini,adalah sebagai orang yang tuut melakukan (medepleger).

Perusahaan mengakuibahwa penerimaan dari collection perbulan yang diterimaPerusahaan hanya sebesar Rp100 Miliar.b) Untuk mendapatkan pendanaan dari pihak Perbankan, Perusahaanmenjaminkan piutang secara berulang tanpa didukung dengandokumen pembiayaan, sehingga mayoritas piutang yang dijaminkankepada masingmasing kreditur perbankan adalah piutang fiktif.c) Yang bertanggung jawab atas seluruh kondisi perusahaan adalahPemegang Saham.d) Perusahaan berkomitmen untuk memberikan data yang sebenarnyadari

Selain itu, Perseroan diketahui telah menggunakandana yang berasal dari pinjaman kreditur perbankan maupun yangberasal dari penerbitan Medium Term Notes tidak sesuai denganperuntukannya.Bahwa Berdasarkan kondisikondisi tersebut di atas, Tim Pemeriksawajib segera melakukan langkahlangkah pencegahan agar segalacorporate actions yang dilakukan oleh Perseroan tidak menimbulkankerugian bagi pihakpihak terkait, knususnya kreditur perbankan danpara pemegang MIN (perorangan dan/atau badan hukum), yangditindaklanjuti

Aktivitas pasar MTN SNP cukup aktif diperdagangkan di pasarsekunder terbukti adanya kuotasi harga di bloomberg dandimiliki oleh perbankan, dana pensiun, aset manajemen daninvestor retail;e). Dari sisilembaga dan profesi penunjang memiliki reputasi yangbaik, diantaranya Bank BNI sebagai agen pemantau dan agenjaminan.f).

Sunprima Nusantara Pembiayaan pada tanggal5 April 2018, maka demi keberlangsungan perusahaan dan nasib5000 (lima ribu) karyawan serta keluarganya (ratarata satu keluargalima orang), dan paling penting hakhak karyawan, pemenuhankewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga termasuk perbankan,pemegang MIN dan supplier, maka proses pencairan MTN VI Tahap2 mau tidak mau, terpaksa harus tetap dilanjutkan.

Hal tersebutdilakukan karena Perusahaan mengalami kesulitan pembayaranhutang ke perbankan kurang lebih sejak tahun 2010, danHalaman 151 dari 187 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pstsemakin merugi sampai saat ini. Perusahaan melaporkanpiutang pembiayaan dalam SIPP per Januari 2018 adalahsebesar Rp.4,5 Triliun, sedangkan piutang pembiayaan yangsesungguhnya adalah sebesar Rp.1,2 Triliun, sehingga terdapatgap sebesar Rp.3,2 Triliun.

300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sertauang yang hilang dari brangkas Bank BPRS Niaga Madani CabangSengkang senilai Rp. 211.000.000, (dua rutus sebelas juta rupiah) tidakdilaporkan dengan demikian hal tersebut mengakibatkan adanya pencatatanpalsu dalam laporan dimana antara laporan dengan nilai fisik kas tidak samayaitu terjadi selisih sebanyak Rp. 511.000.000,(lima ratus sebelas jutarupiah) ;o Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat(1) huruf a UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

, (tiga ratus juta rupiah) serta uang yang hilang daribrangkas Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang senilaiRp. 211.000.000, (dua rutus sebelas juta rupiah) tidak dilaporkan dengandemikian hal tersebut mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalamlaporan dirnana antara laporan dengan nilai fisik kas tidak sama yaitu terjadiselisih sebanyak Rp. 511.000.000,(lima ratus sebelas juta rupiah) ;oo Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1)huruf b UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

jo Pasal 37 UU No. 10 tahun1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

ISHAK BIN MARHABAN terbukti secara sah danmeyakinkan melakukakan tindak pidana tindak perbankan yaitu sebagaipegawai bank dengan sengaja telah membuat atau menyebabkan adanyapencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekeningsuatu bank sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 49ayat (1) huruf a UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 1angka 37 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No

.7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair ;2.

Menyatakan Terdakwa Yoseph Kelyanin bersalah melakukan tindak pidanadibidang perbankan "sebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuatpencatatan palsu dalam proses laporan maupun dalam laporan transaksiatau rekening suatu bank sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang RI, Nomor 10 Tahun 1998 tentangperubahan atas Undangundang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;2.

No. 1792 K/PID.SUS/2011Menimbang bahwa selain mengambil alih halhal yang memberatkan dalamputusan Hakim Tingkat Pertama untuk memberatkan pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapatkejahatan Terdakwa sebagai Karyawan Bank yang menyalahgunakanJabatan dan wewenang sangat menghambat kelancaran dunia perbankan diIndonesia khususnya Bank Mandiri, sedangkan Negara saat ini sedangmeningkatkan perkembangan moneter di Indonesia.SALAH/KELIRU dalam menerapkan hukum

yakni salah/keliru menerapkanPasal 49 ayat 1 huruf a, Undangundang RI No. 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,yakni unsur dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalamdokumen dari pasal tersebut tidak teroukti, karena yang dimaksud denganpencatatan palsu dalam dokumen dunia perbankan ialah berupa Neraca,Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, yangapabila dalam dokumendokumen ini terdapat pencatatan palsu baru bisadikatakan

memenuhi Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang RI No. 10Tahun 1998 tentang Perbankan.