Ditemukan 1032 data
278 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
Putusan Nomor 3411 B/PK/Pjk/2020Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP112/WBC.20/2018 tanggal 10 Agustus2018tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000053 tanggal 16 Mei2018,atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9091.000,beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 008355.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP112/WBC.20/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000053 tanggal 16 Mei 2018 dan menyetujui bahwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluaryang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp 11.521.760.000;3.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3411 B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
225 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put009281 .40/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, tanggal 2 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP125/WBC.20/2018 tanggal 05September 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000062tanggal 12 Juni 2018, atas nama PT
Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jalan H.R.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 009281.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP125/WBC.20/2018 tanggal 5 September 2018 tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000062 tanggal 12 Juni 2018 dan menyetujui bahwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluaryang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp 22.321.403.000;3.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3420 B/PK/Pjk/2020pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
305 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117253.15/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00650/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00051/406/14/091/16 tanggal 27Juni 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT
Freeport Indonesia NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3977/B/PK/Pjk/20192. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019,oleh Dr. H.
214 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA;
206 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008353.40/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP110/WBC.20/2018, tanggal 10Agustus 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000051,tanggal 14 Mei 2018, atas nama PT
Freeport Indonesia, Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai5, Jalan H.R.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 008353.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP110/WBC.20/2018, tanggal 10 Agustus 2018, tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor 000051, tanggal 14 Mei 2018,dan menyetujul bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hakatas pengembalian Bea Keluar yang sebelumnya telah dibayar
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
179 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
yangditerima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:ieMenerima selurunnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 006156.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor: KEP70/WBC.20/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentangPenetapan Atas Keberatan PT
Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor:000027 tanggal 7 Maret 2018 dan menyetujui bahwa Pemohon PeninjauanKembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluar yang sebelumnyatelah dibayar sebesar Rp 111.101.377.000;Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSPPBK Nomor: 000027 tanggal 7 Maret 2018 jo.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H.M.
182 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
mengajukansurat uraian banding tanggal 01 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003534.40/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP23/WBC.20/2018 tanggal 28 Februari 2018tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan PerhitunganBea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000058 tanggal 06 November 2017,atas nama: PT
Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000, beralamatdi Plaza 89 Lt. 5, Jalan H.R.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 #Juni 2020,oleh Prof. Dr. H.
167 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
Putusan Nomor 3412 B/PK/Pjk/2020Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP108/WBC.20/2018tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000049 tanggal11 Mei 2018,atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 008248 .40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP108/WBC.20/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000049 tanggal 11 Mei 2018 dan menyetujui bahwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluaryang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp 11.218.019.000;3.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3412 B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
228 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. FREEPORT INDONESIA;
uraian banding tanggal 8 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002512.40/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP02/WBC.20/2018, tanggal24 Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000044,tanggal 04 Oktober 2017, atas nama PT
Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR RasunaSaid Kav X7, Nomor 6 Jakarta, dan menolak selebinnya dan menetapkanatas barang ekspor konsentrat tembaga dan mineral ikutannya yangdiberitahukan dengan PEB Nomor 000355 tanggal 08 September 2017dengan jumlah 26.500,00 WMT dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%dengan harga ekspor sebesar 2.354,87 USD/WMT, sehingga kekuranganbea keluar yang harus dibayar sebesar Rp2.898.131.000,00 (dua milyardelapan ratus sembilan
160 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. FREEPORT INDONESIA ;
mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Juni 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put002514.40/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP04/WBC.20/2018 tanggal 24Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000046 tanggal 04 Oktober2017 atas nama PT
Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000,beralamat di Plaza 89 Lantai 5 JI.
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. FREEPORT INDONESIA;
uraian banding tanggal 20 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118407.40/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP02/WBC/2017tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000032tanggal 20 Juni 2017 atas nama PT
Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.
101 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA u.p. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016 nomor973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT. FREEPORT INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT.FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 6 dari 8 halaman.
177 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
164 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 006157.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor: KEP71/WBC.20/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor:000028 tanggal 7 Maret 2018 dan menyetujui bahwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluaryang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp 10.439.463.000;3.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2994/B/PK/Pjk/2020pada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H.M.
153 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. FREEPORT INDONESIA ;
Apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyetujui alasan formalPemohon Banding, menyatakan membatalkan Keputusan TerbandingNomor KEP18/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap Penetapanyang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000038 tanggal 16 Agustus 2017;3.
Uraian Banding tanggal 4 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001162.40/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP18/WBC.20/2017tanggal 11 Desember 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadapSurat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000038tanggal 16 Agustus 2017 atas nama PT
Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan H.R.
Menolak banding dari Pemohon Banding PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H.
152 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. FREEPORT INDONESIA;
banding tanggal 08 Juni 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002515.40/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP05/WBC.20/2018 tanggal 24Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000047 tanggal 13 Oktober2017 atas nama PT
Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000,beralamat di Plaza 89 Lantai 5 JI.
159 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008351 .40/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP106/WBC.20/2018, tanggal 10 Agustus2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000047, tanggal 9 Mei2018, atas nama PT
Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9091.000,beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 008351.40 terkait pemeriksaansidang sengketa banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP106/WBC.20/2018, tanggal 10 Agustus 2018, tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor 000047, tanggal 9 Mei 2018,dan menyetujul bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hakatas pengembalian bea keluar yang sebelumnya telah dibayar
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
105 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117527.06/201 7/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding PT FREEPORTINDONESIA;2.
88 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT FREEPORT INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117523.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding PT FREEPORTINDONESIA;2.
132 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT FREEPORT INDONESIA;Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2867/B/PK/Pjk/20192. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118466.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT FREEPORT INDONESIA;2.