DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PAMAPERSADA NUSANTARA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PAMAPERSADA NUSANTARA;

PT. PAMAPERSADA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN VS PT. PAMAPERSADA NUSANTARA;

HABSON; PT. PAMAPERSADA NUSANTARA

Pamapersada Nusantaraperusahaan milik Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2000 denganstatus Pekerja Magang ;Bahwa, terhitung sejak tanggal 16 September 2001 Penggugat menjadi karyawantetao di PT. Pamapersada Nusantara dengan jabatan sebagai Paramedik ;Bahwa, selama bekerja, Penggugat mendapat upah dari Tergugat dengan upahterakhir sebesar Rp.1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu Rupiah) perbouan ;Hal. 1 dari 8 hal. Put.

Ir.PA.Pongsumben lawan PT. PAMAPERSADA NUSANTARA Tbk

kerja)15% x (Rp 170.946.000 + Rp 56.982.000) = Rp 34.189.200,Uang Penggantian Hak = a+b= Rp 6.837.840 + Rp 34.189.200,= Rp 41.027.000,Sehingga total Hak Pensiun Normal Penggugat adalah:=14+2+3= Rp 170.946.000 + Rp 56.982.000 + Rp 41.027.000,= Rp 268.955.000,(dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah;28.Bahwa selain hakhak yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, jugabeberapa hak Penggugat lainnya yang diatur knususnya didalam Pasal 97 ayat (1)dan ayat (3) PKB PT

PAMAPERSADA NUSANTARA periode 20122014 tidakdirealisasaikan oleh Tergugat yakni :a. Uang tanda terima kasih:6 x upah pokok = 6 x Rp 3.214.000= Rp 19.284.000b.

bulanan dan hakhaknya sebagai pekerja sepertiyang telah ditentukan oleh perusahaan serta mendapatkan tambahankompensasi sebesar 1 (satu) kali upah pokok setiap bulan.Berdasarkan point 1 s/d point 4 di atas, maka perusahaan seharusnya memberikanupah setiap bulannya sebesar 3 (tiga) kali upah pokok kepada Penggugat oleh karenaPenggugat diminta oleh Tergugat untuk tetap aktif bekerja, tetapi nyatanya Tergugatmenyimpang ketentuan yang diatur dalam buku pedoman tersebut, dimanaManagemen di Job Site PT

Pamapersada Nusantara Tandung Mayang hanyamemberikan 2 x upah pokok.Perlu Penggugat jelaskan bahwa Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah 6 (enam)bulan sebelum usia pensiun 55 Tahun, dimulai dari bulan April s/d September 20131. Bulan April, Mei dan Juni 2013 diberikan hanya 2 (dua) kali upah pokok.2. Bulan Juli dan Agustus 2013 diberikan 3 (tiga) kali upah pokok, namundipotong kembali pada bulan Oktober 2013 sebesar 2 (dua) kali upah pokok;3.

PT PAMAPERSADA NUSANTARA,

Khusus NomorSKU4937/PJ/2018, tanggal 28 November 2018:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 11 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMAPERSADA NUSANTARA, beralamat di JalanRawagelam , Nomor9, Kawasan Industri Pulogadung,Cakung, Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh ChinthyaTheresa, jabatan Direktur PT

Pamapersada Nusantara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110651.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110651.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00799/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00088/207/13/091/15 tanggal 14 September 2015,atas nama PT

Pamapersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000,alamat Jalan Rawagelam , Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung,Cakung, Jakarta Timur 13930, sehingga dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:DPP Pajak: Pertambahan Nilai Rp2.659.369.441.597,00PPN Terutang Rp 140.287.092.519,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 163.299.491.279,00PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 23.012.398.760,00)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan keMasa Pajak berikut nya Rp 23.211.619.199,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00799/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00088/207/13/091/15 tanggal 14September 2015, atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam , Nomor 9,Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930 terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan

PT PAMAPERSADA NUSANTARA

Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4810/PJ/2018, tanggal 26 November 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 3 Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMAPERSADA NUSANTARA, beralamat di JalanRawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung,Cakung, Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh ChintyaTheresa, jabatan Direktur PT

Pamapersada Nusantara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110646.15/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110646.15/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00779/KEB/WPJ.19/2016tanggal 14 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2010 Nomor 00015/206/10/091/15 tanggal 15 September 2015, atasnama PT

Pamapersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, alamat:Jalan Rawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung,Jakarta Timur 13930, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 2.067.921.184.841,00PPh Terutang Rp 516.980.296.000,00Kredit Pajak Rp 507.720.809.750,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp 9.259.486.250,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (3) KUP Rp 9.259.486.250,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 18.518.972.500,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini

Putusan Nomor 100/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2010 Nomor 00015/206/10/091/15 tanggal 15September 2015, atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam Nomor 9,Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PAMAPERSADA NUSANTARA

Putusan Nomor 199/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00796/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 24November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2013 Nomor 00093/207/13/091/15, tanggal 14 September2015, atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam , Nomor 9, Kawasan IndustriPulogadung, Cakung,

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PAMAPERSADA NUSANTARA, tersebut;

PT. PAMAPERSADA NUSANTARA VS FIRMAN SYAHRI,

PT PAMAPERSADA NUSANTARA

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110655.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00795/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00092/207/13/091/15 tanggal 14 September2015, atas nama PT

Pamapersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, alamat: JI.

Putusan Nomor 148/B/PK/Pjk/202014 September 2015, atas nama PT Pamapersada Nusantara,NPWP 01.338.618.0091.000, alamat: JI. Rawagelam No.9,Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930terkait sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

PT PAMAPERSADA NUSANTARA

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP0001 8/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24 Februari 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor: 00006/207/13/091/14 tanggal 17 Desember 2014,atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, beralamat di JI. Rawagelam No.9 Kawasan Industri,Pulogadung Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 7 halaman.

PT PAMAPERSADA NUSANTARA

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00017/KEB/WPJ. 19/2016 tanggal 24 Februari 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2013 Nomor 00005/207/13/091/14 tanggal 17 Desember 2014,atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Timur 13930, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

PT PAMAPERSADA NUSANTARA VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. PAMAPERSADA NUSANTARA tersebut ;

PT. PAMAPERSADA NUSANTARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 585/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT.

PAMAPERSADA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Rawagelam No. 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dalam hal inidiwakili oleh Kumaraguru Nadaysen, Direktur, selanjutnya dalam hal inimemberi kuasa kepada : Agus Supandiyono, Tax Section Head,beralamat di Jalan Rawagelam No. 9, Kawasan Industri Pulogadung,Jakarta Timur 13930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorJIEP/FIN/11/033/SK tanggal 31 Oktober 2011 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL

PAMAPERSADA NUSANTARA tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangHalaman 14 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 585/B/PK/PJK/2015.Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundangundangan lain yang terkait ;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT.

PAMAPERSADA NUSANTARA tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H. Yulius, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PAMAPERSADA NUSANTARA

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.27641/PP/M.11/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang menyatakan:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP177/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 5 Mei 2009 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari s.d Desember 2004 Nomor 00003/207/04/091/08 tanggal30 April 2008, atas nama: PT.

Pamapersada Nusantara, NPWP:Halaman 49 dari 51 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PAMAPERSADA NUSANTARA;

48.961 .030.728) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38092/PP/M.II/1 5/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP182/WPUJ.19/BD.05/2010 tanggal 5 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00004/206/07/091/09tanggal 25 Mei 2009, atas nama: PT

Pamapersada Nusantara, NPWP:01.338.618.0091.000 beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9, KawasanIndustri Pulogadung, Jakarta 13930, sehingga penghitungan pajak menjadisebagai berikut : Penghasilan neto Rp 523.795.924.712,00Kompensasi kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 523.795.924.712,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 157.121.277.414,00Kredit Pajak Rp 201.761.846.952,00 Jumlah yang kurang(lebih dibayar) (Rp 44.640.569.538,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.38092/PP/M. 11/15/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan:=" mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP182/WPJ.19/BD.05/2010tanggal 5 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00004/206/07/091/09tanggal 25 Mei 2009 atas nama: PT.

Pamapersada Nusantara, NPWP:01.338.618.0091.000, sebagaimana perhitungan di atas; adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PAMAPERSADA NUSANTARA

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110658.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00798/KEB/WPJ.19/2016tanggal 24 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00095/207/13/091/15 tanggal14 September 2015, atas nama PT

Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam Nomor 9, KawasanIndustri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut: DPP Pajak:Pertambahan Nilai Rp2.820.324.130.165,00PPN Terutang Rp 124.189.904.823,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 341.345.626.476,00PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 217.155.721.653,00)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan keMasa Pajak berikut nya Rp 217.278.281.847,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Putusan Nomor 201 B/PK/Pjk/2020September 2015, atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam Nomor 9,Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930 terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

PONGSUMBEN VS PT. PAMAPERSADA NUSANTARA Tbk

Pamapersada Nusantara periode 20122014tidak direalisasaikan oleh Tergugat yakni:a Uang tanda terima kasih:6 x upah pokok = 6 x Rp3.214.000;= Rp19.284.000;b Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:15% x uang tanda terima kasih:= 15% x Rp19.284.000,00;= Rp2.892.600,00;Total 1 +2:= Rp19.284.000;00 + Rp 2.982.600,00;= Rp22.176.600,00;(dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, beberapa hak Penggugatlainnya tentang pemberian

Pamapersada Nusantara TandungMayang hanya memberikan 2 x upah pokok;Perlu Penggugat jelaskan bahwa Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah 6 (enam)bulan sebelum usia pensiun 55 Tahun, dimulai dari bulan April sampai denganSeptember 2013;1 Bulan April, Mei dan Juni 2013 diberikan hanya 2 (dua) kali upah pokok;2 Bulan Juli dan Agustus 2013 diberikan 3 (tiga) kali upah pokok, namundipotong kembali pada bulan Oktober 2013 sebesar 2 (dua) kali upah pokok;3 Bulan September 2013 tidak diberikan sama sekali;

Pamapersada Nusantara, Tbk (Termohon Kasasi/Tergugat)periode tahun 20042006.

Pamapersada Nusantara yang berlaku pada saatterjadinya penurunan upah pokok berbunyi:Mutasi bukanlah merupakan tindakan hukuman dan pelaksanaannya tidak akanmengurangi hakhak pekerja termasuk hak untuk mendapatkaan promosi jabatan,kenaikan upah dan catatan prestasi kerja seperli yang diatur PKB intBahwa selain itu, legalitas tentang larangan penurunan upah secarahirarkiditemukan dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 berbunyi:Ayat (1)Pengaturan pengupahan yang ditetapkan

Pamapersada Nusantara periode2012 2014;Bahwa dalam penerapan hukum dari kedua sumber hukum tersebut tidak konsisten,dimana uang lapangan (ulap) dalam interpretasi Judex Facti dianggap sebagaiTunjangan Tidak Tetap, pada hal dalam penerapannya dilapangan uang lapangankhususnya pekerja job site dimana Pemohon Kasasi/Penggugat ditempatkan adalahmerupakan tunjangan tetap dan hal tersebut dipertegas dalam PKB PT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PAMAPERSADA NUSANTARA