Ditemukan 102500 data
474 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMRY, S.E.;
52 — 94
Menyatakan menerima keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Brigjen TNI Indra Heri, S.E.2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/45/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tidak sah dan batal demi hukum.3. Menyatakan pemeriksaan perkara Terdakwa Brigjen TNI Indra Heri, S.E. tidak dapat dilanjutkan.4.
Terdakwa: Indra Heri, S.E.
117 — 0
Terdakwa:Reza Handoko, S.E.
160 — 0
Terdakwa :Reza Handoko, S.E.,
201 — 81
FIRMAN BERAHIMA, S.E
89 — 48
Titin Fitriani, S.E.
325 — 96
Trisilo Ari Setyawan, S.E.
205 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAGUMANI P LUMBANTOBING, S.E, dk vsIr. PINTOR MARODJAHAN LUMBANTOBING
59 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sabam Lumban Tobing, S.E.
70 — 24
Menyatakan terdakwa IMAM BUDI HARTANTO, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;5.
IMAM BUDI HARTANTO, S.E.
PUTUSANNomor: 04/Pid.B/2011/PN.Sbs.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa:Nama : IMAM BUDI HARTANTO, S.E.
Putusan No. 04/Pid.B/2011/PN.Sbs.Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, seperti teruraidalam surat tuntutan pidana, tertanggal 24 Februari 2011, yang pada pokoknya supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1.Menyatakan terdakwa IMAM BUDI HARTANTO, S.E. bersalah melakukantindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 374 KUHPidana dalam
Saksi HALIM WIJAYA, S.E.:e Bahwa terdakwa adalah anak buah saksi dalam usaha penjualan sepeda motordimana saksi sebagai Chiep Teritori pada perusahan Aneka Makmur Sejahterasedangkan terdakwa sebagai kepala cabang CV.
Halim Wijaya, S.E.;Bahwa terdakwa membenarkan kepada saksi dan sdr. Halim Wijaya, S.E. telahmenggunakan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.44.263.000. (empatHal. 13 dari 26 Hal. Putusan No. 04/Pid.B/2011/PN.Sbs.14puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa tidak adamemberitahukan dan mendapat ijin dari pihak CV. Fortuna Abadi Motor Tebasmaupun dari pihak Manajemen Perusahaan Aneka Makmur SejahteraPontianak;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;3.
Menyatakan terdakwa IMAM BUDI HARTANTO, S.E., telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) tahun;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;5.
100 — 76
PURNOMO SIDHI NOOR MOHAMMAD, S.E.
109 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SITTI RAKHMAH, S.E vs BUPATI LUWU;
PUTUSANNomor 426 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SITTI RAKHMAH, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Perumahan Bukit Palopo Permai Blok.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITT RAKHMAH,S.E.;Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/20202. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr.
94 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAMSUWARDI, S.E VS BUPATI OGAN ILIR;;
115 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEDI WAHYUDI, S.E vs YUSJAR, dk
85 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAIMA LIKAWA, S.E VS WALIKOTA TOMOHON;
PUTUSANNomor 174 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SAIMA LIKAWA, S.E., tempat tinggal di KelurahanKakaskasen Tiga, Lingkungan , Kecamatan Tomohon Utara,Kota Manado, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reinhaard MaarendeMamalu, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum Reinhaard
Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 190/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 7 Desember 2020 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor14/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 23 Juli 2020 ;Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya ; Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 358 Tahun2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSaima Likawa, S.E
.; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaTomohon Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Saima Likawa, S.E.; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Februari2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Halaman
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAIMA LIKAWA,S.E.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.dan Dr. H.
165 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANNA WAIRATTA, S.E vs GUBERNUR MALUKU;
PUTUSANNomor 460 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ANNA WAIRATTA, S.E., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Jalan W.R.
Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 83 Tahun2019, tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat Sebagai PNSKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, atasnama Anna Wairatta, S.E., Tanggal 29 Mei 2019;3.
Putusan Nomor 460 K/TUN/2020dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., Tanggal 29 Mei2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil,pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5.
Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 83 Tahun 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANNAWAIRATTA, S.E tanggal 29 Mei 2019:3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurMaluku Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tindak DenganHormat sebagai PNS karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama ANNA WAIRATTA, S.E tanggal 29 Mei 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.
120 — 23
Oditur:Wirdel Boy, S.H.M.HTerdakwa:Oman Abdurochman, S.E.,M.M
113 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
280 — 113
Penggugat : UNTUNG BUDIAWAN, S.E.Tergugat : KETUA DPRD KOTA TANJUNGPINANG
PENETAPANNOMOR : 13/G/2021/PTUN.TPI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telahmenjatuhkan penetapan sebagai sebagai berikut dalam perkara antara:UNTUNG BUDIAWAN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalTanjung Siambang Tanjungpinang, PekerjaanNelayan/Perairan/Ketua DPD II Golkar Tanjungpinang,dalam hal telah memberi kuasa kepada : IBNU ARIFIN,S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Law Office IBNU ARIFIN, S.H
105 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKASIM, S.E VS RINA, S.Pd., DK;