1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Angga Bagus Kesuma bin Jaka Agrariadi) terhadap Penggugat (Sofiana);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 ( tiga ratus delapanpuluh lima ribu rupiah

Bahwa bulan 10 Maret 2008 saya kirim surat kepada Bapak Agrariadi Kuala Tungkal terlampir di dalam tembusan bapak Ketua PengadilanNegeri Kuala Tungkal.16. Bahwa Ibu NGATINI penipu perihal Ibu NGATINI datang ke rumahsaya dan Lelek TOPO, minta tolong dengan saya tanahnya maudisertifikatkan, perbatasan tanah dengan saya, kata saya bisa saya tolongdengan catatan mengukur nanti samasama dengan saya Enggih (Ya)ternyata mengukur dibelakang saya, akibatnya saya DIRUGIKAN.17.

Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah organisasi non pemerintah(badan hukum privat) yang dikenal telah memperjuangkan HakHakKonstitusional, knususnya di bidang Hak Atas Tanah, keadilan agrariadi Indonesia, dan Hak atas Pangan di mana hal tersebut tercermindalam Anggaran Dasar dan aktifitas seharihari para anggota SerikatPetani Kelapa Sawit/SPKS;.

No. 2847 K/Pdt/201112aturan atau peraturan yang berlaku menurut hukum dan menurut sepanjang adatMinangkabau yaitu :Menurut Hukum : Apakah berhak anak lakilaki dari almarhum Sari Bulanmengurus atau mensertipikatkan tanah harta warisan atas nama AmaluddinRasjid dan kemudian para Tergugat mempertanyakan, bahwa pada tahun 1960telah dikeluarkan aturan atau UndangUndang Pokok Agraria, jadi setiap kotaatau kabupaten telah berdiri Kantor Agraria termasuk berdirinya Kantor Agrariadi Kabupaten Pasaman dan

melunasi kredit;bahwa semula sertifikat tanah tersebut atas nama saksidan setelah dijual kepada Penggugat I dilakukan baliknama di Notaris Kunsri menjadi atas nama Penggugat I;bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong danmenurut yang saksi dengar, tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;halaman I1 dari 33Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat danKuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan =;2.Ahli E ANZIRWAN NUR AZIS.Bahwa ahli pada tahun 1986 bertugas di Kantor Agrariadi

mengadili perkara ini menjatuhkanputusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sahmenurut hukum untuk menuntut hak atas tanah obyek sengketa kePengadilan. e Bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatan ParaPenggugat tanah obyek sengketa semula adalahpeninggalan almarhum Sarimin.e Bahwa Sarimin telah meninggal dunia sekitar tahun 1950atau setidaktidaknya sebelum diberlakukannya UUPA.e Bahwa sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah/agrariadi

melunasi kredit;bahwa semula sertifikat tanah tersebut atas nama saksidan setelah dijual kepada Penggugat I dilakukan baliknama di Notaris Kunsri menjadi atas nama Penggugat I;bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong danmenurut yang saksi dengar, tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;halaman I1 dari 3312Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat danKuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan =;2.Ahli E ANZIRWAN NUR AZIS.Bahwa ahli pada tahun 1986 bertugas di Kantor Agrariadi

berdasarkan ketentuan dalampenjelasan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972,antara lain menegaskan bahwa :Angka 1, Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka dengan peraturanMenteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1967 telah diadakan pelimpahantugas dan wewenang agraria (pemberian hak atas tanah) kepada paraGubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kedudukan tugasdan fungsinya selaku alat Pemerintah (Pusat) yang di dalampenyelenggaraannya seharihari dilakukan oleh instansiinstansi agrariadi

surat tanah berupa Grand Sultan Deli Nomor 1709 Tahun1917 yang telah pula terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Medan sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional ( BPN ) Medan Nomor: 610.1078 / 10 / PKM / 2002tertanggal 03 Oktober 2002 yang sekarang telah berpindah tangan /beralin kepada Penggugat seluas + 63.000 m2 sebagaimana dimaksudpada butir 1 ( satu ) gugatan diatas sedangkan Grand Sultan Delimenurut Pasal Il UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agrariadi

XXXVIII/ MPRS/1968 Tentang Penghapusan Semua Peraturan AgrariaDi Zaman Belanda, maka dengan terhapusnya Staatsblad Tahun 1927 No.179 maka Buku Rincik Simana Boetaja / Tanae Pesil No. 50 a SI Kohir No.729 C. seluas 1, 60 Ha yang dimaksud oleh Penggugat tidak berlakukarena ketidakberadaan objek fisiknya, sehingga kebenaran mengenai SuratSimana Boetja / Tanae tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan oleh negara;2. luran Pembangunan Daerah (IPEDA), merupakan pajak bumi terhadap tanahberdasarkan Perpu No

;Namun pada kenyataannya pertanyaanpertanyaan sebagaimanadisebutkan pada Surat Penggugat tertanggal 24 Juli 2013 hinggasaat ini tidak pernah dijawab oleh pihak Tergugat;Bahwa berdasarkan disertasi dengan judul : Pandangan KritisBerbagai Aspek Dalam Pelaksanaan UndangUndang Pokok Agrariadi Daerah Jambi yang disusun oleh A.P.

ketentuan dalam penjelasan umum Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 6 Tahun 1972, antara lain menegaskan bahwa : Angka 1, sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor Tahun 1967 telah diadakan pelimpahan tugas danwewenang agraria ( pemberian hak atas tanah ) kepada Para Gubernur /Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah dalam kedudukan tugas danfungsinya selaku alat Pemerintah ( Pusat ) yang dalampenyelenggaraannya seharihari dilakukan oleh instansiinstansi Agrariadi

sebabkekuasaan ini merupakan bagian yang terpenting dan syarat mutlakyang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini karena tanpa kuasa iniperjanjian ini tidak dapat dibuat untuk mengurus balik nama dan /ataumohon apa saja dari yang berwajib mengenai hak dan di atasnamanya pembeli terhadap bangunan dan hak apapun di atas tanahtersebut di atas, menghadap pada Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), membuat dan menandatangani akta pemindahan hak atasnama pihak kesatu kepada pihak kedua, menghadap Kantor Agrariadi

Bahwa penggugat sangat heran mengapa tergugat dapat menerbitkan 3 obyeksengketa tersebut karena pada tanggal 25 Pebruari 1986, penggugat melaluisuami penggugat ada pernah mengajukan permohonan pembatalan terhadap GSNo.605/1985 tanggal 2 Maret 1985 dan GS.No.606/1985 tanggal 2 Maret 1985yang berada diatas tanah milik penggugat kepada Bapak Direktur Jendral Agrariadi Jakarta dan pada tanggal 13 Maret 1986 tergugat ada mengirimkan suratsebagai tembusan kepada penggugat menjawab atas surat permohonan

Bahwa berdasarkan Bukti P. 15, yaitu: Surat DirekturPengurusan Hakhak Tanah pada Direktorat Jenderal Agrariadi Jakarta, tertanggal 151080, Nomor : DPH.10/894/1080ditujukan kepada Sdr. Laoly, SH qq. Tan Tjai Poh, JIn.

1974 tertanggal 14Oktober 1974;13 Kwitansi Pembayaran sebagian dari gantirugi pemberian HGB atas tanah milik sultantertanggal 15 Oktober 1974;14 Kwitansi pembayaran pelunasan gantirugi pemberian HGB atas tanah milik sultantertanggal 7 November 1974;15 Surat pengantar dari Direktorat AgrariaDIY tertanggal 11 Januari 1975;16.17.18.19.20.21.2des23%BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBukti16 Surat dari Walikota tertanggal 22 Mei17 Surat Keterangan tanggal 3 Juli 1975dikeluarkan oleh Kepala Direktorat AgrariaDI

direklamasi/ditimbun sudah dibangunjembatan kayu yang dilakukan oleh saudara ABE saksi mendapatlaporan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2007, akhirnya saksiberitahukan kepada saudara KIAT untuk hal tersebut laporkan dipihak Polres untuk diprosese bahwa saksi tahu bahwa lokasi tanah/laut tersebut milik saksisecara Sah ;e bahwa saksi tahu dan saksi dapat buktikan adalah lokasi tanahtersebut sudah memiliki sertifikat atas nama saksisendiri ;e bahwa saksi tahu sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Agrariadi

karena Buku Rincik merupakan himpunan objek pajakatas tanah merupakan satu kesatuan dengan surat SIMANAHalaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN SnjBOETAJA / TANAE yang sekarang setara dengan SPPT/PBB danGRONDKAART yang sekarang setara dengan PETA BLOK dimanabukti surat berupa SIMANA BOETAJA / TANAE, dan GRONDKAARTyang tercatat dalam BUKU RINCIK yang merupakan produk hukumBelanda maka dengan berlakunya KETETAPAN MPRS No.XXXVII/MPRS/1968 tentang Penghapusan Semua Peraturan AgrariaDi

P24 : Peta Hasil Berita Acara Penyelesaian Masalah Lokasi Reforma AgrariaDi Desa Mekarmukti. (Foto copy dari foto copy) ;25. P25 : Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong,Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Tanggal 15 April 2016, SuratUkur No. 598/Mekarmukti/2016 tanggal 08 04 2016, Luas 2.402 m,atas nama YAYAN SUDARYA.

Tulisan tersebut patut diduga merupakan tulisan tangantahun 2000an;Karena Bukti P3/Bukti P.PK1 dinyatakan sebagai tulisan tangantahun 2000an oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional RI(ANRD, dapat disimpulkan bahwa Bukti P3/Bukti P.PK1tersebut palsu;3 KEBOHONGAN KETIGA:Bukti P3/Bukti P.PK1 yang diajukan oleh Termohon PeninjauanKembali sebagai dasar hak atas tanah yang tertulis eigendomadatrecht ternyata tidak pernah dikenal dalam sistem hukum agrariadi Indonesia baik sekarang maupun di