Ditemukan 34482 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE RADA VS GUBENUR BALI, DK
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-06-2008 — Upload : 14-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2008
Tanggal 30 Juni 2008 — H. ACH. ZUHUR, MOCH. CHOIRI, dkk. ; BUPATI BEKASI,
111 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 P/HUM/2008
    No. 05 P/HUM/2008.9.
    No. 05 P/HUM/2008.izin tersebut kepada (calon) mitra pengelola limbah.
    No. 05 P/HUM/2008.PP No. 13 Tahun 1987 dikutip di sini karena PP No. 13 Tahun 1987dicantumkan sebagai salah satu dasar hukum PERDA Kabupaten BekasiNo. 9 Tahun 2007.
    No. 05 P/HUM/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — dr. GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
216 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 62 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018A.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamundangundang; atauc.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018a.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018masa pendidikan dokter spesialisnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-09-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — GABUNGAN PENGUSAHA KEPALA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
244 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 62 P/HUM/2013
    ;ak WDHalaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/20136. YUDIARIYANTO, S.H., M.T.
    NomorP.14/Menhutll/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin PemanfaatanHalaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I.
    Pasal 1, Pasal 6 dan Lampiran IIA Angka 9 Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan NegaraBukan Pajak;d.
    Fotokopi akta pendirian perusahaan pemegang HGU ataufotokopi KTP apabila pemegang HGU perorangan, danHalaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013h.3.
    Rp1.000.000,00Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 26-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — PT. FAVORITA UNGGUL, Ltd, PT. JAYA MEDALI MAS3., ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. PT. PLN (PERSERO) PUSAT CQ. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI RAYA DAN TANGERANG,
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 27-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — DJUMONGKAS HUTAGAOL,. JOHN ERON LUMBANGAOL, SE, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
125 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 P/HUM/2010
    PUTUS ANNomor 48 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Pasal 102 dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2010, Tanggal 28 Januari 2010, Tentang Pedoman PenyusunanPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.DJUMONGKAS HUTAGAOL, Warga NegaraIndonesia
    Nomor 48 P/HUM2010Agung pada tanggal 27 Juli 2010 dan diregister dengan Nomor : 48P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiildengan dailildalil yang pada pokoknya sebagai berikut :l.
    Nomor 48 P/HUM/2010khusus statusnya maka dalam hukum disebut sebagai"penetapan" bukan peraturan hukum.
    Nomor 48 P/HUM/2010iii.
    Nomor 48 P/HUM/2010 Biayabiaya : Panitera Pengganti :1. Meterai............ Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.2. RE Gd aK SE wcs:s seamen Rp. 5.000,3. Administrasi HUM .... Ro. 989.000.Jumlah ............0ceee Rp. 1.000.000.,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 48 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PARYATUN, S.1. Pust., DKK vs MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
193 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 74 P/HUM/2018I.2.I.3.Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung.
    Putusan Nomor 74 P/HUM/201816).17).18).Oom Komariyah, S.Pd.
    Putusan Nomor 74 P/HUM/2018mengecewakan para pemohon yang sekian lama mengabdi sebagaiguru honorer;Ill.5.
    Putusan Nomor 74 P/HUM/2018IV.1.5.IV.1.6.pejabat pembentuk peraturan perundangundangan = yangberwenang.
    Putusan Nomor 74 P/HUM/2018IV.1.8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2017
Tanggal 14 September 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FITRA RIAU VS GUBERNUR RIAU;
263 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 P/HUM/2017
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2017Berdasarkan Urusan Sektoral Tahun 2017 No.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2017f.3.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2017Pengolahan Hasil Hutan.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/20176.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2017 b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2009
Tanggal 18 Juni 2009 —
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 8 P/HUM/2009
    No. 08 P/HUM/2009September 2008 oleh Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia; (selanjutnya disebut sebagai"Permen No. 33/2008");Bahwa Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral untukselanjutnya dalam permohonan ini mohon untuk tetapdisebut sebagai Termohon atau Menteri ESDM;Bahwa sehubungan dengan permohonan hak uji materiitertanggal 24 Maret 2009 tersebut di atas, Panitera MudaMahkamah Agung Republik Indonesia telah meregisterpermohonan tersebut dibawah No. 08 P/HUM/Th.2009tertanggal
    No. 08 P/HUM/2009pelanggan PELINA Batam, terutama golongan BB,termasuk pemohon, melalui Permen No. 33/2008adalah juga bertentangan dengan Undang UndangPerlindungan Konsumen terutama Pasal 7 huruf cUndang Undang Perlindungan Konsumen.
    No. 08 P/HUM/2009berdasarkan Permen No. 33/2008 yang bersifatdiskriminatif dan tidak sesual denganrekomendasi DPRD tersebut, maka telahmengakibatkan kerugian bagi masyarakat Batamtermasuk Pemohon sebagai konsumen listrik PELINABatam, baik secara langsung maupun tidaklangsung.
    No. 08 P/HUM/20095.2.listrik lintas kabupaten atau kota baik saranamaupun energi listriknya yang tidak terhubungkedalam Jaringan Transmisi Nasional;c.
    Administrasi HUM........... Rp. 993.000, +Jumlah ........... Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — HENDRI MARDANI, dkk vs WALIKOTA BOGOR
139 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 P/HUM/2011
    P UTUS ANNomor. 39 P/HUM/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok,pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikutdalam permohonan antara ;1. .HENDRI MARDANI, Warga Negara Indonesia, beralamat diCimanggu Kecil, RT/RW 03/12, Ciwaringin, Kota BogorTengah, Bogor.2.
    No. 39 P/HUM/201110)11)kawasan tanpa rokok bertujuan untuk: meningkatkankesejahteraan masyarakat".Bahwa Pasal 3 huruf e ini menimbulkan pertanyaanmengenai keterkaitan antara "penetapan kawasan tanparokok" dengan "kesejahteraan masyarakat".Bahwa dalil dalam ketentuan di atas tentu membutuhkanpembuktian yang logis.
    Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Keberatan Hak Uji MateriilBahwa surat pemberitahuan dan penyerahan Surat Permohonan KeberatanHak Uji Materiil Nomor 39/PERPSG/IX/39P/HUM/TH.2011 diterimaTERMOHON pada tanggal 29 September 2011 dan Jawaban TERMOHONatas Keberatan Hak Uji Materiil Perda 12/2009 yang diajukan olehPEMOHON telah dijawab dan disampaikan kepada Panitera MahkamahHal. 21 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011Agung RI. c.q.
    No. 39 P/HUM/2011"(1) Urusan wajib yang menjadi kKewenangan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskalakabupaten/kota meliputi:e.
    Administrasi HUM Rp. 989.000.Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agunga.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraAS HAD 1, SHNIP. 220.000.754Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2018
Tanggal 16 Oktober 2018 — RUDY SUSANTO VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
655 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 38 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018tersebut dapat dimanfaatkan guna kelangsungan usaha Pemohondibidang property;8.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;V.
    Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 P/HUM/2016 tanggal 19Juli 2016. (Bukti T6a);9. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2016 tanggal 4April 2017.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018f.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2012
Tanggal 16 April 2013 — Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum., DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
174 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 49 P/HUM/2012
    No. 49 P/HUM/2012dan pengemban Amanat tersebut, pada tingkatan yang tertinggidikuasakan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai organisasiseluruh rakyat.d.
    No. 49 P/HUM/2012Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.h.
    No. 49 P/HUM/2012Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: 1. Dr. Habib Adjie,SH.,M.Hum., 2.
    No. 49 P/HUM/2012c.
    No. 49 P/HUM/2012NIP. : 220 000 754Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 49 P/HUM/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2000
Tanggal 17 September 2008 — RAHMADI G. LENTAM, SH, DK VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
141 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 P/HUM/2000
    PUTUS A NNomor. 07 P/HUM/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14Tahun 2000 diundangkan tanggal 22 Juni 2000 pada tingkat pertamadan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalampermohonan keberatan antara:1. RAHMADI G.
    No. 07 P /HUM/200007 P/HUM/2000 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkanUndangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Tentang HAM, sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut danmemperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuaidengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, berhakmenggunakan semua upaya hukum nasional dan foruminternational atas semua pelanggaran hak asasi manusia
    No. 07 P /HUM/20006.36.4 Kelompok Jenis Kayu Indah, PSDH sebesar Rp.90.500.00/M + DR sebesar US$ 18M8 (Kurs US$ 1 = Rp.9.000.00) = Rp. 90.500.00 + Rp. 162.000.00 = Rp.252.500.00/M8;B. Kayu Gergajian (Olahan) Kelompok Jenis Meranti, PSDH sebesar Rp. 64.00.00 x2/M?
    No. 07 P /HUM/2000Mengingat Undangundang Nomor. 4 Tahun 2004, Undangundang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor. 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah AgungNomor. 01 Tahun 1999, serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dariRAHMADI G. LENTAM, SH dan INDRA BAYU RATIMALENNAYAR, AKS tersebut untuk seluruhnya;2.
    Administrasi HUM... Rp. 243.000.SOTA cissssscsiss + wnarastencnci a Rp. 250.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADL SH.NIP. 220.000.754 Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 07 P /HUM/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
194 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 45 P/HUM/2018
    PENETAPANNomor 45 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara PermohonanKeberatan Hak Uji Materiil, Wa Ode Nurhayati tertanggal 23 Juli 2018 atasPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentangPencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
    ;Para Advokat yang berkantor pada Andre Darmawan AndAssociates Law Firm, beralamat di Jalan Mayjend SParman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya kecamatan KendariBarat,Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/HUM/SKKADA/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018;Pemohon;Halaman 1 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018LawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam BonjolNomor 29 Jakarta:Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
    sebelum perkara permohonan hak uji materiil tersebutdiputus, sehingga berdasarkan Pasal 31A UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebutdapat dikabulkan;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutandari Pemohon maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untukmencoret Permohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM
    Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk ~ mencoretPermohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM/2018, dalamBuku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materill;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
    Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.HHalaman 3 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018Panitera Pengganti,ttdKusman, S.IP., S.H., M.Hum.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp 989.000,00Jumlah Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 195409241984031001 Halaman 4 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — NURHAYATI., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
155 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 76 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 76 P/HUM/20188.
    Putusan Nomor 76 P/HUM/2018ketentuan Pasal 17 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun2014 yang menyatakan.
    Putusan Nomor 76 P/HUM/2018 menjamin mutu dan pengawasan dalampenyelenggaraan uji kompetensi.
    Putusan Nomor 76 P/HUM/201810.11.16 UndangUndang Nomor 38/2014.
    Putusan Nomor 76 P/HUM/201830.31.(vide Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 12/2016).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — DJEKMON AMISI., SH VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
120 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 44 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 44 P/HUM/201844 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilatas Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pasal 240 huruf (g)UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihnan Umum, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNGUndangUndang
    Putusan Nomor 44 P/HUM/20185.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2018pejabat negara pada lembaga tinggi negara yangantara lain saat ini terdiri dari Presiden dan WakilPresiden serta DPR.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2018dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusanMahkamah Konstitusi;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU MK dan Putusan MK diatas, maka terhadap permohonan a quo Mahkamah Agung telahmengeluarkan Penetapan Nomor 44 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018,yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karenadasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujianMahkamah Konstitusi.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2018Biayabiaya: 1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Untuk salinan3. Administrasi....... Rp 989.000,00 MAHKAMAH AGUNG RIJumlah ............... Rp 1.000.000,00 a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H. Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — DRS. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
106 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 47 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 47 P/HUM/20183)c.
    Putusan Nomor 47 P/HUM/2018A.
    Putusan Nomor 47 P/HUM/2018Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
    Putusan Nomor 47 P/HUM/2018Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek kKeberatan hak uji materiila quo;2.
    Putusan Nomor 47 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2008
Tanggal 9 Desember 2009 —
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 P/HUM/2008
    No. 07 P/HUM/2008A. Adapun alasanalasan hukum dari Pemohon mengajukan Uji Formil danMateril adalah sebagai berikut :1. Bahwa pada tanggal 16 Mei Tahun 2005 Peraturan Pemerintah No. 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan olehPemerintah Republik Indonesia;2.
    No. 07 P/HUM/20084.
    No. 07 P/HUM/2008e.
    No. 07 P/HUM/20085) Bagi sekolah yang siswanya sedikit memperoleh sertifikasinasional, maka Pemerintah melakukan survei terhadap sekolahtersebut, penyebab banyaknya siswa yang tidak memperolehsertifikasi dimaksud.
    No. 07 P/HUM/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-05-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2013
Tanggal 23 September 2013 — LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
182 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 40 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 40 P/HUM/20133. IMAM SETIHARGO, S.H., M.H.;4. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H, M.HUM, C.N.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/20138.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/20137.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/20133.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — JUNAIDI JUSUF, SE. VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
96 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2014b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagiPejabat Fungsional.33.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2014Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan amar putusansebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2014Perusahaan Daerah Pasar Jaya dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan aturan baru karena prinsip /exposterior derogate legi periori;Bahwa PD.
    Pasar Jaya merasa dirugikan atasketentuan batas usia pensiun 56 tahun dalam Pasal 29 KeputusanGubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2003 tentang PeraturanKepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Jaya (objek HUM), yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 90 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karenanya Pemohon mengajukanpermohonan HUM ke Mahkamah Agung agar objek HUM dimaksuddinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
    Administrasi HUM... Ro 989.000,00 + Jumlah ... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220000754Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2014