GRACIA GRIYA KENCANA berakhir;3. Menyatakan PT. GRACIA GRIYA KENCANA suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor : 638 Manjahlega, Sumur Rancasari, Bandung Jawa Barat sebagai Termohon PKPU, Pailit dengan segala akibat hukumnya;4. Menunjuk Sdr. KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;5. Mengangkat :a.

GRACIA GRIYA KENCANA

PT KENCANA SAWIT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KENCANA SAWIT INDONESIA;

J/2019, tanggal 20 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KENCANA SAWIT INDONESIA, beralamat di MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Kuningan,Setiabudi, Jakarta Selatan dengan alamat korespondensi diGedung B&G Tower Lt.8, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan20111, yang diwakili oleh Erry Tjuatja, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa

Nomor Put002091 .99/2019/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00393/NKEB/WPJ.07/2019tanggal 12 Februari 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan STP PPN Masa Pajak Juli 2016 Nomor00019/107/16/058/18 tanggal 23 Januari 2018, atas nama PT Kencana

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00393/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Juli 2016 Nomor 00019/107/ 16/058/18 tanggal 23 Januari2018, atas nama PT Kencana Sawit Indonesia, NPWP01.071.361.8 058.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Kuningan, Setiabudi

KALIMANTAN SURYA KENCANA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU148/PJ/2019tanggal 11 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KALIMANTAN SURYA KENCANA

Kalimantan Surya Kencana, NPWP01.802.647.6711.000, beralamat di Jalan Rajawali VII Srikandi II Nomor100, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73112,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2013menjadi:Halaman 2 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00111/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 6 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00050/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016 Masa PajakOktober 2013, atas nama PT Kalimantan Surya Kencana, NPWP01.802.647.6711.000, beralamat di Jalan Rajawali VII Srikandi IIINomor 100 Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya KalimantanTengah 73112, adalah telah sesuai dengan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUMI SAWIT KENCANA

KENCANA SAWIT INDONESIA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU6127/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KENCANA

, tanggal 8 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00379/NKEB/WPJ.07/2019tanggal 12 Pebruari 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakPebruari 2016 Nomor 00014/107/16/058/18 tanggal 23 Januari 2018, atasnama PT Kencana

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00379/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Pebruari 2016 Nomor 00014/107/16/058/18tanggal 23 Januari 2018, atas nama PT Kencana Sawit Indonesia,NPWP 01.071.361.8058.000, beralamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B

KENCANA GRAHA PERMAI;

2970/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5576/PJ/2019, tanggal 9 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KENCANA

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00052/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 5 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2011Nomor 00010/203/11/076/16 tanggal 22 November 2016, yangtelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00026/NKEB/WPJ.06/KP.15/2018 tanggal 14 Desember 2018atas nama PT Kencana Graha Permai, NPWP 02.416.888.2076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza

KENCANA GRAHA PERMAI;

PUTUSANNomor 2607/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU5577/PJ/2019, tanggal 9 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KENCANA

Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003493.15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 September 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00051/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 05Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Penghasilan Nomor: 00012/506/11/076/16 tanggal 22 November2016 Tahun Pajak 2011, atas nama PT Kencana

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00051/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 05 Februari 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Nomor: 00012/506/11/076/16 tanggal 22 November2016 Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Kencana Graha Permai,NPWP: 02.416.888.2076.000, beralamat di Sinar Mas Land PlazaMenara 2 Lantai 30, Jalan M.H.

KERETA KENCANA MANDIRI;

PUTUSANNomor 1093/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1649/PJ/2017, tanggal 10 April 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KERETA KENCANA

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2061/WPJ.12/2015 tanggal 31 Juli 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011 Nomor 00069/207/11/629/14 tanggal 25 Juli 2014, atas namaPT Kereta Kencana Mandir, NPWP 02.515.519.3629.000,beralamat di Jalan Adi Sucipto / 27 RT 002 RW 006 Kenayan,Tulungagung, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 7 halaman.

KENCANA GRAHA PERMAI;

PUTUSANNomor 2997/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU6099/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KENCANA

Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118738.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 10 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00411/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 11September 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor:00007/406/14/076/16 tanggal 24 Juni 2016, atas nama PT Kencana

Putusan Nomor 2997/B/PK/Pjk/2020tanggal 24 Juni 2016, atas nama PT Kencana Graha Permai,NPWP 02.416.888.2076.000, dengan alamat di Sinar Mas LandPlaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH. Thamrin Kav.22 No.51,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

LOBUNTA KENCANA RAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 364/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT LOBUNTA KENCANA RAYA, beralamat di Jalan PintuAir Nomor 31B, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, yangdiwakili oleh Toramo Tobing, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dita AP.Permatasari, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan T. Cik Ditiro GG. Rezeki RT 001/RW 001, R.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90304/PP/M.VIB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00686/KEB/WP4J.19/2016, tanggal 17Oktober 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00059/207/12/091/15, tanggal 30 Juli 2015, Masa Pajak Oktober 2012,atas nama PT Lobunta Kencana

Putusan Nomor 364 /B/PK/Pjk/2019Kembali PT LOBUNTA KENCANA RAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H., dan Dr.

BUMI SAWIT KENCANA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4264/PJ/2016, tanggal 25 November 2016;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT BUMI SAWIT KENCANA

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put74200/PP/M.VIIIB/16/2016, tanggal14 Septemberberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:2016, yangtelah Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1670/WPJ.07/2014 tanggal08 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai00124/207/11/058/13 tanggal 17 April 2013 Masa Pajak Agustus 2011 atasnama PT Bumi Sawit Kencana

Putusan Nomor 2466/B/PK/Pjk/2020tanggal 17 April 2013 Masa Pajak Agustus 2011 atas nama PTBumi Sawit Kencana, NPWP : 02.111.132.3058.000, beralamat diGedung Multivision Lt. 15, Jl.Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

BUMI SAWIT KENCANA;

1219/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU3173/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUMI SAWIT KENCANA

Pajak NomorPUT099851.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 23 April 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3654/WPJ.07/2015 tanggal 2 November2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor: 00041/407/13/058/14 tanggal 27 Oktober 2014,atas nama PT Bumi Sawit Kencana

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP3654/WPJ.07/2015 tanggal 2 November 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor: 00041/407/13/058/14 tanggal 27 Oktober2014, atas nama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000, beralamat di Gedung Multivision Lt.15 Jalan KuninganMulia Blok 9B, Setiabudi Jakarta Selatan 12980, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2013 Nomor: 00041/407/13/058/14 tanggal 27 Oktober 2014, atasnama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000,beralamat di Gedung Multivision Lt.15 Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Setiabudi Jakarta Selatan 12980, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

KALIMANTAN SURYA KENCANA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU153/PJ/2019, tanggal 11 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KALIMANTAN SURYA KENCANA

Kalimantan Surya Kencana, NPWP01.802.647.6.711000, beralamat di Jalan Rajawali VII Srikandi II Nomor100, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73112,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2013 menjadi:Keterangan Jumlah (Rp)Atas Penyerahan Barang dan jasa yang 0,00terutang PPNJumlah seluruh penyerahan 0,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan 11.612.200.909,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar (11.612.200.909,00) Halaman 2 dari 9 halaman.

KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4469/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KARUNIA KENCANA

PajakNomor: 00158/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa PajakNovember 2016: Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02724/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:00158/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak November 2016; Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00158/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak November 2016, atas nama:PT Karunia Kencana

Karunia Kencana Permaisejati,NPWP 01.835.668.3058.000, dengan alamat di MultivisionTower Lt. 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B = Kuningan,Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor: 00158/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 MasaPajak November 2016, atas nama PT.

BUMI SAWIT KENCANA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5961/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUMI SAWIT KENCANA

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP03030/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 21 Desember 2018Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017Nomor 00302/107/17/058/18, tanggal 4 Juni 2018, BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, Jalan KuninganMulia Blok 9B Setiabudi, Jakarta Selatan

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00302/107/17/058/18, tanggal 4 Juni 2018, atas nama PT Bumi Sawit Kencana,NPWP 02.111.132.3058.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Setiabudi, JakartaHalaman 3 dari 7 halaman.

KENCANA ROYALINDO

KENCANA ROYALINDO, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Ali Selamat,Jabatan Direktur PT. Kencana Royalindo, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Daeng Tompo No. 8. Dalam hal ini memberikankuasa kepada:1.2.NICO SIMEN, SHDr. TIT S. SLAMET, SH., MHHalaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/20153. HERDIA, SHKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari KantorAdvokat dan Kurator NICO SIMEN & TITI S.

Kencana Royalindo pada hari Jumiattanggal 05 April 2013.

Kencana Royalindo/Hotel Mercure yang terletak di Jalan Dg. TompoNomor: 8 Makassar adalah 3000 M? (tiga ribu meter persegi) berdasarkanSurat Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IGP/01/KPAP Tanggal 15 April2010 yang diberikan kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure ;b. Bahwa berdasarkan fakta lapangan luas tempat usaha yang dimanfaatkanPT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure adalah seluas + 13.000 M7?,sehingga + 10.000 M?

Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Dg. TompoNomor: 8 Makassar sudah tidak sesuai lagi dengan fakta lapangansehingga Surat Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IGP/01/KPAP Tanggal15 April 2010 yang diberikan kepada PT. Kencana Royalindo/HotelMercure Jalan Dg. Tompo Nomor: 8 dinyatakan dicabut dan tidak berlakulagi;Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015Bapak Ketua Cq.

Kencana Royalindo telah mengabaikankewajibannya sebagai subjek retribusi adalah penyelenggara hukum, makaberdasarkan ketentuan Pidana Pasal 66 ayat (1) Perda tersebut yangberbunyi "wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutangyang tidak atau kurang bayar".

BUMI SAWIT KENCANA;

KENCANA SAWIT INDONESIA;

KENCANA NUSANTARA SAKTI;;