• KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LEMBAR VS PT. MARINE SERVICE ENGINEERING;

• KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LEMBAR VS PT. MARINE SERVICE ENGINEERING;

• KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA., II. PT. HJS INDO INVEST DAN PT. KEDAP SAYAAQ;

• CHANDRA, Dkk melawan KSOP (Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) Teluk Bayur Padang, Dkk

  Belawan No.38 Rt.003/Rw.003Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang,Prov.Sumatera Barat, NIK. 1371010901660004 ;( Pihak Il. 1 dan 2 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selakuKetua dan Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia(FSPTI) Unit Teluk Bayur Kota Padang), selanjutnya mohon disebut PARAPENGGUGAT;Pemerintah Republik Indonesia C.q.Menteri Perhubungan, C.Q DirjenPerhubungan Laut, C.q KSOP (Kepala Kesyahbandaraan dan OtoritasPelabuhan) Teluk Bayur

• Penggugat:
  Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat
  Tergugat:
  Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal

  Tgl Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal diCirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IICirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untukKapal Motor (KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta PendaftaranKapal No 2485 tanggal 19 Januari 2005 tercatat atas nama Soleman

  tercatat dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum danikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon melalui Kuasa Hukumnyadalam permohonannya mohon untuk diberi ijin kepada dahulu DepartemenPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal diCirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kantor Kesyahbandaraan

  ayat (2) Undangundang Nomor17 Tahun 2008, Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal padatempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Suratsurat dan 2 orang saksi yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut di atas ternyata Pemohon telahdapat membuktikan dalidalil permohonannya bahwa Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan

  Memberi jjin atau Kuasa kepada dahulu Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebonsekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Il Cirebon, untukmenerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untuk Kapal Motor(KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No 2485tanggal 19 Januari 2005 tercatat atas nama SOLEMAN dan memberikannyakepada Pemohon : SOLEMAN selaku

• Bahwa pihak Kantor KSOP (Kesyahbandaraan OtoritasPelabuhan Kelas II Jayapura) sejak bulan Juni 2017 mendapatinformasi dari Tokoh Lembaga Masyarakat Adat MemberamoRaya melalui SMS yang mengatakan agar kepala kantormelakukan pemeriksaan terhadap ABK KM Lestari Permaikarena sering mengangkut miras ke Kab.

  Mamberamo Raya,setelah mendapat informasi tersebut, Pimpinan Kantor KSOP(Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas Il Jayapura)memerintahkan PPNS untuk melakukan pemeriksaan di KM.Lestari Permai apabila KM. Lestari Permai sandar diPelabuhan Jayapura.I. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 04.00Wit KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan Utama Jayapura,selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekirapukul 09.00 Wit Sdr. Fredik Y.

  (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura)memerintahkan PPNS untuk melakukan pemeriksaan diKM. Lestari Permai apabila KM. Lestari Permai sandar diPelabuhan Jayapura.Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul04.00 Wit KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan UtamaJayapura, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wit Sdr.

  Mamberamo Raya, setelahmendapat informasi tersebut, Pimpinan Kantor KSOP(Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura)memerintahkan PPNS untuk melakukan pemeriksaan diKM. Lestari Permai apabila KM. Lestari Permai sandar diPelabuhan Jayapura.Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul04.00 Wit KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan UtamaJayapura, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wit Sdr.

  Herman menelepon Terdakwamelaporkan barang Terdakwa disita petugas KSOP(Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas ilJayapura), selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor KSOPuntuk berkoordinasi dan menjelaskan tentang miras yangTerdakwa titipkan, tetapi karena sudah terlanjur disitasehingga petugas KSOP mengetahui identitas Terdakwa,kemudian Terdakwa diserahkan ke PomdamXVII/Cenderawasih beserta barang bukti miras tersebut.11.

• Putri Ayu oleh Ahli ukurkapal atas nama Efran Dinata, SH dari kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhankelas IV Pangkal Balam dipelabuhan perikanan Sungai Selan pada hari kamis tanggal10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk

  Putri Ayu oleh Ahliukur kapal dari kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas IVPangkal Balam KM.Putri Ayu berukuran 7 GT (Gross ton) sehinggaberdasarkan pasal 1 butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang PerubahanAtas UU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagainelayan kecil;e Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau pejabat yangditunjuk ketika melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolanperikanan

  Putri Ayu oleh Ahli ukurkapal dari kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas IV PangkalBalam KM.Putri Ayu berukuran 7 GT (Gross ton) sehingga berdasarkan pasal 1butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no.31 tahun 2004tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil;e Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjukketika meakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolan

• KSOP (KEPALA KESYAHBANDARAAN DAN OTORITASPELABUHAN) TELUK BAYUR PADANG, PROVINSISUMATERA BARAT, DKK

  DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT cq.KSOP (KEPALA KESYAHBANDARAAN DAN OTORITASPELABUHAN) TELUK BAYUR PADANG, PROVINSISUMATERA BARAT, berkedudukan di Jalan Tanjung PriokNomor 4, Teluk Bayur, Kota Padang;Capt. JONGGUNG SITORUS, M.M., Kepala KesyahbandaraanDan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, Padang bertempat tinggaldi Jalan Tanjung Priok Nomor 4, Teluk Bayur, Kota Padang;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KDHPROVINS SUMATERA BARAT, berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 34 hal.Put.

  JonggungSitorus, M.M., sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan ObtoritasPelabuhan (KSOP) di Teluk Bayur yang bertidak atas nama DirjenPerhubungan laut sebagai Tergugat , dimana surat tersebut ditujukankepada GM. PT Pelindo II (Persero) Cabang Teluk Bayur Padang sebagaiTergugat IV, yang isi dan maksud surat tersebut adalah mengatur tentangbongkar muat (TKBM), yaitu Koperbam dengan LPM Masyarakat Gaung(Tergugat VI) Dengan perbandingan 1 : 1 dipelabuhan yang baru dibangunoleh PT Pelindo Il Cab.

• ADI DG MAMBA dengan nomor : 26.19.9198.101.00003, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat;

• 1 (satu) lembar Surat PAS BESAR dengan nama Kapal USAHA KARYA 01, Gross Tone (GT) 17 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong atas nama MENTERI PERHUBUNGAN, Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong, dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS,ST,MT, NIP : 19690809 199803 1 002;
• 1 (satu

  WALIKOTA SORONG KEPALA PERHUBUNGAN LAUT, ditanda tangani oleh SEFNAT ISIR,SH NIP : 19681212 200112 1 004;

• 1 buah buku kesehatan kapal berwarna hijau;
• 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan nomor AL. 501 / 3 / 11 / KSOP.SRG-2019 dikeluarkan di sorong pada tanggal 25 Maret 2019, dan diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong;
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan nomor : 1.953/26

  tangani oleh FARIAN KS.S.Pel.MM NIP : 19720820 199803 1 010;

• 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan nomor PK. 001 / 276 / 15 / UPP.B19-18 dikeluarkan di Biringkassi pada tanggal 06 April 2018, dan diterbitkan oleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan Biringkassi;
• 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri dengan nomor : 1172 / MMi, dengan nama kapal USAHA KARYA 01, dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2017, dan diterbitkan di Sorong oleh Kantor Kesyahbandaraan

  ADI DGMAMBA dengan nomor : 26.19.9198.101.00003, dikeluarkan olehDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiPapua Barat1 (satu) lembar Surat PAS BESAR dengan nama Kapal USAHAKARYA 01, Gross Tone (GT) 17 yang dikeluarkan oleh KantorKesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong atas namaMENTERI PERHUBUNGAN, Kepala Kantor Kesyahbandaraan danOtoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong, dan ditanda tangani olehAGUSTINUS,ST,MT, NIP : 19690809 199803 1 0021 (satu) Iembar Surat Keterangan Kecakapan

  (60 MIL) dengannomor : 552.2 / 03/11/2014, atas nama ZULKARNAIN, dikeluarkanoleh Dinas Perhubungan Sorong pada tanggal 07112014, an.WALIKOTA SORONG KEPALA PERHUBUNGAN LAUT, ditandatangani olen SEFNAT ISIR,SH NIP : 19681212 200112 1 0041 buah buku kesehatan kapal berwarna hijau1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan dengan nomor AL. 501 / 3 / 11 / KSOP.SRG2019dikeluarkan di sorong pada tanggal 25 Maret 2019, dan diterbitkanoleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan

  ADI DGMAMBA dengan nomor : 26.19.9198.101.00003, dikeluarkan oleh DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi PapuaBarate 1 (satu) lembar Surat PAS BESAR dengan nama Kapal USAHAKARYA 01, Gross Tone (GT) 17 yang dikeluarkan oleh KantorKesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong atas nama MENTERIPERHUBUNGAN, Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan OtoritasPelabuhan Kelas 1 Sorong, dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS,ST,MT,NIP : 19690809 199803 1 002e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan

  WALIKOTASORONG KEPALA PERHUBUNGAN LAUT, ditanda tangani olehSEFNAT ISIR,SH NIP : 19681212 200112 1 004e 1 buah buku kesehatan kapal berwarna hijau Putusan No. 4/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.SonHal. 221 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan dengan nomor AL. 501 / 3 / 11 / KSOP.SRG2019dikeluarkan di sorong pada tanggal 25 Maret 2019, dan diterbitkan olehKantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Soronge 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan nomor :1.953/26V

  ADI DGMAMBA dengan nomor : 26.19.9198.101.00003, dikeluarkan olehDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Papua Barat; 1 (Satu) lembar Surat PAS BESAR dengan nama Kapal USAHAKARYA 01, Gross Tone (GT) 17 yang dikeluarkan oleh KantorKesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong atas namaMENTERI PERHUBUNGAN, Kepala Kantor Kesyahbandaraan danOtoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong, dan ditanda tangani olehAGUSTINUS,ST,MT, NIP : 19690809 199803 1 002; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan

• Putri Ayu oleh Ahli ukurkapal atas nama Efran Dinata, SH dari kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhankelas IV Pangkal Balam dipelabuhan perikanan Sungai Selan pada hari kamis tanggalHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2014/PN Sgl10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan

  Putri Ayu oleh Ahli ukurkapal atas nama Efran Dinata, SH dari kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhankelas IV Pangkal Balam dipelabuhan perikanan Sungai Selan pada hari kamis tanggal10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk

  Putri Ayu oleh Ahliukur kapal dari kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas IVPangkal Balam KM.Putri Ayu berukuran 7 GT (Gross ton) sehinggaberdasarkan pasal 1 butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang PerubahanAtas UU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagainelayan kecil;e Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau pejabat yangditunjuk ketika melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolanperikanan

  Putri Ayu oleh Ahli ukurkapal dari kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas IV PangkalBalam KM.Putri Ayu berukuran 7 GT (Gross ton) sehingga berdasarkan pasal 1butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no.31 tahun 2004tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil;e Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjukketika meakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolan

• SLP2015 yang dikeluarkan kesyahbandaraan dan otoritaspelabuhan kelas V selat panjang;1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPALkesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas V selat panjang;1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) No.PK.658/026/026/VIIVKPL.PLS2008 yang dikeluarkan kantor pelabuhan pulausambu;1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) No.PK.658/033/VIVKPL.PLS2008 yang dikeluarkan kantor pelabuhan pulau sambu;Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 268/Pid

  SLP2015 yang dikeluarkan kesyahbandaraan dan otoritaspelabuhan kelas V selat panjang; 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPALkesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas V selat panjang; 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) No.PK.658/033/VIVKPL.PLS2008 yang dikeluarkan kantor pelabuhan pulau sambu;Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibaweh ini.Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 268/Pid.Sus/2015/PN.

  SLP2015 yang dikeluarkan kesyahbandaraan danotoritas pelabuhan kelas V selat panjang; 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPALkesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas V selat panjang; 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) No.PK.658/026/026/VIIVKPL.PLS2008 yang dikeluarkan kantor pelabuhan pulausambu; 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) No.PK.658/033/VIVKPL.PLS2008 yang dikeluarkan kantor pelabuhan pulau sambu;Dikembalikan Kepada yang berhakHalaman

• ADI DG MAMBA dengan nomor : 26.19.9198.101.00003, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat;

• 1 (satu) lembar Surat PAS BESAR dengan nama Kapal USAHA KARYA 01, Gross Tone (GT) 17 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong atas nama MENTERI PERHUBUNGAN, Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong, dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS,ST,MT, NIP : 19690809 199803 1 002;
• 1 (satu

  WALIKOTA SORONG KEPALA PERHUBUNGAN LAUT, ditanda tangani oleh SEFNAT ISIR,SH NIP : 19681212 200112 1 004;

• 1 buah buku kesehatan kapal berwarna hijau;
• 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan nomor AL. 501 / 3 / 11 / KSOP.SRG-2019 dikeluarkan di sorong pada tanggal 25 Maret 2019, dan diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong;
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan nomor : 1.953/26

  tangani oleh FARIAN KS.S.Pel.MM NIP : 19720820 199803 1 010;

• 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan nomor PK. 001 / 276 / 15 / UPP.B19-18 dikeluarkan di Biringkassi pada tanggal 06 April 2018, dan diterbitkan oleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan Biringkassi;
• 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri dengan nomor : 1172 / MMi, dengan nama kapal USAHA KARYA 01, dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2017, dan diterbitkan di Sorong oleh Kantor Kesyahbandaraan

  ADI DGMAMBA dengan nomor : 26.19.9198.101.00003, dikeluarkan olehDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiPapua Barat1 (satu) lembar Surat PAS BESAR dengan nama Kapal USAHAKARYA 01, Gross Tone (GT) 17 yang dikeluarkan oleh KantorKesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong atas namaMENTERI PERHUBUNGAN, Kepala Kantor Kesyahbandaraan danOtoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong, dan ditanda tangani olehAGUSTINUS,ST,MT, NIP : 19690809 199803 1 0021 (satu) Iembar Surat Keterangan Kecakapan

  (60 MIL) dengannomor : 552.2 / 03/11/2014, atas nama ZULKARNAIN, dikeluarkanoleh Dinas Perhubungan Sorong pada tanggal 07112014, an.WALIKOTA SORONG KEPALA PERHUBUNGAN LAUT, ditandatangani olen SEFNAT ISIR,SH NIP : 19681212 200112 1 0041 buah buku kesehatan kapal berwarna hijau1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan dengan nomor AL. 501 / 3 / 11 / KSOP.SRG2019dikeluarkan di sorong pada tanggal 25 Maret 2019, dan diterbitkanoleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan

  ADI DGMAMBA dengan nomor : 26.19.9198.101.00003, dikeluarkan oleh DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi PapuaBarate 1 (satu) lembar Surat PAS BESAR dengan nama Kapal USAHAKARYA 01, Gross Tone (GT) 17 yang dikeluarkan oleh KantorKesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong atas nama MENTERIPERHUBUNGAN, Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan OtoritasPelabuhan Kelas 1 Sorong, dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS,ST,MT,NIP : 19690809 199803 1 002e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan

  WALIKOTASORONG KEPALA PERHUBUNGAN LAUT, ditanda tangani olehSEFNAT ISIR,SH NIP : 19681212 200112 1 004e 1 buah buku kesehatan kapal berwarna hijau Putusan No. 4/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.SonHal. 221 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan dengan nomor AL. 501 / 3 / 11 / KSOP.SRG2019dikeluarkan di sorong pada tanggal 25 Maret 2019, dan diterbitkan olehKantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Soronge 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan nomor :1.953/26V

  ADI DGMAMBA dengan nomor : 26.19.9198.101.00003, dikeluarkan olehDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Papua Barat; 1 (Satu) lembar Surat PAS BESAR dengan nama Kapal USAHAKARYA 01, Gross Tone (GT) 17 yang dikeluarkan oleh KantorKesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sorong atas namaMENTERI PERHUBUNGAN, Kepala Kantor Kesyahbandaraan danOtoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong, dan ditanda tangani olehAGUSTINUS,ST,MT, NIP : 19690809 199803 1 002; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan

• LIBERSIUS SARAGIH SITIO, diberi tanda P.1 ;Asli Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang Nomor : STKB/237/II/2016, diberitanda P.2;Foto copy PAS BESAR atas nama Kapal BANDAR tempat pendaftaranTanjungpindang tanda pendaftaran 2006 GGa No. 5250/L, yang diterbitkan danditandatangani Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Tanjungpinang tanggal17 Pebruari 2016, diberi tanda P3;Foto Copy Halaman Tambahan Ini menjadi Satu Dengan Surat Ukur No. 321/PPq,diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaraan

• DOK KELAPA DUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Bitungatau Pejabat Pendaftar dan Pencatat BalikNama Kapal di Bitung dan mengurus surat-surat yang hilangtersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaraan dan OtoritasPelabuhan Bitunguntuk mendapatkan Grosse Akta yang baru;

• Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000

  DOKKELAPA DUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA) yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Bitung atau Pejabat Pendaftar dan Pencatat BalikNama Kapal di Bitung dan mengurus suratsurat yang hilangtersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaraan dan OtoritasPelabuhan Bitung untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru;.

  DKP 2 Nomor 1009 atas nama Pemilik PT.DOK KELAPA DUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA) yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Bitung atau Pejabat Pendaftar dan Pencatat BalikNama Kapal di Bitung dan mengurus suratsurat yang hilang tersebut danmendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas PelabuhanBitung untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru;Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalamperkara ini sebesar

• PK.205/93/SL-PM/DK-16 tanggal 25 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;

• 2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan Kantor Pelabuhan Batam ;
• 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.

  PK.205/93/SL-PM/DK-16 tanggal 25 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;

• 2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan Kantor Pelabuhan Batam ;

Dikembalikan kepada pemilknya melalui saksi Togu Hasiholan Simorangkir;

PK.205/93/SLPM/DK16 tanggal 28Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftarandan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan KantorPelabuhan Batam;2 (dua) lembar = Sertifikat Manajemen Keselamatan No.PK.401/3434/SMC/DK16 tanggal 09 Mei 2016 yang berlaku s.d. tanggal04 Mei 2021 yang diterbitkan

PK.205/93/SLPM/DK16 tanggal 25 Januari2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran danHalaman 31 dari 48 hal Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN DumKebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan KantorPelabuhan Batam ;2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.PK.401/3434/SMC/DK16 tanggal

PK.205/93/SLPM/DK16 tanggal 25 Januari2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran danKebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan KantorPelabuhan Batam ;Halaman 43 dari 48 hal Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Dum2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.PK.401/3434/SMC/DK16 tanggal

PK.205/93/SLPM/DK16 tanggal 25 Januari2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran danHalaman 44 dari 48 hal Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN DumKebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan KantorPelabuhan Batam ;2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.PK.401/3434/SMC/DK16 tanggal

PK.205/93/SLPM/DK16 tanggal 25Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftarandan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan KantorPelabuhan Batam ;Dikembalikan kepada pemilknya melalui saksi Togu MHasiholanSimorangkir;Halaman 49 dari 48 hal Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Dum6.

• YDB4949 memang benar adalah milik Pemohon;Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN DumMenimbang, bahwa setelan Hakim mencermati Keterangan Saksi AGISUGIANTO dan Saksi JANIS JHENG ternyata berkesesuaian dengan bukti suratbertanda P1 sampai dengan bukti surat bertanda P8, dan tidak pula bertentangandengan hukum, sehingga Hakim berpendapat jika dalil permohonan Pemohon yangmembutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan pengurusan Grosseakta baru sebagai Pengganti ke Kantor Kesyahbandaraan

• Emas13atas Nama KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH yang diterbitkan olehHalaman 2 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN PtiKepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhan kelas satuTanjung Emas Semarang pada tanggal 3 Mei 2013;1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang di terbitkan KepalaKantor UPP kelas Ill Juana tanggal 09 April 2013. 1 ( satu ) LembarFoto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 22 Juli2014;1 (satu) LembarSurat

  Emas13 atasNama KMN.PANGESTU LUHUR BAROKAH yang diterbitkan olehKepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhan kelas satuTanjung Emas Semarang pada tanggal 3 Mei 2013;1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 951 / Gc yang di terbitkan KepalaKantor UPP kelas Ill Juwana tanggal 10 April 2013;1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.

  RIDLO LUHUR BAROKAH yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhankelas satu Tanjung Emas Semarang;e) 1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang di terbitkan Kepala KantorUPP kelas Ill Juana tanggal 09 April 2013;f) 1 (satu) Lembar SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2014;Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Pti9)1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) KMN.

  RIDLO LUHUR BAROKAH yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhankelas satu Tanjung Emas Semarang;1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang di terbitkan Kepala KantorUPP kelas Ill Juana tanggal 09 April 2013;1 (satu) Lembar SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2014;1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) KMN.

  RIDLO LUHUR BAROKAH yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhankelas satu Tanjung Emas Semarang;1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang di terbitkan Kepala KantorUPP kelas Ill Juana tanggal 09 April 2013;1 (satu) Lembar SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014 NamaPurwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2014;1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) KMN.

• MASA BATAM
  Terbanding/Tergugat : MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMETRIAN PERHUBUNGAN RI Cq KEPALA KANTOR PELABUHAN KELAS 1 BATAM Cq KEPALA BIDANG KESYAHBANDARAAN BATAM
  Terbanding/Tergugat : PT. BINA BAHARI MAKMUR

• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kehilangan Grosse Akta Kapal Maya Mandiri 218 yang diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Benoa atas nama Pemilik EDY SUYATNO dan mengurus surat-surat yang hilang tersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Benoa untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru ;4.

  Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kehilangan Grosse AktaKapal Maya Mandiri 218 yang diterbitkan oleh Kementrian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Benoaatas nama Pemilik EDY SUYATNO dan mengurus suratsurat yang hilangtersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaraan dan ObtoritasPelabuhan Benoa untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru ;4.