KUHP ayat (1) dan (2), penjelasan pasal tersebutmengatakan : Jika tidak ada ketentuan peraturan perundangundangan yangmengatur tentang jabatan atau pekerjaan dimaksud, maka seperti yangditentukan oleh ayat ini, Hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yangdikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut;Bahwa sehubungan dengan Pasal 170 KUHAP tersebut di atas, UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal 18 ayat (2)menyebutkan bahwa : Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya

No. 2257 K/Pdt/2007membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.Sedangkan dalam pasal 19 UndangUndang tersebut menyebutkan bahwa :Ayat (1) : Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui ataudiperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain olehUndangUndang; Ayat (2) : Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannyadengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadappenyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan

No. 2257 K/Pdt/2007Bahwa Judex factie dalam pertimbangannya hanya menonjolkan UndangUndang yang bersifat unum sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 (2) jo.Pasal 170 (2) KUHAP dan telah mengabaikan UndangUndang KhususNo.18 tahun 2003 tentang Advokat, maka sangat dianggap rancu bilaAdvokat disamakan dengan orang biasa, padahal dalam UndangUndangtersebut telah disebutkan bahwa Advokat adalah penegak hukum serta tidakdapat disamakan dengan kliennya, maka berdasarkan teori hukum UndangUndang yang khusus

di hadapan penyidik tanpa seizinnya yangkemudian secara hukum perdata kliennya tersebut dapat menuntut pulaganti rugi baik secara materiil maupun secara immateriil terhadap advokatHal. 4 dari 6 hal.

Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UndangUnbdang No. 18 tahun2003 tentang Advokat adalah kewajiban Advokat untuk merahasiakan segalasesuatu yang diketahui atau diperolehnya dari kliennya, karena hubunganprofesi, bukan larangan menjadi saksi;2. Pada prinsipnya menjadi saksi dalam perkara pidana adalah kewajibanhukum setiap orang (vide Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP) menjadisaksi adalah salah satu kewajiban setiap orang.

Oleh karena Akta Kelahirandimaksud belum ada, maka Majelis Hakim lalu memberik kKesempatan kepadaPara Pemoho untuk mengurus akta kelahiran tersebut selama 1 bulan ;Bahwa, pada sidang berikutnya Kuasa Para Pemohon menyampaikaninformasi bahwa kliennya tengah mengurus akta kelahiran dari calon anakangkatnya, namun hingga kini masih belum berhasil memperolehnya dan olehkarena itu Kuasa Para Pemohon mohon diberi waktu lebih lanjut untukkepentingan tersebut dan sidang kembali ditunda selama 3 minggu ;Bahwa

, pada sidang lanjutan tanggal 18 Mei 2017 Kuasa Para Pemohonhadir dan kembali menyampaikan informasi tentang belum diperolehnya aktakelahiran dan atas kesepakatan dengan kliennya, Kuasa Para Pemohonmenyatakan bahwa Kliennya telah memutuskan untuk MENCABUT terlebihdahulu perkaranya dan akan diajukan kembali jika akta kelahiran anak telahdiperoleh ;Putusan Nomor 0033/Padt.P/2017/PA.Ngj Halaman 2 dari 5Bahwa, guna meringkas uraian dalam penetapaan ini, maka ditunjuk beritaacara persidangan perkara

., pada tanggal yangsama, dengan dalildalil permohonan sebagaimana tersebut dalam suratpermohoannya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabutpermohoan Kliennya;Menimbang, bahwa segala hal inwal mengenai jalannya pemeriksaan telahdicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraianpenetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabutpermohoan kliennya;Menimbang bahwa, pencabutan perkara dalam perkara perceraian,merupakan wujud perdamaian, dan perdamaian merupakan asas hukum perdatamaupun hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya,patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara

2017 telahPutusan Nomor 0137/Pdt.P/2017/PA.Ngj Halaman 1 dari 5memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Nganjuk untuk memanggilpihak berperkara agar datang menghadap di persidangan ;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa ParaPemohon hadir sendiri di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telahberusaha menjelaskan kepada Kuasa Para Pemohon tentang adanyabeberapa kekurangan dalam surat permohonannya yang perludilengkapi dan direvisi serta memerintahkan kepada Kuasa Hukumuntuk menghadirkan kliennya

pada sidang yang akan datang ;Bahwa, pada sidang berikutnya Kuasa Pemohon hadir sendiri danmenyatakan bahwa Kliennya telah bersepakat dengan Para Ahli Warisyang lain untuk tidak melanjutkan perkaranya dan oleh karena ituKuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk MENCABUT perkaranyaBahwa, guna meringkas uraian dalam penetapan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara dimaksud sebagai bagianyang tak terpisahkan dan selanjutnya dianggap telah termuat dalampenetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

Hakim berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanyaPenerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dankapasitas sebagai Subjek Hukum berhak melakukan tindakan hukum atas namaPutusan Nomor 0137/Pdt.P/2017/PA.Ngj Halaman 3 dari 5Pemberi Kuasa (Persona Legal Standi in Yudicio) untuk beracara dalam perkaraa quo ;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telahmengajukan permohonan untuk MENCABUT perkaranya dengan alasankarena adanya kesepakatan antara Kliennya

Tergugat hadirmeski tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, maka seharusnya persidangantetap dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dijelaskan bahwa jasa hukumyang diberikan oleh Advokat (Kuasa Hukum) adalah berupa memberikanHal 6 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA kKdi.konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untukkepentingan hukum kliennya

Dengan pengertian bahwa kuasa hukumsifatnya hanya mewakili kepentingan kliennya atau Tergugat, bukan/tidakmenggantikan kedudukan kliennya sebagai pihak Tergugat, demikian puladipertegas dalam Pasal 18 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003,Tentang Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat (Kuasa Hukum) tidak dapatdiidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yangberwenang dan/atau masyarakat, dengan demikian maka pemberian kuasaoleh pihak prinsipal kepada kuasa hukumnya tidaklah

Menghukum Tergugat untukmengembalikan Akta PerkawinanNo 299/ 1996 kepada Tergugat II.Tergugat tahu tentang kedua putusan MA tersebut karena Tergugatsendiri dan sendirian menangani kedua kasus ini untuk kliennya Ni MadeJati.34. Ada beda antara kedua Putusan M.A. tersebut:Halaman 13 dari 38 PUTUSAN Nomor 562/Padt.G/2019/PN.

Seandaianya pun Tergugat mengatakan diri hanya mengikuti apasaja instruksi dari klien Ni Made Jati, ada tanggung jawab etik seorangpengacara untuk membantu kliennya, walaupun kliennya bodoh atau adagangguan jiwa, sehingga ada pelanggaran hukum untuk membantu klienmelakukan pidana atau menghancurkan keluarganya sendiri.Sebagai mantan suami Ni Made Jati, Penggugat menyatakan opini bahwapada bulan April 2005 pada saat Tergugat pertama kali ketemu dengankliennya, Ni Made Jati memiliki rasa cinta yang

Akibatnya penipuanTergugat kepada kliennya Ni Made Jati antara lain adalahe Ni Made Jati kehilangan anakanaknya dan anakanaknya kehilanganIbu,Halaman 27 dari 38 PUTUSAN Nomor 562/Padt.G/2019/PN.

Ni Made Jati.Bahwa Tergugat membohong pada kliennya mulai bulan April 2005 danpenipuan Tergugat terhadap Ni Made Jati tetap dilanjutkan sampai saatini tahun 2019.Bahwa kekayaan harta bersama yang disengketan seperti yangdidaftarkan di Perjanjian Singapura dibuat tanggal 3 Oktober 2003adalah sebagai berikut: Tanah dan Bangunan Halaman 29 dari 38 PUTUSAN Nomor 562/Padt.G/2019/PN.

Seandai Tergugat mengajukan pendapatlain, kliennya Ni Made Jati memang bisa membuktikannya secara terincidengan mengajukan laporan dan kwitansi pembayaran pajak atas semuaharta bersama bersangkutan.Bahwa apabila putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan lebihdahulu = (uitvoerbaarheid bij voorraad), ataupun terhadap putusan yangHalaman 34 dari 38 PUTUSAN Nomor 562/Padt.G/2019/PN.

Tergugat hadirmeski tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, maka seharusnya persidangantetap dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dijelaskan bahwa jasa hukumyang diberikan oleh Advokat (Kuasa Hukum) adalah berupa memberikanHal 6 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA kKdi. konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untukkepentingan hukum kliennya

Dengan pengertian bahwa kuasa hukumsifatnya hanya mewakili kepentingan kliennya atau Tergugat, bukan/tidakmenggantikan kedudukan kliennya sebagai pihak Tergugat, demikian puladipertegas dalam Pasal 18 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003,Tentang Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat (Kuasa Hukum) tidak dapatdiidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yangberwenang dan/atau masyarakat, dengan demikian maka pemberian kuasaoleh pihak prinsipal kepada kuasa hukumnya tidaklah

berkas perkara ;Telah mendengarkan keterangan Kuasa Hukum Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal22 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedangpada tanggal itu juga, dengan nomor 1629/Pdt.G/2017/PA.Smdg, telahmengajukan dalildalil permohonan sebagaimana tersebut dalam suratpermohonannya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabutpermohoan Kliennya

;Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaantelah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkaturaian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabutpermohoan kliennya, karena Pemohon dan Termohon telah rukun lagiMenimbang

Tergugat hadirmeski tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, maka seharusnya persidangantetap dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dijelaskan bahwa jasa hukumyang diberikan oleh Advokat (Kuasa Hukum) adalah berupa memberikanHal 6 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA kKdi.konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untukkepentingan hukum kliennya

Dengan pengertian bahwa kuasa hukumsifatnya hanya mewakili kepentingan kliennya atau Tergugat, bukan/tidakmenggantikan kedudukan kliennya sebagai pihak Tergugat, demikian puladipertegas dalam Pasal 18 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003,Tentang Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat (Kuasa Hukum) tidak dapatdiidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yangberwenang dan/atau masyarakat, dengan demikian maka pemberian kuasaoleh pihak prinsipal kepada kuasa hukumnya tidaklah

No.377/Pdt.G/2016/PA.Botg.Bahwa setelah memperhatikan isi kandungan surat kuasa khusus danSurat permohonan Pemohon ternyata antara advokat dan kliennya identikdengan perkara yang diajukan tersebut serta isi kandungan surat permohonanPemohon tidak memuat fakta/peristiwa hukum yang jelas, begitupula petitum(tuntutan) berupa apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Pemohon agarditetapkan oleh hakim dalam persidangan secara lengkap;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklahsegala

hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut menjadipertimbangan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi surat kuasa ternyataantara advokat dan kliennya identik dengan perkara yang diajukan olehPemohon sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor

18 tahun 2003 Tentang ADVOKAT yang berbunyi Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klienoleh pihak yang berwenang dan /atau masyarakat, sehingga tidak memenuhisyarat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelishakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus mengandung cacat formil, olehkarena itu majelis hakim sepakat menyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa dan setelah memperhatikan isi kandungan suratpermohonan Pemohon, ternyata surat

., SH. jugapatut mengetahui bilamana kliennya ROBERT WILLIAMPutusan No.33/PraPer/2015/PN.Sby. Hal. 13FOREMAN bukan pemilik dan pihak yang berhak atas dokumensertipikat tersebut karena secara jelas SHM No. 8766/Kel.Kerobokan tercantum atas nama ST.

RISTATI ISJA SADAR, SH. yang mana menunjukkan bahwa SHM tersebutbukan milik kliennya namun tetap saja SHM tersebut disimpan dan tidak jugadiserahkan kepada Pemohon selaku kurator ketika diminta, terlebih para kuasa hukum(Terlapor) tersebut juga mengetahui sejak awal bahwa adanya keadaan sita umumakibat kepailitan yang secara jelas dibuktikan dari dalildalil gugatan perlawanan yangdiregister dengan Nomor Perkara : 21/Plw.Pailit/2013/PNNiaga.Sby. jo. 09/Pailit/2013/PNNiaga.Sby., sehingga Terlapor MARKUS

advokat untuk menjaga rahasia klien sejauh tidak bertentangan denganundang undang sehingga karena SHM nomor 8766 yang diterima Terlapor dari klienmaka barang tersebut wajib dikembalikan kepada kliennya oleh karenanya tidak adakewajiban Terlapor untuk menyerahkan kepada Pemohon dan hal tersebut tidakbertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan tetapmengingat akan posisi Terlapor adalah sedang melaksanakan tugas profesinya yangdiatur dalam Undang Undang ADVOKAT sehingga ketika

apabila ada suratkuasa untuk bertindak untuk dan atas nama kliennya ; Bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang diamembela dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003tentang Advokat ;Etikad baik dalam pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat harus dikaitkandengan Pasal 15 dimana etikad baik tersebut harus berpegang pada kode etik profesi danUndangundang Advokat ;Putusan No.33/PraPer/2015/PN.Sby.

yang membela kliennyasebagaimana pendapat ahli TRIMOELJA D SOEJADI adalah merupakan barang titipansementara yang harus dikembalikan kepada kliennya dan hubungan hukum ada antarapemberi kuasa dan penerima kuasa sehingga bila diterapkan ketentuan dugaan melakukanpenggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP maka unsur dengan maksud untuk memiliki sulitdibuktikan dan bila dikenakan pasal 231 yaitu dengan sengaja melepaskan barang sitaanunsur inipun sulit terpenuhi karena hubungan hukum antara Markus Sayogo

sedangkanTermohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakiliatau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan,padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaaspanggilan nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 28 April 2017, tanggal 15Mei 2017, tanggal 14 Juni 2017, tanggal 21 Juli 2017, dan tanggal 04 Agustus2017;Bahwa dalam upaya damai dipersidangan majelis hakim terusberupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Kuasa Pemohon dapatmendorong kliennya

terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terural di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalamdudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yangpada pokoknya sebagai berikut; Bahwa dalam upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakimdipersidangan ternyata Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakanbersedia rukun kembali dengan Termohon; Bahwa kemudian Kuasa Pemohon sesuai kehendak kliennya

dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakanmencabut perkaranya; Bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan sehingga tidakdapat didengar tanggapannya atas keinginan Pemohon untuk rukunkembali serta atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalampertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalampertimbanganpertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan telah menyatakanbahwa kliennya

Nomor 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT; yang intinyabahwa dia selaku Advokat dalam menjalankan tugas profesi sebagai pemberijasa hukum akan bertindak jujur ,adil dan bertanggung jawab berdasarkanhukum dan keadilan ;Menimbang bahwa demikian juga kuasa pembanding telah melanggarkewajibannya selaku advokat yang diwajibkan oleh undang undang, yakniketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 yangmenyebutkan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yangdiketahui atau diperoleh dari kliennya

karena hubungan profesinya, kecualiditentukan oleh undangundang;Menimbang bahwa dalam kedudukannya selaku kuasa Pembandingyang semula sebagai kuasa Penggugat di Pengadilan tingkat pertama yangtelah berjuang membela kepentingan Penggugat sehingga dikabulkangugatannya, sekarang selaku kuasa Tergugat di tingkat banding berbalikmenyerang kepentingan kliennya di tingkat pertama dan minta kepadaPengadilan Tingkat Banding agar putusan pengadilan tingkat pertamadibatalkan ;Menimbang bahwa kuasa Pembanding

ditingkat banding telah nyatanyata menyerang kepentingan Terbanding dengan menggunakan rahasia yangsudah dia dapatkan dari kliennya sewaktu menjadi kuasa hukum Penggugat diHal. 6 dari 8 Halaman Put.

Tergugat hadirmeski tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, maka seharusnya persidangantetap dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dijelaskan bahwa jasa hukumyang diberikan oleh Advokat (Kuasa Hukum) adalah berupa memberikanHal 6 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA kKdi.konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untukkepentingan hukum kliennya

Dengan pengertian bahwa kuasa hukumsifatnya hanya mewakili kepentingan kliennya atau Tergugat, bukan/tidakmenggantikan kedudukan kliennya sebagai pihak Tergugat, demikian puladipertegas dalam Pasal 18 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003,Tentang Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat (Kuasa Hukum) tidak dapatdiidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yangberwenang dan/atau masyarakat, dengan demikian maka pemberian kuasaoleh pihak prinsipal kepada kuasa hukumnya tidaklah

WININDYA SATRIYA yang merupakanpengacara Paimin dan Winarno terpancing emosinya dan rapat PencocokanPiutang Kreditor dan Debitor kemudian sempat ricuh karena Terdakwa R.WININDYA SATRIYA mengajak berkelahi pihak tim Debitur AGUSHARTONO dan pengacaranya setelah kliennya Terdakwa yaitu PAIMINdan WINARNO tidak diakui sebagai kreditur dalam perkara kepailitantersebut ; Bahwa Terdakwa R.

Pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.14 WIB denganpostingan: Cina satu bajingan keranjingan bikin geger semarang,korbanmu tuwa2 renta tak berdaya, pengacara dan kliennya laknat.Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PT SMGUNTUK DINAS. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.

handphone warna biru, merk:Samsung, model: Galaxy A50 SMA505F/DS, dengan IMEI357180101428315 & IMEI 2: 357181101428313, tetapi tidak dilengkapidengan SIMCARD maupun memori ekternal disita dari: DODY ARIADI,ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa: File Name Screenshot 20200914211416 Fecebook .Jpg, Size :800543bytes Modified Date : 14/09/2020 pukul 21:14:16 dengan tulisan:Cina satu bajingan keranjingan bikin geger semarang, korbanmu tuwa2renta tak berdaya, pengacara dan kliennya

WASISTO tersebut tersebar melaluifacebook kemudian diketahui oleh DODY ARIADI, SH, HERIOKTAVIANTO, SH dan AGUS HARTONO pada hari Selasa tanggal 15September 2020 pukul 17.24 WIB dengan postingan Kalimat Cina satubajingan keranjingan bikin geger semarang, korbanmu tuwaz2 renta takberdaya, pengacara dan kliennya laknat.

setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 564/Pid.Sus /2021/PN.Smg. memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat:Bahwa berdasarkan fakta bahwa memang benar Terdakwa telahmengunggah tulisan di media sosial Facebook, yang antara lain berbunyi :Cina satu bajingan kerangjingan bikin geger semarang, korbanmu tuwa2 rentatak berdaya, pengacara dan kliennya

yaitu dengantidak mengindahkan Hoge Raad (HR) 18 Februari 1924;Judex Facti Tidak Menerapkan Pasal 16 UndangUndang No. 18Tahun 2003 Tentang Advokat;Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap pertimbangan JudexFacti pada halaman 17 alinea 6, 7 dan 8, karena berdasarkan faktapersidangan baik berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan buktibuktiyang ada pada saat peristiwa tindak pidana terjadi PemohonKasasi/Pembanding semula Terdakwa adalah seorang Advokat yangsedang menjalankan tugasnya mendampingi kliennya

Dansebagai seorang Advokat yang bertugas untuk membela kliennya dipersidangan, Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Terdakwa telahmelakukan protes dan keberatan terhadap Majelis Hakim yang telahmengeluarkan Penetapan terkait saksi teleconference pada persidangankliennya (Ustad Abu Bakar Baasyir), tanpa mendengar terlebih dahulukeberatankeberatan dari penasehat Hukum Terdakwa yang salah satunyaadalah Pemohon Kasasi/Pembanding, dan atas sikap arogansi dankeberpihakan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi

sebagai Advokat dalam menjalankan tugasnya di lindungiUndangundang dan mempunyai hak imunitas berdasarkan Undangundang Advokat No. 18 Tahun 2003, karena Advokat adalah profesi yangbebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perludijamin dan dilindungi oleh Undangundang demi terselenggaranya upayapenegakan supremasi hukum;Bahwa pada saat tindak pidana dituduhkan telah dilakukan olehnyaadalah disaat Terdakwa/Pembanding sedang menjalankan tugasnyasebagai Advokat, membela kepentingan kliennya

diwakiliKuasanya hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadirsekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata darirelaas panggilan Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 05062017, sedangtidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan adanyaadanya alasan atau halangan yang sah menurut hukum ;Bahwa setelah Ketua Majelis membuka persidangan dengan memeriksaidentitas para pihak dan memeriksa pula keabsahan Surat Kuasa, KuasaPemohon lantas menyatakan bahwa kliennya

maksud pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelisberpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dankarenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukandan kapasitas sebagai Subjek Hukum berhak melakukan tindakan hukum atasnama Pemberi Kuasa (Persona Legal Standi in Yudicio) untuk beracara dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah menyatakanMENCABUT perkaranya dengan alasan karena kliennya

RUMENGAN, kliennya tersebut, maka akhirnya sejak tahun2010 s.d. tahun 2013, Terdakwa INDRA IFITRIANTO menerbitkan/menjualfaktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepadaJOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY dan RICKY. S.RUMENGAN.Bahwa proses penerbitan/penjualan Faktur Pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya yang diterbitkan/dijual oleh Terdakwa INDRAIFITRIANTO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:a.

PERMATA BHAKTY1 UTAMA 02.313.187.3004.000 2012 525,884,830 Kemudian pada suatu waktu ditahun 2010, ARI KUSRINI bertemu denganJOKO BUDI SUSILO, dimana pada pertemuan tersebut, JOKOBUDISUSILO bercerita bila klien JOKO BUDISUSILO pernahmengeluhkan tentang kewajiban bayar PPN yang besar, dimana ataskeluhan klien tersebut, JOKO BUDISUSILO menawarkan kepada kliennya,bahwa untuk mengecilkan jumlah bayar PPN dapat melalui cara membelifaktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

berdasarkan transaksi yang sebenarnyaHalaman 10, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMGdari Terdakwa INDRA IFITRIANTO melalui ARI KUSRINI dan dijualkepada klien milik JOKO BUDISUSILO.Bahwa proses penerbitan/penjualan Faktur Pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya yang dijual oleh JOKO BUDISUSILO yangdibeli dari Terdakwa INDRA IFITRIANTO melalui ARI KUSRINI tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut:a.Bahwa berawal JOKO BUDISUSILO mengumpulkan data bahanrekapitulasi kewajiban PPN kliennya

dengan memintanya kepadaklien;Kemudian dari data atau bahan itu, JOKO BUDISUSILO melakukanrekapitulasi kewajiban PPN keluaran perusahaan denganmemperkirakan jumlah beban PPN kurang bayarnya, danmenghitung kebutuhan pajak masukan untuk masingmasingperusahaan klien tersebut;Kemudian setelah rekapan jadi, JOKO BUDISUSILOmenginformasikan hasilnya kepada kliennya dikantornya untukmendapatkan persetujuan;.

Untuk proses pembayarannya atas penjualan faktur pajak yangdilakukan oleh JOKO BUDISUSILO kepada kliennya, dilakukansecara tunai dari kliennya, danb.

akal karena belumada berkas perkara maka Jaksa Penyidik menolakpermintaan tersebut dan tetap meminta kepada Terdakwauntuk menghadirkan Afner Ambarita, ST guna diperiksaselaku Tersangka perkara dugaan tindak pidanaPenyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada DinasKimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai;Bahwa mendengar permintaan Jaksa Penyidik tersebut, makaTerdakwa menolak Afner Ambarita, ST untuk diperiksadengan kata kata yang keras dan membentak tidak maumenghadirkan dan meminta jaminan agar kliennya

Penjelasan pasal 16 yaitu~ yangdimaksud dengan itikad baik adalah menjalankantugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkanhukum untuk membela kepentingan kliennya. Pasal 16berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secaraperdata maupun pidana dalam menjalankan~ tugasprofesinya dengan itikad baik untuk kepentinganpembelaan klien, in casu Terdakwa telahmelaksanakan tugas profesinya sebagaimana diuraikandalam fakta fakta yang terungkap di persidanganperkara a quo;.

Bahwa seorang kuasa dalam menjalankan kuasanyaitu. mengandung adanya prinsip kehormatan profesi,ketangguhan dan sikap tanggung jawab, in casuTerdakwa sebagai seorang Penasihat Hukum yangtelah berpraktek lebih dari 10 tahun hingga saatint tidak pernah ada diajukan tuntutan olehklien kliennya dalam menangani' setiap perkarayang dikuasakan kepada Terdakwa;.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negerilalai tidak menerapkan UndangUndang No.18 tahun2003 tentang advokat, Pasal 1 ayat (1) Advokatyang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalamPengadilan maupun di luar Pengadilan, pasal 17dalam menjalankan profesinya, advokat (Terdakwa)berhak mendapatkan informasi, data dan dokumenlainnya, baik dari instansi pemerintah maupunpihak lain yang diperlukan untuk membelakepentingan kliennya, pasal 18 ayat (2) Advokat24tidak dapat diidentikkan dengan kliennya

Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlahperbuatan tindak pidana, karena Terdakwa hanyamelaksanakan profesinya untuk membela kliennya;.

Nomor 150 PK/PID.SUS/2013rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi.Penjelasan Pasal 16 yaitu yang dimaksud dengan itikad baik adalahmenjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untukmembela kepentingan kliennya.

Penjelasan Pasal 16 yaitu yang dimaksud denganitikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilanberdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Advokat mempunyai hak Immunitas dan tidakdapat dituntut secara perdata dan pidana karena membela kliennya.

Olehkarena itu perbuatan Terdakwa hanya melaksanakan profesinya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2008 dari kliennya Afner Ambarita,S.T.

Terdakwa seharusnya bersikap kooperatif untukmenghadapkan kliennya kepada Penyidik sesuai surat panggilan yang diterima olehTersangka.