/Pdt.G/2021/PTA.PlgMenimbang, bahwa dengan adanya Amandemen tanggal 9 April 2020yang disepakati Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, makaTerbanding telah menempuh kebijakan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Covid19 SebagaiBencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Nonbank;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124

selaku Lembaga KeuanganSyariah (LKS) boleh melakukan konversi atau restrukturisasi dengan membuatakad baru bagi Konsumen (Pembanding) yang tidak bisamenyelesaikan/melunasi pembiayaan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam KegiatanPenghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa BankSyariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor10/16/PBI/2008 yang dapat diberlakukan juga bagi Lembaga KeuanganSyariah Nonbank

, bahwa Restrukturisasi dapat dilakukan bagi Konsumenyang memenuhi kriteria yaitu : a. penurunan kemampuan, b. mampumemenuhi kewajiban, c. ada analisis dan buktibukti yang memadai;Menimbang, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019berlaku bagi Lembaga Keuangan Bank, sehingga tidak berlaku bagiTerbanding yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah Nonbank, dengandemikian

/Pdt.G/2021/PTA.PigMenimbang, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019berlaku bagi Lembaga Keuangan Bank, sedangkan bagi Lembaga KeuanganNonbank (Terbanding) berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Nonbank;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding

Bahwa setelah melihat permasalahan tersebut Penggugatmenganggap Tergugat telah menyiasati Penggugat, dimanaTergugat melakukan aktifitasnya sebagai i Lembaga Keuangan NonBank yaitu kegiatan simpan pinjam sehingga seharusnya Tergugatsebagai anggota bukan sebagai Debitur sebagaiman lasimnyaperbankan, terbukti sebagai berikut foto kantor Tergugat dibawahini ;7.

Danamon Indonesia, terbuka selaku kreditur denganPenggugat sebagai debitur adalah cacat hukum karena :e Perjanjian Kreditnya pertama belum berakhir sebagaimana tersebutdalam butir 1 diatas;e Telah dirubah dengan penambahan Plavon dengan bunga danangsuran berbeda sebagaimana dimaksud butir angka 3 ;e Tergugat.......e Tergugat ternyata melakukan kegiatan : Lembaga Keuangan NonBank jadi bukan perbankan yang mana tunduk pada BankIndonesia ;8. Bahwa Penggugat telah menerima surat Tergugat Nomor.

BankDanamon Indonesia, terbuka adalah cacat hukum ;Menyatakan Tergugat melakukan kegiatan Lembaga Keuangan NonBank ;2. Menghukum dan memerintahkan Terguggat menghentikansementara selama 9 (sembilan) bulan dengan melakukanresekeduling kreditnya tanpa denda dan bunga terhitung tanggai 27Desember 2010, dengan melakukan adendum serta memperbaikiatas perjanjian kredit No 12 tanggal 19 Mei 2008 antara PT.

1338 KUH Perdata (asashukum Pacta Sunt Servanda);Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yangdisepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugatkemudian terhadap Perjanjian tersebut dilakukan pembebananjaminan fidusia ditandai dengan dikeluarkannya Sertifikat FidusiaNomor W13.00909966.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 6 Desember2018 oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah JawaTengah;Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas mencerminkanTergugat sebagai Lembaga Jasa Keuangan NonBank

Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa daliPenggugat sangat sah untuk ditolak;.Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam), dapatTergugat sSampaikan bahwa Tergugat merupakan Lembaga JasaKeuangan nonBank yang kegiatannya terdampak COVID19, namundengan situasi Nasional yang tidak menentu Tergugat sebagai LembagaJasa Keuangan nonBank terus beritikad baik dan patuh terhadapPemerintah.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang dibentukmelalui UU No. 21 Tahun 2011 telah mengundangkan Peraturan OtoritasJasa Keuangan No. 14/2020 2020 tentang Kebijakan CountercyclicalDampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga JasaKeuangan Nonbank tanggal 14 April 2020 (selanjutnya disebut POJK14/2020) sebagai dasar/acuan bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank,termasuk didalamnya Tergugat untuk menyikapi persoalan yang mungkindihadapi dalam sektor ekonomi sehubungan dengan penyebaran kasusCOVID19

Tergugat telah menetapkan suatu mekanisme internal yangmerujuk dari POJK 14/2020 Maka terlihat bahwa sesungguhnya Tergugatsebagai suatu Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang terkena dampakCOVID19 tetap beritikad baiknya untuk membantu Pemerintah dalammenghadapi persoalan penyebaran COVID19.

Sehingga sesungguhnyaTergugat sebagai Lembaga Jasa Keuangan nonBank yang terkenadampak COVID19 tetap patuh terhadap peraturanperaturan yangberlaku bahkan Tergugat secara proaktif mengeluarkan kebijakan internaluntuk membantu konsumen yang terkena dampak COVID19;Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt/2021/PT SMG13.Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) dalamgugatannya, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugattersebut.

Surat Jaminan bank atau yang dipersamakan yangdikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank ;3. Laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian,bulanan dll) ;4. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani olehpihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaanbarang berikut lamiran daftar barang yang diperiksa ;5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan /PHO/FHO ;6. Berita Acara Pembayaran (BAP) ;7.

Surat Jaminan bank atau yang dipersamakan yangdikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank ;3. Laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian,bulanan dll);4. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani olehpihak ketiga / rekanan serta unsur panitiapemeriksaan barang berikut lamiran daftar barangyang diperiksa ;5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan /PHO/FHO ;6. Berita Acara Pembayaran (BAP) ;7.

Surat Jaminan bank atau yang dipersamakan yangdikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank ;3. Laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian, bulanandil) ;4. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani olehpihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaanbarang berikut lamiran daftar barang yang diperiksa ;5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan /PHO/FHO ;6. Berita Acara Pembayaran (BAP) ;7.

(enam), dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugatmerupakan Lembaga Jasa Keuangan nonBank yangkegiatannya terdampak COVID19, namun dengan situasiNasional yang tidak menentu Tergugat sebagai LembagaJasa Keuangan nonBank terus beritikad baik dan patuhterhadap Pemerintah.

Tergugattelah menetapkan suatu mekanisme internal yang merujuk dariPOJK 14/2020 Maka terlihat bahwa sesungguhnya Tergugatsebagai suatu Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang terkenadampak COVID19 tetap beritikad baiknya untuk membantuPemerintah dalam menghadapi persoalan penyebaran COVID19.

Sehingga sesungguhnya Tergugat sebagai Lembaga JasaKeuangan nonBank yang terkena dampak COVID19 tetappatuh terhadap peraturanperaturan yang berlaku bahkanTergugat secara proaktif mengeluarkan kebijakan internal untukmembantu konsumen yang terkenadampak COVID19;Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) dalamgugatannya, Tergugat menolak dengan tegas pernyataanHalaman 17 dari 44 halamanPutusan Nomor 57/Padt.G/2020/PN PwrPenggugat tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian NasionalSebagai Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut POJK11/2020) merupakan' peraturan yang ditujukan kepadaPerbankan sedangkan Tergugat merupakan Lembaga JasaKeuangan NonBank sehingga Tergugat tidak tunduk danpatuh terhadap POJK 11/2020.Selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas bahwa Pengguattidak menerima restrukturisasi pembiayaan melainkan Tergugattelah proaktif

Majelis hakimyang kami hormati dapat Tergugat sampaikan, dalammenjalankan kegiatan sebagai Lembaga Jasa Keuangan NonBank, Tergugat menerapkan praktikpraktik Tata Kelola yangbaik dalam pengelolaan operasional salah satunya denganmematuhi Peraturan perundangundangan, dan peraturanlainnya, dalam hal ini adalah Pasal 9 ayat (1) POJK14/2020 yangmenyatakan bahwa:(1) LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaanterhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID19.Didasarkan dari Pasal 9 aquo Tergugat

Bahwa pengawasan yarrg dilaksanakan oleh Turut Tergugatkepada Perusahaan Pembiayaan terdiri dari pengawasan :a. offsite Superuision (pengawasan tidak langsung) yaitupengawasan melalui alat pemantauan seperti laporanberkala yang disampaikan perusahaan kepada OJK.Pengawasan ini tunduk pada beberapa PeraturanOtoritas Jasa Keuangan yang antara lain OJK Nomor3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan LembagaJasa Keuangan NonBank (selanjutnya disebut POJKLaporan Bulanan); danb. onsite Supervision (pengawasan

langsung) yaitupengawasan yarrg terjun langsung dan melakukanpemantauan langsung ke perusahaan pembiayaan.Pengawasan ini tunduk pada beberapa PeraturanOtoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor11/POJK.05/2011 tentang Pemeriksaan LangsungLembaga Jasa Keuangan NonBank (selanjutnya disebutPOJK Pemeriksaan Langsung).30.Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugatterkait dengan permintaan Penggugat yang pada pokoknyaHalaman 19 dari 26 hal putusan No339/PDT/2018/PT.BDG.31.32.33.34.35.meminta

Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugatagar memberikan sanksi administratif kepada Tergugat.Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c POJK PemeriksaanLangsung, untuk dapat menilai kepatuhan Lembaga JasaKeuangan NonBank terhadap peraturan perundangrrndangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan NonBank,Turut Tergugat dapat melakukan pemeriksaan langsungkepada perusahaan pembiayaan.Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) POJK29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan UsahaPerusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut

Surat Jaminan bank atau yang dipersamakan yangdikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank;Laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian,bulanan dll) ;Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani olehpihak ketiga / rekanan serta unsur panitiapemeriksaan barang berikut lamiran daftar barangyang diperiksa ;.

Surat Jaminan bank atau yang dipersamakan yangdikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank ;3. Laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian, bulanandil) ;4. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani olehpihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaanbarang berikut lamiran daftar barang yang diperiksa ;5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan /PHO/FHO ;6. Berita Acara Pembayaran (BAP) ;7.

Surat Jaminan bank atau yang dipersamakan yangdikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank ;3. Laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian,bulanan dll) ;4. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani olehpihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaanbarang berikut lamiran daftar barang yang diperiksa ;5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan /PHO/FHO ;6. Berita Acara Pembayaran (BAP) ;7.

Surat Jaminan bank atau yang dipersamakan yangdikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank ;3. Laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian, bulanandil);4. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani olehpihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaanbarang berikut lamiran daftar barang yang diperiksa ;5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan /PHO/FHO ;6. Berita Acara Pembayaran (BAP) ;7.

padasaat akta kelahirannya selesai;= Bahwa Pemohon baru memperbaiki akta kelahirannya saat ini karenadibutuhkan sebagai dokumen persyaratan untuk daftar MAN karena dataanak Pemohon pada ijazah berbeda dengan akta kelahirannya; Bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki akta kelahiran anaknyalangsung ke Disduksapil Kabupaten Kaur namun untuk perubahan sepertiitu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan terlebih dahulu;= Bahwa anak Pemohon tidak memiliki rekening tabungan, hutang baikbank maupun nonbank

digunakan dan terdaftar di sekolah kurang lebih 1 (satu) tahun sebelumakta kelahiran anak Pemohon terbit;Menimbang, bahwa Pemohon menitipkan pembuatan akta kelahirananaknya kepada kepala desa sehingga kemungkinan kesalahan redaksionaldari Masliah menjadi Masuah sangat mungkin terjadi apalagi apabila catatanidentitas anak Pemohon yang diberikan kepada kepala desa atau petugascatatan sipil berupa tulisan tangan;Menimbang bahwa anak Pemohon tidak memiliki rekening tabungan,hutang baik bank maupun nonbank

Pengawasan ini tunduk pada beberapa PeraturanOtoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga JasaKeuangan NonBank (selanjutnya disebut POJK PemeriksaanLangsung).Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat terkait denganpermintaan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakimuntuk memerintahkan Tergugat III untuk memberikan sanksi kepadaTergugat .Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Surat gugatan, telah jelasterlinat bahwa permasalahan

, bukti surat T.III5 tentangPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/ 2014 tentangPemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan NonBank, bukti Surat T.III6tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bukti surat T.IIIl7 tentangPutusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 6 / Pdt.

Dalammelaksanakan tugas dan fungsinya, Tergugat III melaksanakan ketentuanUndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan danPeraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yangantara lain POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan LangsungLembaga Jasa Keuangan NonBank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuanganyang antara lain POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan BulananLembaga Jasa Keuangan NonBank, oleh karena itu bentuk pengawasan yangdilaksanakan oleh Tergugat

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan NonBank) ; dane onsite Supervision (pengawasan langsung) yaitu pengawasan yangterjun langsung dan melakukan pemantauan langsung ke perusahaan.

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga JasaKeuangan NonBank)Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bentukpengawasan yang dapat dilakukan oleh Tergugat Ill terbatas hanya padaipengawasan untuk menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan NonBankterhadap peraturan perundangundangan di bidang Lembaga Jasa KeuanganNon Bank namunTergugat Ill dalam rangka perlindungan konsumensebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa

kelahiran anaknya tersebut;= Bahwa Pemohon baru memperbaiki akta kelahirannya saat ini karenadibutuhkan sebagai dokumen persyaratan untuk kelulusan SMK dan akandaftar kuliah atau tentara; Bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki akta kelahiran anaknyalangsung ke Disduksapil Kabupaten Kaur namun karena Akta kelahiranterbit lebin dahulu daripada ljazah maka harus ada Penetapan dariPengadilan Negeri Bintuhan terlebih dahulu; Bahwa anak Pemohon tidak memiliki rekening tabungan, hutang baikbank maupun nonbank

membuat Aktakelahiran anak Pemohon adalah anak Pemohon yang kedua, maka Hakimberpendapat bahwa untuk menentukan nama anak Pemohon yang tepat dapatmerujuk kepada ijazah SD (bukti surat P5) dimana nama tersebut telahdigunakan dan terdaftar di sekolah kurang lebih 5 (lima) tahun sebelum aktakelahiran anak Pemohon terbit sebagaimana tercatat dalam identitas pesertadidik pada rapor SD anak Pemohon (bukti surat P7);Menimbang bahwa anak Pemohon tidak memiliki rekening tabungan,hutang baik bank maupun nonbank

Perk.No.743/PDT/2016/PT.DKIKewajiban perusahaan pembiayaan untuk menerapkan prinsip kehatihatian tersirat dalam Bagian Penjelasan Umum POJK No.11/POJK/05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga JasaKeuangan NonBank yang menyatakan bahwa:Penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan NonBank perlumenjaga agar janji manfaat yang diberikan kepada nasabah terpenuhi.Untuk itu, Lembaga Jasa Keuangan NonBank perlu menerapkan tatakelola yang baik (good governance) dan prinsip kehatihatian.Prinsip kehatihatian

juga dikenal sebagai Prinsip Mengenal Nasabahdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentangPenerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan NonBank yang mengatur mengenai kewajiban LKNB (Lembaga Keuangan NonBank) untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (vide Pasal 2).

Dimana dengan merujuk pada ketentuandalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentangKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Tergugat telah menetapkan suatumekanisme sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2)POJK 14/2020, sesungguhnya Tergugat sebagai suatu Lembaga JasaKeuangan NonBank, bahkan lebih proaktif dalam menunjukan niat dan itikadbaiknya untuk membantu Pemerintahn dalam menghadapi persoalanpenyebaran

Majelis hakim yang kami hormati perlu Tergugatsampaikan, dalam menjalankan kegiatan sebagai Perusahaan Pembiayaan,Tergugat menerapkan praktikpraktik Tata Kelola yang baik dalampengelolaan operasional salah satunya dengan mematuhi Peraturanperundangundangan, dan peraturan lainnya, dalam hal ini adalah Pasal 9ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentangKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah

karena PresidenRepublik Indonesia tidak pernah mengeluarkan Instruksi kepada Tergugatuntuk melakukan Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021.Pada faktanya Presiden melakukan himbauan lisan melalui media publikuntuk melakukan kelonggaran pembayaran bunga dan angsuran, dan atashimbauan lisan tersebut Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan CountercyclicalDampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga JasaKeuangan Nonbank

PenerimaFidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia, namunkarena itikad baik dari Tergugat sampai saat ini kendaraan masih dalampenguasaan Penggugat, bahkan Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaanyang patuh terhadap Peraturan Perundangundangan dan peraturan lainnyatelah menawarkan restrukturisasi kepada Penggugat sesuai denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentangKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

terlebin masingmasing pihak telahsepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka patutlahpermohonan Penggugat tersebut untuk dikesampingkan;19.Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 22 (dua puluh dua), dapatTergugat sampaikan bahwa dalil tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan PeraturanOtoritas Jasa keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang KebijakanCountercyclical Dampak Penyebaran Corovavirus Disease 2019 Bagi JasaLembaga Keuangan Nonbank

Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah dikarenakanmemiliki banyak cicilan dan hutang di bank maupun nonbank;4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga denganmemberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubahsikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga punsudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karenaitu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;5.

HUKUMBahwa menolak dengan tegas dalil PEMOHON KEBERATAN padahalaman 3 Memori Keberatannya yang pada intinya menyatakanTERMOHON KEBERATAN tidak pernah memberikan kesempatan kepadaPEMOHON KEBERATAN untuk melakukan penjadwalan kembali hutanghutang PEMOHON KEBERATAN, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa kebijaksanaan relaksasi pinjaman telah diatur dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.05/2020 tentang KebijakanCountercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 BagiLembaga Kasa Keuangan Nonbank

penerusan (channeling);b. adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dariDebitur yang terkenda dampak penyebaran COVID19;dan/ atauc. adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.Lebih lanjut, bahwa untuk membendung pola pemikiran/ penafsiran yangluas atas ketentuan dalam POJK 14/2020, OJK telah mengeluarkanFrequently Asked Questions Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PNCkrBerawal ketika pada sekitar akhir bulan Pebruari 2019, saksiPATMANATHAN JEGAN ALIAS RAJA BIN PATMANATHAN (dalam berkasterpisah) berpamitan pada terdakwa PREDI SURYADI ALIAS PREDI BINMARSAN hendak pergi ke Sri Langka untuk memperpanjang visa, saat ituPATMANATHAN JEGAN menitipkan 01 (satu) buah laptop merk Hp warna silverhitam, 01 (satu) Encorder warna hitam model MSR605X, 4 (empat) buah kartuyaitu Kartu Taplus Muda BNI tanpa nomor, Kartu Miles Privilege Miles Card/nonbank

nomor kartu 7825058.009078.712515, Kartu Petronas Mesran/non banknomor kartu 7083815.52091.04796 dan Kartu Miles Privilege Miles Card/nonbank nomor kartu 7825058.009081.851318 yang sudah dimodifikasi oleh saksiPATMANATHAN JEGAN pada sekitar bulan Pebruari 2019 bertempat di rumahkontrakan saksi PATMANATHAN JEGAN di Kawasan Cikarang Timur KabupatenBekasi, dengan cara terlebin dahulu saksi PATMANATHAN JEGAN memasukkandatadata bank luar negeri ke dalam kartukartu non bank tersebut ataumemasukkan nomornomor

Mandiri menyimpulkan bahwa transaksi tersebutberpotensi atau menjurus ke arah fraud atau transaksi curang.Bahwa selanjutnya saksi JANDAN ABDUL RAUF bersama Tim pada hari Sabtutanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB menuju ke ATM CentreKawasan Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ketika itu saksi melihatTerdakwa sedang mencoba mengambil uang di ATM, lalu saksi JANDANABDUL RAUF langsung melakukan penangkapan dan penggeledeahanterhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa beberapa Kartu NonBank

keterangan terdakwa, terdakwa ditelpon oleh saksiPATMANATHAN JEGAN untuk mencoba mengambil uang di atm menggunakankartukartu. yang dititipkan saksi PATMANATHAN JEGAN karena saksiPATMANATHAN JEGAN sedang berada diluar negeri;Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahanditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Laptop merk HP warna silverhitam, Kemudian 1 (satu) unit Encoder warna hitam Model: MSR605X beserta14 (empat belas) kartu berupa kartu ATM Bank, Kartu Kredit dan Kartu NonBank

Atas PIB Nomor: 273732 tanggal 4 Juli 2012 dibayarkan lewat nonbank yang sama? BankAccountNo.BCA7788tanggal31Oktober2012PT Mega Indah Sari Timur adalah salah satu dealer Pemohon Banding. Nile KartuStock(DiserahkansaatKartu Stock Dapat Dibuat Oleh Orang Gudang Pemohon Banding Ketika Babarang belum diterima.a. Tidak ada keharusan pada kartu stock harus menuliskan nama bab.

Tergugat dan Penggugat adalahHalaman 11 dari 38 halaman putusan Nomor 321/Pdt/2021/PT SMGsah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang hal ini didasarkankepada telah terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan pasal1320 KUH Perdata, sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumenberlaku sebagai undangundang bagi para pihak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas hukum Pacta SuntServanda);3.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas mencerminkanTergugat sebagai Perusahaan Keuangan NonBank

baik sudan menawarkanrestrukturisasi kepada Penggugat namun hal tersebut ditolak olehPenggugat;12Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) dalamgugatannya, seperti apa yang telah Tergugat sampaikan dalam point 11(sebelas) diatas bahwa Tergugat telah menawarkan kebijakan relaksasikepada Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam PeraturanOtorotas Jasa Keuangan Nomor 14//POJK.05/2020 Tentang KebijakanCountercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 BagiLembaga Jasa Keuangan Nonbank

Majelis Hakim Yang Mulia sungguh haltersebut sangatlah tidak adil dan Tergugat memohon dengan hormatkepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan keadilan kepadaHalaman 18 dari 38 halaman putusan Nomor 321/Pdt/2021/PT SMGTergugat.Seperti apa yang telah Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak terikatdengan POJK No. 11/POJK.03/2020 karena POJK tersebut lebin khususmengatur terkait dengan Lembaga Perbankan dan Tergugat merupakanLembaga Keuangan NonBank dimana dalam hal ini terikat dengan POJKNo.

Pada masa Pandemi Covid19 ini Tergugattelah mengikuti anjuran dari Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan(OJK) sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang KebijakanCountercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 BagiJasa Lembaga Keuangan Nonbank. Konsumen yang terkena dampaktersebut datang kepada Tergugat untuk mengajukan permohonanRestrukturisasi atas kreditnya.

DKI.18.19.20.21.tanda tangan pada Letter of Discharge ( LOD ) dan Surat Keterangan rekeningpenerima ganti rugi adalah asli dan bermeterai sehingga dijadikan dasarpembayaran kepada pihak ketiga yang sama sekali tidak PENGGUGAT kenal;Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat tanggapan dari TERGUGAT,maka sangatjelas TERGUGAT telah melanggar prinsip kehatihatian sebagai salah satulembaga keuangan nonbank di Indonesia, yaitu dengan cara mentransferpembayaran uang klaim kepada pihak ketiga yang sama sekali tidakPENGGUGAT

TERGUGAT melakukan transfer uang klaim kepada pihak ketiga hanyaberdasarkan sebuah Surat Keterangan penerima rekening yangnamanya tidak ada dan tidak pernah ada dalam polis, apakah ini lazimdan merupakan suatu hal yang wajar dalam industri asuransi sebagailembaga keuangan nonbank yang menerapkan prinsip kehatihatian danberada dalam pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia?

Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dalil gugatan PENGGUGAT padapoint 18 (delapan belas) yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat tanggapan dariTERGUGAT, maka sangat jelas TERGUGAT telahmelanggar prinsip kehatihatian sebagai salah satu lembagakeuangan nonbank Indonesia, yaitu dengan caramentransfer pembayaran uang klaim kepada pihak ketigaHal. 18 dari 32 hal. Put.

Nomor 412/Pid.B/2019/PNCkrBerawal ketika pada sekitar akhir bulan Pebruari 2019, terdakwaPATMANATHAN JEGAN ALIAS RAJA BIN PATMANATHAN berpamitan padasaksi PREDI SURYADI ALIAS PREDI BIN MARSAN (dalam berkas terpisah)hendak pergi ke Sri Langka untuk memperpanjang visa, saat itu terdakwaPATMANATHAN JEGAN menitipkan 01 (satu) buah laptop merk Hp warna silverhitam, 01 (satu) Encorder warna hitam model MSR605X, 4 (empat) buah kartuyaitu Kartu Taplus Muda BNI tanpa nomor, Kartu Miles Privilege Miles Card/nonbank

nomor kartu 7825058.009078.712515, Kartu Petronas Mesran/non banknomor kartu 7083815.52091.04796 dan Kartu Miles Privilege Miles Card/nonbank nomor kartu. 7825058.009081.851318 yang sudah terlebin dahuludimodifikasi oleh PATMANATHAN JEGAN di rumah kontrakan PATMANATHANJEGAN di Kawasan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, dengan cara terlebihdahulu PATMANATHAN JEGAN memasukkan datadata bank luar negeri kedalam kartukartu non bank tersebut atau memasukkan nomornomor tertentu kedalam kartukartu non bank

VASI (DPO) namunsebelumnya terdakwa mencari kartu kartu ATM bekas atau kartu kartu nonBank yang memiliki magnetic stripe terlebin dahulu supaya dengan kartu tersebutbisa dipergunakan untuk memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik guna mendapatkan datadata akun nasabah bankluar negeri dari temannya SDR.

awalnya Terdakwa berkenalan dengan Vasi pada bulan Februari 2019 melaluimedia sosial kemudian diajak bekerjasama, selanjutnya Vasi menyuruh Terdakwa untukbertemu dengan orang suruhan Vasi dan orang suruhan Vasi tersebut memberikankartukartu tersebut dan 1 (Satu) buah encorder; Bahwa kerjasama yang dimaksud VASI dengan Terdakwa adalah mencuri data datanasabah luar negeri yang terdapat pada kartu ATM non bank dengan cara terlebihdahulu Terdakwa memasukkan datadata bank luar negeri ke dalam kartu kartu nonbank

Halaman, Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PNCkr Bahwa selanjutnya saksi JANDAN ABDUL RAUF bersama Tim pada hari Sabtutanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB menuju ke ATM CentreKawasan Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ketika itu saksi melihatsaksi PREDI SURYADI Als PREDI Bin MARSAN sedang mencoba mengambiluang di ATM, lalu saksi JANDAN ABDUL RAUF langsung melakukanpenangkapan dan penggeledeahan terhadap saksi PREDI SURYADI AlsPREDI Bin MARSAN dan ditemukan barang bukti berupa beberapa Kartu NonBank

kredit ataupembiayaan kepada TERGUGAT seharusnya menerapkan prinsip kehatihatian sebelum memberikan kredit atau pembiayaan untuk mencegahtimbulnya kerugian atas kredit atau pembiayaan yang tidak dapat dibayarkembali oleh TERGUGAT sebagai debitur.Kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menerapkan prinsip kehatihatian tersirat dalam Bagian Penjelasan Umum POJK No. 11/POJK/05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa KeuanganNonBank yang menyatakan bahwa:22Penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan NonBank

perlumenjaga agar janji manfaat yang diberikan kepada nasabah terpenuhi.Untuk itu, Lembaga Jasa Keuangan NonBank perlu menerapkan tatakelola yang baik (good governance) dan prinsip kehatihatian.Prinsip kehatihatian juga dikenal sebagai Prinsip Mengenal Nasabahdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentangPenerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan NonBank yang mengatur mengenai kewajiban LKNB (Lembaga Keuangan NonBank) untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (vide