PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR NGABUL (PPPN) vs BUPATI JEPARA

PT RIZKI BUKIT ABADI ; YAYASAN PAGUYUBAN IKHLAS ; KISHORE NARINDAS VASWANI

- PENGGUGAT / PEMBANDING : ORGANISASI PAGUYUBAN- TERGUGAT / TERBANDING : PT. JAGAD RAYATAMA, Dk

Toondu, Kelurahan Laloara, KecamatanKambu, Kota Kendari 93232, Sulawesi Tenggara, dalamkedudukan selaku Sekretaris Organisasi Paguyuban;Yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2012 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Andoolotanggal 10 September 2012 Nomor : 10/SKHK/IX/2012/PN.Ad,telah memberikan kuasa kepada WENCESLAUS LA RANGKA,SH., Dra.

Kambu, Kota Kendari, dankemudian pula berdasarkan Surat Kuasa tambahan tertanggal 12Oktober 2012, organisasi paguyuban tersebut diatas yang diwakiliOleh :1. Tuan HASAN TOONDU, SH. beralamat di Jalan Mekar No. 49Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari 93117,Sulawesi Tenggara, dalam kedudukan selaku Ketua OrganisasiPaguyuban;2.

Tuan INDA PERMATASARYI, beralamat di Jalan Mekar No. 49Kadia Kota Kendari 93117, Sulawesi Tenggara, dalamkedudukan selaku Wakil Sekretaris Organisasi Paguyuban;Telah memberikan kuasa tambahan kepada YONATHAN NAU, SH,Advokat beralamat di Perumahan Rafelina Blok F No. 15 Jalan A.H.

/Kekerabatan No.220/322 Kesbang yang dikeluarkan oleh Badan Kesbang danPerlindungan Masyarakat Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggaratertanggal 28 Maret 2002 dan P24 yaitu tentang Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Paguyuban ARKABMokole RS Toondu S.

Putusan No. 54/Pdt/2014/PT.Sultra.Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas,yang menjadi pertanyaan adalah Apakah Pembanding semulaPenggugat mempunyai hak/memiliki kedudukan hukum atau LegalStanding atas nama Organisasi Paguyuban Amanat RukunKeluarga Besar Mokole Toondu S.

PAGUYUBAN PEDAGANG LT 3 METRO ATOM PASAR BARU;MANAGER UPB PASAR BARU PD PASAR JAYA

waktu untuk memenuhi ObjekSengketa serta akibat hukum dari tidak dilaksanakannya ObjekSengketa oleh anggota Paguyuban tersebut.

berhak untuk memilih dan menunjuksalah satu kantor hukum untuk melakukan pendampingan terhadap pengurusdan anggota paguyuban yang sedang menghadapi persoalan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Pedagang Lt.3 Metro Atom PasarHalaman 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 224/G/2014/PTUNJKTBaru Jakarta tersebut dapat disimpulkan bahwa Ketua Paguyuban mempunyaihak untuk memilih dan menunjuk salah satu kantor hukum untuk melakukanpendampingan

terhadap pengurus dan anggota Paguyuban yang sedangmenghadapi persoalan hukum ;Menimbang, bahwa dalam lampiran Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Paguyuban Pedagang Lt.3 Metro Atom Pasar Baru tentangSusunan Kepengurusan disebutkan bahwa Ketua Paguyuban adalah Dra.Rumondang Hendrica, MM., dan Anggaran Dasar serta Anggaran RumahTangga Paguyuban tersebut juga ditandatangani oleh Dra.

RumondangHendrica MM., selaku Ketua Paguyuban, dengan demikian Dra.

., selaku Ketua Paguyuban mempunyai hak untuk memilih danmenunjuk salah satu kantor hukum untuk melakukan pendampingan terhadappengurus dan anggota Paguyuban yang sedang menghadapi persoalan hukum ;Menimbang, bahwa keputusankeputusan yang menjadi ObjekSengketa ditujukan kepada Pengurus maupun anggota Paguyuban PedagangLt3 Metro Atom Pasar Baru, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatPenggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini dan oleh karena itu alasan eksepsi Tergugat

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG Melawan PAGUYUBAN FAMILY HOUSING BLOK G DR WAHIDIN SEMARANG

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA tersebut;

PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA VS 1. PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING, DKK

Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidakmemenuhi syarat formil Surat Kuasa karena tidak jelas siapa yang sebenarnyamenjadi pihak Penggugat, apakah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil TangkiIndonesia secara kepengurusan ataukah dalam hal ini mewakili kepentingan paraburuh yang memberikan kuasanya kepada Paguyuban Solidaritas Crew MobilTangki..

Ketidakjelasan tersebut terbukti daributir 1 halaman 2 Gugatannya dimana Paguyuban Solidaritas Crew MobilTangki Indonesia mengaku mewakili 2.006 anggota.. namun dalam butir 3halaman 9 Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia mengakumewakili 1.980 anggota.

Selain itu, Paguyuban Solidaritas Crew Mobil TangkiIndonesia dalam Gugatan dan berkas perkara yang diajukannya pun tidak dapatmenunjukkan/membuktikan berapa jumlah pekerja/buruh yang menjadianggotanya, termasuk susunan dan namanama pengurusnya, serta buktipengangkatannya.Kelima, Pengurus Susunan Anggota Paguyuban Solidaritas, Crew Mobil TangkiIndonesia tidak jelas.

Suharisman di Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia demihukum berakhir, demikian pula dengan jabatannya. Oleh karena telah berakhir,maka demi hukum Sdr. Suharisman tidak berhak dan tidak berwenang bertindakdengan mengatasnamakan Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia.Dengan demikian, surat kuasa Sdr.Suharisman terbukti tidak sah.Kedelapan, Sdr.

Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia sebagai SerikatPekerja ataukah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia sebagaikuasa dari pekerja/buruh?

- PENGGUGAT / PEMBANDING : ORGANISASI PAGUYUBAN Diwakili HASAN TOONDU, SH- TERGUGAT / TERBANDING : PT. SAMBAS MINERALS MINING, Dk

PUTUSANNomor: 53/Pdt/2014/PT.SultraDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESARMOKOLE TOONDU S. TOOTO TEKALEANO / WATURAPA /ANDOOLO / KONAWE SELATAN (WAKS) PROPINSI SULAWESITENGGARA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WenceslausLa Rangka,SH.DKK.

Majelis Hakim tingkat banding akanmempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa suatu perkumpulan atau organisasi Paguyuban dan yang sejenislainnya, untuk bisa berkedudukan sebagai subyek hukum/kedudukanhukum mewakili untuk dan atas nama, maka organisasi Paguyubantersebut harus memiliki badan hukum, hal ini sesuai dengan apa yangdiatur dalam pasal 16531665 KUHPerdata yang pada pokoknyaberbunyi :1.

Dengan tidak dipenuhinyapersyaratan sebagaimana tersebut diatas, maka sebuah organisasikemasyarakatan seperti halnya organisasi Paguyuban Amanat RukunKeluarga Besar Mokole Toondu.S.Tootoo Tekaleano / Waturapa / Andoolo/ Konawe Selatan(WAKS) Propinsi Sulawesi Tenggara, tidak mempunyailegal standing/ kedudukan hukum untuk melakukan gugatan perdata kedan/atau digugat secara perdata, serta tidak bisa diakui sebagai subyekhukum Administrasi Negara ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dikaitkan

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PAGUYUBAN KORBAN SALAH BONGKAR KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KODYA SURABAYA tersebut

PAGUYUBAN KORBAN SALAH BONGKAR KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KODYA SURABAYA VS Ir. HARTOYO, CES, dkk

Bahwa, PENGGUGAT berdasarkan perbaikangugatan No. 690/Pdt.G/2004/ PN.Sby. tanggal 30Maret 2005 telah mendapat kuasa dari 175 (seratustujuh puluh lima) orang yang tergabung dalamMasyarakat Paguyuban Korban Salah Bongkar(PKSB) Kelurahan Wonorejo/Kendal Sari,Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, tanpamemperlihatkan/melampirkan copy Kartu.

Bahwa Penggugat, Paguyuban Korban Salah BongkarKelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya,yang dalam hal ini diwakili oleh H. Achmad Effendiberalamat JI. Karang Wismo VII No. 15, Surabaya danArief Subroto JI.

Bahwa Masyarakat Paguyuban Korban SalahBongkar Kelurahan Wonorejo merupakanperkumpulan yang tidak jelas dasar hukumnyasehingga Paguyuban tersebut tidak mempunyaikapasitas untuk menggugat, sehingga sudahseharusnya bila gugatan tersebut ditolak untukseluruhnya;4.

, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi inidibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi PAGUYUBAN

Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul (PPPN) dalam hal ini diwakili oleh AINUR ROHIM Melawan BUPATI JEPARA

PU TUS A NNOMOR : 087/G/2014/PTUN.Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul (PPPN) dalam hal ini diwakili olehAINUR ROHIM, Kewarganearaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, TempatTinggal Perum Sengon Indah Desa Sengon Bugel RT 05 RW 02 KecamatanMayong

ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAPTERGUGAT1.Bahwa Penggugat adalah para Pengurus dan anggota PaguyubanPedagang Pasar Ngabul di singkat (PPPN) bersekretariat di Desa NgabulRT 04 RW 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sesuai dengan akteNotaris H.Imam Zainal Arifin Nomor : 15 Tahun 2014 tertanggal 15 Januari2014 Tentang Pendirian Paguyuban Pedagang Pasar Ngabul, dalamketentuan Pasal 10 Pengurus Harian(1).

PAGUYUBAN PEDAGANG LANTAI 3 METRO ATOM PASAR BARU.;MANAGER UPB PASAR BARU PD PASAR JAYA.;

1.Senat Universitas Indonesia,2.Paguyuban Pekerja Universitas Indoneesia (PPUI);1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Tim Transisi Universitas Indonesia, DKK

PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI), Beralamat diFakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus Universitas IndonesiaHalaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUNJKT.Depok, 16424. Dalam hal ini diwakili oleh 1 Andri Gunawan Wibisana, SH.LLM. Ph.D; 2 Dr. Dian Puji Simatupang, SH.

Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi Paguyuban PekerjaUniversitas Indonesia (PPUI) untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 37/G/2012/PTUNJKT. ;Menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai PENGGUGAT II INTERVENSIdalam perkara Nomor : 37/G/2012/PTUNJKT; 3.

3 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia pada 5Januari 2012 telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Depok sebagai kelengkapan persyaratan sesuaidengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor 16/Men/2001 (Bukti PI6);4 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia telahmemiliki pengurus dalam Kongres I Paguyuban Pekerjayang diselenggarakan pada 22 Oktober 2011 dengansusunan Pimpinan, yaitu Ketua Andri W.

Wasi Gede Puraka, dan Bendahara WennySetiawati (Bukti PI7); 5 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia sebagaiorganisasi telah mengeluarkan Penetapan AgendaPerjuangan Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia pada22 Oktober 2011 (Bukti PI8); 6 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas sebagai organisasijuga telah memiliki Anggaran Dasar (Bukti PI9) danAnggaran Rumah Tangga (Bukti PI10) yang disahkan danditetapkan pada 22 Oktober 2011;7 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia memilikianggota pendidik

dan tenaga kependidikan di UniversitasIndonesia yang terdaftar secara tertulis dalam ArsipSekretariat Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia(Bukti PI11); 8 Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai kepentingandalam perkara ini untuk dan atas nama Paguyuban PekerjaUniversitas Indonesia karena dengan diterbitkannya obyeksengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri, telahmembawa kerugian pada kepentingan dan hak PenggugatIntervensi c.q kepentingan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PAGUYUBAN PENYELAMAT ASET DESA TEMPEH TENGAH tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PAGUYUBAN PENYELAMAT ASET DESA TEMPEH TENGAH VS ANNI FARIDA

Apakah yangdisebutkan sebagai Paguyuban Penyelamat Aset Desa Tempeh Tengahmempunyai legalitas sebagai subjek hukum?;2. Bahwa dalam pokok gugatannya para Penggugat menyatakan bahwaterjadi peralihan hak yang melawan hukum antara Tergugat yang menjualtanahnya kepada Tergugat II. Dengan ini Tergugat Il membantah gugatantersebut karena secara hukum tanah HGB Nomor 41 adalah atas namaHalaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 30 K/Pdt/2016Tergugat sendiri dan dikuasai oleh Tergugat .

Nomor 30 K/Pdt/2016Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Paguyuban Penyelamat Aset DesaTempeh Tengah tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAHDESA TEMPEH TENGAH, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DAN PAGUYUBAN PENYELAMAT ASET DESA TEMPEHTENGAH tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

CITRA LESTARI INDAH PERKASA
2.PAGUYUBAN PENGELOLA PERUMAHAN VILLA CITRA

Pembanding/Tergugat : BUPATI SUMEDANG ;
Terbanding/Penggugat I : WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Terbanding/Penggugat VI : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBAN WARGA PEDULI LINGKUNGAN

Penggugat:
Paguyuban Pedagang Pasar Panorama Lembang
Tergugat:
1.Drs. Rudi Alamsjah
2.Bupati Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGABESAR MOKOLE TOONDU - S TOOTO TEKALEANO/WATURAPA ANDOOLO KONAWE SELATAN (WAKS) VS PT MACIKA MADA MADANA, DK

PUTUSANNomor 91 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGABESAR MOKOLE TOONDU S TOOTO TEKALEANO/WATURAPA ANDOOLO KONAWE SELATAN (WAKS)berkedudukan di Jalan Mekar Nomor 49, Kelurahan Kadia,Kecamatan Kadia, Kota Kendari93232, Sulawesi Tenggara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Yonathan Nau, S.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di

Bahwa Organisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar MokoleToonduS Tooto Tekaleano/Waturapa/Andoolo/Konawe Selatan(WAKS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Penggugat) telah didaftar diPengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor Pendaftaran 22/SKHK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, dan karena itu telah berstatussebagai subjek hukum;7.

Bahwa status sebagai subjek hukum dibuktikan pula dengan telahdimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.235.094.4.811.000 olehOrganisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole ToonduHalaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2016S. Tootoo Tekaleano/Waturapa/Andoolo/Konawe Selatan (WAKS)Provinsi Sulawesi Tenggara (Penggugat);2.

Keberadaanmasyarakat adat juga tidak perlu dibuktikan dengan pendaftaran disuatu pengadilan negeri, memiliki NPVWP sebagaimana halnya yangdilakukan Penggugat:Bahwa karena Penggugat berbentuk sebuah paguyuban, maka jelasbahwa adanya Penggugat tidak dapat dikatakan bahwa masyarakatadat Mokole ToonduSamaga Tootoo Tekaleano masih eksis (ada) danhidup;Bahwa oleh karena Penggugat bukan masyarakat adat (dan tidak dapatdipersamakan dengan masyarakat adat) yang mempunyai pimpinanadat, wilayah, rakyat serta

Sertadokumen apa yang menjadi bukti atas tanahtanah yang didalilkansebagai tanah hak/milik dari Paguyuban Amanat Rukun Keluarga BesarMokole ToonduS Tootoo tersebut.

pidana kepada Terdakwa Rizki Catur Pratiwi Binti Hardjito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Perbuatan Terdakwa yang tidakmelaksanakan penggunaan dana bantuan dari BupatiSukoharjo atau Pemerintah Kabupaten Sukoharjountuk Paguyuban Maharani dan Paguyuban Mandiritersebut merupakan wujud = dari penyalahgunaankesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagaianggota masyarakat yang mengaku dirinya sebagaiKetua Paguyuban Maharani dan Ketua PaguyubanMandiri, padahal keberadaan Paguyuban Maharani danPaguyuban Mandiri tersebut adalah tidak ada ataufiktif, sehingga menyebabkan timbulnya kerugiankeuangan

Sukoharjo tidak adaPaguyuban Mandiri dan PaguyubanMaharani; Bahwa benar saksi' tidak pernah diangkat sebagaiWakil Ketua Paguyuban Mandiri sebagai mana yang41tercantum dalam susunan pengurus Paguyuban Mandiriyang terdapat dalam proposal pengajuan bantuankeuangan untuk Paguyuban Mandiri dan saksi tidakmengetahui siapa yang menjadi Ketua PaguyubanMandiri dan Paguyuban Maharani yang beralamat diDk.Ngluwar RT.02 / RW.08, Desa Tepisari, Kec.Polokarto, Kab.Sukoharjo; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa

Sukoharjo tidak ada Paguyuban Maharanidan Paguyuban Mandiri ; Bahwa nama saksi dimasukkan sebagaihumasPaguyuban Maharani dan saksi tidak mengetahuinamanya dimasukkan dan siapa yang memasukkan namanyadalam kepengurusan PaguyubanMaharani; Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui adanyakegiatan Paguyuban Maharani dan Paguyuban Mandiri diRT.02. / RW.08 Dk. Ngluwar, Desa Tepisari,Kec.50Polokarto, Kab.

adanya kegiatanPaguyuban Maharani dan Paguyuban Mandiri di RT.02 /RW.08 Dk.

Sukoharjo tidak ada Paguyuban Mandiridan Paguyuban Maharani dan Terdakwa membentuk PaguyubanMandiri dan Paguyuban Maharani hanya untuk memperolehdana bantuan dari Perubahan APBD Kab.SukoharjoTA.2008; Bahwa namanama orang yang tercantum dalam susunanpengurus Maharani dan pengurus Paguyuban Mandiri yangada didalam 2 buah proposal tersebut adalah rekayasaTerdakwa sendiri dan terdakwa tidak pernah minta ijinkepada orang orang yang namanya dicantumkan sebagaipengurus paguyuban tersebut; Bahwa dana bantuan

PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI);

PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPU)), Beralamat diFakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UniversitasIndonesia Depok, 16424. Dalam hal ini diwakili oleh : 1. Andri Gunawan Wibisana, SH.LLM. Ph.D; 2. Dr. Dian Puji Simatupang, SH. MH;3. Disriani Latifah Soroindah, SH.MH; Selaku Pengurus dan Anggota dari Paguyuban PekerjaUniversitas Indonesia (PPUl) beralamat di Fakultas HukumUniversitas Indonesia, Kampus Universitas Indonesia Depok,16424.

Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia pada 5 Januari 2012telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok sebagaikelengkapan persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16/Men/2001 (Bukti PI6);4. Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia telah memilikipengurus dalam Kongres Paguyuban Pekerja yang diselenggarakanpada 22 Oktober 2011 dengan susunan Pimpinan, yaitu Ketua Andri W.Wibisana, Sekretaris Y.

Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia sebagai organisasitelah mengeluarkan Penetapan Agenda Perjuangan Paguyuban PekerjaUniversitas Indonesia pada 22 Oktober 2011 (Bukti PI8); 6. Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas sebagai organisasi juga telahmemiliki Anggaran Dasar (Bukti PF9) dan Anggaran Rumah Tangga(Bukti Pl10) yang disahkan dan ditetapkan pada 22 Oktober 201 1;7.

Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia memiliki anggotapendidik dan tenaga kependidikan di Universitas Indonesia yang terdaftarsecara tertulis dalam Arsip Sekretariat Paguyuban Pekerja UniversitasIndonesia (Bukti PI11);8.

Intv. 14yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, (fotocopy darifotocopy) ; : Surat Pencatatan dari Dinas Tenaga kerja dan SosialKota Depok sebagai kelengkapan persyaratan sesuaidengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor : 16/Men/2012,(fotocopy dari fotocopy) ;: Anggaran dasar Paguyuban Pekerja Universitas,(fotocopy dari fotocopy) ;Anggaran Rumah Tangga Paguyuban PekerjaUniversitas, (fotocopy dari fotocopy) ;: Daftar Anggota Paguyuban Pekerja Universitas,(fotocopy dari

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah stempel Paguyuban JPEM ;- 1 (satu) bendel laporan keuangan asli bulan Juni 2016 ;- 1 (satu) bendel laporan keuangan asli bulan April 2016 ;- 1 (satu) bendel laporan keuangan asli bulan Februari 2016 ;- 1 (satu) bendel laporan keuangan asli bulan November 2015 ;Dikembalikan kepada saksi Suji Rejeki Pudiastuti6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biayaperkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah

Apabila ada uang yang lebih bisadisimpan di Paguyuban JPEM dan yang mempunyai simpanan banyak makaakan mendapatkan SHU sesuai dengan jumlah simpanannya. Sedangkancara untuk meminjam uang di Paguyuban JPEM Rw. 07 Jogoyudan JetisYogyakarta adalah dengan cara terdaftar sebagai anggota JPEM. Maksimalpinjaman tidak terbatas namun adanya uang yang terkumpul dalampertemuan dibagi jumlah anggota yang akan meminjam.

Jumlah anggota Paguyuban JPEM terdiridari 60 (Enam puluh) orang dengan rincian 51 (Lima puluh satu) sebagaianggota aktif dan 9 (Sembilan) orang sebagai anggota pasif. Bahwa cara untuk menyimpan / menabung di Paguyuban JPEM Rw. 07Jogoyudan Jetis Yogyakarta adalah dengan cara harus menjadi anggotaJPEM terlebih dahulu kemudian ketika pertemuan harus menabung sebesarRp 2.000, (Dua ribu rupiah) setiap bulan.

hidup seharihari tanpa jijindari anggota Paguyuban JPEM yang lain.

yang mempunyai gagasan mendirikan paguyuban JPEM iniadalah sekelompok orang yang diinisiatifi oleh Deperindag.Bahwa Terdakwa mulai diberi gaji oleh JPEM sekitar 5 tahun yanglalu.Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa tercantum dalam laporanbulanan.Bahwa tidak ada monitoring baik oleh Ketua RW maupun anggotakarena paguyuban ini sudah berkembang pesat.Bahwa tidak ada kroscek terhadap pinjaman anggota di forumpertemuan.Bahwa modal awal paguyuban JPEM sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah) bukan

dalamlaporan bulanan.Bahwa paguyuban JEPM tidak ada monitoring baik oleh Ketua RWmaupun anggota karena paguyuban ini sudah berkembang pesat.Bahwa tidak ada kroscek terhadap pinjaman anggota di forumpertemuanBahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan:Bahwa modal awal paguyuban sebesar Rp10.000.000,bukanRp20.000.000,Bahwa Terdakwa sudah membuat laporan sampai dengan bulanDesember 2016Bahwa yang benar Terdakwa menerima gaji sebesar Rp150.000,sejak 23 tahun yang lalu.Bahwa yang benar Terdakwa