ACEH CQ DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAIBULAN BINTANG KABUPATEN PIDIE JAYA, berkedudukan diJalan Iskandar Muda Nomor 07, Deah Pangwa, KecamatanTrienggadeng, Pidie Jaya;.

Nomor 805 K/Pdt.SusParpol/2017Pidie Jaya dan mengajukan Calon Pengganti Antar Waktu tersebut kepadasaudara Azwar Aswah;:Bahwa upaya dan proses yang tengah dilakukan Tergugat (DPC PartaiBulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya) untuk menarik/merecal/ Penggugatdari Keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya oleh karena adanya suratyang diajukan Tergugat (DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya)ditujukan kepada Tergugat II (DPRK Kabupaten Pidie Jaya) yakni melaluiSurat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal

sebagaimana telah ditentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(6) Diberhentikan oleh Partai karena pelanggaran terhadap anggarandasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(7) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai;(8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya;(9) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota;Kemudian berdasarkan Pasal 3/7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan

pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga dan Peraturan Partai Bulan Bintang maka tidak ada alasanTergugat untuk menarik/mereca// Penggugat dari Keanggotaan DPRKKabupaten Pidie Jaya Periode 20142019 apalagi Surat Tergugat yangditujukan kepada Tergugat Il (DPRK Pidie Jaya) Nomor B005/PCPVJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar WaktuAnggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang tidak ditandatanganioleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan

Menyatakan Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie Jaya dari PartaiBulan Bintang tidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun adaverzet, banding maupun kasasi;5.

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang, nomor : 007 / ASEK / DPC / PBB / X / 2014, tanggal 29Oktober 2014;=1 (satu) Iembar surat kredit multi guna Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab.

Keputusan Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Nomor : SK.PP/1322/2014 tanggal 26Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN PspAgustus 2014, dengan didasari Muscab Partai Bulan dan Bintang Kab.

Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas, karena dengan adanya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/254/2016tanggal 01 Juni 2016 sesuai dengan penetapan pada Diktum Pertama yangmenyatakan bahwa mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Nomor : SK.PP/1322/2014 tanggal 26Agustus 2014, dengan didasari Muscab Partai Bulan dan Bintang Kab.

Bahwa patut diduga Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Nomor : O07//ASEK/DPC/PBB/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 adalah SURAT PALSU, karenasurat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak berhak yaituTerdakwa Yarham Hasibuan, SE sebagai Ketua dan ARMANSYAH SIREGARyang mengaku sebagai Sekretaris.

Bahwa perlu diketahui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang Nomor : SK.PP/1322/2014 terbit pada tanggal 26 Agustus 2014,Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Pspsedangkan Surat Pernyataan yang diduga dipalsukan tersebut terbit setelahsurat keputusan tersebut yaitu tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2014. Berdasarkan faktafakta di atas, maka pada kasus ini patut diduga terjadiperbuatan berupa membuat surat palsu.

mengantarkan ke rumahnya di Adibainamun tidak sampai ke rumah saksi tersebut, saksi ColombusSenandi Usyor turun di Posko Partai Bulan Bintang ;Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Colombus Senandi Usyordi depan Posko Partai Bulan Bintang melihat ada 4 (empat) orangyang berada ditempat tersebut, 3 (tiga) orang diantaranya saksiYulianus Rumpaidus, saksi Yanto Supardi, dan saksi ColombusSenandi Usyor namun yang 1(satu) orang tidak kenal selanjutnyasaksi Colombus Senandi Usyor masuk ke dalam Posko PartaiBulan

terdakwa KlemensBaab yang saat itu sedang tidur sehingga saksi tidak melihatsecara langsung kejadian penganiayaan tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan pemukulan terhadapsaksi korban dikarenakan saksi saat itu sedang tidur ;Bahwa saksi tidur pada jam 23.00 Wit setelah memperbaiki failfailadministrasi Partai Bulan Bintang dan tidak mendengar suaraributribut dikarenakan saksi sangat cape sehingga malam itubenarbenar tertidur pulas ;Bahwa benar saksi Adolof Baransano adalah Caleg dari PartaiBulan

Biak Numfor ;Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut terjadi saksi berada didalam Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang bersama denganYanto Supardi Fairio dan terdakwa sementara diruang sebelahada saksi Jhon Fairio dan saksi Yulianus Rumpaidus sedangkansaksi Adolof Baransano bersama Isteri juga berada di kamartersendiri yang masih satu atap dengan Posko Sekertariat PartaiBulan Bintang tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi sedang tidur tiba tiba saksi korbanmasuk ke Ruangan selanjutnya ributribut

Bintang, setibanya saksi di tempat kejadian waktu sudahmenunjukkan jam 06. 30 Wit kemudian saksi ketemu denganrekanrekan kerja saksi yaitu saksi Yulianus Rumpaidus, terdakwaKlemens Baab, saksi Jhon Fairio, saksi Yanto Supardi Fairio dansaksi Agus Rumansara lalu memberitahukan bahwa semalamterdakwa Klemens Baab telah memukul saksi korban dan saatitulah saksi tahu kejadian tersebut ;Bahwa benar ketika saksi sampai di Posko Sekertariat PartaiBulan Bintang, saksi korban sudah tidak ada lagi ditempat

Biak Numfor dengan berpakaian Dinas TNI AD dandalam keadaan mabuk masuk ke dalam ruangan ributribut, danmelakukan pemukulan terhadap saksi Agus Rumansara yangsaat itu sedang tidur ;Bahwa benar pada saat itu yang berada di posko partai bulanbintang antara lain saksi Yanto Supardi Fairyo sedang dalamkeadaan tidur bersama saksi Agus Rumansara dan terdakwaKlemens Baab, dalam ruang tengah Posko Sekertariat PartaiBulan Bintang, saksi Adolof Baransano bersama Isteri sedang tidurdidalam kamar tersendiri

MISDAR LAWAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG Cq DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROVINSI ACEHCq DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAIBULAN BINTANG KABUPATEN PIDIE JAYA, DKK

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Cq Dewan Pimpinan WilayahPartai Bulan Bintang Provinsi Aceh Cq Dewan pimpinan Cabang Partaibulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya yang beralamat di Jalan Iskandr MudaNomor 07 Deah Pangwa Kecamatan Trieng Gadeng Pidie Jaya yangselanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.

Bahwa upaya dan proses yang tengah dilakukan TERGUGAT (DPC PartaiBulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya) untuk menarik / merecall Penggugatdari Keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya oleh karena adanya suratyang diajukan TERGUGAT (DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten PidieHal 2 dr 25 Hal Per Perdata No. 03/Pat.G/2017/PN SgiJaya) ditujukan kepada TERGUGAT Il (DPRK Kabupaten Pidie Jaya) yaknimelalui Surat Nomor : B005 / PCPJSEK/04/1438 tertanggal 04 Januari2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK

Pidie Jaya dari PartaiBulan Bintang ;Bahwa dalam Surat Nomor : B005 / PCPJSEK/04/1438 tertanggal 04Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie Jayadari Partai Bulan Bintang yang di mohonkan oleh TERGUGAT untukpergantian antara waktu dari Sdr.

Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; atau(1) Menjadi anggota partai politik lain ;Bahwa berdasarkan Peraturan PartaiBulan Bintang Nomor 2 tahun 2016 Tentang Dewan Pimpinan Partai,Bab IX tentang penetapan pimpinan dan pergantian antar waktuanggota legislatif dalam Pasal 36 disebutkan Pergantian Antar Waktuterjadi karena:(2) Meninggal dunia ;(3) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis sudah tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana

telah ditentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya ;(4) Diberhentikan oleh Partai karena pelanggaran terhadap anggarandasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya ;(5) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai ;(6) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya ;(7) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota ;Kemudian berdasarkan pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan

MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIBULAN BINTANG, JI. Raya Pasar Minggu KM.18 JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 6, semulasebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai ; ParaTerbanding ;Menimbang, bahwa telah membaca amar putusan Pengadilan NegeriPraya Nomor : 68/Pdt.G/2017/ PN Pya, tanggal 30 Mei 2018 yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;.

Lege Warman S.IP., tanggal, 10November 2014, Jo Putusan DPP PBB No.10 K/MP/PP/VIII/2017, tanggal,8 September 2017, Jo PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH DPP PARTAIBULAN BINTANG, Nomor 10 K/MP/PP/VIII/2017, Tanggal 08 September2017;4. Menolak gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk selaindan selebihnya:lll.

Tegasterhadap diri Penggugat (Bukti P3), dimana Surat tersebuthanya didasarkan pada informasi dari. media cetak maupunelektronik yang belum terbukti kebenarannya dan dilakukantanpa melalui prosedur dan mekanisme Partai, dimanaPenggugat tidak diberikan kesempatan untuk memberikanklarifikasi atas kesalahan yang dituduhkan pada Penggugatatau Pengugat tidak diberikan hak untuk melakukan pembelaandiri dihadapan Badan Kehormatan, sehingga cenderung telahmelanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiBulan

Bintang/ART PBB (Vide Pasal 6 ayat (7) ART PBB)Namun demikian hanya berselang 1 (satu) hari dari Surat DPWPBB Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, padatanggal 24 Agustus 2011, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiBulan Bintang (PBB) telah mengeluarkan Surat Keputusan No.

Bahwa Tergugat menetapkan objek sengketa berasarkanpada usulan pimpinan partai politik (DPC PartaiBulan Bintang Kabupaten Belitung) kepada pimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitungyaitu surat nomor : B001/PC BEL/SEK/IX/1432Htanggal O7 September 2007 Perihal Pengantar dari DPCPartai Bulan Bintang Kabupaten Belitung (BuktiTD gy 0

ACEH CQ DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAIBULAN BINTANG KABUPATEN PIDIE JAYA, berkedudukan diJalan Iskandar Muda Nomor 07, Deah Pangwa, KecamatanTrienggadeng, Pidie Jaya;.

Nomor 805 K/Padt.SusParpol/2017Pidie Jaya dan mengajukan Calon Pengganti Antar Waktu tersebut kepadasaudara Azwar Aswah;Bahwa upaya dan proses yang tengah dilakukan Tergugat (DPC PartaiBulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya) untuk menarik/merecall Penggugatdari Keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya oleh karena adanya suratyang diajukan Tergugat (DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya)ditujukan kepada Tergugat II (DPRK Kabupaten Pidie Jaya) yakni melaluiSurat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal

sebagaimana telah ditentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(6) Diberhentikan oleh Partai karena pelanggaran terhadap anggarandasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(7) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai;(8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya;(9) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota;Kemudian berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan

melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga dan Peraturan Partai Bulan Bintang maka tidak ada alasanTergugat untuk menarik/mereca// Penggugat dari Keanggotaan DPRKKabupaten Pidie Jaya Periode 20142019 apalagi Surat Tergugat yangditujukan kepada Tergugat Il (DPRK Pidie Jaya) Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar WaktuAnggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang tidak ditandatanganioleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan

Menyatakan Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie Jaya dari PartaiBulan Bintang tidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun adaverzet, banding maupun kasasi;5.

Bahwa sebagai bukti loyalitas Penggugat pada ketentuanketentuan PartaiBulan Bintang maka pada tanggal 26082016 via rekening nomor 003901014647536 Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama DPW Partai BulanBintang Nusa Tenggara Timur, Penggugat telah menyetor kewajibannyaHalaman3 dari 51 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbjsebesar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yaitu setorankewajiban/infag dari bulan Januari sampai Juli 2016 dari ke kepada DewanPimpinan Wilayah (DPW) Partai

Bintang yang berakibat Penggugat tidak nyaman menjalankanfungsinya sebagai kader dan anggota DPRD Manggarai Barat dari PartaiBulan Bintang, dan oleh karenanya meminta kepada tergugat untukmencabut atau membatalkan usulan PAWnya dan mengembalikan harkatdan martabat Penggugat sebagai kader dan anggota DPRD Partai BulanBintang.Bahwa somasi Penggugat tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat dan dalam jawaban somasinya tertanggal 12 Desember 2016 pada intinyatetap berpendirian teguh untuk memPAWkan

Dasar dan alasan hukumPersetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenManggarai Barat oleh Tergugat Ill adalah :1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman PartaiBulan Bintang.2) Instruksi DPP PBB tanggal 04 Januari 2016.3) Penegasan dan peringatan DPW PBB Provinsi NTT pada tanggal 07April 2016.4) Instruksi PAW DPW PBB Provinsi Nusa Tengara Timur tanggal 11Agustus 2016 yang ditujukan pada DPC PBB Kabupaten ManggaraiBarat.5) Hasil Pleno DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat

Untuk mengurangi tanggungjawab danbeban keuangan terhadap keluarga dan Partai Bulan Bintang, makaDPW PBB Provinsi NIT membebaskan Penggugat dari fungsi dantugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari PartaiBulan Bintang.g. Pada tanggal 11 Agustus 2016 DPW PBB Provinsi NTT mengeluarkanSurat Instruksi PAW Sdr. Agustinus Galut Nomor : A.017/DPW NTTSek/VIIV2016 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Bulan BintangKabupaten Manggarai Barat, (AB 3).h.

Manggarai Barat dari PartaiBulan Bintang September 2014 sampai dengan Desember 2014, yangselanjutnya diberi tanda bukti P16;Foto copy kwitansi tanggal 04 Maret 2015 atas nama Agustinus Galut untukpembayaran infak anggota DPRD Kab. Manggarai Barat dari Partai BulanBintang Januari 2015 sampai dengan April 2015, yang selanjutnya diberitanda bukti P17;Foto copy kwitansi tanggal 09 Juni 2015 atas nama Agustinus Galut untukpembayaran infak anggota DPRD Kab.

Lege Warman, S.IP yo SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Mahkamah PartaiBulan Bintang No. 10/K/KM/PP/VIII/2017 yo Surat Keputusan BadanKehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara BaratNo. 01B/BKWNTB/PP/VII/2017 yo Surat Keputusan Badan KehormatanPartai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah No.01/SK/BK.PP/LTH/2017 dan Surat Keputusan Rapat Harian DPC BulanBintang Kabupaten Lombok Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum;5.

Fotokopi surat yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang Nomor : 07/PCLTH/SEK/V/2016 hal Klarifikasi tertanggal 25Mei 2016, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P3).4.

Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut tetapi di Kopnya tertulissurat panggilan dan surat tersebut dari Dewan Pengurus Cabang PartaiBulan Bintang;16. Bahwa saat lege Warman menerima 1 (Satu) Surat tersebut tidakada tanggapan dari Lege Warman saat menerima surat, saksi membawadan Lege Warman menerima lalu saya pulang;17. Bahwa setahu saksi Pengurus cabang menyampaikan panggilanterkait Pemilihan Umum;18.

Nomor 16 Panwascampratim/2014 tanggal 16 April 2014 dan dikaitkan dengan bukti T 15 SuratKeterangan Busari jabatan Divisi Tekhnis PPK Kecamatan Praya Timur tanggal13 Mei 2014 menerangkan bahwa terdapat selisih 193 suara di Desa GantiKecamatan Praya Timur (vide bukti T 15);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 7 berupa : surat DPP PartaiBulan Bintang yang ditujukan kepada Sdr.

Lege Warman S.IP., tanggal, 10November 2014, Jo Putusan DPP PBB No.10 K/MP/PP/VIII/2017, tanggal,8 September 2017, Jo PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH DPP PARTAIBULAN BINTANG, Nomor 10 K/MP/PP/VIII/2017, Tanggal 08 September2017; pada pokoknya memperkuat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang;9. Bahwa, SK.PP/1366/2014 pada pokok isi putusanya, sebagai berikut:MEMUTUSKANPERTAMA : Menetapkan pembagian paruh waktu antara Sdr. Isro KM, S.H.dengan Sdr.

KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAIBULAN BINTANG KABUPATEN BANJAR, diwakilioleh Gusti Abdurrahman selaku Ketua DewanPimpinan Cabang Partai Bulan Bintang KabupatenBanjar, berkedudukan di Jalan KH. Anang SyaraniArif Nomor 31 RT 04, RW 03, Desa Mekar,Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar,Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada Adv. Sugeng Aribowo, S.H., M.M.

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIBULAN BINTANG, diwakili oleh Prof. Dr. Yusril IhzaMahendra, S.H., M.Sc., selaku Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, berkedudukandi Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, PasarMinggu, RT 4 RW 4, Kalibata, Pancoran, Kota JakartaSelatan, Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv.

., MH, Para Advokat pada Lembaga Advokasi PartaiBulan Bintang, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pasar MingguKM 18 Nomor 1B Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 April 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 2018Nomor: /SKC/2018/PNRAP;3. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang, beralamat di JI. PanglimaDenai No. 33 C, Medan Amplas, Kota Medan, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat III4.

Mahkamah PartaiBulan Bintang) telah mengadili Penggugat, dengan menyatakan melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) dari Teradu atas nama Bahriun Rambe, SHdan dari Teradu II atas nama Maningar, SP sebagai anggota DPRD KabupatenLabuhanbatu Selatan periode 20142019 dari Partai Bulan Bintang lainnya diKabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Peraturan Perundangan yangberlaku.2.

Bahwa para Penggugat adalah merupakan Anggota Kader PartaiBulan Bintang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan KTA PBB atas namaBahriun Rambe, SH Nomor KTA 04.111 dan Maningar, SP Nomor KTA01.175, dengan jabatan Ketua BAPILU (ic. Maningar, SP) Dewan PimpinanCabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Ketua Bidang Hukum BAPILU(ic. Bahriun Rambe) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten LabuhanbatuSelatan.6.

apabila yang bersangkutan tidakmenerima keputusan badan kehormatan wilayah, dapat mengajukan upaya kasasikepada badan kehormatan pusatBahwa oleh karena prosedur tersebut diatas menjadi acuan maka pada tanggal 28Juli 2009 Penggugat mengajukan upaya banding ke badan kehormatan DPW PBBPropinsi Maluku Utara dan sampai saat ini badan kehormatan DPW PropinsiMaluku Utara tidak pernah mengeluarkan keputusan terkait dengan pemberhentianPenggugat ;8 Bahwa dengan demikian surat keputusan dewan pimpinan cabang PartaiBulan

RahmanAljokdja sah berdasarkan surat keputusan badan kehormatan cabang PartaiBulan Bintang Kota Ternate Nomor : Sk 06/BKCPBB.KT/II/1432 H ;3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkanputusan, yaitu putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Tte. tanggal 11 Juni 2012 yang amarnyasebagai berikut :Dalam Eksepsi :e Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara:e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

badankehormatan wilayah, dapat mengajukan upaya kasasi kepada badan kehormatanpusat' ;Bahwa oleh karena prosedur tersebut di atas menjadi acuan maka padatanggal 28 Juli 2009 Penggugat sekarang Pemohon Kasasi mengajukanupaya banding ke Badan Kehormatan DPW PBB Propinsi Maluku Utara dansampai saat ini Badan Kehormatan DPW Propinsi Maluku Utara tidak pernahmengeluarkan keputusan terkait dengan pemberhentian Penggugatsekarang Pemohon Kasasi ;g Bahwa dengan demikian surat keputusan Dewan pimpinan Cabang PartaiBulan

RAMDANI, S.HI. selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PartaiBulan Bintang, berkantor di Jalan Terusan Kabupaten Mempawah,Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.... TERGUGAT I;2. AWALUDIN, S.Pd. selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Bulan Bintang, berkantor di Jalan Terusan Kabupaten Mempawah,Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai... TERGUGAT II;3. H.AHMAD SUTARMAN, S.Hut.

Basrizal DT Rangkayo Basa, S.Sos;Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 saksi melaporkan ke polisibahwa ada yang menanda tangani surat pencairan dana Partai Bulanbintang diatas nama saksi dan yang menandatangani surat tersebutterdakwa tanpa sepengetahuan saksi sehingga saksi merasa tidak senangdan dirugikan,saat itu saksi tidak mengkomunikasikan hal tersebutkepada ketua partai yaitu saksi Hendra Saputra, S.H. selaku Ketua PartaiBulan Bintang;Bahwa saksi sebagai Bendahara DPC Partai Bulan Bintang Kota

Kota Padang Panjang didalam partai Bulan Bintang tidakdapat mencairkan dana tersebut pada tahun 2010 berawal dimanasebelumnya sudah ada perpecahan di partai bulan Bintang sebelumadanya masalah ini;Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dariPemerintah Kota Padang Panjang untuk partai Bulan Bintangsebelumnya mendapat undangan pada tanggal 21 Desember 2010 pukul10.00 wib di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang yangmana sebelumnya saksi mengadakan rapat bersama Ketua DPC partaiBulan

pencairan dana ditanda tanganilah 1 (satu) lembarkwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota PadangPanjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1(satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor:214/210/Kesbangpollinmas/XII2010, tanggal 21 Desember 2010, suratpemyataan tertanggal 21 Desember 2010 dimana di surat tersebut yangseharusnya menandatangani Ketua dan Bendahara namun yang datangpada saat itu adalah saksi Hendra Saputra, S.H. selaku Ketua partaiBulan

Desember 2010, surat pernyataantersebut tertanggal 21 Desember 2010 yang menandatangani adalah sesuai nama masingmasing adalah Hendra Saputra, S.H. yang menandatangani adalah saksi Hendra Saputra,S.H (Ketua Partai Bulan Bintang), yang nama SUIR SYAM ditanda tangani oleh SUIRSYAM (walikota Padang Panjang), yang namanya Indra, S.Ag (Bendahara Partai BulanBintang) yang menandatangani adalah terdakwa (wakil Bendahara Partai Bulan Bintang) ;Menimbang, bahwa sevelum Terdakwa datang bersama dengan Ketua DPC PartaiBulan

penggunaannya dapatmenimbulkan kerugian dalam hal ini adalah adanya kemungkinan/potensi timbulnyasuatu kerugian baik yang sudah terjadi seketika itu juga sebagai akibat digunakannya suratyang dipalsukan maupun kerugian yang baru akan timbul kemudian, sehingga yangdimaksud dengan kerugian dalam pengertian ini tidak harus telah benarbenar ada saat itujuga;Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta di persidangan berdasarkanketerangan saksi di persidangan adanya kerugian akibat perbuatan terdakwa yaitu PartaiBulan

,Ketua Mahkamah Partai, PartaiBulan Bintang
6.DR. H. MS. Kaban, S.E., M.Si.,Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang
7.BM. Wibowo, S.E., M.M.
8.Agustina, S.H.

., Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jl.Volley Blok. G No. 14 RT. 30 RW. 09 Kelurahan Lorok PakjoKecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT III;Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 480/Padt.G/2017/PN Jkt.Sel: Jl. Selincah IV No. 322 Sako Perumnas PalembangHandphone : 081377800770,4.

., Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jl.Volley Blok. G No. 14 RT. 30 RW. 09 Kelurahan Lorok PakjoKecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT IV;5. M. Yasin Ardhy, S.H., M.H.,Ketua Mahkamah Partai, PartaiBulanBintang (PBB), beralamat di JI. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B,Jakarta Selatan,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;6. DR. H. MS.

Bintang (PBB) yangterdaftar dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi SumateraSelatan (DPW PBB Sumatera Selatan) dengan Nomor Anggota16.12.000.205 dan saat ini; PENGGUGAT duduk dalam kepengurusansebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan Wilayah (BKW) Dewan PimpinanWilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Sumatera Selatan;Bahwa pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legislatif)Tahun 2014, PENGGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Anggota PartaiBulan

(Tergugat VIII) yang dimana Penggugat telah mengambil hakTergugat VIII dan oleh karena ketidakpatunan Penggugat maka DPP PartaiBulan Bintang memutuskan mencabut status keanggotaan danHalaman 31 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel13.14.15.2.memberhentikan Hardi Sopuan, SE. (Penggugat) dari Anggota Partai BulanBintang melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No.

Bintang ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, salahsatu dalil pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang pencabutanstatus keanggotaan dan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PartaiBulan Bintang, menarik kedudukan publik Penggugat dari keanggotaan DPRDProvinsi Sumatera Selatan dan jabatan lainnya yang berkaitan dengankedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari PartaiBulan Bintang serta menetapkan Agustina, S.H., (Tergugat VIII) sebagaiPengganti

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Dewan Pimpinan Pusat Wilayah (DPW) PartaiBulan Bintang (PBB) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Surat No.A066/PWBBSek/09/1432, perihal : Permohonan Sikap dan Sanksi Tegas terhadap diriPenggugat (Bukti P3), dimana Surat tersebut hanya didasarkan pada informasi darimedia cetak maupun elektronik yang belum terbukti kebenarannya dan dilakukan tanpamelalui prosedur dan mekanisme Partai, dimana Penggugat tidak diberikan kesempatanuntuk memberikan klarifikasi

Namundemikian hanya berselang (satu) hari dari Surat DPW PBB Propinsi Kepulauan BangkaBelitung tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2011, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiBulan Bintang (PBB) telah mengeluarkan Surat Keputusan No.: SK.PP/596/2011 tentangPemberhentian Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota PartaiBulan Bintang termasuk juga keanggotaan atau Jabatan Publik Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Belitung (Bukti P4);3.

berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, bersifat konkret,individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah penetapantertulis berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaipejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum berupa Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari PartaiBulan

G/2018/PNRap tanggal 6 Maret 2018, halmana Gugatan tersebut sebagai bentuk upaya hukumterhadap pemberhentian Penggugat sebagai Kader PartaiBulan Bintang ; Bahwa seharus Tergugat tidak sampai mengeluarkanobjek sengketa, demi adanya kepastian hukum dalamPersoalan antara Penggugat dengan Partai Bulan Bintang ;b.Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan aturan aturan ; Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat hanya untukmeresmikan pemberhentian Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten/Kota, namun Tergugat

yangmenyertainya kepada Tergugat untuk diresmikanmelalui surat peresmian pengganti antar waktusebagaimana objek sengketa aquo ; Bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasanyang mendukung dan membenarkan gugatan aquoapalagi dikaitkan dengan dasar dan alasanmengajukan gugatan sebagaimana diatur dalampasal 53 ayat 2 Undangundang Peradilan TataUsaha Negara diatas, karena disamping sifatnyahanyalah meresmikan pemberhentian danpengangkatan pengganti antar waktu anggotaDPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan dari PartaiBulan

Gubernursebagai Wakil PemerintahPusat ; Bahwa dengan demikian Tergugat memilikikewenangan dalam menerbitkan objek sengketadan tujuan dilaksanakannya kewenangan tersebutadalah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkandan pada waktu)= melaksanakan kewenangandengan menerbitkan objek sengketa tersebutTergugat telah dengan sungguhsungguhmempertimbangkan berbagai kepentingan yangtersangkut dengan keputusan tersebut termasuktidak terkecuali dengan kepentingan Penggugatyang telah diberhentikan dari keanggotaan PartaiBulan

Foto copy Surat Pemberhentian &menghadiri Mukerwilyang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBulan Bintang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 08 AprilON emaeternsss s etecsiegs eee c o eretnt ge e ge e ae(Bukti P6);. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang memberikan Piagam Penghargaan yang diberikankepada (ic.Bahriun Rambe,SH). ...........ccccccceeeeeeeeeeeeeeeaeaees(Bukti7);.

(Bukti TIIInt9);10.Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang Nomor : KEP.PP/490/2006 Tentan Kode EtikFungsionaris Dan Pejabat Publik Partai Bulan Bintangtertanggal 04 Januari 2006. ..................6..

Hal ini dapat dilihat mulai dari masuknya Penggugat sebagaianggota dan pengurus dan pernah menjadi Ketua DPC Partai Bulan BintangPadang Pariaman serta pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten PadangPariman dua periode pada tahun 2004 s/d 2014 dan sekarang menjadianggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Fraksi Partai Bulan BintangPeriode 2014 s/d 2019;Bahwa Penggugat selama menjadi Pengurus DPC Padang Pariaman PartaiBulan Bintang (PBB) Penggugat selalu bekerja keras untuk membesarkanPartai Bulan Bintang

berdasarkan keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 Tentang PemberhentianSebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu saudara PenggugatKomiChaniagoAnggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan saudaraDjunaidi Boer tersebut di atas, maka tindakan atau perbuatan Tergugat adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum yang melanggar UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar PartaiBulan

PWSBSek/05/1449 tertanggal 20 Januari 2019 Bahwa terhadapdalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat dan Tergugat II tanggapisebagai berikut berikut : Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW) saudara Penggugat Komi Chaniago DPRD Provinsi SumateraBarat dengan Saudara Djunaidi Boer, sudan berdasarkan hukumkarena Penggugat telah melanggar ketetapan Mukhtamar IV PartaiBulan

Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Baratadalah anggota pleno dewan pimpinan wilayah Partai Bulan BintangProvinsi Sumatera Barat sesuai Anggaran Rumah Tangga PartaiBulan Bintang Pasal 44 ayat (2), sehingga tanpa di panggil atau diundang Penggugat haruslah hadir secara berkala ke markas wilayahPartai Bulan Bintang.

DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan saudara DjunaidiBoer dan apakah Tergugat II mengajukan surat perihal Pergantian Antar WaktuAnggota DPRD Propinsi Sumatera Barat kepada Ketua DPRD Propinsi SumatraBarat dengan Nomor : B.166/PWSBSek/05/1449 tertanggal 20 Januari 2019,berdasar hukum atau melawan hukum atau tidak;Menimbang, bahwa dari dari pertimbangan hukum tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan paraTergugat adalah masalah pemberhentian Penggugat sebagai anggota PartaiBulan

Dengan dinyatakannya Partai Nasional Bintang Kemerdekaan dan PartaiBulan Bintang dinyatakan tidak sah, sehingga akumulasi dukungangabungan partai politik yang terdiri dari PKS, PKPI, PKPB, Partai Pelopor,PSI, PNtMarhaenisme, PBSD, PPIB, Partai Patriot Pancasila hanyamencapai 13,09 % ;3. Syarat kelengkapan Administrasi Calon An. Drs. Muhammad Hasan BasriAmbaralaDrs. Budiman Achmad Pakki ada dan lengkap ;4.

;Bahwa Tergugat telah sangat keliru menafsirkan Surat Pencalonan PartaiBulan Bintang (PBB) yang mana di tandatangani oleh pengurus Partai BulanBintang an. Muh. llyas Billah dan Taufik Thahir, padahal Muh. llyas Billah danTaufik Thahir sejak proses Pilkada di Kab. Sinjai hanya menandatangani suratmasingmasing : Pelaksanaan Rapat pleno Khusus, No.A.257/PWSSSek/03/29, yangditujukan kepada DPC PBB Kab.

Muh.llyas Billah dan Taufik Thahir selakuWakil Ketua dan Wakil Sekretaris dan/atau pengurus partai PBB adalah sah danmengikat yang merupakan keputusan partai hal mana di tubuh Internal PartaiBulan Bintang (PBB) sama sekali tidak dipersoalkan.

Mustafad Ridwan, SH selaku bakal calon anggotaDPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur Nomor Urut 1 dari PartaiBulan Bintang, oleh Tergugat telah dicoret dan tidak dimasukkan dalamDaftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Jawa Timurmerasa dirugikan atas tindakan dan perbuatan Tergugat selaku KomisiPemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, maka Penggugat mengajukanLaporan Sengketa Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur denganNomor Laporan 05/LP/PILEG/V1I/2013, tanggal 14 Juni 2013;10.Bahwa,

Mustafad Ridwan, SH selaku bakal calon anggotaDPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 1 nomor Urut 1 dari PartaiBulan Bintang kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timurtersebut, melakukan pemeriksaan dengan cara menyelesaikan danHalaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2014mengkaji dan memutuskan sengketa Pemilu oleh Badan PengawasPemilu Provinsi Jawa Timur, yang dalam amar keputusannya menetapkanmenyatakan Permohonan H.

Bahwa, untuk diri H.Mustafad Ridwan, SH selaku bakal Calon AnggotaDPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur Nomor Urut dari PartaiBulan Bintang sebenarnya tidak terkena persyaratan dari Pasal 5 ayat (3)Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.13 Tahun 2013 tanggal 3April 2013 tersebut, kKnhususnya mengenai hukuman pidana penjaranya,dimana Pemohon dipidana penjara 1 (satu) tahun, sehingga tidakterkena pada ketentuan tersebut, sekalipun demikian dengan iktikat baikyang bersangkutan melengkapi dan mengisi