DESAE Melawan PERSEROAAN TERBATAS .PT. WINDU NABATINDO LESTARI .BGA GROUP

PT Bank Negara Indonesia (Perseroaan) Tbk.; PT Kurnia Musi Plywood Industrial; Soenaryo Priosoetanto

karena tahun pajaknya 2008, makaPenggugat belum menemukan contoh cek ditandatangani oleh Komisaris;bahwa menurut Tergugat, didalam susunan perusahaan, terdapat komisarisdan pengurus yang masingmasing mempunyai hak dan kewajiban, yangsecara umum yang menjalankan perusahaan adalah pengurus dan direksi,sehingga perlu dilihat terlebih dahulu apakah di akta pendirian terdapatketentuan adanya pendelegasian kepada komisaris untuk menjalankanperusahaan.bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap Akte Pendirian Perseroaan

diketahuibahwa pada Pasal 15 angka 3 akta tersebut dinyatakan bahwa Apabilaseluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidakmempunyai seorangpun anggota direksi maka untuk sementara DewanKomisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan..............::008 .bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis menanyakan kepada Penggugat,apakah pada saat penandatanganan surat gugatan seluruh anggota direksisedang dalam keadaan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 angka 3 Akte Pendirian Perseroaan

menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambilkeputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan TataCara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang 28 Tahun2007, baik berupa menandatangani cek, kontrak atau yang lainnya,c. bahwa pada saat penandatanganan surat gugatan, seluruh anggota direksi tidaksedang dalam keadaan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 angka 3 Akte Pendirian Perseroaan

YY, jabatan sebagai Komisaris;bahwa Majelis minta kepada Penggugat untuk menunjukkan bukti siapa yang berhakmenandatangani surat gugatan;bahwa Penggugat dalam Persidangan menunjukkan asli Surat Kuasa Nomor : 091/LAVII/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan Akte Pendirian Perseroaan Terbatas PT.

YYY; bahwa menurut Tergugat, didalam susunan perusahaan, terdapat komisaris dan pengurus yang masingmasing mempunyai hak dan kewajiban, yang secara umum yang menjalankanperusahaan adalah pengurus dan direksi, sehingga perlu dilihat terlebih dahulu apakah di aktapendirian terdapat ketentuan adanya pendelegasian kepada komisaris untuk menjalankanperusahaan;bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap Akte Pendirian Perseroaan Terbatas PT.

menentukan kebijaksanaan dan/ataumengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhirdengan Undangundang 28 Tahun 2007, baik berupa menandatangani cek,kontrak atau yang lainnya;e bahwa pada saat penandatanganan surat gugatan, seluruh anggota direksi tidaksedang dalam keadaan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 angka 3 Akte Pendirian Perseroaan

Bahwa kedudukan Penggugat selain bertindak secara Perseroaan jugabertindak secara Pribadi dan bertindak atas nama Pemilik saham dalamperkara a quo karena Penggugat merupakan pemilik dan sekaliguspemegang saham perseroaan sehingga beralasan hukum bertindak baiksecara pribadi maupun secara perseroaan. Penggugat bertindak dalamkapasitas sebagal pemegang saham, jabatannya sebagai Komisaris PadaPT. Tirta Amarta Prima yang memiliki saham Pada PT.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut maka kedudukanPenggugat / PEMBANDING bertindak secara perseroaan dan juga secarapribadi dalam perkara a quo adalah sah dan Penggugat memiliki kapasitas,hak, legal standing serta hubungan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.Oleh karenanya dalil Tergugat tersebut haruslah ditolak oleh Yang MuliaMajelis Hakim.

Pasal 98 ayat (1)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksiberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untukkepentingan perseroaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan anggaran dasar;Menimbang, bahwa oleh karena PT DISTRINDO MINAESA adalahperseroan terbatas, maka sesuai ketentuan perundangundangan dan Pasal 12ayat 1 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT DISTRINDO MINAESA, yangsecara hukum berhak bertindak untuk atas

,MH., adalah benar dan legal sudah sesuai dengan anggaran dasar (AD)Perseroaan PT.

Kolingkas; Tergugatmenyatakan bahwa management tidak jalan sehingga perusahaan/perseroaan merugihingga kerjasama perlu dihentikan;Bahwa Pihak Penggugat meminta untuk di audit dengan Akuntan Publik sehinggaketahuan berapa besar kerugian tersebut, akan tetapi pihak Tergugat tidakmelakukan audit justru melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dan mengggantiPengurus/Direksi PT.

Putusan Nomor 1359 K/Pdt/20133030a. melakukan Pengikatan JualBeli atas saham Perseroaan PT. Kolingkas, kepadaPihak Kedua dengan komposisi saham sebesar 40 % (empat puluh persen) bagiPihak Pertama, dan 60 % (enam puluh persen bagi Pihak Kedua;b.

Melakukan Pengikatan JualBeli atas saham Perseroaan PT. Kolingkas,kepada Pihak Kedua dengan komposisi saham sebesar 40% (empat puluhpersen) bagi Pihak Pertama, dan 60% (enam puluh persen bagi Pihak Kedua.b.

Putusan Nomor 1359 K/Pdt/2013Pasal 4Pihak Pertama berjanji serta mengikatkan diri untuk:a. melakukan Pengikatan JualBeli atas saham Perseroaan PT. Kolingkas, kepadaPihak Kedua dengan komposisi saham sebesar 40 % (empat puluh persen) bagiPihak Pertama, dan 60 % (enam puluh persen) bagi Pihak Kedua;b.

tidak pernah adabukti bahwa Penggugat/dahulu Termohon adalah sebagai Subyek hukumdalam Sales Agreement / perjanjian jual beli dimana yang menjadi subyekhukum dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat Vdahulu Pemohondengan Tergugat Il/Vdahulu Termohon Il sehingga Tergugat V/dahulu MajelisArbiter telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, karenaPenggugat/dahulu Termohon sebagai badan hukum menurut ketentuanUndangUndang No. 1 tahun 1995 yang di ubah menjadi UndangUndangno. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan

Dapatkah Termohon dimintai pertanggung jawaban apabila obyek yangdi perjual belikan belum dimasukan dalam harta perseroaan/hartaTermohon , tetapi masih atas nama pribadi ( Wayan sumate) ???6.

Dapatkah pemilik perseroan di mintai pertanggung jawaban apabilaterjadi peralihan/jualbeli perseroaan melalui saham yang di jamin olehpemegang saham lama bahwa tidak ada/tidak akan ada tuntutan daripihak ke tiga maupun pihak lainya, meskipun ada hal tersebut dijamindan menjadi tanggung jawab pemegang saham yang lama ???7. Mungkinkah harta perseroaan yang sudah diperjualbelikan dapatdibebani hak tanggungan ???8.

Menurut ketentuan UndangUndang No. 1 tahun 1995 yang di ubahmenjadi UndangUndang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan,Yurusprudensi maupun Doktrin ada 3 organ Perseroan yaitu RUPS, Direksidan Komisaris akan tetapi dalam perkara a quo ketiganya tidak pernahmelakukan pemberian kuasa kepada Robert Murdoch, sehingga bertindakuntuk dan atas nama siapa Robert Murdoch tersebut ??

International estate karenatidak mendapatkan mandat/kuasa dari termohon ;Bahwa mengingat Termohon adalah sebuah perseroaan makadalam melakukan tindakan hukum pun harus berdasarkan ketentuansebagaimana dalam UndangUndang No. 1 tahun 1995 yang di ubahmenjadi UndangUndang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan yaitumelalui organoragan yang ada di antaranya adalah RUPS, Direksi danKomisaris;Hal 30 dari 37 hal Putusan No.36/PDT/2018/PT DPSMenurut pasal 1 butir 5 UUPT direksi adalah organ perseroan yangberwengang

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalampertimbangan hukumya secara umum adalah keliru dan salah karena tidakdapat memisahkan/telah mencampurkan adukan antara hak dan kewajibanpribadi perseorangan dengan hak dan kewajiban perseroaan sebagaibadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroaan terbatas;4.

sebagaimana yangdiperjanjikan dalam Akta Nomor 11 dan Akta Nomor 233 tersebut, adalahsuatu penafisiran hukum yang berlebihan dan keliru serta melampaui bataskewenangannya karena bertentangan dengan normanorma hukum lainnyayaitu:Ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tenteng PerseroanTerbatas karena yang berhutang dan menjadi nasabah Debitor dariTermohon Kasasi bukanlah peribadi Pemohon akan tetapi yang menjadiNasabah atau Debitur dari Termohon Kasasi adalah PT Elang Biru karenaselurun tindakan Perseroaan

khususnya yang terkait utang piutangterhadap Termohon Kasasi seluruhnya dilakukan oleh Termohon Kasasi IIselaku Direktur Utama/Direksi PT Elang Biru sesuai dengan Pasal 1 ayat (5)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbataskedudukan Pemohon Kasasi dalam struktur Perseroaan hanya selakuPemegang Saham dan sebagai Dewan Komisaris secara hukum dilarangbertindak untuk dan atas nama Perseroaan termasuk membuat danHalaman 11 dari 16 hal.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnyadisebut UU PT No.40/2007) :~ Pasal 1 angka (2) Organ Perseroaan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Komisaris ;~ Pasal 1 angka (5) Direksi adalan Organ Perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroaan, sesuai maksud dan tujuanPerseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai

No.40/2007, yang berbuny)i :~ Pasal 99 Ayat (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakiliPerseroan apabila :a. terjadi perkara di pengadilan antara perseroaan dengananggota direksi yang bersangkutan; ataub. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan.6. Bahwa oleh karena PT.

Marlin Wisata Putranusa ;Bahwa sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnyadisebut UU PT No.40/2007): Pasal 1 angka (2) Organ Perseroaan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Komisaris; Pasal 1 angka (5) Direksi adalah Organ Perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroaan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan,serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di

No.40/2007, yang berbunyi: Pasal 99 Ayat (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakillPerseroan apabila:Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN BtmC. terjadi perkara di pengadilan antara perseroaan dengananggota direksi yang bersangkutan; ataud. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan;6. Bahwa oleh karena PT.

Menyatakan hukum bahwa sejak PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Primadidirikan sampai dengan sekarang Penggugat I sebagai Direktur tidak pernahberhalangan dalam memimpin dan mengurus Perseroaan PT Perumahan NusaTenggara Barat Prima;10.11.Menyatakan hukum bahwa seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang diadakan oleh Terggugat I danTergugat II yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I terdapat cacat hukumkarena Tergugat I sebagai Wakil Direktur Bidang Tehnik

Tahun 1999,yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UndangUndang RI No. 40Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, dengan demikian jelas sekali bahwaada terdapat kekeliruan di dalam putusan Mahkamah Agung RI a quo tidakdapat dilaksanakan karena bertentangan dengan UndangUndang RI No. 1Tahun 1999, yang telah dicabut dan diganti dengan UndangUndang RI No. 40Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas; Bahwa tentang Pelawan diperintahkan untuk mengembalikan saham milik ParaPenggugat/Terlawan, hal penyerahan

demikian dapat dinilai oleh hukum bahwa Terlawantidak pernah menyetor keuangan riil sebagai setoran modal yangdiperhitungkan dengan sahamsaham untuk modal perusahaan, dengan kata lainTerlawan tidak ada memiliki saham (istilah populer: Saham Kosong), dengandemikian maka cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa putusanMahkamah Agung RI a quo tidak dapat dilaksanakan karena bertentangandengan UndangUndang RI No. 1 Tahun 1999, yang telah dicabut dan digantidengan UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan

yang hanya menuntut PutusanNomor: 64/PDT.G/2003/PN.MTR., dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394K/Pdt/2005, adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable);2 Bahwa alasan dalam posita gugatan perlawanan pada posita gugatan perlawananangka 4 adalah merupakan alasan pada peradilan tingkat Judex Juris bukan padaperadilan tingkat Judex Facti sekarang ini, dan alasan putusan bertentangandengan UU No. 1 Tahun 1999, yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku olehUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan

GUGATAN ERROR IN SUBJEKBahwa gugatan perkara a quo sebagai Tergugat adalah Direktur PT.TribuanaMas, bahwa penyebutan subjek Tergugat dengan nama Direktur PT.TribuanaMas, menurut UndangUndang Perseroaan Terbatas Direktur dan PT. TribuanaMas adalah 2( dua) hal yang berbeda sebutan Direktur adalah jabatan ( organPT.

tidak dapat digugat secara perdata atasperjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroaan, yang dapat digugatadalah perseroaan yang bersangkutan karena perseroaan adalah badan hukumHalaman 7 dari 45 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mrhtersendiri, sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya(Direksi) oleh karena itu. perseroaan memikul tanggung jawab(aansprakkelijkheid liability) atas segala tindak atau perbuatan yangdilakukannya;Bahwa terhadap gugatan a quo dihubungkan dengan UU

TribuanaMas, bahwa penyebutan subjek Tergugat dengan nama Direktur PT.TribuanaMas, menurut UndangUndang Perseroaan Terbatas Direktur dan PT. TribuanaMas adalah 2 ( dua) hal yang berbeda sebutan Direktur adalah jabatan ( organPT.

Tribuana Mas ) sedangkan PT.Tribuana Mas adalah Badan Hukum, dimanakedua nya mempunyai kedudukan yang berbeda.Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MrhBahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dibedakan secara jelasdan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab perseroan denganorgan perseroaan itu sendiri , dimana menurut UU no.40 tahun 2007 pasal 1 organ perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pegang Saham, Direktur dandewan komisaris .

perseroaan yangbersangkutan karena perseroaan adalah badan hukum tersendiri, sehinggamerupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi).

Perihal masa Perseroaan tidak melakukan kegiatan usahaJudex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan/atau tidaktepat dalam melaksanakan dan/atau menerapkan hukum ataumelaksanakan dan/atau menerapkan hukum bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, yaitu terkait dengankegiatan usaha Perseroaan sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (selanjutnya disebutUU PT);1.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Factie tidak tepatsebagaimana terbaca pada halaman 62 perihal masa Perseroaantidak melakukan kegiatan usaha Perseroaan, yang berbunyi sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dengan terbukti fakta PT Sunway Kreasi Bestindosudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama kurang lebih (3)tiga tahun tentunya atas tuntutan pokok permohonan Para Pemohonuntuk membubarkan perseroaan ini pengadilan telah dapatmembuktikan.2.

Ini sesuai dengan penjelasan pasal 146 ayat (1) UU PT, yangberbunyi, Perseroaan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif)Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan suratpemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.Bahwa dari penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PT tersebut sangat jelasyang dimaksud undangundang adalah terhitung sama dengan ataulebih dari 3 (tiga) tahun.C.

telah kelirusebagaimana terbaca pada halaman 62 perihal frase tidakdiperpanjang dan telah merumahkan sebagai alasanperseroaan tidak dapat beroperasi, yang berbunyi sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dari fakta tersebut persyaratan sebagaimanaditentukan oleh undangundang untuk meminta perubahan PTSunway Kreasi Bestindo menurut Majelis telah dapat dipenuhisecara formal karena selain suratsurat perijinan operasionalperseroaan tersebut telah berakhir dan tidak diperpanjang jugaterbukti secara de facto perseroaan

kuasa kepada Tergugat I untukmembuat dan menandatangani surat Pernyataan, jaminan dan kuasa tertanggal31 januari 2013 yang isinya antara lain akan melewati pembayaraan palinglambat tanggal 28 Februari 2013, karena ternyata isi surat tersebut bertentangandengan akta jual beli yang menyatakan pembayaran telah dilaksanakan sebelumtandatangan akta jual beli ;Bahwa surat kuasa dari Tergugat III kepada Tergugat I adalah untukmenandatangani surat surat untuk menerima Pengalihan dan Penyerahansaham saham Perseroaan

Makanan Bersama Kohporindo,merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II Rekonpensi sudahtidak menjabat sebagai Direktur Utama Perseroaan berdasarkan RUPS tanggal27 Oktober 2015 yang dituangkan dalam akta No.14 tanggal 27 Oktober 2015dibuat oleh Notaris Asep Haryanto,SH.MKn dan telah mendapatkan pengesahanMenteri Hukum dan HAM RI.Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum,karena bersekongkol dan saling bekerja sama melakukan segala cara untukmembatalkan jual beli

saham perseroaan ;Bahwa Para Tergugat Rekonpensi patut diduga telah melakukan permufakatanjahat dan saling bekerja sama untuk melakukan perbuatan yang patut didugasebagai pemalsuan surat ;e Bahwa seluruh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TergugatRekonpensi telah merugikan Penggugat Rekonpensi baik moril maupuninmatreil ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasartelah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2016,Nomor : 934/Pdt.G/2015/PN.Dps, yangamatnya

berbedadengan yang disebutkan didalam surat kuasa ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat pulaputusan MARI No : 879 K/PDT/1997 tersebut diatas, maka menurut PengadilanTinggi, eksepsi Tergugat II,III/Pembanding tersebut adalah cukup beralasan hukumoleh karenanya patut untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, ternyata pula pemindahan sahamPT.ESC URBAN FOOD STATION dari Penggugat I, Il kepada Tergugat II,III telahditerima dan dicatatkan didalam daftar Perseroaan

Kementerian Hukum dan HAMRI dengan Nomor : Akta 0031659.AH,01.09 Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 (buktiT10), sehingga pemindahan tersebut telah pula mengikat pihak ketiga ; Bahwa terhadap data Perseroan PT.ESC URBAN FOOD STASTION, sesuai KeputusanPemegang saham secara Siecullar Resolution (bukti T10) pada pokoknya telahmemberhentikan Ibu Yuliana (Penggugat II) sebagai Direktur Perseroan, sertamengangkat : Nano Masuktono sebagai Direksi dan : Andika Sefotia Mandrofa sebagaiKomisaris, perubahan data Perseroaan

Starstrust No. 3, bahwa dengan akta Jual belisaham no 2 tertanggal hari ini dibuat di hadapan saya Notaris (Tergugat)yang menyebutkan Penghadap Tuan Hlirawan Ardiwinata, telah menjualseluruh saham Perseroaan yang dimilikinya kepada penghadap TuanDokter Kemas Muhammad Yunus, bahwa penghadap Tuan dokter PramanaSurjaudaja, penghadap Tuan Hirawan Ardiwinata dan penghadap NyonyaAnna Tjandrawati, bermaksud akan mengundurkan diri dan semua kegiatanPerseroan terhitung hari ini, bahwa penghadap Tuan Dokter

KemasMuhammad Yunus, Penghadap Tuan Dokter Gigi Rukita Surdaudaja telahmasuk ke dalam perseroaan dengan jabatan masing masing sebagaiberikut: Direktur dan Komisaris dalam Perseroaan;Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Padt/2019/PT BDG.29.

Menyatakan tidak sahnya atau batalnya menurut Hukum tentangPeralihnan Jual Beli Saham Perseroaan Terbatas PT. Starstrust Akta NotarisNo 2 yang dibuat oleh Tergugat kepada siapa pun juga dan atau setidaktidaknya tidak mempunyai Kekuatan Hukum;6. Menyatakan Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa danmengadili Pembatalan Jual Beli Saham Perseroaan Terbatas PT. StarstrustAkta Notaris No.2 dan No.3 Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT.

PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan danmenunjuk Direktur perseroan yang baru yaitu TERGUGAT 1;PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARATERGUGAT:Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang terus melanjutkan RUPS tanpakeikutsertaan PENGGUGAT yang telah hadir pada jam dan tanggalHalaman 5 dari 34 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Ptk10.diadakan RUPS, telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari PARATERGUGAT, dan berdasarkan dokumen berita acara RUPS yang dibuatPARA TERGUGAT tidak dihadiri oleh organ perseroaan

Kemudianstruktur pengurusan tersebut dirubah berdasarkan akte Nomor : 90 tanggal29 September 2018 Salinan Surat Pernyataan Rapat Perseroaan TerbatasPT.BORNEO KARUNIA MANDIRI, yang dibuat EDDY DWI PRIBADI,Sarjana Hukum, Notaris Pontianak, serta telan mendapat pengesahan dariMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :AHU0130029.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 2 Oktober 2018, dandalam akte tersebut pada halaman 6 menyebutkan Direktur UtamaHalaman 14 dari 34 Putusan Nomor 182/Pdt.G

BORNEO KARUNIAMANDIRI berdasarkan akte Nomor 90 tanggal 29 September 2018 SalinanSurat Pernyataan Rapat Perseroaan Terbatas PT.BORNEO KARUNIAMANDIRI, yang dibuat EDDY DWI PRIBADI, Sarjana Hukum, NotarisPontianak sebagai Tergugat IV, serta telan mendapat pengesahan dariMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :AHU0130029.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal Oktober 2018, adalah SAHMENURUT HUKUM, karena perubahan tersebut dilakukan oleh TergugatIl (HADRYANTUS MENTILI, SE) bertindak

Menyatakan akte Nomor : 90 tanggal 29 September 2018 Salinan SuratPernyataan Rapat Perseroaan Terbatas PT.BORNEO KARUNIAMANDIRI, yang dibuat EDDY DWI PRIBADI, Sarjana Hukum, NotarisPontianak, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman danHak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU0130029.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 2 Oktober 2018 adalah SahMenurut Hukum.4.

BORNEO KARUNIAMANDIRI, diberi tanda T.I.1I.1II4;Fotokopi Akte Nomor : 90 tanggal 29 September 2018 Salinan SuratPernyataan Rapat Perseroaan Terbatas, dibuat EDDY DWI PRIBADI,Sarjana Hukum, Notaris Pontianak dan pengesahan dari MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU0130029.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 2 Oktober 2018. (PerubahanStruktur PT. BORNEO KARUNIA MANDIRI, diberi tanda T.I.IL.II5;Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor No.

Oleh karena itudengan demikian gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat menjadijelas, tidak obscurre libel dan error in persona ; Bahwa mengingat Turut Tergugat adalah selaku direktur dan pemegangsaham mayoritas dengan kepemilikan 13.999 lembar saham, maka sudahsepatutnya apabila dalam gugatan a quo Penggugat menarik Sdr.Mohammad Najib Salim Atamimi sebagai Turut Tergugat bersandarkepada ketentuan yang diatur di dalam Undangundang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroaan Terbatas ; .

Bahwa mengingat Turut Tergugat Il adalah selaku Komisaris Tergugat,dan bahwa mengingat Tergugat adalah termasuk perseroaan terbatasyang mempunyai susunan direksi dan komisaris, sehingga untukmenghindari Tergugat berdalih tidak mau melaksanakan putusan perkaraa quo atas alasan bahwa belum ada persetujuan dari direksi dankomisaris serta rapat umum pemegang saham (RUPS), atau alasanalasan lain yang berkaitan dengan status Tergugat sebagai perseroanterbatas yang sengaja dipergunakan oleh Tergugat agar

Koperasi Bank Pembangunan Daerah ( Koperasi BPD);PT.Pembangunan Sumatera Barat ( PT.PSB);Sri Rezeki Rini Astuti;Susi Novianti;av FF hw SNAzwar Medany;Menimbang, bahwa terjadinya kerugian bagi pihak pelapor adalah karenahasil dari RUPSLB tangal 30 Juli 2012 yang dilakukan oleh terdakwaMenimbang, bahwa karena objek perselisihan antara saksisaksi pelapordengan terdakwa adalah masalah keuangan berupa gaji dan honor serta sahamdari para pelapor, maka sesuai pasal 61 undangundang No.40 Tahun 2007tentang perseroaan

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroaanke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroaan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS,Direksi dan / atau Dewan Komisaris;2.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PengadilanNegeriHal.14 s/d 17 Putusan No.63/PID/2014/PT.PDGyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makamajelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwasebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatannyaterbukti tersebut telah termasuk ranah hukum perdata, maka oleh karena itu sesuaidengan ketentuan pasal 191 (2) KUHAP terdakwa

Perseroaan The Investors (Singapore) Pte. Ltd sebanyak 3.780.000 lembarseharga Rp. 8.378.820.000.,;2. Perseroaan Succesess Link Enterprise Pte. Ltd sebanyak 600.000 lembarseharga Rp.1.331.400.000,3. Perseroaan Terbatas Keng Investments (1994) Pte. Ltd sebanyak 600.000lembar seharga Rp.1.331.400.000.4. Perseroaan Terbatas PT. Masulaagung Maruti sebanyak 600.000 lembarseharga Rp.1.331.400.000,5. Perseroan Terbatas PT Binareka Sarana Ageng, sebanyak 300.000 lembarsaham seharga Rp. 665.700.000,6.

Temasek Indonesiayaitu Perseroaan The Investors (Singapore) Pte. Ltd, Perseroan Succesess LinkEnterprise Pte. Ltd, Perseroan Keng Investments (1994) Pte. Ltd;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang ditarik subyekbukanlah pemilik saham yang sah menurut hukum yaitu Perseroan The Investors(Singapore) Pte. Ltd, Perseroan Succesess Link Enterprise Pte. Ltd, PerseroanKeng Investments (1994) Pte. Ltd, tetapi yang ditarik oleh Penggugat adalah orangHal 30 dari 32 hal.

Bpr Danagung Ramulti, dalam hal ini diwakili oleh Siti Handayani,Direktur Utama Perseroaan Terbatas PT. Bank Perkreditan RakyatDanagung memberikan kuasa kepada Arief Widyanto, pimpinan cabangPT.

menegaskan keputusan dewan komisaris yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan danmenunjuk Direktur perseroan yang baru yaitu TERGUGAT 1;PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARATERGUGAT:Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang terus melanjutkan RUPS tanpakeikutsertaan PENGGUGAT yang telah hadir pada jam dan tanggaldiadakan RUPS, telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari PARATERGUGAT, dan berdasarkan dokumen berita acara RUPS yang dibuatPARA TERGUGAT tidak dihadiri oleh organ perseroaan

BORNEO KARUNIAMANDIRI berdasarkan akte Nomor 90 tanggal 29 September 2018Salinan Surat Pernyataan Rapat Perseroaan Terbatas PT.BORNEOKARUNIA MANDIRI, yang dibuat EDDY DWI PRIBADI, Sarjana Hukum,Notaris Pontianak sebagai Tergugat IV, serta telah mendapat pengesahandari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesianomor : AHU0130029.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal Oktober 2018,adalah SAH MENURUT HUKUM, karena perubahan tersebut dilakukanoleh Tergugat Il (HADRYANTUS MENTILI, SE) bertindak

untuk memberhentikannya sewaktuwaktu, danfaktanya Pengguggat menjabat sebagai Direktur Utama PT.BORNEOKARUNIA MANDIRI terhitung sejak akte nomor 11 tanggal 3 Mei 2013yang dibuat HARDI WIJAYA, Sarjana Hukum, Notaris Jakarta sampaldengan perubahan akte Nomor 90 tanggal 29 September 2018 yangdibuat EDDY DWI PRIBADI, Sarjana Hukum, Notaris Pontianak sebagaiTergugat IV sudah melebihi 5 (lima) tahun, Selain itu SAH pula menuruthukum akte Nomor 90 tanggal 29 September 2018 Salinan SuratPernyataan Rapat Perseroaan

BORNEO KARUNIAMANDIRI diganti Tergugat Il adalah sah secara hukum serta sah pulaakte Nomor : 90 tanggal 29 September 2018 Salinan Surat PernyataanRapat Perseroaan Terbatas PT.BORNEO KARUNIA MANDIRI, yangdibuat EDDY DWI PRIBADI, Sarjana Hukum, Notaris Pontianak, dantelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia nomor : AHU0130029.AH.01.11.Tahun 2018,tanggal 2 Oktober 2018, karena merupakan kewenananganTergugat IV menerbitkan akta tersebut sesuai dengan jabatannya

Menyatakan akte Nomor : 90 tanggal 29 September 2018 Salinan SuratPernyataan Rapat Perseroaan Terbatas PT.BORNEO KARUNIAMANDIRI, yang dibuat EDDY DWI PRIBADI, Sarjana Hukum, NotarisPontianak, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman danHal 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKHak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU0130029.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 2 Oktober 2018 adalah SahMenurut Hukum.4.