Ditemukan 14003 data
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIZA PERTIWI, M.Pd VS I. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PINANG ARTHA;
PUTUSANNomor 54 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RIZA PERTIWI, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Kemuning C.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RIZA PERTIWI,M.Pd..;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama denganDr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H.M.
176 — 229
SARINDO NUSA PERTIWI (Tergugat II Intervensi);
Sarindo Nusa Pertiwi karena sekirabulan Juni 2012 PT. Sarindo Nusa Pertiwi tanpa seizin dengan para Penggugatdiketahui telah menguasai/menyerobot tanah milik para Penggugat dengan caramenimbun tanah tersebut sehingga mengakibatkan sebagian besar tanda batas tanahmenjadi hilang tentunya hal ini jelas sangat merugikan para Penggugat, maka dengandemikian sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha.
Sarindo Nusa Pertiwi, tanggal 21 Mei 1997, Surat Ukurtanggal 7 Agustus 1996 No.19A/1996, Luas 688.374 M?, sekarang menjadiSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.122 yang terletak di Jalan PM.NoorRT.39 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atas namapemegang hak PT. Sarindo Nusa pertiwi dengan luas tanah 506.824 M?;3.
Sarindo Nusa Pertiwi, tanggal 21 MeiHalaman 27 dari 44 halaman Putusan No.53/G/2013/PTUN SMD.1997, Surat Ukur tanggal 7 Agustus 1996 No.19A/1996, Luas 688.374 M?,sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.122 yang terletak diJalan PM.Noor RT.39 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara KotaSamarinda atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa pertiwi dengan luas tanah506.824 M?;4.
SARINDO NUSA PERTIWI;Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 921/XI/JB/SMD.U/1997 tanggal 23 Desember 1997 antara Drs. Dharsono,Koordinator Pemasaran PT. Sarindo Nusa Pertiwi dengan Drs.Juriansyah;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor PT.
Sarindo Nusa Pertiwi sebagaiTergugat II Intervensi dengan luas tanah yang tumpang tindih seluas 12.402 m?
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KURNIA BUMI PERTIWI;
31 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
KURNIA BUMI PERTIWI;
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
KURNIA BUMI PERTIWI;
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KURNIA BUMI PERTIWI;
15 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG SEJAHTRA IBU PERTIWI;
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUTA PERTIWI NUSANTARA, TBK;
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4007/PJ/2019, tanggal 23 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT DUTA PERTIWI
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002399. 16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 3 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02095/KEB/WPJ.07/2017,tanggal 21 Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00005/207/15/054/17, tanggal 4 Januari 2017, Masa Pajak Januari2015, atas nama PT Duta Pertiwi
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02095/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 21 Desember 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2015, Nomor 00005/207/15/054/17, tanggal 4 Januari 2017,atas nama PT Duta Pertiwi Nusantara Tok, NPWP 01.220.866.6054.000, beralamat di Jalan Tanjungpura Nomor 263 D, Pontianak,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00005/207/15/054/1 7,tanggal 4 Januari 2017, Masa Pajak Januari 2015, atas nama PTDuta Pertiwi Nusantara Tbk, NPWP 01.220.866.6054.000,beralamat di Jalan Tanjungpura Nomor 263 D, Pontianak, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.4.
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
42 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
28 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUTA PERTIWI NUSANTARA, TBK;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4008/PJ/2019, tanggal 22 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DUTA PERTIWI
Pengadilan Pajak Nomor Put002400.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 3 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02094/KEB/WPUJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/15/054/17 tanggal 4 Januari 2017Masa Pajak Februari 2015, atas nama PT Duta Pertiwi
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP 02094/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2015 Nomor 00004/207/15/054/17 tanggal 4 Januari 2017,atas nama PT Duta Pertiwi Nusantara Tok, NPWP 01.220.866.6054.000, beralamat di Jalan Tanjungpura No. 263 D, Pontianak,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 3 dari 8 halaman.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/15/054/17tanggal 4 Januari 2017 Masa Pajak Februari 2015, atas nama PTDuta Pertiwi Nusantara Tbk, NPWP 01.220.866.6054.000,beralamat di Jalan Tanjungopura Nomor 263 D, Pontianak, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
151 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
./2016, tanggal 15 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, KIP, Jatinegara, JakartaTimur, yang diwakili oleh Dony Yoga Perdana, jabatanDirektur PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put71717/PP/M.VB/16/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP866/WPUJ.20/2014 tanggal17 September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00009/207/09/007/13 tanggal 25 Juni 2013, atasnama: PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERTIWI LESTARI;;