ENG PINH PHIN MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

Salinan Ikrar Wakaf, sebagai Ad Informandum, di nazegelen,terlampir) ;Bahwa baik persil tanah Yayasan PINH maupun Mesjid Nurul Huda,berasal dari Wakifnya Haji Mansyur S. anggota Badan Pendiri danBendahara Badan Pengurus Yayasan PINH (sejak berdirinya tanggal 17071991 sampai dengan tahun 2001, meninggal tanggal 0402 2001),lowongan jabatannya telah diisi / diganti putranya sendiri Sabaruddin, SE.selaku Bendahara Yayasan PINH untuk Priode 05062001 sampaidengan 05062004 (f.c bukti P. 1/5, di nazegelen

/ menggantikepengurusan yang sah Yayasan PINH;Bahwa sementara itu, semasa kepengurusan H.

Husin / Ketua Badan PengurusYayasan PINH (lama) (bukti T. 1), sebagai landasan berpijaknya, untukmenghadiri, memberikan hak suara, dicalonkan dan kemudian diangkatmenjadi Ketua/Formateur menyusun formasi kepengurusan baru BadanPengurus Yayasan PINH (H. Syarif Siregar, SH, cs) priode 13102002sampai dengan 13102007, menggantikan kepengurusan H.

), yaitu melangar aturan/ketentuan Statuten Stichtingdari badanhukum ( rechts persoon) Yayasan PINH, quod vide Pasal 11ayat (2) jo.

Mansyur S, selaku Wakif /Pendiri /Bendahara Badan Pengurus PINH, tanggal 04022001,pengelolaan keuangan langsung dipegang oleh H. Husin / KetuaYayasan PINH yang operasionalnya dipegang oleh Ahda Lubis(yang juga sebagai menantu kepada H.

Penggugat:
PT KREASI PUTRA NUSANTARA
Tergugat:
1.YEE PINH JEREMY
2.PT INDO GENESIS MEDIKA

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kepala Sub SeksiPengukuran dan Pemetaan Kadastral, Liliek Hermawan, A Pinh;dengan Dokumen Berita Acara Pengukuran Ulang denganNo.174/BAPU10.10/IV/2019 dari luas 677 meter persegi menjadi677 meter persegi;Dokumen Peta Bidang Tanah dengan Nomor 01376 disahkan di Bogoroleh A.n.

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kepala Sub SeksiPengukuran dan Pemetaan Kadastral, Liliek Hermawan, A Pinh;dengan Dokumen Berita Acara Pengukuran Ulang denganNo.175/BAPU10.10/IV/2019 hasil ukur seluas 5.910 meter persegi;Dokumen Peta Bidang Tanah dengan Nomor 01507 disahkan di Bogoroleh A.n.

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kepala Sub SeksiPengukuran dan Pemetaan Kadastral, Liliek Hermawan, A Pinh;dengan Dokumen Berita Acara Pengukuran Ulang denganNo.352/BAPU10.10/V/2019 dari luas 5.460 meter persegi menjadi5.460 meter persegi;Dokumen Peta Bidang Tanah dengan Nomor 01610 disahkan di Bogoroleh A.n.

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kepala Sub SeksiPengukuran dan Pemetaan Kadastral, Liliek Hermawan, A Pinh;dengan Dokumen Berita Acara Pengukuran Ulang denganNo.176/BAPU10.10/IV/2019 dari luas 4.301 menjadi 4.310 meterpersegi;Dokumen Peta Bidang Tanah dengan Nomor 01611 disahkan di Bogoroleh A.n.

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kepala Sub SeksiPengukuran dan Pemetaan Kadastral, Liliek Hermawan, A Pinh;dengan Dokumen Berita Acara Pengukuran Ulang denganNo.179/BAPU10.10/IV/2019 dari luas 440 meter persegi menjadi440 meter persegi;Dokumen Peta Bidang Tanah dengan Nomor 01512 disahkan di Bogoroleh A.n.

PinH. HASBULLAH KALLA, S.H. ANDI NUR HASWAH, S.H.Perincian biaya :Redaksi : Rp. 5.000,00Materai : Rp 6.000,00;Proses : Rp 50.000,00;PNBP : Rp 30.000,00;Panggilan : Rp 240.000,00;Jumlah : Rp 331.000,00;( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )Hal3dari3: Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN. Pin

Pinh (saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari)yang dalam keterangannya menerangkan bahwa sertifikat atas namaTermohon Kasasi sebagaimana bukti P.1 tidak terdapat dalam cek PlotBadan Pertanahan Nasional Kota Kendari, serta tidak terdapat dalamwarkah tanah;Bahwa secara hukum Termohon Kasasi tidaklah dapat membuktikan datapendukung penerbitan sertifikat objek sengketa, sehingga secara hukumsangatlah jelas bahwa Termohon Kasasilah yang telah melakukanperbuatan melawan hukum untuk menguasai

Pinh, sangatlah jelas memberikan gambaran hukum bahwa PemohonKasasi adalah pemilik tanah objek sengketa yang sah;Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1931 K/PDT/2014Bahwa Oleh Karena Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Keliru dan SalahDalam Pertimbangan Hukumnya sehingga putusan Judex Facti Haruslahdibatalkan karena telah melanggar asasasas hukum yang berlaku;5.

Pinh., Jabatan KepalaSeksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan padaKantor Pertanahan KabupatenSumbawa. 52. ARDIAN, S.H. Jabatan Kepala SubSeksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan KabupatenSumbawa ; 2"3. SITI AISYAH. Jabatan Kepala Sub.Seksi Pengendalian Pertanahanpada Kantor Pertanahan KabupatenHalaman 1, Putusan Nomor : 73/B/2018/PTTUNSBY1.SAHEMASumbawa. 5YAYAN SOFIAN SYAH.

Pinh.,KARISMAWAN, SST Berdasarkan surat kuasa khusus nomor80/600.14.33.17/I1X/2013 tertanggal 16 September 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri RembangNomor W12.U30/57/HK.01/IX/2013 tanggal 16 September 2013,kemudian terjadi pergantian kuasa yaitu KARISMAWAN, SSTHalaman 2, Put. No. 309/PDT/2014/PT SMGdigantikan oleh SISWANTO, SH.

bersambung kehalaman 8 mohon:Menyatakan objek/tanah terperkara areal perkebunan seluas + 203 ha(dua ratus tiga hektar) yang terletak di Desa Pasar Tiga, KecamatanPanai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utaraberdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 19 Tahun2007, tertanggal 31 Oktober 2007, dan Keputusan Bupati Labuhan BatuNomor 20 Tahun 2007, tertanggal 31 Oktober 2007, serta diperpanjanglagi oleh Turut Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Labuhan BatuNomor 503.593/241/Pinh

Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding/Turut Tergugat)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Bath Nomor 503.593/241/Pinh/2010., tanggal 15 Desember 2010, telah berakhir masa berlakunyapada tanggal 15 Desember 2011, berdasarkan Surat Nomor 593/4256/Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 2087 K/Pat/20144.2.Pinh/2012., tanggal 20 November 2012, Perihal: Penjelasan Resmi dariSekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu yangditandatangani oleh H. Ali Usman Harahap, S.H., Plt.

uraian hukum butir 4.1. di atas, maka secara yuridis padasaat perkara ini diperiksa/diadili di Pengadilan Negeri Rantauprapat,Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) tidak mempunyai hubunganhukum dengan tanah/objek sengketa, karena alasan gugatan TermohonKasasi (d/h Terbanding/Penggugat) yang didasarkan an sich kepada ijinlokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 19 Tahun2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dan perpanjangan sesuai denganKeputusan Bupati Labuhan Batu) Nomor 503.593/241/Pinh

bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harusmemuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasandan dasar hukum yang tepat dan benar;Bahwa di samping itu, Putusan Majelis Hakim sama sekali tidak membuatpertimbangan hukum perihal telah berakhirnya masa berlaku SuratKeputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 19 Tahun 2007, tertanggal 31Oktober 2007, dan perpanjangan sesuai dengan Keputusan BupatiLabuhan Batu Nomor 503.593/241/Pinh

dalil mana merupakanpedoman atau prinsip yang kuat (cogent guilding principle) dalampembagian pembebanan pembuktian;dikaitkan/merefer kepada pengakuan Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) bahwa tanah terperkara adalah milik/kepunyaan TermohonKasasi (d/h Terbanding/Penggugat) sesuai ijin lokasi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 19 Tahun 2007, tertanggal 31Oktober 2007, berikut Peta Lampirannya dan Perpanjangannya sesuaidengan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 503.593/241/Pinh

C'urJ /ylt htrtlirr /*nin Piot*nirnl Pinh'* Ain/ Tr V / Ve vow C/m Wowr evel vi we 4 vt/ > evHaL 9 dari 9 Pen. No.lSS/PdLP/2012/PA.

Desa/Kelurahan Nusa Harapan, Kecamatan Siantar,Kabupaten Simalungun;Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6/Padt.P/2021/PN SimYang mana anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahundan belum menikah, mempunyai kekuasaan orang tua untuk mewakili dalammelakukan perbuatan hukum terhadap anakanak Pemohon tersebut untukmenjual berupa sebidang tanah Sesuai dengan Sertipikat ( Tanda Bukti Hak)tertanggal 23 Desember 2017 ditandatangani Kepala Kantor PertanahanKota Pekan Baru, bernama Fairizon, A Pinh

Saksi pertama bernama, Edoy Tamsir bin Baki, tempat tangga Sintang, 28September 1947 (umur 73 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPedagang kelontong bertempat tinggal di Jalan Sungai Pinang Dusun JasaBakti RT 001 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pinh UtaraKabupaten Melawi, saksi sebagai Paman Pemohon di bawah sumpah,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, kenal dengan Termohon bernama Desi Ratna Sari; Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Juni 2010

,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri; Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000; Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KantorUrusan Agaa Kecamatan XxXxXXxXXXXXXXXXXXXxXxX, Kabupaten PadangPariaman; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah saksi, Kemudian pinh ke Padang, kemudian pindah lagi ke Medan: Bahwa Penggugat dengan Tergugat

Komisaris : Yee Pinh Jeremy;g. Komisaris : Leong Yow Seng;h. Komisaris : Liau Yen San Jonathan.17.

Komisaris : Yee Pinh Jeremy;g. Komisaris : Leong Yow Seng;h. Komisaris : Liau Yen San Jonathan.30. Berdasarkan data tersebut, maka kalaupun ada permintaanpenyelenggaraan RUPSLB dari pemegang saham, maka suratpermintaan tersebut pasti DIKETAHUI OLEH Sam Pranoto sebagaiDirektur Utama dan David Sahputra Hadiwibowo sebagai KomisarisUtama.31.

Pinh,kesemuanya sebagai para Termohon Kasasi dahulu paraTergugat / para Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Negeri Ruteng pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa para Penggugat adalah ahli waris Bapak Bengkok yang telahmeninggal dunia pada tahun

Pinh, NIP.19660115 196803 2 002, Jabatan KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;2. SOLEMAN BENU, S.H., NIP. 19680918199203 1 003, Jabatan Kepala Sub SeksiPerkara pada Kantor PertanahanKabupaten Kupang ;3. PIPIT DWI WARDANI, SH, ~~ NP.Putusan No. 108/PDT/2016/PT.KPG.

PINH .Untukmelaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : O1 tahun 2008tentang prosedur mediasi di Pengadilan , maka pengadilanmemberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menyelesaikansengketa dengan jalan Mediasi ,oleh karena itu sidangdiundur pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010;Menimbang, bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan padahari Senin tanggal 18 Januari 2010 adalah acara mendengarkanhasil Mediasi . Penggugat tidak hadir dan tidak juga mengimkankuasa hukum nya .

Pinh. NIP.19680821 198903 1 003, dan ERWIN NUGROHOSUDDIN, S.H. NIP. 19691206 198903 1 001, (berdasarkansurat kuasa khusus Nomor. 458/600//2016 tanggal 16Pebruari 2016 selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING XII semula TERGUGAT Xil, dan jugadisebut PARA TURUT TERBANDING semula PARATERGUGAT ;5. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.

Pinh. NIP.19680821 198903 1 003, dan ERWIN NUGROHOSUDDIN, S.H.

., M.H.Yusdwi Yanti, S.H.Panitera Pengganti,Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN PinH. Hasbullah Kalla, S.H.Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Pin

Panitera Pengganti,Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN PinH. AMIR MAHMUD, S.H.Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pin