Ditemukan 23220 data
253 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
321 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00012/206/12/093/15 tanggal 02Desember 2015, atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, NPWP01.061.255.4093.000, beralamat di Equity Tower Lantai 2021, SudirmanCentral Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling5253, Senayan, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 1.617.283.360.887,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.617.283.360.887,00Pajak Penghasilan (PPh
) terutang Rp 404.320.840.000,00Kredit Pajak Rp 89.637.513.000,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 314.683.327.000,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 151.047.996.960,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 465.731.323.960,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak
bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp465.731.323.960,00;dengan perincian sebagaiberikut :Penghasilan Neto Rp 1.617.283.360.887,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.617.283.360.887,00Pajak Penghasilan (PPh
) terutang Rp 404.320.840.000,00Kredit Pajak Rp 89.637.513.000,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 314.683.327.000,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 151.047.996.960,00Halaman 6 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 465.731.323.960,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali
133 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
370 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
...ccccccesesecceecceceeeeeseseseseseeeneeseeneeeees Rp34.095.759.465,00PPR Terutang .........cececcccccceeeeceececneeeeecnneeeeeeeseeeeeeecnseeeeesesseeeesensaes Rp 8.523.939.750,00Kredit Pajak ......... 00. ccc ccc ccc ce ec ee cee ene nee cee nee eee eae cee eee aeeeeaeae eee enes Rp 9.255.476.648,00Pajak yang tidak/Kurang iDayal ...............ccccccccececeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeenes Rp (731.536.898,00)Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP ............ccccccecccccceeeeeseeeneneees Rp 0,00Jumlah PPh
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2012 yang terdiri dari;1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp9.782.052.405,00 berupa;a. Cash Rebate sebesar Rp6.824.309.346,00:b. Equalisasi HPP sebesar Rp2.438.663.940,00;c. Margin Keuntungan sebesar Rp519.079.119,00;2. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar(Rp2.438.663.940,00) berupa;a. Koreksi negatif pembelian impor produk sebesar(Rp522.786.361 ,00);b.
Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiPenghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.
dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp/31.536.898,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Nt scrcvccscccccscsveccecsxezenscesseveiwecennergensveeeexteetveseweseemereeseeneiere Rp34.095.759.465,00KOMPENSASI KELUGiAN ...........ccc cece cecceccecececeececeseseseeseseecseeaaeseseesseeeaeeeees Rp 0,00Rp34.095.759.465,00Rp 8.523.939.750,00Penghasilan Kena Pajak ...PPh
Terutang ................000 Kredit Pajak .................c cee ceeeee eee ee eee wee Rp 9.255.476.648,00Pajak yang tidak/kurang dibayar ............. sie Rp (731.536.898,00)Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP .0........ oc eccccceeeeeeesseseseceaeaeaeeeaes Rp 0,00Jumlah PPh yang masih haruS dibayar ..............cccccccsescccececececeecceeeeeesees Rp (731.536.898,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
408 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2103/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonanKeberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas BumiNomor 00004/246/13/081/16 tanggal 6 Desember 2016 untuk Masa PajakJanuariDesember 2013;4.
Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) yangkurang dibayar untuk Masa Pajak JanuariDesember 2013 adalah Nihil;Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 3 September 2019 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta
Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasaPasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehinggaberdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karena ketentuanPSC lebih mendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi MerangLimited) ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh. Pemberlakuan ini sekaligusHalaman 5 dari 8 halaman.
mengedepankan prinsipJudicial activism diketahui bahwa dalam Plan of Development (POD) dandokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S443a/MK01 2/1982tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor3985A/39/M.DJM/88 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darikontrak/perjanjian antara BUT Talisman (Jambi Merang Limited) denganPemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil netoantara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhidengan penerapan tarif PPh
Putusan Nomor 752/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar USD4,669,690.00, dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak/ PKP USD 31,551,958.00Pajak Penghasilan (PPh) Terutang USD 6,310,392.00Kredit Pajak USD 3,155,196.00PPh yang Tidak/ Kurang Dibayar USD 3,145,478.00Sanksi Administrasi USD 1,514,494.00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar USD 4,669,690.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali
227 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2018Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa banding ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruhbanding Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak 16,364,885.00PPh terutang 1,636,488.50Kredit Pajak 1,636,488.50PPh Kurang (Lebih) Bayar NIHILSanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih lebih dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00006/245/06/081/12 tanggal14 Desember 2012 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006; dan;4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurangbayar untuk Masa Pajak Januari s.d.
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Sengketa Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4)UndangUndang PPh atas Branch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26ayat (4) UndangUndang PPh atas Brach Profit Tax menurut Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) adalah sebesar 20%sedangkan menurut Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) adalah sebesar 10% dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori
PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo berupa perlakuan atas Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UUPPh atas Branch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPhatas Branch Profit Tax sebesar 20% dan oleh Pemohon Bandingsebesar 10% yang secara yuridis fiskal telah dilakukan
karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut :16,364,885.0Dasar Pengenaan Pajak USD 0PPh terutang USD 1,636,488.50Kredit Pajak USD 1,636,488.50PPh Kurang (Lebih) Bayar USD NIHILSanksi Administrasi USD Jumlah PPh
87 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
312 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap