PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SMELTING;;

SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SMELTING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3957/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SMELTING, beralamat di Menara Mulia Lantai 17, Suite1703, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 911, KaretSemanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, beralamatkorespondensi di Capital Palace Office Tower Lantai 3 UnitC, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta Selatan12710, yang diwakili oleh Hiroshi Kondo, jabatan PresidenDirektur

tanggal 20 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112376.15/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 15 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00074/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Februari 2017,tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00019/206/10/091/15tanggal 30 November 2015, atas nama PT Smelting

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT SMELTING;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Halaman 8 dari 10 halaman.

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2853/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SMELTING, beralamat di Menara Mulia Lantai 17 S1703, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 911, KaretSemanggi, Jakarta Selatan (sekarang Gedung CapitalPlace Office Tower Lantai 3, Unit C, Jalan Jenderal GatotSubroto Kavling 18, RT O06 RW 10, Kuningan Barat,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan), yang diwakili olehHiroshi Kondo, jabatan

16 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107383.15/2013/PP/M.XX.A Tahun 2018, tanggal 4 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00422/KEB/WPJ.19/2016tanggal 28 Juni 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00026/406/13/091/15 tanggal 23April 2015 Tahun Pajak 2013, atas nama PT Smelting

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SMELTING;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2853/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh Prof. Dr.

SMELTING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 440/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SMELTING, beralamat di Menara Mulia Lantai 17, Suite1703, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Karet,Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930 (Alamat Lama), CapitalPlace Office Tower, 3 Floor, Unit C, Jalan Jend.

Nomor 440 B/PK/Pjk/2021 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put104206.15/2009/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00079/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 16 Maret2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00025/206/09/091/14 tanggal 30 Desember2014 Tahun Pajak 2009, atas nama PT Smelting

Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa) dalamrangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan,karena in casu (a) koreksi transfer pricing tersebut (penentuan kembalipenghasilan Pemohon Peninjauan Kembali) telah dilakukan olehTerbanding (in casu Termohon Peninjauan Kembali) terhadap seluruhpenjualan selama tahun pajak 2009 (baik ekspor maupun non ekspor)atas barangbarang komoditas logam yang diproduksi oleh PT Smelting

Sedangkan Mitsubishi Corporation (MC)(pemegang saham sebesar 9,5% di PT Smelting) adalah bukan pihakyang mempunyai hubungan istimewa baik dengan Pemohon PeninjauanKembali maupun dengan Mitsubishi Materials Corporation (MMC).Sebagai informasi bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Agung YangMulia, perusahaan konglomerasi Mitsubishi merupakan perusahaan yangamat besar dan pada tahun 1946 pernah dipaksa oleh PemerintahJepang untuk dipecahpecah menjadi beberapa perusahaan yang lebihkecil.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SMELTING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put104206.15/2009/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTSMELTING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 13 dari 14 halaman.

PT SMELTING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

SMELTING;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4913/Pd/2018, tanggal 28 November 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa subsititusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SMELTING

November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107383.15/2013/PP/M.XX.A Tahun 2018, tanggal 4 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00422/KEB/WPUJ.19/2016, tanggal28 Juni 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Nomor 00026/406/13/091/15, tanggal 23 April2015, Tahun Pajak 2013, atas nama PT Smelting

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00422/KEB/WPuJ.19/2016, tanggal 28 Juni2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Nomor 00026/406/13/091/15, tanggal23 April 2015, Tahun Pajak 2013, atasnama PT Smelting,NPWP 01.071.262.8091.000, beralamat di Menara Mulia Lantai17 S1703, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.911, KaretSemanggi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan

SMELTING

Sudirman Kav. 1,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari2010.Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.melawanPT SMELTING, berkedudukan di Desa Roomo, Kecamatan Manyar,Gresik, diwakili SYAIFUL BACHRI, selaku Departement Manager ofAdministration Concurrent Manager of Human Resources Sectionpada PT SMELTING, beralamat di Desa Roomo, KecamatanManyar, Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. M. ANSHOROEL CH, SH, MH2. RIHANTORO BAYUAudl, SH, MH3.

PT Smelting menerima anjuran untuk mengakhiri hubungan kerjadengan pekerja Saudara Kamaruddin dengan kategori pengundurandiri.b.

No 446 K/PDT.SUS/2010"Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (51) Perjanjian KerjaBersama IV PT Smelting menyebutkan bahwa karyawan dilarangabsen 5 (lima) hari berturutturuttanpa persetujuan dari kepala seksiwalaupun sudah dilakukan pemanggilan tertulis sebanyak 2 (dua)kali, pelanggaran ini dikategorikan sebagai pengunduran diri.""

Dengan demikian, jelas terbuktibahwa Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 61 ayat (51) PKB 4 Tahun2008 2010 PT Smelting dan Serikat Karyawan Smelting (SKS) mengingatpada kenyataannya Pemohon Kasasi hanyalah absen selama 3 (tiga) hariatau setidaktidaknya 3,5 (tiga koma lima) hari saja, bukanlah selama 5(lima) hari berturutturut.JUDEX FACTI TELAH KELIRU DAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGANYANG ADIL DAN BERIMBANG MENGENAI PERMOHONAN WIN MELALUISHORT MESSAGE SERVICE (SMS)2.

Smelting dengan jelas mengatur bahwa karyawan yangbermaksud menggunakan hak cuti tahunannya harusmemberitahukan kepada kepala seksi setidaknya 2 (dua) minggusebelumnya, apabila dalam keadaan mendesak selambatlambatnya1 (satu) hari sebelumnya."Hal 15 dari 25 hal. Put.