DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG vs ERWYNSON SAUT HALOMOAN SIMANJUNTAK;;

LEMBAGA PENELITIAN LPM & UPT ITB, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

P U TT U S A NNomor: 393/B/PK/PJK/ 2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMA H K A M A H A GUNGMemeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkaraLEMBAGA PENELITIAN LPM & UPT ITB, diwakili Prof.Dr. Ir. DJOKO SANTOSO, M.Sc, Jabatan REKTORVarga Negara Indonesia, berkedudukan di Bandung,Jalan Tamansari No. 64. Dalam hal ini memberikankuasa kepada:1. SUMITRA, Sarjana Hukum, Kepala Bagian HukumITB;2.

/2008 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMenyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : S180/WPJ.09/KP.1109/2008tanggal 18 Maret 2008 mengenai Pemberitahuan SuratPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang Tidak Benar, Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 MasaPajak Januari s.d Desember 2004 Nomor00158/201/04/423/06 tanggal 18 September 2006, = atasnama : Lembaga Penelitian, LPM & UPT

No.21 yang harus dibayar393/B/PK/PJK/2009 12.34Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali kepadaTergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk Masa PajakJanuari s.d Desember 2004 dari jumlah Dasar PengenaanPajak sebesar Rp. 17.543.029.739 adalah Rp.1.773.195.072, (satu milyar tujuh ratus tujuh puluhtiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuhpuluh dua rupiah);Bahwa dengan demikian perhitungan Pajak PPh Pasal 21untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 atas namaWajib Pajak Lembaga Penelitian, LPM & UPT

Desember 2004 atas nama Wayjib PajakLembaga Penelitian, LPM & UPT /TB terdapat perbedaan,dengan jumlah selisih sebesar Rp. 1.867.828.9977, (Rp.3.125.821.965 Rp. 1.257.992.968), selisih manaadalah sebagai hutang Pajak Kurang Bayar yang harusdibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepadaTermohon Peninjauan Kembali;Namun demikian Termohon Peninjauan Kembali tetapHal. 35 dari 40 hal. Put.

Desember 2004 atas nama Wayjib PajakLembaga Penelitian, LPM & UPT ITB sebesarRo. 2.706.320.269.00, .

PT PLN (PERSERO) UBS-P3B UPT KARAWANG

./2010,Tanggal 03 Mei 2010;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;melawan:PT PLN (PERSERO) UBSP3B UPT KARAWANG, tempatkedudukan di Jalan Raya Kosambi Klari RT 07 RW 02,PancawatiKlari, Karawang 41371;;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

PLN (Persero) P3BJB Region Jawa BaratNPWP: 01.001.629.3423.008 sebesar Rp43.966.862.299,00 dengan rincian:o Kantor Region Rp 11.865.773.589,00o UPT Karawang Ro 4.499.046.194,00o UPT Purwakarta Rp 3.818.184.986,00o UPT Bandung Barat Rp 6.371.452.953,00o UPT Bandung Timur Rp 6.684.331.669,00o UPT Garut Rp 3.890.354.928,00o UPT Cirebon Rp 6.837.717.980,00Jumlah Rp 43.966.862.299,00PPh TerutangBahwa menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan KeputusanKeberatan atas SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2004

PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat (Induk organisasiPemohon Banding) dengan NPWP: 01 .001.629.3423 sebesarRp3.178.162.012,00:o Kantor Region Rp = 1.031.583.181,00o UPT Karawang Rp 301.184.950,00o UPT Purwakarta Rp 261.832.192,00o UPT Bandung Barat Rp 416.083.924,00o UPT Bandung Timur Rp 446.249.943,00o UPT Garut Rp 269.686.700,00o UPT Cirebon Rp 451.541.722,00Jumlah Rp 3.178.162.012,00Bahwa PT PLN (Persero) P83BJB Region Jawa Barat sudah mengajukanpermohonan Pemindahbukuan setoran PPh Pasal 21

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.21585/PP/M.XVII/10/2010, Tanggal 19 Januari 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP466/WPJ.22/BD.06/2009tanggal 03 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Nomor00004/201/04/433/08 tanggal 21 Oktober 2008, atas nama: PT PLN (Persero)UBSP3B UPT

Karawang Rp 4.499.046.194,00e UPT Purwakarta Rp 3.818.184.986,00e UPT Bandung Barat Rp 6.371.452.953,00e UPT Bandung Timur Rp 6.684.331.669,00e UPT Garut Rp 3.890.354.928,00e UPT Cirebon Rp 6.837.717.980,00Jumlah Rp 43.966.862.299,00Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingmenyampaikan data berupa SPT Tahunan PT PLN (persero)P2BJB Region Jawa Barat Tahun 2004 (vide PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal19

Penggugat:
Rimbun Bangun
Tergugat:
UPT Unit Pelayanan Terpadu Taman Hutan Raya TAHURA

RIMBUN BANGUN VS UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Taman Hutan Raya (TAHURA) yang dipimpin Ramlan Barus

ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Kabanjahe tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan lokasi obyek sengketa beradadi dalam kawasan hutan konservasi yang merupakan wilayah kerja UPTPengelolaan Tahura Bukit Barisan berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan RI Nomor SK.579/MenhutII/2014, SK 95/MENLHK/SETJEN/PLA 2/2/2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor 090/686 yang dikeluarkanoleh Kepala UPT

PEMERINTAH KOTA CILEGON, UPT PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON, dk

Pembanding/Penggugat : Rimbun Bangun
Terbanding/Tergugat : UPT Unit Pelayanan Terpadu Taman Hutan Raya TAHURA

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, walaupun adaVerzet, Banding maupun Kasasi ( Uit Voerbaar Bijvorrad ).Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini.Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapatlain, mohon diberikan Putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan surat gugatanyang isinya sebagai berikut:Bahwa pada halaman 1 (satu) alinea pertama terulis UPT (UnitPelayanan

Penyebutan Tergugat Sebagai Instansi Pemerintah Tidak Jelas DanSalah Serta Tidak berdasarkan HirarkiBahwa dalam sautu guagatan, penyebutan pihakpihak berperkaraharus jelas termasuk pennyebutan pihak berperkara yangberkedudukan sebagai instansi pemerintah harus jelas dan sesuaidengan hirarki;Bahwa Tergugat dalam perkara aquo adalah sebagai instansipemerintah tidak secara jelas dan lengkap disebutkan secara hirarki,Penggugat hanya mencantumkan UPT (unit Pelayanan Terpadu)Taman Hutan Raya yang telah

Kepala UPT. PengelolaanTaman Hutan Raya Bukit Barisan; Bahwa oleh karena penyebutan indentitas Tergugat dalam gugatanPenggugat adalah tidak jelas dan salah serta tidak berdasarkanhirarki, maka gugatan Penggugat caacat hukum dan tidak sempurnasehingga harus dinyatakan ditolak (niet onvankelijke verklaard)Il. DALAM POKOK PERKARA:1.

UPT. BENGKULU Cq. UNIT TRAGI LAHAT vs., EKO FIRDAUS W, dkk

UPT. BENGKULUCq.

UPT. BENGKULU Cq. UNIT TRAGI LAHAT, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2020Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Tri Karya Utama Cendana
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo

Tri Karya Utama Cendana
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo

Penggugat:
Ai Nani binti Dayat
Tergugat:
1.UPT Puskesmas Cibatu
2.dr Dini Aditya Mulyadi

Pembanding/Penggugat : SAWINEM Diwakili Oleh : ANDARIAS SUMAN SH MH
Terbanding/Tergugat : Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karanggayam

Perdata- LIU KUI KHIML A W A NPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SUNGAI RAYA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBengkayang cq Kepala Upt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KecamatanSungai Raya, yang beralamat di jalan raya Sungai Duri, Desa Sungai Duri,Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang,SCDAQAL...eeeeccceeee cece eee e eee eeeeeeeeeaeeeeee ceneeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeaeaeea Tergugat ;Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq.Gubernur Provinsi Kalimantan Barat cq. Bupati Bengkayang cq.

Kepala Upt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. KepalaSekolah Menengah Pertama Nomor 02 Sungai Raya, yang beralamat di Jl.Raya Sungai Pangkalan II, Desa Pangkalan Il Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai........ Tergugat III;Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq.Gubernur Provinsi Kalimantan Barat cq. Bupati Bengkayang cq. Camat SungaiRaya cq. Kepala Desa Sungai Pangkalan Il, yang beralamat di Jl.

Penggugat:
MUDRIK AL MADANY DRS
Tergugat:
KEPALA UPT KPH WILAYAH XVI GUNUNGSITOLI
Turut Tergugat:
ARIANUS GEA

Pembanding/Tergugat I : PT PLN Persero PPPB SUMATERA Cq UPT BENGKULU Cq UNIT TRAGI LAHAT Diwakili Oleh : PT PLN Persero PPPB SUMATERA Cq UPT BENGKULU Cq UNIT TRAGI LAHAT
Terbanding/Penggugat : EKO FIRDAUS W
Turut Terbanding/Tergugat II : NuENERGY Gas Ltd DART ENERGY
Turut Terbanding/Tergugat III : SAMIO

UPT. BENGKULU Cq. UNIT TRAGILAHAT, Alamat Jalan A. Yani, Desa TalangkabuPagar Agung, Kecamatan Kota Lahat, KabupatenLahat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Yohana A. Rajagukguk, SH, 2. Fadillah Isnan, S.H,3. Anggi M. Pratama, S.H, 4. Muhlisin, S.H., dan 5.Sarah Nova Br Siagian, SH, kesemuanya adalahPegawai PT.

BUPATI KABUPATEN DAIRI, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I/PEMBANDING; LAWAN :DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/PEMBANDING;

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PELABUHAN TENGKAYU II tersebut tidak dapat diterima;- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN-RI) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq.

., DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN UPT. PELABUHAN TENGKAYU II. VS H. MOCHTAR BASRY IDRIS, dkk

DINAS KELAUTANDAN PERIKANAN UPT PELABUHAN TENGKAYU Il,berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 9, KelurahanKarang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Haris,S.H., M.Hum. dan kawankawan, Pejabat dan PegawaiSekretariat Daerah Kota Tarakan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Juni 2014;Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi Il, IIl/TergugatIl/Pembanding II;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

melaksankan kegiatankegiatan termasuk menyewakan lahanlahan tersebut kepada pihak lain,namun upaya inipun tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat danatau Tergugat Il, maka hanya dengan jalan mengajukan perkara ini kePengadilan Para Penggugat yakin akan mendapatkan perlindungan yangseadiladilnya dari Forum Pengadilan Yang Terhormat ini;Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan II tersebut yang menguasai lokasiperwatasan milik Para Penggugat serta mendirikan bangunan KantorDinas Kelautan dan Perikanan UPT

Penggugat:
I SITTUNG
Tergugat:
1.I MANJA
2.LAMIDDI
3.PT.TELKOM INDONESIA (Persero) Tbk
4.UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KEPALA UPT PASAR CISALAK;3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK

KEPALA UPT Pasar Cisalak, beralamat di Komplek AURI, Jalan Radar AURIKecamatan Cimanggis Kota Depok, dalam hal in) NELSON DA SILVA GOMES,S.STP, M.Si., memberikan Surat Kuasa kepada N.

Apabila tanahyang diakui oleh Para Penggugat adalah bangunan Pasar Cisalak makagugatan yang disampaikan kepada Kepala UPT Pasar Cisalak (Tergugat II)adalah salah alamat (Error in Persona), karena mengingat unsur pelaksanaurusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian berada padaDinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana diatur dalam PeraturanWalikota Depok Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan danPerindustrian,

sehingga tidaklah tepat apabila Para Penggugat melibatkanKepala UPT Pasar Cisalak sebagai pihak dalam perkara ini karena antara Parahalaman 26 dari 53 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.DpkPenggugat dan Tergugat Il tidak ada hubungan hukum.

Gugatan Salah Pihak (Error in Persona);Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II mengemukakan gugatan ParaPenggugat telah salah pihak karena gugatan Para Penggugat yang disampaikan kepadaKepala UPT Pasar Cisalak (Tergugat II) adalah salah alamat karena mengingat unsurpelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian berada padaDinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan WalikotaDepok Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsiserta

tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian, sehingga tidaklah tepat apabilaPara Penggugat melibatkan Kepala UPT Psar Cisalak;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwayang dimaksud gugatan error in persona yakni apabila pihak yang digugat ataupunsebagai Penggugat tidak berkapasitas untuk menjadi pihak dalam suatu perkara;Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil eksepsi poin ini, maka dapatdiketahui yang dipermasalahkan oleh Tergugat dan Tergugat II adalah mengenaisubyek

1 (satu) Lembar Surat Keterangan UPT SPF SMP NEGERI 15 MAKASSAR Nomor : 422 / 045 / UPT.SPF.SMPN15MKS /III/2022, tanggal 02 Maret 2022;

1 (satu) Lembar Surat Keterangan UPT SPF SMP NEGERI 18 MAKASSAR Nomor : 800 / 37 / SMPN18 / III / 2022, tanggal 02 Maret 2022;

1 (satu) Lembar Surat Keterangan UPT SPF SMP NEGERI 2 MAKASSAR Nomor : 800 / 199 / SMPN.2 / II / 2022, tanggal 10 Februari 2022;

1 (satu) Lembar Surat Keterangan UPT-SPF SMP NEGERI 20 MAKASSAR Nomor : 425.5

/ 056 / UPT-SPF.SMPN20 / III / 2022, tanggal 3 Maret 2022;

satu) Lembar Surat Keterangan UPT SPF SMP NEGERI 29 MAKASSAR Nomor : 421.3/035.c/UPT.SPF SMPN 29/II / 2022, tanggal 06 Februari 2022;

) Lembar Surat Keterangan UPT SPF SMP NEGERI 40 MAKASSAR Nomor : 422 / 030 / UPT SPF SMPN 40 / III / 2022, tanggal 02 Maret 2022;

1 (satu) Lembar Surat Keterangan UPT SPF SMP NEGERI 7 MAKASSAR Nomor : 421.3 / 47 / SMPN.07 / I / 2022, tanggal 31 Januari 2022;

1 (satu) Lembar Surat Keterangan UPT SPF SMP NEGERI 9 MAKASSAR Nomor : 421.2 / 061 / UPT SPF SMPN 9 / III / 2022, tanggal 2 Maret 2022;

1 (satu) Lembar Surat Keterangan UPT SPF SMP NEGERI 19 MAKASSAR Nomor : 421 / 43b / II / SMP19 / 2022, tanggal 15 Februari 2022;

1 (satu) Lembar Surat Keterangan UPT SPF SMP NEGERI 8 MAKASSAR Nomor