Bahwa saksi pada waktu itu. saudara melakukan penilaianterhadap semua aset yang tercantum dalam daftar nominatif tersebut; Bahwa dalam melakukan penilaian sesuai dengan SPI disyaratkanuntuk melihat NJOP; Bahwa khusus untuk tanah PT. Holcim kami tidak mendapatkandata NJOP dari PT. Holcim.

Bahwa saksi dalam melakukan penilaian tidak mendapat nilai pastdari NJOP PT Holcim sehingga kita asumsikan nilainya sama.

Atas hal tersebut kita (KJPP)mengajukan surat karena kita mengetahui ada NJOP yang baru kitaterima kemudian surat kita sampaikan kepada panitia menanggapikeberatan dari PT. Holcim.

Yang keduabahwa KJPP Ana dan Rekan dalam melakukan penilaian sebelumnyatidak mendapatkan data tentang NJOP PT Holcim sehingga dalamperhitungan nilai penggantian wajar, yang penilai lakukan mengacu padaNJOP tanah disekitar objek yaitu dari perusahaan terdampak lainnyayang mana antara satu dan lainnya besaran NJOPnya adalah sama.Akan tetapi pada saat rapat musyawarah kami (KJPP) baru mendapatkandata NJOP dari PT Holcim yang ternyata berbeda karena NJOP PTHolcim lebih tinggi dibandingkan dengan NJOP

PT.Holcim yang baru (yangsebenarnya) kemudian kami meminta rincian NJOP dari PT.

tanah dimaksud kepada P2T, sehingga sikapPemohon Kasasi /Terdakwa yang tidak menyerahkan NJOP tersebut,merupakan perbuatan melawan hukum juga (menurut judex facti(Pengadilan Negeri) keberadaan NJOP tersebut sangat pentingsebagaimana pertimbangannya di halaman 129 "apabila NJOP tersebutdiserahkan sebagai bahan pertimbangan menentukan besarnya ganti rugiyang akan diberikan kepada Terdakwa atau PT.

Bukanberdasarkan atau mengutamakan NJOP ;e NJOP hanya diperlukan dalam proses perhitungan besarnya gantirugi yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk ;e Ketentuan umum yang berlaku tentang NJOP adalah bahwa NJOPdigunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Bumi danBangunan (PBB) dengan batasan yang jelas dan tegas, yaitu : NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 20 % x NJOP ; PBB terhutang = 0,5 % x NUKP ;e Kelemahan signifikan jika NJOP dijadikan dasar dalam "menetapkan"harga adalah sebagai

berikut :e Penetapan harga berdasarkan NJOP mengandung pengertianbahwa harga ganti rugi harus sama dengan nilai jual objek pajak(NJOP) yang tercantum dalam SPPT.

Juga tidak akan pernah ada pelepasanhak atas tanah jika tanah yang bersangkutan belum memiliki NJOP ;e Jika NJOP sebagai dasar penetapan harga difahami bahwapenetapan harga tidak jauh melebihi NJOP. maka di samping tidakada kepastian hukum, juga para pemegang hak atas tanah menjaditakut untuk melepaskan tanahnya kepada Pemerintah atau BUMN,karena berpotensi dituduh Korupsi ;e Penetapan harga yang harus sama atau tidak jauh melebihi NJOP,tentunya bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hakatas

atau jauh melebihiNJOPnya bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga unsurmelawan hukum dalam perkara a quo harus dinyatakan "TidakTerpenuhi ;e Terdakwa tidak menyerahkan NJOP dipertimbangkan sebagai berikut :e Seandainya benar bahwa Pemohon Kasasi l/Terdakwa tidakmenyerahkan NJOP tanah tersebut kepada P2T tanpa diketahuialasan pastinya, tapi saksi Eko Banyu Aji selaku staf KPP.PBB BandarLampung dan juga sebagai Anggota P2T telah menyerahkan SPPT/NJOP Tanah HGU PT.

Henry Anggakusuma tidak pernah memberikan ataumenunjukan NJOP tanah HGU No. 2 milik PT Naga Intan;e Bahwa benar pada rapat tanggal 29 Maret 2007 saksi sudah menjelaskankepada anggota P2T mengenai perlunya NJOP PBB untuk tanah HGU PTNaga Intan tetapi sampai dengan selesainya kegiatan pengadaan tanah NJOPtersebut tidak pernah ada;e Bahwa benar NJOP yang dipakai dalam melakukan ganti rugi tanah HGU No.2 tersebut memakai NJOP milik Pemda Propinsi Lampung yang bersebelahandengan tanah HGU No 2, hal tersebut

;Bahwa benar Nilai Jual Objek Pajak yang di kaji oleh Tim Penaksir Hargatanah di dalam Berita Acara tersebut adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)tanah milik Pemda TK. I Lampung, yaitu daerah Wisata di dekat Tanah HGUmilik PT Naga Intan. Bukan NJOP tanah milik PT Naga Intan. Sdr. WendyMelfa yang memerintahkan untuk menggunakan dasar NJOP tanah daerahwisata milik Pemda TK. I Lampung, yaitu senilai Rp 64.000.

Terkait dengan NJOP, Sdr. Zulkifli Anwar pernah memerintahkansaksi untuk memakai NJOP tanah Pemda Provinsi yang bersebelahan denganTanah HGU milik PT Naga Intan tersebut. Setelah mendapatkan kedua arahantersebut (Nilai harga Rp 40.000, dan menggunakan NJOP Pemprov) dariBupati Lampung Selatan Sdr. Zulkifli Anwar lalu saksi melaporkan perintahdan arahan tersebut kepada Wakil Bupati Sdr.

Lampung Selatan sama sekali tidakpernah mengindahkan atau mempertimbangkan NJOP SHGU No. 2 Dusun Sebalang, DesaTarahan, Kec.

MH. sebagai ketua panitia tidak pernah menunjukkan dan tidakmenanyakan tentang NJOP tanah SHGU No. 2 milik terdakwa, seedangkan mereka tahunbahwa untuk menentukan harga atau besarnya ganti rugi harus didasarkan kepada NJOP,dalam hal ini tampak suatu kerja sama yang erat antara terdakwa dengan saksi Wendy Melfa,SH.MH. yakni terdakwa tidak menunjukkan NJOP sebaliknya saksi Wendy Melfa, SH.MHsebagai ketua panitia tidak pernah menanyakan apalagi meminta NJOP tersebut, sehinggakemudian Panitia Pwengadaan

Olehkarena itu, SE47/PJ.6/1999 merupakan peraturan yang menjadi satu kesatuan yang tidakdapat dipisahkan dengan SE26/PJ.6/1999;: bahwa Penggugat dalam tahun 2011 masih dalam tahap eksplorasi sehinggapenghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBBTahun Pajak 2011 seharusnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam SE47/PJ.6/1999;: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalahPerhitungan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak PajakBumi Dan Bangunan

tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor PertambanganNon Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C maka penghitungan NilaiJual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak untuk Tahun Pajak 2011 mengikutiketentuan yang diatur dalam SE 48/PJ/2011, karena di dalam Huruf D angka 3 SuratEdaran ini disebutkan bahwa Surat Edaran Tergugat ini mulai berlaku untuk pengenaan PBBSektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian CTahun Pajak 2011,dimana penentuan besarnya NJOP

untuk areal produktif adalah sebesar9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan, sedangkanuntuk areal belum produktif, areal tidak produktif, dan areal emplasemen di dalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan adalah sebesar NJOP berupa tanah sebagaimanaditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas namaMenteri Keuangan.bahwa atas pernyataan Tergugat dan Penggugat di atas Majelis berpendapatsebagai berikut :bahwa Surat Keputusan

tanggal 29 Juli 1999 sebagai turunannya tidak berlaku lagi.Hal ini tersirat pada huruf D angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE48/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Tata CaraPengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Selain PertambanganEnergi Panas dan Galian C yang menyatakan Surat Edaran ini mulai berlakuuntuk penggenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas SelainPertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C Tahun Pajak 2011.bahwa selanjutnya mengenai tata cara penentuan besarnya NJOP

sebagaimanatercantum dalam huruf B angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE48/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Tata CaraPengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Selain PertambanganEnergi Panas dan Galian C dinyatakan Areal belum produktif, areal tidakproduktif, dan areal emplasemen didalam atau diluar wilayah kuasapertambangan adalah sebesar NJOP. berupa tanah sebagaimana ditetapkandalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasnama Menteri Keuangan.dicabutdandinyatakantidaberlaku.bahwa

puluhribu enam belas rupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat (Ketua PanitiaPembebasan lahan Kereta Api trans Sulawesi Pare Pare) pada tanggal 11Juni 2015 dalam musyawarah penetapan nilai ganti rugi pembebasan lahankereta api trans Sulawesi Pare Pare di aula Kelurahan Mangempang,menurut hemat kami nilai tersebut di atas jauh dari nilai penggantian wajarkarena tidak berdasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atassesuatu properti (tidak sesuai dengan daftar SNI yang berlaku di KabupatenBarru dan NJOP

sejumlah Rp71.594.000,00 (tujuh puluhsatu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan hitunganpermeter Rp380.016,00 (tiga ratus delapan puluh ribu enam belas rupiah)menjadi harga NJOP yang biasa dipakai pemerintah menjadi dasar hargaganti rugi yaitu harga permeter Rp968.000,00 (sembilan ratus enam puluhdelapan ribu rupiah) dikali luas bangunan 188.4 m?

Sehingga tindakan majelis hakim yang memberipenilaian sendiri terhadap volume objek perkara tidak tepat dan melampauikewenangannya;Hakim Pertama pada putusannya halaman 15 alinea ke 5 s/d halaman 16,menyatakan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pertama Penggugat supayanilai ganti rugi didasarkan pada harga NJOP yaitu harga permeterRp968.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehinggajika dikali dengan luas bangunan 188,4 m?

Sehingga harga NJOP tersebut dikalikan denganHalaman 6 dari 10 hal. Put.

Nomor 1082 K/Pdt/2016penilaian kondisi bangunan yang belum jadi yaitu sekitar 80 persen menjadiRp145.869.960,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluhsembilan riobu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagaiberikuit yaitu NJOP sesuai Bukti P7 sebesar Rp968.000,00 (sembilan ratusenam puluh delapan ribu rupiah) dikali dengan luas bangunan Bukti P10yaitu luas bangunan 188,4 meter persegi dikali dengan kondisi bangunanyang belum jadi yaitu delapan puluh persen hasilnya

) tanah dimaksud,karena pada saat dijaminkan oleh Tergugat Tergugat sendiri belum atau tidakmendaptarkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Baratuntuk mendapatkan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jadi bukanPenggugat sendiri yang menentukan nilah dari Tanah tersebut tetapiberdasarkan nilai harga pada saat jual beli oleh Tergugat, bahwa Nilai JualHal 9 dari 15 hal Putusan No. 171/PDT/2018/PT.SMRObyek Pajak (NJOP) adalah harga ratarata dari transaksi jual belitersebut ;Apabila tidak

terjadi transaksi jual beli maka nilai (NJOP) bisa ditentukanberdasarkan perbandingan harga obyek lain yang sejenis, dapatPenggugat/Pembanding jelaskan bahwa nilai NJOP bisa ditentukan melaluitiga aspek berikut ini yaitu :1.

Perbandingan Harga Obyek : Adalah nilai NJOP berdasarkanperbandingan dengan property lain yang sejenis dan posisinyatidak berjauhan dan telah diketahui berapa harga jualnya;2. Nilai Perolehan Baru : metode nilai perubahan baru ini bisadiketahui melalui penghitungan biaya untuk mendapatkan propertyyang sudah terjadi dan kemudian dikurangi dengan kondisi fidikproperty yang dibeli tersebut;3.

Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti : merupakan metode penentuanpajak berdasarkan hasil produksi obyek pajak tersebut.Bahwa sangatlah jelas dalam UndangUndang Nomor 28 tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 139/pmk.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapannilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.Dalam peraturan tersebut Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah hargaratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

secara wajar.Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaluiperbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau NJOP pengganti.Maka berdasarkan semua yang telah diuraikan sebagaimana tersebutdiatas Penggugat sekarang Pembanding memohon dengan hormat, agarBapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenanmemutuskan sebagai hukum :DALAM POKOK PERKARA1.

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam suatu Zona Nilai Tanah; Halaman 9 dari 37 halamanPutusan Nomor : 20/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU.4.

danBesarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah 2010 Provinsi SulawesiTengah, Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Tatura JalanBasuki Rahmat, Kode ZNT DE/DF, Kelas Bumi A14, Penggolongan NilaiJual Bumi Rp. 1.086.000,00. s/d Rp. 1.207.000,00. per M2 denganNilai Jual Objek Pajak Bumi Per M2 sebesar Rp. 1.147.000,00.

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam suatu Zona Nilai Tanah; 4.

Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dlam suatu Zona Nilai Tanah; 4.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2 Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 1000 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.183.397.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.308.750.000,005. SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

SHM NO. 1603 An SUTRIS asal hak pemecahan M. 984 Luas 320 M2.Tafsiran harga dari desa = 150.000 200.000 m2Harga NJOP. = 4.480.000Harga Tafsiran = 48.000.000 + 4.480.000 x 100 %2Jumlah = 52.480.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.26.240.000,002.SHM NO. 1906 An. KUPAS LESTARI Luas 1.464 M2Tafsiran harga dari desa = 110.000.000Harga NJOP. = 39.270.000Harga Tafsiran = 161.040.000 + 39.270.000 x 100 %2Jumlah = 200.310.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.100.155.000,003.

Hartono untuk membuat laporan tinjauan lokasi dengan data berupa hargataksir tanah dari desa dan NJOP dari SPPT (Surat Perintah Pajak Terhutang)dari Sdr.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp394.000,00;b.

Putusan Nomor 94 PK/PID.SUS/2017Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi danBangunan untuk Kota Manado Tahun 2006 sebesar Rp464.000,00;2.

lagi pula tidak adakepentingan Pemohon Peninjauan Kembali untuk merekayasa Nilai JualObjek Pajak (NJOP) karena pajak penjualan dipotong langsung olehPemerintah.

Oleh karena itu surat keterangan Lurah tentang pasaranharga tanah (bahasa Jaksa merubah harga NJOP) untuk kepentingankelengkapan administrasi BPK tidak relevan diterapkan dalam kasus in(kKhususnya pemohon Peninjauan Kembali) Karena Lurah tidak berhak dantidak punya kewenangan merubah NJOP sedangkan keputusan mengenaiharga jual tanah itu adalah hak bebas penjual (Pemohon PeninjauanKembali);NJOP ditetapkan oleh Pemerintah untuk penetapan pajak.

Surat jawaban permintaan data klasifikasi harga tanah berdasarkan NJOP PBB No. S-20/WPJ.16/KP.0306/2010 tanggal 14 Januari 2010; ----

10. Daftar nilai jual objek pajak di jalan-jalan tertentu tanggal 21 Januari 2010; -----------------------------------------------------------------------------------------

11. SK Gubernur No. 012/14/RO. Perlum dan Asset/2010 tentang penjualan rumah daerah gol.III dan atau termasuk tanah yang dikuasai Pemda Prop.

Baharuddin, HT.M.Si, dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melihat surat tersebutpermintaannya sama maka di jawablah surat Pemda Sulteng tersebut dengan hanyamemberikan lampiran (tanpa surat pengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010,dimana pada nomor urut 06 tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP / M2 Rp.1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah); Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlah Keputusan

PALU Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam sSuatu Zona Nilai4.

Baharuddin, HT.M.Si, dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melihat surat tersebutpermintaannya sama maka di jawablah surat Pemda Sulteng tersebut dengan hanyamemberikan lampiran (tanpa surat pengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010,dimana pada nomor urut 06 tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP / M2 Rp.1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlahn Keputusan

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam sSuatu Zona Nilai4.

PALU1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlan Keputusan Gubernur SulawesiTengah Nomor : 012/14/Ro.Perlum & Asset/2010 yang ditanda tangani oleh Pit.Sekertaris Daerah Propinsi atas nama Gubernur Sulawesi Tengah saksi Drs.

Meares Soputan Mining, NPWP01.061.576.3823.001, beralamat di Desa Winuri, Kecamatan LikupangTimur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, perhitungan NJOPTanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar Pengenaan PBB danperhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalah menjadi: Uraian Jumlah (Rp) Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2033/B/PK/Pjk/2019 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total 102.652.706.80NJOP) 0Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB eeePersentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 41.057.882.720 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 205.289.414luran Tetap (Deadrent) 38.409.868PBB yang harus dibayar 243.699.282PBB yang sudah dibayar 96.711.212Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 146.988.070Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 36.747.018Jumlah yang masih harus

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali ataspenetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 sebesarRp82.742.916.000,00; yang tidak dipertahankan/dibatalkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp183.735.088,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 102.652.706.800Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 102.644.706.800Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 41.057.882.720 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 205.289.414luran Tetap (Deadrent) 38.409.868PBB yang harus dibayar 243.699.282PBB yang sudah dibayar 96.711.212Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 146.988.070Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 36.747.018Jumlah yang masih harus dibayar 183.735.088 Menimbang

Putusan Nomor 18 P/HUM/2020Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Tanah Hak GunaBangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) MilikPemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut:Formula = 5% x NJOP x Luas x TahunNJOP: Nilai Jual Objek Pajak Tanah Tahun TerakhirLuas: Lahan sesuai sertifikat HGB (m7)Tahun: Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanahtersebut.

Kota SamarindaNomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam hal perpanjanganHGB Pemohon tidak dapat diterapkan atau diberlakukan karena skemaperhitungan pada Pasal 6 ayat (3) PERDA tersebut tidakmempertimbangkan sifat dari penggunaan Tanah dan situasi wilayahperekonomian saat ini di wilayah kKawasan Pemakaian Tanah Hak GunaBangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik PemerintahKota Samarinda, sehingga Formula = 5% x NJOP

Putusan Nomor 18 P/HUM/2020Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Kota Samarindaditetapkan sebagai berikut:Formula = 5% x NJOP x Luas x Tahun;NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Tanah Tahun Terakhir;Luas : Lahan sesuai sertifikat HGB (m7);Tahun : Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanahtersebut;Bahwa Rumusan perhitungan tarif sewa untuk perpanjangan HakGuna Bangunan dengan Formula = 5% x NJOP x Luas x Tahuntersebut tidak sejalan dengan Formula Perhitungan tarif sewa yangdimaksudkan dalam Peraturan

kota Samarinda telah menerapkanjangka waktu pemberian HGB sebagai faktor pengali yang tidak diterapkan pada daerahdaerah lain yang seharusnya dipersamakanpula dengan kota Samarinda sebagaimana azas hukum Equalitybefore The Law satu contoh perbandingan untuk Kota Surabayayang tidak menerapkan formula 5% x NJOP x Luas Tanah x Tahun,sebagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013Halaman 17 dari 49 halaman.

xLuas x Tahun, (NJOP: Nilai Jual Objek Pajak Tanah Tahun Terakhir,Luas: Lahan sesuai sertifikat HGB (m?)

Alamat Jalan Comal Blok/Kav/No/.16 RT.001 RW.09, Kelurahan Keputran, Kota Surabayab NOP 35.78.080.001019.0052.0c NJOP Bumi per m? Rp3.745.000,00d NJOP Bumi Rp2.494.170.000,00e NJOP Bangunan per Rp1.516.000,00m2f NJOP Bumi Rp724. 648.000,00g NJOP PBB Rp 3.218.818.000,00 Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 468 PK/Pdt/201 12.

Bahwa berdasarkan data di atas, diketahui secara pasti bahwa hargaNJOP objek sengketa adalah Rp3.218.818.000,00 (tiga miliar duaratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dansebagaimana diketahui secara umum bahwa harga NJOP itubukanlah harga riil, harga pasar pasti lebih tinggi dari harga NJOPbahkan bisa sebesar dua (2) kali lipat atau lebih;3.

Nomor 30/Pdt.G/2004/ PN.Sbyseharga Rp419.984.000,00 (empat ratus sembilan belas jutasembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah bukan hargayang wajar (sesuai NJOP PBB saat ini dan atau hasil Penetapan TimPenaksir harga yang terdiri dari unsurunsur BPN, Cipta Karya/PU,Kantor Meneg BUMN pada saat ini);A.2. Penetapan Harga Rumah Dinas;4.

Mengingat Pemohon Peninjauan Kembali adalah Badan Usaha MilikNegara, dimana aset yang dimilikinya tentu juga merupakan asetNegara, maka pembelian dengan harga yang tidak wajar dan sangatjauh dari harga NJOP berpotensi untuk merugikan keuangan Negara;8.

Negara berpotensi dirugikan sebesar + Rp1.399.417.000,00 (satumiliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh belasribu. rupiah) yang didapat dari selisin harga antara NJOPRp3.218.818.000,00 dan harga taksiran rumah dinasRp419.984.000,00 sebesar Rp2.798.834.000 dikalikan 50 %;Perhitungan Potensi Kerugian Negara:Rp3.218.818.000,00 : harga NJOP PBB objek sengketa saatini;Rp 419.984. . :harga taksiran rumah dinas Putusan MA;Rp2.798.834.000,00 : selisih harga;B.

Bahwanilai objek pajak (NJOP) pada tanah dan bangunan milik Penggugattersebut pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.009.536.000, (Satu milyarSembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal ini menunjukkanharga pasar adalah di atas jumlah Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah)tersebut atau minimal harga yang patut dan wajar untuk tanah dan bangunanmilik Penggugat tersebut adalah sesuai dengan NJOP yaitu sebesar Rp.1.009.536.000, (Satu milyar Sembilan juta lima ratus tiga puluh enam riburupiah

Bahwa berdasarkan surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 08 Oktober2019 surat dalam hal Pemberitahuan Lelang eksekusi hak tanggungan yangmenetapkan Limit barang agunan yang akan dilelang Rp.599.400.000,Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/2021/PT SBY10.11.12.hal tersebut berarti jauh berada di bawah harga pasar atau harga yang patutdan wajar yang mana seharusnya pelelangan;Dimulai dengan nilai minimal untuk awal pelelangan sesuai dengan NilaiJual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.009.536.000, (satu

tahun 2019 tanah dan bangunan milik Penggugat yaitusebesar Rp. 1.009.536.000, sehingga penentuan nilai limit oleh Tergugat tidak memenuhi dan melanggar ketentuan peraturan menteri keuanganNo.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang karena Tergugat telah tidak kompeten dan tidak professional dalam menentukan nilai limityang seharusnya minimal sesuai dengan NJOP 2019 yaitu Rp.1.009.536.000,, oleh karenanya Tergugat telah melanggar hukum denganHalaman 5 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/

sehingga tidak diragukan akuratisasinya bukandengan serampangan dalam menetapkan harga penaksiran di bawah NJOP,sehingga Perbuatan Tergugat I yang tidak Professional danserampangan dengan tidak menggunakan metode yang dapatdipertanggungjawabkan, tidak akurat dalam melakukan Penaksiranharga barang agunan yang dilelang tersebut sehingga mengakibatkanHalaman 7 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/2021/PT SBYkerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 410.136.000, (empat ratussepuluh juta seratus tiga puluh

) merupakan patokan harga yang patut dan wajar untuktanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah sesuai NJOP.Perlu diketahui bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) merupakan nilaiyang ditetapbkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PajakBumi dan Bangunana (PBB) bukan merupakan dasar untukmendapatkan nilai harga pasar yang pasti atas suatu tanah danbangunan sehingga dalil PENGGUGAT tersebut dapat dikatakansebagai dalil gugatan yang tidak berdasar dan terkesan dipaksakanoleh PENGGUGAT.14.

Jadibedabeda tiap orang:Bahwa Pak Yance Karundeng tidak setuju atas nilai ganti rugi tersebut, Saksi tahu dariPak Yance langsung;Bahwa Saksi tidak tahu berapa NJOP tanah tersebut karena untuk NJOP nyadibayarkan di RT 19;Bahwa rumah Saksi di RT 20, dan tanah Saksi belum ada NJOP nya;Bahwa ada tetangga Saksi yang rumah tingkat kena Rp.1.000,000, (satu juta rupiah)atau Rop.2.000.000, (dua juta rupiah) sudah total PBB nya:Bahwa setahu Saksi ada beberapa yang keberatan namun tidak mengajukan keberatanke

, setengah dibawah dari NJOP,tergantung kondisi mereka yang jual, harga pasar bisa rendah kalau lagi butuh uang;Bahwa kami keluarkan nilai bukan harga pasar tapi nilai ganti rugi wajar;Bahwa harga nilai pasar + instrumen lainnya = nilai ganti wajarBahwa tanah yang punya sertifikat berpengaruh juga di harga,Bahwa NJOP tidak masuk dalam analisis Saksi karena dalam SPI 306 dan UU No.2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, NJOP tidakdicantumkan lagi sebagai nilai rujukan;Bahwa untuk

Maramis dan Sherly Anita Surah, yang mana bukti SPPT berisi perincian NJOP inimerupakan bukti bahwa pemilik atau orang yang menggunakan tanah tersebut telahmembayar pajak kepada Negara sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negarayang baik;Bahwa.

NJOP ditentukan oleh Pemetintah maka sudah selayaknya nilai ganti kerugianyang diberikan kepada pihak yang tanahnya kena pembangunan jalan tol disesuaikandengan nilai NJOP tanah yang dibayarkan selamea ini,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas; Pengadilanberkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana terhadappenentuan nilai ganti kerugian yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan tanah jalan tolManadoBitung yang berdasarkan Laporan Akhir Penilai atas

Harga Tanah (Luas tanah dikalikan dengan NJOP) ;8.797 M? x Rp.103.000, = Rp.906.091 .000,2. Harga Tanaman : Kelapa (100 x 1.800.000) = Rp. 180.000.000, Mangga (1 x 1,000,000)= Rp.1,000.000.

Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi 4.077.350.264.5552 Bangunan 12.672.715.0003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.090.022.979.5554 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB 4.090.015.479.5556 NJKP (40%) 1.636.006.191.8227 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.180.030.9598 PBB yang telah dibayar 8.090.630.6039 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 89.400.35610 Denda Administrasi Pasal 10 UndangUndang PBB 22.350.08911 Jumlah PBB yang masih harus dibayar 111.750.445 Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2503/B/PK/Pjk/2019Pajak 2005 yang masih harus dibayar menjadi Rp111.750.445,00; adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebagai Dasar PengenaanPBB sebesar Rp20.434.356.800.000; yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan

melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena incasu nilai kewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebihmengedepankan asas kebenaran materiel dan klasifikasi bumi yangmelandaskan Klasifikasi Bumi menurut NJOP

Banding, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasahukumnya;Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 716/B/PK/PJK/2016Kronologis Dan Jumlah Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan MenurutTerbanding;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2010 Nomor: 62.10.050.010.000.00011 tanggal 11Agustus 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, Pajak Bumi danBangunan Terhutang adalah sebesar Rp. 331.981.060,00 dengan rinciansebagai berikut: Uraian Luas(M2) Kelas NJOP

2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaSampit pada tanggal 21 Oktober 2010 berdasarkan tanda terima BPS Nomor:S2234/WPJ.29/KP.0403/2010;Bahwa menanggapi permohonan keberatan Pemohon Banding, pada tanggal23 Juni 2011 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP339/WPJ.29/2011 yang isinya menolak atas pengajuan keberatan PemohonBanding dan mempertahankan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi dan Bangunan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut : Luas (m*) NJOP

) Bumi dalamSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010sebesar Rp. 324.200.000.000,00 terlalu tinggi dan tidak wajar kenaikannyadikarenakan tidak ada perubahan kondisi lahan perkebunan Pemohon Bandingyang menyebabkan NJOP Bumi menjadi lebih tinggi, selain itu prasarana danfasilitas umum yang tersedia masih belum terjangkau (listrik dari PLN dan telpondari Telkom belum tersedia);Bahwa menurut Pemohon Banding, kelas bumi pada Tahun 2010 seharusnyatetap mengikuti kelas bumi

sebesar Rp. 5.000,00/m2, penjelasanperhitungan NJOP Bumi dapat dilinat pada uraian tabel di bawah ini:Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 716/B/PK/PJK/2016 ,, Nia Dasa!

;Bahwa nilai jual bumi per m2 yang diperoleh dari perhitungan di atasdigunakan dalam menghitung Nilai Jual Objek Pajak Bumi denganperhitungan sebagai berikut:NJOP Bumi = NJOP Bumi per m2 X Jumlah Luas Bumi= Rp. 5.000,00/m2 X 64.840.000 m2= Rp. 324.200.000.000,00Bahwa NJOP Bumi ini digunakan dalam penghitungan ketetapanPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Objek Pajak dengan62.10.050.010.000.00011 tanggal 11 Agustus 2010 Tahun Pajak2010 atas nama PT.

Dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perkotaan dapat dipastikan lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perdesaan.b. Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) tanah permeter persegi (M2) Tahun 2019 dan Tahun 2020 masingmasing adalah sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp.285.000,00. (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Bukti SPPT PBB Tahun 2019 (No. 00139895) dan Tahun 2020 (No. 00139890) ada padOwes eeeeeeeeeeses.

Lampziran 1.Sedangkan harga pasar tanah pada umumnya nilainya dua sampai tiga kali(23 kali) lebih tinggi daripada NJOP tanah tersebut.

Pasal 87 ayat (3), dinyatakan bahwa Jika Nilai Perolehan Objek Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan,dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa Nilai harga ganti kerugian tanah tol ini terdapat kolerasi (berhubungan secara timbal balik atau sebab akibat) dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam menghitung

Dengan demikian, nilai harga ganti kerugian tanah tol yang digunakan seharusnya sesuai dengan harga pasar atau jika harga pasar tidak diketahui atau lebin rendah daripada NJOP maka yang digunakan dalam perolehan tanah adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa dengan datadata tersebut, Pemohon sangat yakin bahwa KJPP Febriman Siregar dan Rekan tidak melakukan koordinasi/konfirmasi dengan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terkait harga NJOP PBB di Kelurahan Indralaya Mulya, sehingga

yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasarpengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan penghitungan nilai ganti rug!

NJOP untuk perhitungan PBB (i j) 1.804.695.000.000,00. NJKP (40% x k) 721.878.000.000,00m.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) Rp 2.864.290.000.000,002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 8.000.000,003. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 angka 2) Rp 2.864.282.000.000,004. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) Rp 1.145.712.800.000,006. PBB yang terutang Rp 5.728.564.000,007. Pengurangan Rp 0,008. PBB yang telah Dibayar Rp 0,009.

Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmjsudah didirikan bangunan oleh Tergugat sejak masa hidupnya pewaris (Alm.Nuradi Sidharta) dan Tergugat bersedia menyerahklan bagian warisan paraPenggugat dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi daripemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP );Bahwa kesediaan Tergugat menyerahkan bagian warisan hak para Penggugatatas Tanah Sengketa dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmidari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Penilai PublikSAPTO KASMODIARD & REKAN Penilai Properti dan Bisnis untukmenaksir harga pasar wajar atas Tanah Sengketa; Namun demikian setelah dilakukan taksiran oleh kantor jasa penilai publikdiatas, Tergugat tetap menolak melakukan pembayaran sesuai harga pasarwajar atas bagian warisan para Penggugat sebagaimana posita gugatan no 4di atas dan Tergugat tetap bersedia melakukan pembayaran bagian warisanpara Penggugat sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Nuradi Sidharta); Tergugat bersedia menyerahkan bagian warisan Para Penggugat dalambentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik; 8.

Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bersedia memberikan uang penggantisesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai JualObyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomi Tergugat pada saatini kurang baik baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTergugat ReKONpensi ; n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHal. 10 dani 35 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmj5.

Bahwa bilamana Penggugat Rekonepnsi telah melunasi seluruh uangpengganti baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTerugat Rekonpensi sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik, namun ada kekhawatiran para TergugatRekonpensi maupun Turut Tergugat Rekonpensi " menolak untuk menandatangani permohonan permohonan, surat surat / akta akta otentik yangdibutuhkan untuk balik nama