Ditemukan 4287 data
98 — 67
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Juni 2015sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 ;Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukumdari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatanyang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 1 / Komplek Masjid Raya SabilalMuhtadin Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan MajelisHalaman 1 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.
104 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1418 K/PID.SUS/20172014 mengirimkan data pegawai linmas, PPS, PPK penerima honorkegiatan pemilinan presiden dan wakil presiden tahun 2014;Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan surat nomor : 340/38/KPLOKU$/2014 tanggal 03 April 2014 perihal penyampaian nomor rekening dannomor NPWP Kantor Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten OKU Selatanyang isinya tentang Nomor Rekening Honor Linmas Pemilu KabupatenOKU Selatan pada Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua Nomor :1543010573 dan nomor NPWP Kantor Kesbang Pol dan
No. 1418 K/PID.SUS/2017kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melawan hukum telahterpenuhi/terbukti dari perouatan Terdakwa;Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Kesbangpol OKU Selatanyang tidak mempergunakan kewenangannya dengan benar, tetapimenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk keuntunganpribadi yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyelewengkan Danayang bersumber dari APBD Kabupaten Oku Selatan tahun 2014 yangseharusnya
366 — 143
Hal tersebut berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung No. 791/K/Sip/1972 dengan kaidahhukum Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untukmembayar uang.Bahwa berdasarkan uraian dan fakta faka yang telah Tergugat sampaikan diatas,mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk dapat memberikankeputusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menerima dan mengabulkan Eksepsi dariTergugat;DALAM POKOK PERKARA1
179 — 73
Bahwa menurut Terbanding II dan Terbanding III Surat memori bandingPembanding telah mengandung cacat formil, karena didalamnya tidakmenyebut dengan tegas dalil berkenaan dengan permohonan apakahputusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara aquo untukdikuatkan dan/atau dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatanyang memeriksa perkara aquo.
51 — 8
Menhut No.76/KptsI/2001 dan terakhirSK.No.822/MenhutH/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan Sumatera Selatanyang ini berkaitan erat dengan perubahan posisi letak dan luasan kawasan SM. Dangkudimaksud. Dengan adanya SK.
Terbanding/Tergugat : MUSLIMIN Bin SIRUA
67 — 47
DalilPenggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sebab tanahsengketa dari sejak tahun 1977 sampai sekarang tetap menguasai tanahHalaman 9 Dari 27 Halaman Putusan NOMOR 35/PDT/2019/PT KDI10.11.12.13.sengketa termasuk tambak orang tua Tergugat lainnya seluas 10 HA yangberbatas langsung dengan tanah sengketa dibagian Timur dan selatanyang dikerjakan oleh Pekerja orang Tua Tergugat;Bahwa setahu tergugat Penggugat pernah mengolah tanah sengketa ataspersetujuan orang tua Tergugat untuk melanjutkan
74 — 43
Tumaritis Nomor 1, RT 005 RW 003,Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatanyang telah dititipkan/Consignatie pada Kas Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Selatan;Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan Tanah danBangunan obyek sengketa yang terletak di Jalan Tumaritis Nomor 1,Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak Barat,Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;Menghukum TERGUGAT untuk membayar dendaatasketerlambatan Pengosongan Objek Jual Beli sebesar Rp35.000.000
35 — 29
terdakwa II17langsung mengajukan suratsurat tersebut ke SekertarisDaerah (Sekda) diruangannya untuk ditanda tangani seharisetelah suratsurat tersebut para terdakwa buat ;= bahwa kemudian Sekertaris Daerah yaitu bapakAMINUDDIN AK mengatakan kepada para terdakwa taruhsaja diatas meja kemudian para terdakwa meletakan suratsurat tersebut diatas meja Sekertaris Daerah (Sekda) untukselanjutnya diproses ;= Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Sekda mengetahui atautidak jika tanda tangan bapak Bupati Halmahera Selatanyang
113 — 14
EMPAT PUTRA 03 tersebutsesuai keterangan ahli adalah merupakan Perairan Selat Bangka Selatanyang termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia(WPP NRF 711), karenamasih di dalam Laut Teritorial Indonesiayaitu jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkalkepulauan Indonesia.Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap IkanPukat Hela (Trawls) serta Pukat Tarik
AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH
Terdakwa:
KARIANI bin JARKASI
376 — 10
Kalteng ; Bahwa Saksi mengetahuinya karena bersamasama dengan Terdakwaberiringan mengangkut kayu olahan milik sdra Aswad ; Bahwa Saksi mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1(Satu) unit truk bak kayu merk Toyota Dyna 130 HT warna Biru dengan Nopol8837 Y ; Bahwa Saksi sampai ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Barito Selatanyang pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2018 sekitarjam 15.00 WITA Sadr.
384 — 37
(Ex aequoet bono) berdasarkan nilainilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlakudalam masyarakat.Menimbang, bahwa Pembanding Il/Tergugat V telah mengajukanmemori banding yang berpendapat pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Ambon salah dan keliru dengan alasan pada pokoknyasebagai berikut Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Setempat, ternyata terungkapsecara jelas dan benar adanya kesalahan baik terkait dengan batasmaupun luas dari objek tanah sengketa, terhadap batas sebelah Selatanyang
101 — 19
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perum BULOG DivisiRegional Jawa Barat, untuk Mekanisme Pembayaran dan Administrasidijelaskan bahwa Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) RASKIN dariRumah Tangga Miskin (RIM) Penerima Manfaat kepada PelaksanaDistribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada SATKER RASKIN padaprinsipnya dilakukan secara tunai dengan harga Rp.1600, per kilogramnetto.Bahwa pada Tahun 2008 Terdakwa Jajat Supriatna Bin (Alm) Irin ditunjuksebagai PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN Kecamatan Cikarang Selatanyang
Barat, untuk Mekanisme Pembayaran dan Administrasidijelaskan bahwa Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) RASKIN dariRumah Tangga Miskin (RIM) Penerima Manfaat kepada PelaksanaDistribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada SATKER RASKIN padaHalaman 21 dari 119 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.prinsipnya dilakukan secara tunai dengan harga Rp.1600, per kilogramnetto.Bahwa pada Tahun 2008 Terdakwa Jajat Supriatna Bin (Alm) Irin ditunjuksebagai PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN Kecamatan Cikarang Selatanyang
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perum BULOG DivisiRegional Jawa Barat, untuk Mekanisme Pembayaran dan Administrasidijelaskan bahwa Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) RASKIN dariRumah Tangga Miskin (RIM) Penerima Manfaat kepada PelaksanaDistribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada SATKER RASKIN padaprinsipnya dilakukan secara tunai dengan harga Rp.1600, per kilogramnetto,Bahwa pada Tahun 2008 Terdakwa Jajat Supriatna Bin (Alm) Irin ditunjuksebagai PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN Kecamatan Cikarang Selatanyang
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perum BULOG DivisiRegional Jawa Barat, untuk Mekanisme Pembayaran dan Administrasidijelaskan bahwa Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dariRumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Manfaat kepada PelaksanaDistribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada SATKER RASKIN padaprinsipnya dilakukan secara tunai dengan harga Rp.1600, per kilogramnetto;Bahwa pada Tahun 2008 Terdakwa Jajat Supriatna Bin (Alm) Irin ditunjuksebagai PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN Kecamatan Cikarang Selatanyang
1.YOEL RANDONGKIR
2.ZEFNAT RUMAROPEN
Tergugat:
1.SUSANTO PIRONO
2.BUSLI SARAKA
3.THOM RUMAROPEN
Turut Tergugat:
1.MARINA, S.H., M.Kn.
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIAK NUMFOR
249 — 263
mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang adalah milikdari Susanto Pirono pada saat dilakukan sidang adat;Bahwa saksi mengetahui bahwa batasbatas tanahn obyek sengketa adalah :sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik Marga Randongkir, sebelahBarat berbatasan dengan jalan Taman Ria, sebelah Selatan berbatasan dengankompleks perumahan Biak Mina Jaya (BMJ), dan sebelah Utara berbatasandengan tanah adat Milik Marga Randongkir;Bahwa orang tua saksi berkebun dekat tanah obyek sengketa di sebelah Selatanyang
Pada bagian selatanyang saksi maksudkan adalah tanah dimana Halim Jogianto (Almarhum)membangun bangunan;Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa itu milik Marga Randongkir;SAKSI VI.
66 — 17
288bagian;Ahmad Nuryaman bin Ichsan (anak laki laki) mendapat34/288 bagian:Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan38harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuaidengan bagian masing masing;Menolak gugatan para Penggugat untuk selain danselebihnya;Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayarbiaya perkara yang hingga putusan ini secara tanggungrenteng sebanyak Rp 5.521.000; (lima juta lima ratusdua puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatanyang
Aziz) terhadap Penggugat ( SuryaKusuma Wijayanti binti Soeryo Soeparno);Menetapkan anak Penggugat dan tTergugat bernama R.AyuKholifah Aldina, perempuan, tanggal lahir 31 Desember1997 dan Falah Adi Wijaya, laki laki, tanggal lahir 28November 2000, di bawah pemeliharaan( Hadholnah) Penggugat;Menghukum Penggugatuntuk membayarbiaya perkara yanghingga putusan ini sebanyak Rp. 356.000. ( Tiga ratuslima puluh enam ribu rupiah)Demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatanyang dijatuhkan pada hari Senin
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
DADANG KAFRAWI,M.Si tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (Preliminary Study)Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatanyang dibuat oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan BadanPerencanaan Kotamadya bekerjasama dengan PT. CORINTHIANinfopharma Corpora Tahun 2004 yang merekomendasikan untukmelakukan study kelanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukanlahan untuk pembangunan RSUD Kotamadya Jakarta Selatan..
PARYANTO bahwa Walikotamadya Jakarta Selatanyang mengangkat tim P2T (panitia Pengadaan Tanah) sesuai Surat Tugas232/1.7.11.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang pelaksanaan pembebasantanah/lahan untuk pembangunan RSUD di Kelurahan Bintaro KecamatanPesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan tahun 2006 yang didasarkanpada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 1222/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk KepentinganUmum di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 30 Juni
ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.
Terdakwa:
RAHMADI Als MADI Bin Alm. USMAN
82 — 17
bahwa Terdakwa padahari Rabu tanggal 21 April 2021 telah dengan sengaja memberi kesempatankepada khalayak umum yaitu Saksi Ruslan Als Males Als Malis Bin Halidi (Alm)untuk bermain judi kupon putih online pada website BUAH TOGEL melalui akundengan nama babarangz milik Terdakwa, yang Terdakwa lakukan denganmenggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A71 warna hitampada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Manduin, RT. 03,Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatanyang
IKHWANUDDIN, S.Sos., M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
182 — 186
BahwaObjek Sengketaaquo, diterbitkan sehubungan dengan status Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatanyang menjadi wewenang dan otoritas Tergugat dalam melaksanakan tugas sesuaifungsinya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, maka berdasarkan ketentuanPasal 54 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka sudah selayaknya Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang ;.
68 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penetapan Para Pemohon dan mantan anggota DPRDperiode 19992004 yang hak keuangannya telah ditetapkan danditerima sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor1 Tahun 2003 Tentang Penetapan APBD Kabupaten Murung RayaTA.2004 haruslah tetap merupakan hak anggota DPRD Periode19992004 dan menyatakan rekomendasi Laporan HasilPemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia (BPKRI) Perwakilan VI Banjarbaru Kalimantan Selatanyang mengharuskan mantan anggota DPRD 19992004 harusmengembalikan
95 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pupuk Kelurahan Damai Balikpapan Selatanyang diikuti oleh 9 (sembilan) Kepala Desa seKecamatan Sepaku, padasaat itu H.
1.RENI HERMAN, SH
2.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
Ikhsan Ranadi Pgl. Ikhsan Bin Iral
71 — 20
13068123G selaku KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yangmenerangkan bahwa saksi SINDI lahir pada tanggal 12 Agustus 2002,melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lainyangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Agustus Tahun 2018sekira pukul 14.30 WIB saksi SINDI GUSTIA sedang berpacarandengan terdakwa dan bercerita di pantai belakang pasar SurantihKenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatanyang