Ditemukan 20863 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-05-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2024
Tanggal 16 Juli 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. RIDWAN, DK;;
4521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. RIDWAN, DK;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN., 2. PT BANYU KAHURIPAN INDONESIA;;
1300 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN., 2. PT BANYU KAHURIPAN INDONESIA;;
Register : 05-07-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/TF/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN., II. PT. SARI PERSADA RAYA
23359 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN., II. PT. SARI PERSADA RAYA
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., 2. PT. BUKIT ASAM, TBK VS FAJAR FIRMANSYAH, S.H., M.Kn;;
7852 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., 2. PT. BUKIT ASAM, TBK VS FAJAR FIRMANSYAH, S.H., M.Kn;;
Register : 25-01-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2021
Tanggal 2 Maret 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. HERI IWAN., III. ZAINAL TANUMIHARDJA TAN DAN ASMEDI;
1160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. HERI IWAN., III. ZAINAL TANUMIHARDJA TAN DAN ASMEDI;
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/TUN/2024
Tanggal 27 Februari 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., 2. dr. VIDI ORBA BUSRO, Sp. PD. KGRH;;
10451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., 2. dr. VIDI ORBA BUSRO, Sp. PD. KGRH;;
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/TUN/2023
Tanggal 20 Juni 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN., 2. PT. PINAGO UTAMA., 3. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK;;
1000 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN., 2. PT. PINAGO UTAMA., 3. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK;;
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), TBK., III. WIET SOEGITO, DKK;
223128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), TBK., III. WIET SOEGITO, DKK;
    Putusan Nomor 133 K/TUN/2020ll. 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUASIN, tempat kedudukan di KomplekPerkantoran Pemkab Banyuasin, Provinsi SumateraSelatan;PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor132, Palembang, yang diwakili oleh Drs.
Register : 01-03-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2021
Tanggal 1 April 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) TBK., III. WIET SOEGITO, DKK;
19491 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) TBK., III. WIET SOEGITO, DKK;
    Putusan Nomor 42 PK/TUN/2021LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUASIN, tempat kedudukan di KomplekPerkantoran Pemkab Banyuasin Provinsi SumateraSelatan;PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor132 Palembang, yang diwakili oleh Sunarma EkaNugraha, S.Pi., jabatan Pemimpin PT Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Palembang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Al Bahri Qodie, S.H.
Putus : 28-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 — GUNTUR,dkk vs BUPATI BANYUASIN,
5265 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNTUR,dkk vs BUPATI BANYUASIN,
    KomplekPerkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, SekojaPangkalan Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.M.
    Kepala Bagian PemerintahanSetda Kabupaten Banyuasin, 2. Rahmat Fauzi M., SH., M.Si.,Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan SetdaKabupaten Banyuasin, 3. Zulkarnain, SH., KasubbagBantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundangundangan Setda Kabupaten Banyuasin, 4. Pujianto, S.IP.
    Pujianto Kasubbag TataPemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin. Sehingga pada saatHal. 2 dari 16 hal. Put.
    No.241 K/TUN/2010Baru Kecamatan Muara Padang tertanggal 16 Mei 2007, yang telah disepakatidan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Baru, Ketua BPD Desa TanjungBaru Abdullah, Camat Muara Padang Firdaus, S.Sos, Kabag TataPemerintahan Setda Kabupaten Banyuasin Drs. Harobin Mustofa, M.Si danKasubbag Pengembangan Wilayah Setda Kabupaten Banyuasin, serta dihadiripula oleh Anggota Komisi DPRD Kabupaten Banyuasin Bapak Ansori, SH danBapak M. Kordian.
    Hasil Keputusan Rapattersebut disepakati agar ditetapbkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin(Tergugat) ;Hal. 7 dari 16 hal. Put.
Register : 02-11-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2016
Tanggal 10 Mei 2017 — SAPARI VS BUPATI MUSI BANYUASIN;
236191 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAPARI VS BUPATI MUSI BANYUASIN;
    ., jabatan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin;2.
    Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016 tentangPemilian Kepala Desa (T.6);6.
    Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016 tentangPemilian Kepala Desa;6.
    Foto copy Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016 tentangPemilinan Kepala Desa (Bukti T6);7.
    Memerintahkan kepada Termohon (Bupati Musi Banyuasin) untuk mencabutPasal 31 ayat (2) huruf (d) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 tahun2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa tahun 2016;4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkanpetikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasinuntuk dicantumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;5.
Register : 28-06-2024 — Putus : 01-10-2024 — Upload : 01-10-2024
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pkb
Tanggal 1 Oktober 2024 — Penggugat:
EMA ZAHARA
Tergugat:
1.BUPATI DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
2.SEKDA KABUPATEN BANYUASIN
3.KABAG UMUM SETDA BANYUASIN
4.PENGAWAS DIKLAT PEMKAB BANYUASIN
148
  • Penggugat:
    EMA ZAHARA
    Tergugat:
    1.BUPATI DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
    2.SEKDA KABUPATEN BANYUASIN
    3.KABAG UMUM SETDA BANYUASIN
    4.PENGAWAS DIKLAT PEMKAB BANYUASIN
Register : 12-01-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 03/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 7 April 2011 — RICHARD CHAHYADI, A.P, vs BUPATI MUSI BANYUASIN
7835
  • RICHARD CHAHYADI, A.P, vs BUPATI MUSI BANYUASIN
    MUSI BANYUASIN, yang berkedudukan hukum di JalanKolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu30711, Sumatera Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya bernama H. YUDIHERZANDI, SH., MH Jabatan KepalaBagian Hukum Setda Kab. Musi BanyuAsin, MUJADI, SH, M.Si., JabatanKasubag Peraturan Perundangundangan, MUHAMMAD SYARBAINI, SH.,Jabatan Staff pada Bagian MHukumSetda Kab.
    Kabupaten Musi Banyuasin.4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkatdan martabat Penggugat seperti. semula selaku KepalaBidang Tempat Pembuangan Akhir pada DinasKebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu JalanKabupaten Musi Banyuasin atau setidak tidaknyajabatan yang setingkat dengan itu.5.
    Jelaslah25terbukti bahwa yang bersangkutan(Penggugat) menghadiri pertemuan BakalCalon Bupati Musi Banyuasin dibeberapa Kecamatan, diluar kepentingandinas;Untuk itu Tergugat (Bupati Musi Banyuasin) mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniuntuk menolak gugatan Penggugat. 9.
    Bahwa Rapat Baperjakat diketuai oleh Pak Sekda Kab.Musi Banyuasin.
    , Pegawai NegeriSipil atas nama Penggugat (RICHARD CHAHYADI, A.P)dan ditugaskan sebagai Staf pada Sekretariat DaerahKabupaten Musi Banyuasin.
Register : 27-08-2009 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 23/Pdt.G/2009/PN.Sky
Tanggal 17 Juni 2010 — BED ZOLDA - lawan- BUPATI MUSI BANYUASIN
5510
  • Menyatakan obyek sengketa seluas 100 meter x 75 meter yang terletak di Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin tetap kekuasaan Tergugat; 3. Memerintah kepada Tergugat agar menyerahkan kembali obyek sengketa aquo kepada Penggugat apabila dalam jangka waktu tujuh tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak menyelesaikan pembangunan Terminal di Obyek Sengketa ; 4.
    BED ZOLDA - lawan- BUPATI MUSI BANYUASIN
    , SH, Advokat dari LBH Sungai Lilin yang berdomilisi danberkantor di Jalan PalembangJambi Km. 111 selanjutnya disebutSCDALAL.. 0... cece e cece cence eee e een e een ens Penggugat;MELAWANBUPATI MUSI BANYUASIN, selaku Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten MusiBanyuasin yang menerima hibah, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya : H.
    TETI MAIDES berdasarkan Akte Hibah Nomor : 465/PPATSLL/V/2001 kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;4 Terhadap tanah yang telah dihibahkan Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) telah melakukan upayaupaya antara lain :e Telah melakukan penimbunan tanah seluas +7500km?
    MAKMUR, AR, umur 52 tahun, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di lingkungan VKelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin KabupatenMusi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bertindak danatas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, selakuPenerima Hibah untuk selanjutnya disebut PIHAKe Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah; e Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepadapihakl kedua, dan pihak kedua menerangkan dengan ini menerimahibah dair pihak pertama
    Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sungai Lilin, KabupatenMusi Banyuasin berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 PeraturanMenteri Agraris No. 10/1961 bertindak sebagai Pejabat PembuatAkta Tanah yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk WilayahKecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin ProvinsiSumatera Selatan.
    AMSIN yang bertindak atas nama Bupati Musi Banyuasin yangdisaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Musi Banyuasin, diberitanda T.7a; +222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnFotokopi Surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Hak atas Nama denganganti rugi No : 580.1/06/PPT/0409, tanggal 18 April 2005, dari JAMALUDINkepada Drs.
Putus : 23-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2012
Tanggal 23 April 2012 —
114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI MUSI BANYUASIN ; FAJAR IBNU SAJARI,
    ., kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Musi Banyuasin, beralamat di Jalan KolonelWahid Udin Nomor 257 Sekayu;2. MUJADI., S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan Bagian Hukum Setda Musi Banyuasin,beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257Sekayu;3.
    Bahwa Pengugat merupakan Kepala Desa Margo Mulyo, KecamatanBayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Musi Banyuasin (Tergugat) Nomor 772 Tahun2008 Tanggal 22 Mei 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo dan Kepala Desa PandanSari, Kecamatan Bayung Lencir serta Kepala Desa Panai, KecamatanBayung Lencir Periode 2008 s/d 2014 Kabupaten Musi Banyuasin, yangdilantik pada Tanggal 22 Agustus 2008, sehingga Penggugat sahsecara
    hukum dan administrasi sebagai Kepala Desa Margo Mulyo,Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;.
    Menyatakan batal Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1341 Tahun2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Pengesahan PemberhentianKepala Desa Margo Mulyo, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten MusiBanyuasin;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati MusiBanyuasin Nomor 1341 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentangPengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo, KecamatanBayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;134.
    Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabatPenggugat seperti semula selaku Kepala Desa Margo Mulyo, KecamatanBayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;5.
Putus : 05-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — BUPATI KABUPATEN BANYUASIN
3825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KABUPATEN BANYUASIN
    Yang memberhentikan Penggugat dari Jabatannyaselaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang KelapaKabupaten Banyuasin yang selanjutnya Penggugat ditugaskan olehTergugat sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan TalangKelapa Kabupaten Banyuasin.
    Sekolah Dasar Negeri 13 KecamatanTalang Kelapa Kab, Banyuasin dan menugaskan Penggugat menjadi guruHalaman 6 dari 15 halaman.
    tentangpemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 13Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan menugaskanPenggugat menjadi Guru di Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan TalangKelapa Kabupaten Banyuasin.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dalam LingkunganPemerintah Kabupaten Banyuasin, Pegawai Negeri Sipil Nomor urut 49, atasnama Hj. Milmilah, S.Pd.
    Nip. 195808031985082001, Pangkat/Gol.RuangPembina IV/a, diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai KepalaSekolah Dasar Negeri 13 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan untukselanjutnya ditugaskan menjadi guru Sekolah Dasar Negeri 33 Talang KelapaKabupaten Banyuasin.;3.
Register : 29-07-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 5 Nopember 2019 — HAMZAH LUBIS,S.IP vs BUPATI BANYUASIN,
210114
  • HAMZAH LUBIS,S.IP vs BUPATI BANYUASIN,
    .; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum (Law office)"Sulastriana, SH dan Rekan, yang beralamat di Jin.Kapten Anwar Sastro No.1409 Palembang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 JuniSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanBUPATI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Banyuasin Gedung No.1 SekojoHalaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/G/2019/PTUNPLGPangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin PropinsiSumatera Selatan;
    Nomor ;821/452/BKD.PM/2012 tanggal 31 Juli 2012 Penggugat di percayamenduduki Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi danPelaporan Bagian Administrasi Pembangunan pada SekretariatDaerah Kabupaten Banyuasin, Keputusan Bupati tersebut diperkuat olehSurat Pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan DiklatDaerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 821.2/116/BKD.PM/2012 tanggal10 Agustus 2012 dan pada tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkanKeputusan Bupati Banyuasin Nomor 823.3/183/BKD.KP/OKTOBER 2013Tentang
    (Sesuai dengan fotokopi ) ; Petikan Keputusan Bupati Banyuasin No. 824/6160/V/2003.Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkunganPemerintah Kabupaten Banyuasin.
    Tanggal 3 September 2003dan Lampiran (sesuai dengan fotokopi stempel basah) ; Surat Tanda Lulus ujian Penyesuaian Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil ( STLUPKP) Tanggal 24 Juli 2007 (sesuaiGENGAN ASI); sea eee eePetikan Keputusan Bupati Banyuasin No. 823.3/202/BKDKP/2007 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilBupati Banyuasin.
    Banyuasin No. 02/KPTS/VIII/2019 TentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bagian UmumSekda Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Tanggal 2Januari 2019 (Sesuai dengan fotokopi ) ; 25. P25 : Keputusan Bupati Banyuasin 290/KPTS/BKPSDM/2019Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Sadr.Hamzah Lubis S.IP NIP 1970122919933031002 Tanggal 5 April2019 (sesuai dengan asll) ; 26.
Putus : 14-03-2011 — Upload : 06-07-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 103/PDT/2010/PT.PLG
Tanggal 14 Maret 2011 — BED ZOLDA VS BUPATI MUSI BANYUASIN,
4432
  • BED ZOLDA VS BUPATI MUSI BANYUASIN,
    SH dan HAMONANGAN NAIBAHO, SH,Advokat dari LBH Sungai Lilin yang berdomilisidan berkantor di Jalan PalembangJambi Km. 111berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT;MELAWANBUPATI MUSI BANYUASIN, selaku Pejabat Pemerintah Daerah KabupatenMusi Banyuasin yang menerima hibah, dalam halinit diwakili oleh Kuasa Hukumnya : H.
    Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanahyang dihibahkan oleh Penggugat yang terletak di Kelurahan SungaiLilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;.
    No.103/PDT/2010/PT.PLGNomor AktaPejabatakta ini:Akta Tanah dan akan disebutkan di bagian akhirNyonya YOSSY MARDALENA, umur 25 tahun,pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dilingkungan Kelurahan Sungai Lilin KecamatanSungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin ProvinsiSumatera Selatan selaku pemberi hibah untukselanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;Tuan Drs.
    MAKMUR, AR, umur 52 tahun,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi lingkungan V Kelurahan Sungai Lilin KecamatanSungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin ProvinsiSumatera Selatan bertindak dan atas namaPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, selakuPenerima Hibah untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA;Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat AktaTanah;Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkankepadapihakl kedua, dan pihak kedua menerangkandengan ini menerima hibah dari pihak pertama
    Nyonya TETI MAIDES, umur 28 tahun, pekerjaanDagang, bertempat tinggal di lingkungan Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai LilinKabupaten Musi Banyuasin Provinsi SumateraSelatan selaku pemberi hibah untuk selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA;Il. Tuan Drs.
Register : 02-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 22-02-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 65/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 31 Januari 2018 — LENI MARLINA vs BUPATI MUSI BANYUASIN
10370
  • LENI MARLINA vs BUPATI MUSI BANYUASIN
    Wisnu Oemar,S.H., M.H., M.B.A & ASSOCIATES di Jalan Letnan JenderalHarun Sohar No. 09 Palembang, pekerjaan Advokat,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 September 2017; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanBUPATI MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Wahid Udin No.257 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi SumateraSelatan; 272222 222222 0202225Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada: 1. H. ARDIANSYAH, S.H., M.H.;2.
    /Put.No.65/G/2017/PTUNPLGKeputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 705/KPTSBKPSDM/2017tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atasnama Leni Marlina, AMF NIP. 19841214 200903 2 012 tanggal 18 Agustusll. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. 1.
    Asisten Apoteker pada Rumah SakitUmum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dikuatkan denganKeputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor820/106/KEP/BKD.DIKLAT/2015 Tanggal 30 Oktober 2015; Bahwa pada dasarnya Penggugat selaku PNS berkinerja baik terbuktidengan dua kali mendapatkan Kenaikan Pangkat yang pertama daripangkat Pengatur Il/c diangkat dalam pangkat Pengatur Tingkat golongan Il/d dalam jabatan Asisten Apoteker Pelaksana angka kredit80.837 sebagaimana Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor823/51/KPTS
    /Put.No.65/G/2017/PTUNPLGMusi Banyuasin yang menjadi telah terbukti melakukan pelanggarandisiplin tingkat berat dan lalu ditetapkan untuk perlu dijatuhi hukumandisiplin, bukankah permasalahan tersebut menjadi ambigu karena namaLeni Marlina yang benar baru didugakan atau tidak terbukti adaperselingkuhan sebagaimana dalildalil di atas; .
    Ali Hanafiah kepadaInspektur Kabupaten Musi Banyuasin; Him. 14 dari 45 hlm.
Register : 07-07-2017 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg
Tanggal 30 Januari 2017 — MUSI BANYUASIN INDAH lawan HENDRA LEO
20931
  • MUSI BANYUASIN INDAH lawan HENDRA LEO
    PUTUSANNomor 56/Pdt.SusPHI/2016/PN.Plg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:HENDRA LEO, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT Musi BanyuasinIndah, betempat tinggal di Kelurahan/Desa Talang Leban,Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Banyuasin, ProvinsiSumatera
    Oleh karenanya Mediator pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan SuratAnjuran Nomor: 565/855/IIl/Disnakertrans/2015, perihal anjuran, yangmenganiurkan :1) Agar PT Musi Banyuasin Indah membayar hakhak pekerja sdr. HendraLeo karena di PHK sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) sebagai berikut...
    Tergugat memiliki 2 (dua) kebundan 1 (satu) Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yaitu Kebun Sei Selabu, Kebun SeiJarum dan PKS Musi Banyuasin Indah;Tergugat juga adalah salah satu perusahaan yang ada di bawah WilmarInternational (WILMAR GROUP) Regional 2 Sumatera Selatan;Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat di Pabrik KelapaSawit (PKS) Musi Banyuasin Indah dan merupakan Ketua Sekar Wilmar UnitPKS Musi Banyuasin Indah;Adapun Penggugat bekerja pertama kali kepada Tergugat sejak tanggal 01Oktober
    Saksi AGUS TIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa, Penggugat bekerja di Pabrik Kelapa Sawit PT Musi Banyuasin Indahsebagai Operator bagian pemecah biji sawit; Bahwa, Penggugat adalah Ketua Serikat Karyawan di Pabrik Kelapa SawitPT Musi Banyuasin Indah; Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah pengosonganrumah dinas pada tanggal 21 Oktober 2015, karena Penggugat tinggal diperumahan karyawan perusahaan; Bahwa, saat ini Penggugat sudah tidak bekerja
    Pig.Kadisnakertrans Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 20 April 2015 tentangperpanjangan masa berlaku Perjanjian kerja bersama PT Musi Banyuasin Indah,membuktikan bahwa Perjanjian Kerja Bersama antara PT Musi Banyuasin Indahdengan Serikat Karyawan Wilmar PT Musi Banyuasin Indah masih berlaku padasaat terjadinya perselisinan perkara a quo;Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, merujuk pada ketentuan Pasal123 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangpada pokoknya apabila